Program Perlindungan dari Kementerian Sosial
Badan Pusat Statistik mencatat angka harapan hidup 2023 meningkat menjadi 73,93 tahun, lebih tinggi 3,32 tahun dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, angka kelahiran total (total fertility rate) Indonesia terus menurun dalam 50 tahun terakhir menjadi 2,18 pada 2020. Kementerian Sosial menilai perlu penguatan perlindungan sosial agar permasalahan sosial yang berpotensi muncul bisa teratasi. Dengan perlindungan sosial yang kuat, masyarakat akan semakin berdaya, kesejahteraan sosial pun meningkat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginginkan setiap hak hidup masyarakat terjamin, mulai dari sebelum lahir, lahir, anak-anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.Terlebih, nasib kurang beruntung kerap dialami para warga lanjut usia dan disabilitas. ”Jadi, prinsipnya dari lahir sampai ke liang lahat, dan yang paling penting dari itu semua adalah perlindungan sosial sepanjang hayat bisa terlaksana,” kata Saifullah saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Sejumlah program bantuan sosial, seperti permakanan untuk warga lansia dan disabilitas, Yatim/Piatu/Yatim Piatu (Yapi), serta pemberdayaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), terus digencarkan. Beberapa sudah berhasil mengeluarkan warga dari kemiskinan. Namun, perbaikan dan pengembangan perlu terus dilakukan. Mulai dari perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar bantuan sosial tepat sasaran, penguatan kampung terintegrasi, hingga cita-cita Indonesia Bebas Pasung 2029. Pemasungan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Koordinator Kelompok Riset Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perlindungan Sosial Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yanu Endar Prasetyo mengatakan, dominasi bantuan sosial (bansos) membuat program pemberdayaan masyarakat belum optimal. Bahkan, bansos justru sering disalahgunakan untuk tujuan politik, alih-alih membantu masyarakat. Masyarakat yang belum berdaya membuat angka pengangguran masih tinggi. Walau jumlahnya menurun dari 5,7 persen pada 2014 menjadi 4,8 persen pada 2024, para pekerja dan pencari kerja masih dalam situasi sulit. Badai pemutusa hubungan kerja terjadi di berbagai sektor dan lowongan kerja formal kian langka. Semua akhirnya berujung pada penurunan daya beli masyarakat. (Yoga)
Insentif Sekolah Swasta untuk Wajib Belajar Gratis
Wajib belajar gratis di jenjang pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta sedang diperjuangkan. Hal ini membutuhkan pembiayaan yang lebih besar dari pemerintah dan dukungan penyediaan guru di sekolah swasta. Pendidikan dasar gratis di sekolah swasta diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga pemohon perseorangan, yakni dua ibu rumah tangga bernama Fathiyah dan Novianisa, serta Riris, seorang pegawai negeri sipil, melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional Saur Panjaitan menjelaskan, mengacu pada Pasal 31 UUD 1945, negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaa pendidikan di Indonesia.
Menurut Saur, sekolah-sekolah swasta yang berhimpun dalam BMPS keberatan jika upaya mewujudkan wajib belajar gratis berdampak tidak diperbolehkannya lagi sekolah swasta memungut biaya dari masyarakat. Sebab, selama ini sekolah swasta baru disubsidi pemerintah, antara lain, melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sertifikasi guru secara terbatas, baru sekitar 15 persen dari kebutuhan biaya operasional. ”Kami di BMPS merekomendasikan peningkatan subsidi biaya operasional. Selain itu, BMPS merekomendasikan agar semua guru swasta segera diberikan tunjangan sertifikasi guru, tidak hanya untuk guru-guru yang mengajar di pendidikan dasar, tetapi juga yang mengajar di pendidikan menengah. Kami meminta peningkatan jumlah besara tunjangan sertifikat guru," kata Saur, Senin (7/10/2024) di Jakarta. (Yoga)
Ketika Isu Politik Menyenggol Merek Dagang
Pemilihan presiden di Amerika Serikat akhirnya menyenggol beberapa merek. McDonald’s menjadi perbincangan ketika salah satu calon, Kamala Harris, mengaku pernah bekerja di restoran cepat saji itu, tetapi lawannya, Donald Trump, mempermasalahkan klaim itu. Belakangan makin mudah merek terjerumus ke dalam isu-isu politik. Di Indonesia ada juga. Bagaimana produk pengharum bau badan harus bersikap ketika isu bau ketek merebak? Bagaimana perusahaan teknologi finansial harus bersikap ketika akunnya adalah milik orang penting? Bagaimana perusahaan e-dagang harus bersikap ketika muncul isu jet pribadi? Bagaimana pula platform perbincangan komunitas ketika muncul dalam perdebatan soal politik? Majalah Fast Company menyebut bahwa inti perseteruan Trump dan Kamala adalah burger dan kentang goreng produksi McDonald’s. Merek ini sepertinya tidak bisa lepas dari pemilihan presiden tahun 2024. Setidaknya mereka menyebut merek ini berulang-ulang.
Akan tetapi, McDonald’s sepertinya harus repot. Pasalnya, saling serang terkait dengan benar atau tidaknya Kamala pernah bekerja di tempat itu. Trump dengan blak-blakan menyerang klaim Kamala yang bekerja di McDonald’s saat masih bersekolah. ”Dia tidak pernah bekerja di sana!” kata Trump saat rapat umum di Indiana, Pennsylvania. Ia kemudian menyatakan dengan nada mengejek bahwa ia ingin melihat keadaan dapur McDonald’s tempat Kamala bekerja. Kamala sendiri sebenarnya telah menyebut pekerjaannya di McDonald’s sejak kampanye tahun 2019 untuk kursi kepresidenan, dan hal itu disebutkan dalam iklannya pada tahun 2024 yang menandakan latar belakang yang sederhana: ”Dia tumbuh di rumah kelas menengah,” lanjutnya. ”Dia adalah putri dari seorang ibu yang bekerja. Dan dia bekerja di McDonald’s sambil mendapatkan gelarnya.” Penjelasan ini tak cukup membungkam kubu Trump. Mereka mencari bukti-bukti bahwa Kamala tidak pernah bekerja ditempat itu dengan mengatakan, di dua buku tentang Kamala, pekerjaan itu tak disebut.
Di tengah perdebatan konyol dan dengan segala kerepotan seperti itu, restoran cepat saji itu mendapat ”untung”. Nama McDonald’s boleh dibilang tampil menjadi ikon. Ikon ini layak disematkan karena buktinya satu dari delapan orang Amerika pernah bekerja untuk jaringan tersebut. Bagaimana perusahaan harus bersikap ketika masuk dalam isu-isu politik? Konsultan merek Mike Jones di dalam akun LinkedIn tahun 2017 mengatakan, iklan politik dan keterlibatan merek dalam perdebatan politik sedang meningkat dalam tatanan politik Amerika Serikat. Saat ini sudah menjadi hal yang populer untuk menggunakan politik sebagai salah satu alat pemasaran. Ia membeberkan sejumlah merek yang mulai masuk dalam pertengkaran politik. Semua ini membuat ia berpikir keras tentang upaya-upaya terbaru dari merek. Bolehkah merek mengambil sikap politik? Apakah ada saatnya mereka tidak seharusnya melakukannya? Jika ya, bagaimana mereka harus menghadapi pelanggan atau karyawan atau mitra dan vendor yang tidak sependapat dengan mereka? Apakah ada garis yang tidak boleh mereka lewati? Salah satu panduan yang diberikan Mike Jones adalah soal nilai-nilai perusahaan. Ini menjadi pertimbangan penting sebelum mereka melakukan langkah yang menyerempet
ke isu politik. (Yoga)
KA Mengalami Sembilan Kecelakaan dalam Sebulan
Bulog Akan Kembali Menyalurkan Beras Lebih Berkesinambungan
”Pada Oktober 110.00 ton, November 124. 000 ton. dan Sasarannya adalah daerah-daerah yang harga berasnya tinggi dengan porsi pendistribusian terbesar kepada pengecer,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta. Di samping itu, lanjut Epi, Bulog akan melanjutkan penyaluranbantuanberas bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah per dua bulan sekali. Pada Oktober dan Desember 2024, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) bakal menerima 10 kilogram beras. ”Dari hasil survei kami, 10 kg beras dapat memenuhi kebutuhan KPM sekitar 7-10 hari.
Dengan demikian, frekuensi mereka membeli beras di pasar akan berkurang. Ini akan permintaan beras di pasar dan menekan inflasi,” katanya. Berdasarkan data Bulog, per 6 Oktober 2024,total stok beras di seluruh gudang Bulog 1,56 juta ton. Dari jumlah itu, 1,33 juta ton berupa cadangan beras pemerintah dan 231.148 ton stok komersial. Bulog juga terus memperkuat pengadaan stok beras melalui penyerapan di dalam negeri dan impor. Pengadaan beras dalam negeri telah terealisasi 978.322 ton. Adapun realisasi impor beras mencapai 2,76 juta ton dari total kontrak 3,56 juta ton yang berasal dari Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja. Pada Oktober 2024-Maret 2025, Indonesia bakal memasuki fase krusial beras. (Yoga)
Menumpas Rekening Judi Daring Sepenuhnya
Indonesia Gemilang di Mata Dunia
Posisi Indonesia di kancah global berhasil diperkuat selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui berbagai forum internasional seperti pertemuan tahunan IMF dan World Bank, Konferensi Tingkat Tinggi G20, Asean, dan World Water Forum. Sebagai Presiden, KTT G20 di Bali 2022 misalnya, Indonesia sukses mendorong berbagai kesepakatan penting, termasuk pengurangan emisi karbon global dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Indonesia juga dinilai berhasil sebagai tuan rumah penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia tahun 2018 (IMFWB AMs 2018) di bali pada 7-14 Oktober.
Pertemuan dihadiri oleh para gubernur bank
sentral dan menteri keuangan dari 189 negara anggota Bank Dunia dan IMF, kepala negara/pemerintahan, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, pelaku
bisnis, sector swasta, dan akademis. Jumlah media internasional meneybutkan,
AMs 2018 sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Indonesia juga menerima
apresiasi dari lembaga internasional seperti United Nations Environment
Programme (UNEP) atas inisiatif Jokowi dalam perubahan iklim dan konservasi
lingkungan. Lagi, Indonesia gemilang
menyelenggarakan Asean games 2018 yang dihadiri oleh 48 negara. Bahkan, pesta
olehraga mulit event level Asia ini berhasil meningkatkan pendapatan pariwisata
hingga 20% pada tahu tersebut. (Yetede)
Kredit yang Krisis
Fasilitas kredit yang belum ditarik oleh debitur (undisbursed
loan/UL) di perbankan nasional masih meningkat 0,28% secara bulanan (month to
month/mtm) menjadi Rp2.158,26 triliun per Juli 2024. Di tengah UL tinggi,
pertumbuhan kredit juga naik 12,4% secara tahunan (year on year/yoy) per Juli
2024. Berdasarkan data OJK, per Juli UL perbankan sebesar Rp2.158,26 triliun,
tumbuh 6,89% secara yoy. Angka ini melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang
meningkat 7,79% (yoy). Namun dilihat secara bulanan masih ada kenaikan sedikit, yang mengindikasikan tetap
ada pengajuan kredit namun belum sepenuhnya ditarik fasilitasnya. “Kredit tinggi
masih nongkrong di commitment loan, pinjaman yang sudah komit tapi oleh debitur
belum ditarik karena dugaan saya barangkali
kacamata pelaku bisnis melihat kedepan agak mendung,” ujar Ekonom Senior
dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto.
(Yetede)
Grup Astra Mengguyur Pasar Modal Senilai Rp 6,82 Triliun
Grup Astra akan mengguyur pasar modal Indonesia dengan dana besar senilai Rp6,82 triliun dalam bentuk dividen interim tahun buku 2024. Salah satu konglomerasi bisnis terbesar di Tanah Air ini, akan membagikan dividen melalui empat emitennya, yakni PT Astra Internasional Tbk (ASII) PT Nited Tractors Tbk (UNTR), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), dan PT Astra Otoparts Tbk (AUTO). Pembagian dividen tersebut tidak hanya akan membuat tersenyum para pemegang saham, tetapi juga bakal melesatkan saham-sahamnya. Astra internasional yang menahkodai Grup Astra, berada di urutan terdepan dengan pembagian dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp3,96 triliun atau Rp98 per saham. Disusul Astra Agro Lestari dengan pembagian dividen interim Rp161,67 triliun atau Rp84 per saham, serta Astra Autoparts dengan dividen interim Rp274,72 miliar atau Rp 57 per saham. Senior Investment Information Mirea Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta melihat, emiten-emiten Grup Astra memiliki komitmen tinggi terhadap tata kelola modal yang baik, dan tetap menjaga kepercayaan investor melalui aksi korporasi seperti pembagian dividen selain itu, mereka juga terus berupaya meningkatkan performa fundamental secara optimal. (Yetede
Deflasi Disebabkan Serbuan Impor yang Tak Terkendali
Deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut disebabkan karena banyaknya barang impor masuk ke pasar Indonesia. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, deflasi terjadi karena banyaknya barang impor. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada industri dalam negeri. “Dari kaca mata industry ya, tapi kalau dari kaca mata sektor lainnya berbeda. Kalau dari kaca mata industri deflasi itu didorong karena banyaknya barang impor,” ucap dia. Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03% pada Mei, 0,03% pada Juni, 0,18% pada Juli, dan 0,03% pada Agustus.
Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar
1,84% (year on year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74% (year to date/ytd)
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief
menambahkan, salah satu penyebab deflasi adalah daya beli masyarakat yang
menurun. Produk impor yang murah membuat produk industri dalam negeri kalah
saing. Dia mengatakan, jika produk impor murah dapat dibatasi, maka produk
dalam negeri akan terserap pasar dan akan meningkatkan permintaan produksi. Hal itu tentu akan
membuat industri lebih berani memberikan intensif tambahan atau menyerap tenaga
kerja yang baru. (Yetede)









