Industri pionir tengah ketar-ketir. Tarik ulur pembahasan soal perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan berbentuk tax holiday yang akan berakhir pada pekan ini menempatkan sektor pelopor ini di persimpangan. Sayangnya, internal pemerintah pun terbelah. Beberapa institusi negara menginginkan perpanjangan, sedangkan segelintir instansi meminta penghentian. Ruang perpanjangan memang terbuka, itu pun dengan skema yang jauh lebih ketat lantaran dinilai berbenturan dengan konsensus pajak global. Pemangku kebijakan pun diharapkan mendengar suara dunia usaha yang menginginkan tambahan insentif fiskal.

Industri pionir Indonesia saat ini menghadapi ketidakpastian terkait kebijakan insentif fiskal, khususnya perpanjangan tax holiday yang selama ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020. Insentif ini memberikan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang signifikan untuk industri strategis, mendukung ekspansi dan investasi dalam teknologi serta manufaktur canggih. Namun, belum ada kepastian mengenai perpanjangan insentif tersebut, sementara kebijakan fiskal minimum global membatasi diskon pajak besar.

Kementerian Keuangan menolak perpanjangan tax holiday dengan alasan bertentangan dengan konsensus pajak minimum global, sementara Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian bersikeras insentif ini diperlukan untuk menjaga daya saing Indonesia. Penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menambah urgensi untuk mendukung industri pionir demi menghindari deindustrialisasi.

Kebijakan fiskal yang terintegrasi dan selektif diperlukan untuk memastikan industri pionir tetap mendapat dukungan. Pemerintah perlu memprioritaskan sektor-sektor yang berpotensi besar bagi ekonomi nasional agar industri pionir dapat berkembang tanpa melanggar komitmen internasional, mendorong kembali sektor manufaktur sebagai penggerak ekonomi.

Industri pionir di Indonesia menghadapi ketidakpastian akibat berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020 yang memberikan tax holiday atau insentif pajak bagi sektor-sektor strategis. Sementara itu, pemerintah belum menunjukkan kepastian perpanjangan insentif tersebut, yang dianggap krusial dalam mendorong industrialisasi kembali dan mempertahankan daya saing Indonesia.

Perdebatan mengenai perpanjangan insentif ini melibatkan sejumlah tokoh penting. Kementerian Keuangan, melalui Staf Ahli Yon Arsal, berpendapat bahwa tax holiday bertentangan dengan konsensus pajak minimum global yang melarang diskon pajak besar. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mendukung insentif ini sebagai cara untuk menarik investasi di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Pihak industri, seperti Ketua Umum Asosiasi Biofarmasi FX Sudirman dan Sekjen Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor Rachmad Basuki, menekankan bahwa syarat tax holiday saat ini terlalu berat dan perlu disesuaikan dengan kondisi industri. Ekonom Andry Satrio Nugroho dari Indef juga mendesak pemerintah agar memperpanjang insentif tersebut untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional melalui teknologi baru dan investasi jangka panjang.

Penerapan pajak minimum global yang disepakati melalui konsensus internasional Pilar 2 menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mempertahankan insentif fiskal, seperti tax holiday, tanpa melanggar kesepakatan global. Pajak ini, dengan tarif minimal 15%, diterapkan pada perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan di atas 750 juta euro per tahun, sehingga jika Indonesia menetapkan tarif pajak efektif di bawah 15%, negara asal perusahaan tersebut berhak memungut pajak tambahan.

Dalam rangka adaptasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengusulkan skema penyesuaian dengan mengurangi insentif PPh Badan menjadi maksimal 7%, agar total tarifnya tetap 15%. Febrio juga mempertimbangkan opsi kompensasi bagi perusahaan yang saat ini masih dalam masa tax holiday ketika aturan baru mulai berlaku.

Fajry Akbar dari CITA dan Prianto Budi Saptono dari Pratama-Kreston Tax Research Institute mendukung langkah BKF untuk menyesuaikan insentif dengan tetap mempertahankan daya tarik investasi. Keduanya menekankan pentingnya panduan teknis dan administrasi yang jelas dalam implementasi aturan turunan pajak minimum global agar pelaku usaha tidak merasa kebingungan.

BMKG mengimbau masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan dan wilayah bagian timur, untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana akibat awal musim penghujan yang dimulai sejak 1 Oktober 2024. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto, menyatakan bahwa wilayah seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser bagian timur, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Bontang berisiko mengalami cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat, angin kencang, petir, dan potensi angin puting beliung.

Kukuh menambahkan bahwa daerah utara dan tengah Kalimantan Timur, seperti Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara, telah memasuki musim penghujan sejak pertengahan September, meskipun hujan masih berdurasi singkat. Ia menekankan bahwa tanda-tanda cuaca ekstrem, seperti petir, perlu diwaspadai karena sering menjadi pertanda angin puting beliung. BMKG berharap masyarakat tetap waspada terhadap kondisi cuaca agar dapat memitigasi potensi bencana selama musim penghujan ini.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan membentuk kementerian atau lembaga khusus yang menangani logistik nasional sebagai langkah penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Angga Purnama, anggota tim peneliti National Logistics Community, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei terhadap 117 pelaku usaha logistik, mayoritas responden mendukung pembentukan kementerian atau lembaga ini untuk memperbaiki sistem logistik Indonesia. Menurutnya, saat ini fungsi logistik masih terpecah di beberapa kementerian/lembaga (K/L), seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, dan Kemenko Bidang Perekonomian.

Angga juga menyatakan bahwa 78% responden menganggap pembentukan K/L khusus logistik dalam kabinet Prabowo-Gibran sebagai hal mendesak. Menurutnya, masalah utama logistik di Indonesia meliputi tarif yang tidak seragam, koordinasi antar-K/L yang kurang baik, dan tingginya biaya logistik. Tantangan regulasi dan perizinan yang rumit serta luasnya geografi Indonesia juga menghambat daya saing nasional. Angga menekankan pentingnya peran negara untuk hadir lebih kuat dalam sektor logistik guna mengatasi kendala ini dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diprediksi akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar Indonesia menilai berbagai kompromi politik belakangan ini, termasuk rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, sebagai indikasi kuat PDIP akan masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Ujang, bergabungnya PDIP akan menjadi keuntungan bagi kedua pihak, mengingat PDIP, meskipun kalah di Pilpres 2024, masih memiliki posisi tawar kuat sebagai pemenang Pemilu Legislatif dan fraksi terbesar di DPR periode 2024-2029.

Selain itu, Ujang menyoroti tradisi kompromi baru di antara elite politik, yang terlihat dari penunjukkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR dan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR tanpa adanya konflik. Situasi ini berbeda dengan transisi kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo pada 2014, di mana terjadi pembelahan di parlemen, dengan Koalisi Merah Putih (pendukung Prabowo-Hatta) berusaha menghalangi PDIP mendapatkan posisi pimpinan DPR.

Bisnis maskapai penerbangan di Indonesia menghadapi tantangan semakin berat dengan kehadiran BBN Airlines yang memperketat persaingan melalui tiket terjangkau dan ekspansi armada. PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP), dua pemain utama, masih mencatatkan kerugian besar di tengah meningkatnya pendapatan akibat beban operasional yang terus melonjak. Analis Vicky Rosalinda dari Kiwoom Sekuritas mencatat bahwa kendati pendapatan tumbuh, beban operasional tinggi seperti avtur dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS memperburuk kinerja keuangan GIAA dan CMPP, serta persaingan baru dari BBN Airlines menambah tantangan. Chairman BBN Airlines Indonesia, Marynas Grigas, menyatakan target perusahaan untuk menambah armada hingga 40 pesawat pada 2027 guna memenuhi permintaan yang terus meningkat, memperkuat posisinya dalam industri.

Pekan pertama bulan Oktober kurang menggembirakan bagi pasar saham dalam negeri. Beragam sentimen negatif, mulai dari konflik geopolitik yang memanas hingga pelemahan nilai tukar rupiah, kembali membombardir bursa saham. Tak heran, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kian menjauhi level tertinggi yang dicapai tiga pekan lalu dan kembali ke bawah 7.500. Dalam tiga perdagangan beruntun, IHSG berkubang di zona merah, turun 2,61% sepekan ke 7.496,09, Jumat (4/10). Koreksi IHSG sejalan posisi jual bersih (net sell) asing yang mencapai Rp 4,87 triliun. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi mengamati, sentimen signifikan dari faktor eksternal. Terutama efek kucuran stimulus ekonomi di China serta ketegangan di Timur Tengah. Stimulus ekonomi menarik arus dana investor asing ke bursa China. Sebaliknya, langkah China ini memicu arus keluar dari bursa Indonesia sehingga menekan bursa saham lokal. Kombinasi berbagai sentimen itu berpotensi menekan pasar saham beberapa pekan ke depan. "Setidaknya hingga rilis kinerja kuartal ketiga dan dapat menjadi penopang pergerakan IHSG di tengah sentimen di atas," kata Audi kepada KONTAN, Minggu (6/10). 

Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia, Wisnu Prambudi Wibowo melihat, konflik di Timur Tengah bisa mengerek harga komoditas, terutama minyak mentah. Pada penutupan akhir pekan lalu, harga minyak West Texas Intermedate (WTI) naik 0,91% menjadi US$ 74,38 per barel. Dalam sepekan, harga minyak naik 9,4%. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengamati, selain kombinasi sentimen domestik dan global, aksi profit taking dan jenuh beli turut menekan IHSG usai menyentuh rekor tertinggi (all time high) di level 7.910,86 pada bulan lalu. Pelemahan IHSG juga sejalan koreksi saham berkapitalisasi pasar besar, khususnya saham bank. Ratih melihat, IHSG masih berpeluang rebound dalam perdagangan sepekan ke depan jika bisa bertahan di atas support 7.450, dengan resistance 7.650. Jika IHSG breakout 7.450, support selanjutnya berada di level 7.300. Praktisi Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto sepakat, pelemahan IHSG juga akibat profit taking dan efek jenuh beli. William melihat, IHSG bergerak di 7.430-7.550. Menurut dia, saat ini masih menarik menerapkan buy on weakness.

Cadangan devisa Indonesia pada September tahun ini diprediksikan meningkat. Estimasi tersebut sejalan dengan tren nilai tukar rupiah yang menguat terhadap dolar AS selama September dibandingkan bulan sebelumnya. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memproyeksikan cadangan devisa Indonesia pada September 2024 menguat di atas US$ 150 miliar. Jumlah tersebut tetap terjaga dibandingkan posisi Agustus 2024 yang sebesar US$ 150,24 miliar. Selama September 2024, rata-rata nilai tukar rupiah di level Rp 15.325 per dolar AS. Angka tersebut menguat 2,74% dibandingkan rata-rata kurs rupiah selama Agustus tahun ini yang berada di kisaran Rp 15.756 per dolar AS. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual juga meramal, cadangan devisa pada periode September 2024 akan berada di rentang antara US$ 148 miliar sampai dengan US$ 153 miliar. "Kemungkinan (cadangan devisa) September 2024 naik. Ini karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, investor cenderung risk on masuk ke aset-aset emerging market termasuk Indonesia," tutur David, Jumat (4/10). Tak jauh berbeda, Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan, cadangan devisa pada September tahun ini meningkat ke kisaran US$ 150 miliar hingga US$ 152 miliar. Kenaikan ini lantaran rupiah stabil dan menguat pada September 2024. 

"Juga adanya penerbitan sukuk global oleh pemerintah sekitar US$ 2 miliar," ucap dia. Di samping itu, tekanan eksternal terhadap rupiah juga datang dari kebijakan pemerintah Tiongkok yang mengguyur insentif fiskal bazooka sebesar US$ 1,4 triliun untuk mendorong perekonomian di negara tersebut. "Sentimen ini direspons positif oleh pasar, sehingga memberikan ruang pergeseran aset dari emerging market ke China pada bulan ini," ungkap Banjaran. Myrdal Gunarto, Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia juga melihat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi menekan cadangan devisa Indonesia pada Oktober tahun ini. Dia memprediksikan, cadangan devisa pada Oktober senilai US$ 143,2 miliar, atau lebih rendah dari estimasi September yang sebesar US$ 153,2 miliar.