Pelayaran Rakyat Belum Dilibatkan dalam Tol Laut
Pelayaran rakyat menjadi salah satu tulang punggung masyarakat kepulauan yang banyak menggantungkan hidup dari jalur laut. Namun, perannya selama ini belum dioptimalkan. Padahal, pelayaran rakyat dapat menyentuh masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Peran pelayaran rakyat tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat. Namun, realisasinya belum dirasakan para pelaku pelayaran rakyat. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Pelayaran Rakyat Sudirman Abdullah, pelaku usaha yang ingin mengembangkan pelayaran rakyat masih sulit mendapatkan bahan baku. Jumlah armada makin berkurang, begitu pula muatannya. Kondisi pelabuhan juga masih dangkal, belum memadai.
Pelayaran rakyat juga belum digandeng untuk berpartisipasi dalam program tol laut, salah satu agenda andalan pemerintah selama 10 tahun terakhir. Padahal, pelayaran rakyat mampu menjadi pengumpan (feeder) guna mengantarkan barang-barang hingga ke pulau-pulau terkecil. ”Kalau bicara tol laut, pelayaran rakyat belum dilibatkan. Barang-barang yang diangkut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat cukup tinggi, khususnya masyarakat pulau-pulau kecil dan terpencil yang tak bisa dilayani kapal besar, di situ kapal pelayaran rakyat yang angkut,” kata Abdullah, Jumat (11/10/2024). Secara terpisah, pengajar maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning, menyayangkan peran pelayaran rakyat yang belum optimal. Padahal, kapal-kapal pelayaran rakyat dapat mengantarkan barang hingga titik terakhir (last mile).
Selama ini, Saut menilai, kapal-kapal besar dari pelabuhan besar, seperti Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, ketika ke wilayah Indonesia bagian timur tak melibatkan pihak-pihak yang berada di dekat titik terakhir. Padahal, kapal besar dapat membagi muatannya ke kapal-kapal kecil sehingga waktu perjalanan kapal besar juga dapat lebih efisien. Kapal besar dapat segera kembali ke titik awal (first mile) dengan membawa muatan lain. ”Jadi, saya kira masih banyak ruang untuk itu. Beberapa studi kami, universitas-universitas lain, dan Badan Kebijakan Transportasi memang punya rekomendasi yang sama, memanfaatkan kapal-kapal kayu,” ujar Saut. Ia tak memungkiri banyak pihak mempertanyakan kelaikan kapal rakyat. Beberapa di antaranya soal kualitas kapal, biaya, keandalan rute, dan jadwal. Namun, masalah ini semestinya dapat didorong dengan prosedur standar operasi dan kolaborasi bersama pihak lain. Dalam laporan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), muatan barang yang dibawa dalam tol laut meningkat berlipat-lipat.(Yoga)
Tags :
#TransportasiPostingan Terkait
Fregat, Kapal Tempur Canggih Karya Anak Bangsa
29 Jun 2025
Dampak Blokade Selat Hormuz pada Logistik Laut
25 Jun 2025
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023