Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) masih cukup solid di semester pertama 2024. Kabar baiknya, ke depan penjualan Liqufied Natural Gas (LNG) akan mendukung kinerja PGAS di tengah penurunan pasokan gas bumi yang dialirkan melalui pipa. Analis Ciptadana Sekuritas, Arief Budiman mengatakan laba bersih PGAS masih bertumbuh 28% year on year (yoy) menjadi US$ 187 juta pada semester I-2024. Capaian ini berkat pendapatan yang naik 3,1% yoy menjadi US$ 1.839 juta karena margin distribusi gas yang melebar. Meski begitu penjualan dan laba bersih cukup tertekan selama kuartal kedua 2024. Laba bersih turun 46% secara kuartalan menjadi sebesar US$ 65 juta. Hasil tersebut sejalan dengan pendapatan yang turun 6,3% secara kuartalan menjadi US$ 890 juta. 

Dus, Arief melihat kinerja PGAS di semester pertama sejalan dengan perkiraan. Periode semester satu biasanya memang relatif lebih kuat daripada semester kedua, karena PGAS membebankan beberapa biaya ataupun pengeluaran di kuartal keempat. "Kami melihat peningkatan offtake LNG sebagai hal yang positif bagi PGAS, karena akan membantu meningkatkan margin," ujar Arief dalam riset 27 Agustus 2024. Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winipta mengatakan, PGAS saat ini tengah melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur LNG dan gas di Semarang dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang menghubungkan jaringan pipa Cisem-1. Saat ini proyek Cisem-1 hanya berkontribusi sekitar 1,65 mmscfd terhadap volume transmisi gas secara keseluruhan atau sekitar 1% per Agustus 2024. Meski begitu, infrastruktur yang dibangun PGAS ini akan bermanfaat bagi prospek jangka panjang. 

Ke depannya, Cisem-2 akan menghubungkan Semarang dengan Cirebon dan direncanakan akan selesai pada kuartal IV-2025. Namun, manajemen PGAS menegaskan bisnis perdagangan LNG saat ini akan ditangguhkan sementara hingga kasus Gunvor diselesaikan. PGAS memutuskan untuk tidak memasok kargo LNG yang dapat diperoleh PGAS dari Petronas (Malaysia) ke Tiongkok. Analis Bahana Sekuritas Dimas Wahyu Putra menyarankan buy on weakness PGAS dengan target harga Rp 1.700. "Investor dapat stop loss , jika PGAS turun di bawah Rp 1.400 per saham," jelas Dimas, Senin (7/10).

Kinerja laba bersih sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) terlihat sedikit tertekan pada Agustus 2024. Namun, penyaluran kredit BPD masih mampu tumbuh. PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) misalnya, mencatatkan penurunan laba bersih 21% secara tahunan menjadi Rp 787,58 miliar per Agustus 2024 dari Rp 998,975 miliar tahun lalu. Penurunan ini disebabkan kerugian penurunan aset keuangan (impairment) yang naik 44,23% secara tahunan menjadi Rp 542,17 miliar per Agustus 2024. Sementara, pendapatan bunga bersih alias net interest income (NII) masih tumbuh 7,13% secara tahunan menjadi Rp 3,39 triliun per Agustus 2024. Pertumbuhan pendapatan bunga bersih ini sejalan penyaluran kredit dan pembiayaan syariah yang tumbuh 18,57% secara tahunan menjadi Rp 60,65 triliun. Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan, pertumbuhan tersebut didorong seluruh segmen kredit. "Secara eksponensial pertumbuhan kredit ada pada segmen kredit ritel menengah, dengan penyaluran mayoritas di sektor ekonomi jenis perdagangan, pertanian dan peternakan," papar dia, kemarin. 

Edi menerangkan, dampak pelemahan ekonomi di kelas menengah ke bawah terefleksi pada peningkatan rasio NPL Bank Jatim di segmen ritel. NPL segmen ritel Bank Jatim di 1,41% per Agustus 2024, naik dari tahun sebelumnya 0,97%. Untuk itu Bank Jatim memitigasi kualitas kredit dengan selektif menyalurkan kredit bagi nasabah baru. PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) juga mencatatkan penurunan laba bersih secara bank only sebesar 21,69% secara tahunan menjadi Rp 954,390 miliar per Agustus 2024. Ini disebabkan menurunnya NII sebesar 10,93% secara tahunan menjadi Rp 4,14 triliun. Beban bunga Bank BJB juga meningkat 25,24% secara tahunan menjadi Rp 5,04 triliun. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengatakan, pertumbuhan tersebut sejalan dengan target tahun ini, yang diprediksi 6%-8%. Kualitas kredit juga terjaga baik pada level 1,5% per Agustus 2024.

Prospek bisnis fintech peer to peer (P2P) lending nampaknya masih cukup cerah. Hal ini tercermin dari keuntungan yang didapat pelaku industri fintech lending yang kian menggemuk. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman bilang hingga Agustus 2024, perusahaan fintech lending membukukan laba sebesar Rp 656,8 miliar. Bila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun lalu yang sebanyak Rp 521,1 miliar, keuntungan pemain fintech lending meningkat 26%. "Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional," kata Agusman. Strategi tersebut juga dijalankan oleh Akseleran untuk mendapat keuntungan. Di satu sisi, Group CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan pihaknya berhasil menggenjot pendapatan dari kenaikan volume penyaluran pinjaman sekaligus meningkatnya fee yang didapat. 

Di sisi yang lain, pihaknya terus meningkatkan efisiensi sehingga beban pengeluaran perusahaan berhasil ditekan sekitar 40%. Meski tak menyebut angka pasti, namun Ivan bilang Akseleran mampu konsisten mengantongi laba sejak awal tahun lewat cara ini. Pemain fintech lending lain yakni Modalku juga optimistis bisa mendorong perolehan laba hingga tutup tahun nanti. Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto bilang ada sejumlah upaya yang akan diterapkan untuk bisa mencapainya. Di antaranya, Modalku akan berupaya mendorong strategi pemasaran produk pinjaman yang lebih luas dan ekspansif.Tentunya dengan tetap menjaga kehati-hatian. Selain itu, Modalku juga akan berfokus pada optimalisasi proses bisnis untuk memastikan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Ditambah lagi, perseroan juga disebut Arthur akan terus melanjutkan upaya efisiensi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dimana sepanjang 2023, Modalku berhasil mengurangi beban operasional sekitar 31% dibandingkan tahun sebelumnya.

Emiten jasa konstruksi PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) berkomitmen mengejar target pendapatan yang telah ditetapkan pada sisa tahun 2024. Pada paruh pertama tahun ini, perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 112,65 miliar, meningkat 66,6% secara tahunan atau year on year (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 67,61 miliar. Kenaikan ini juga tercermin dalam laba per saham yang naik jadi Rp 33,04 dari sebelumnya Rp 19,83. Adapun untuk pendapatan usaha mencapai Rp 1,43 triliun, atau naik 18,32% yoy. TOTL menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2024, perusahaan berhasil meraih nilai kontrak baru sebesar Rp 4,1 triliun. Sekretaris Perusahaan TOTL, Anggie S. Sidharta bilang, meskipun perusahaan telah membukukan kontrak sebesar Rp 3,3 triliun pada semester pertama, target kontrak baru tetap mengacu pada revisi sebelumnya. TOTL berfokus pada beberapa sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kontrak baru. Saat ini, sektor yang paling berkembang meliputi pembangunan gedung hotel, industri, dan pendidikan. Namun, tantangan tetap ada di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. TOTL berkomitmen untuk menjaga arus kas agar tetap positif, terutama di tengah gejolak politik domestik dan isu geopolitik yang masih menjadi perhatian. 

"Kami akan tetap waspada dan prudent dalam strategi kami," kata Anggie. Terkait belanja modal atau capital expenditure (capex), sampai kuartal kedua 2024, TOTL telah menyerap sekitar 30,4% dari total anggaran Rp 10 miliar, yaitu sebesar Rp 3,04 miliar. Anggie menjelaskan, sisa anggaran akan difokuskan untuk pengadaan peralatan proyek, serta produk informasi teknologi (IT) dan software IT. Namun, Anggie berharap adanya regulasi dan insentif yang mendukung pengembang dapat memperlancar proses penyelesaian proyek. "Namun tentunya Perusahaan akan tetap menjalankan bisnis dengan kehati-hatian dan terus mengupayakan cash flow tetap positif," ujarnya. Sebelumnya, di semester I 2024, TOTL telah melakukan revisi atas nilai target kontrak baru pada tahun ini, yakni dari Rp 3,5 triliun menjadi Rp 4,5 triliun. Alhasil, efek dari pemangkasan suku bunga The Fed akan menjadi salah satu faktor dalam penentuan target kinerja TOTL untuk tahun 2025.

Industri pionir tengah ketar-ketir. Tarik ulur pembahasan soal perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan berbentuk tax holiday yang akan berakhir pada pekan ini menempatkan sektor pelopor ini di persimpangan. Sayangnya, internal pemerintah pun terbelah. Beberapa institusi negara menginginkan perpanjangan, sedangkan segelintir instansi meminta penghentian. Ruang perpanjangan memang terbuka, itu pun dengan skema yang jauh lebih ketat lantaran dinilai berbenturan dengan konsensus pajak global. Pemangku kebijakan pun diharapkan mendengar suara dunia usaha yang menginginkan tambahan insentif fiskal.

Industri pionir Indonesia saat ini menghadapi ketidakpastian terkait kebijakan insentif fiskal, khususnya perpanjangan tax holiday yang selama ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020. Insentif ini memberikan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang signifikan untuk industri strategis, mendukung ekspansi dan investasi dalam teknologi serta manufaktur canggih. Namun, belum ada kepastian mengenai perpanjangan insentif tersebut, sementara kebijakan fiskal minimum global membatasi diskon pajak besar.

Kementerian Keuangan menolak perpanjangan tax holiday dengan alasan bertentangan dengan konsensus pajak minimum global, sementara Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian bersikeras insentif ini diperlukan untuk menjaga daya saing Indonesia. Penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menambah urgensi untuk mendukung industri pionir demi menghindari deindustrialisasi.

Kebijakan fiskal yang terintegrasi dan selektif diperlukan untuk memastikan industri pionir tetap mendapat dukungan. Pemerintah perlu memprioritaskan sektor-sektor yang berpotensi besar bagi ekonomi nasional agar industri pionir dapat berkembang tanpa melanggar komitmen internasional, mendorong kembali sektor manufaktur sebagai penggerak ekonomi.

Industri pionir di Indonesia menghadapi ketidakpastian akibat berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020 yang memberikan tax holiday atau insentif pajak bagi sektor-sektor strategis. Sementara itu, pemerintah belum menunjukkan kepastian perpanjangan insentif tersebut, yang dianggap krusial dalam mendorong industrialisasi kembali dan mempertahankan daya saing Indonesia.

Perdebatan mengenai perpanjangan insentif ini melibatkan sejumlah tokoh penting. Kementerian Keuangan, melalui Staf Ahli Yon Arsal, berpendapat bahwa tax holiday bertentangan dengan konsensus pajak minimum global yang melarang diskon pajak besar. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mendukung insentif ini sebagai cara untuk menarik investasi di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Pihak industri, seperti Ketua Umum Asosiasi Biofarmasi FX Sudirman dan Sekjen Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor Rachmad Basuki, menekankan bahwa syarat tax holiday saat ini terlalu berat dan perlu disesuaikan dengan kondisi industri. Ekonom Andry Satrio Nugroho dari Indef juga mendesak pemerintah agar memperpanjang insentif tersebut untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional melalui teknologi baru dan investasi jangka panjang.

Penerapan pajak minimum global yang disepakati melalui konsensus internasional Pilar 2 menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mempertahankan insentif fiskal, seperti tax holiday, tanpa melanggar kesepakatan global. Pajak ini, dengan tarif minimal 15%, diterapkan pada perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan di atas 750 juta euro per tahun, sehingga jika Indonesia menetapkan tarif pajak efektif di bawah 15%, negara asal perusahaan tersebut berhak memungut pajak tambahan.

Dalam rangka adaptasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengusulkan skema penyesuaian dengan mengurangi insentif PPh Badan menjadi maksimal 7%, agar total tarifnya tetap 15%. Febrio juga mempertimbangkan opsi kompensasi bagi perusahaan yang saat ini masih dalam masa tax holiday ketika aturan baru mulai berlaku.

Fajry Akbar dari CITA dan Prianto Budi Saptono dari Pratama-Kreston Tax Research Institute mendukung langkah BKF untuk menyesuaikan insentif dengan tetap mempertahankan daya tarik investasi. Keduanya menekankan pentingnya panduan teknis dan administrasi yang jelas dalam implementasi aturan turunan pajak minimum global agar pelaku usaha tidak merasa kebingungan.

BMKG mengimbau masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan dan wilayah bagian timur, untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana akibat awal musim penghujan yang dimulai sejak 1 Oktober 2024. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto, menyatakan bahwa wilayah seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser bagian timur, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Bontang berisiko mengalami cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat, angin kencang, petir, dan potensi angin puting beliung.

Kukuh menambahkan bahwa daerah utara dan tengah Kalimantan Timur, seperti Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara, telah memasuki musim penghujan sejak pertengahan September, meskipun hujan masih berdurasi singkat. Ia menekankan bahwa tanda-tanda cuaca ekstrem, seperti petir, perlu diwaspadai karena sering menjadi pertanda angin puting beliung. BMKG berharap masyarakat tetap waspada terhadap kondisi cuaca agar dapat memitigasi potensi bencana selama musim penghujan ini.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan membentuk kementerian atau lembaga khusus yang menangani logistik nasional sebagai langkah penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Angga Purnama, anggota tim peneliti National Logistics Community, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei terhadap 117 pelaku usaha logistik, mayoritas responden mendukung pembentukan kementerian atau lembaga ini untuk memperbaiki sistem logistik Indonesia. Menurutnya, saat ini fungsi logistik masih terpecah di beberapa kementerian/lembaga (K/L), seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, dan Kemenko Bidang Perekonomian.

Angga juga menyatakan bahwa 78% responden menganggap pembentukan K/L khusus logistik dalam kabinet Prabowo-Gibran sebagai hal mendesak. Menurutnya, masalah utama logistik di Indonesia meliputi tarif yang tidak seragam, koordinasi antar-K/L yang kurang baik, dan tingginya biaya logistik. Tantangan regulasi dan perizinan yang rumit serta luasnya geografi Indonesia juga menghambat daya saing nasional. Angga menekankan pentingnya peran negara untuk hadir lebih kuat dalam sektor logistik guna mengatasi kendala ini dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.