Fondasi Solid Peserta PBI JKN
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah Presiden Jokowi telah membangun fondasi solid di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini terlihat pada besarnya jumlah peserta program ini mencapai ini yang mencapai 277 juta atau 98,67% dari total penduduk. Kini, waktunya Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan program ini dengan beberapa penyempurnaan. Salah satu yang mendesak adalah penambahan program peserta bantuan iuran (PBI) yang kini baru mencapai 96,8 juta. Padahal dalam, Perpres No.36 Tahun 2023, kuota PBI tahun 2024 diamanatkan mencapai 113 juta. Dengan begini makin banyak masyarakat miskin yang bisa mengakses program JKN. Pemerataan layanan kesehatan akan terjadi dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Ini menjadi salah satu modal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari itu, perkembangan JKN dalam 10 tahun terkakhir cukup impresif. Bahkan Indonesia menjadi negara tercepat yang mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) yakni 10 tahun. bandingkan dengan Korea Selatan (Korsel) yang memerlukan 12 tahun untuk mencapainya. (Yetede)
Presiden Jokowi Opening BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Investor Daily (H)
Presiden Jokow dijadwalkan membuka forum BNI Investor Daily Summit (IDS) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 8 Oktober 2024. Forum yang mengangkat tema "Accelerating Ressilent Growth dan berlangsung dua hari, 8-9 Oktober 2024, ini mendiskusikan isu-isu kritis dan strategis terkait perekonomian Indonesia, dan akan menghadirkan puluhan pembicara, serta Vision Statement oleh Prabowo Subianto (Presiden Terpilih RI) di hari kedua. Direktur Utama B-Universe Rio Abdurrachman mengatakan kehadiran Presiden Jokowi merupakan dorongan dari Chairman B-Univer Enggartiasto Lukita dan menjadi bukti Presiden Jokowi sangat mengapresiasi insan media yang menjadi salah satu pilar demokrasi Indonesia. Kali ini BNI Investor Daily Summit 2024 menghadirkan lebih dari 50 pembicara yang kompeten di bidangnya serta stakeholder terkait. Acara ini menjadi ajang penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga investor, untuk bersama-sama merumuskan strategi menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional. (Yetede)
Saatnya Koleksi Saham yang Harganya Sedang Turun
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Investor Daily (H)
Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi masih berada di fase penurunan (bearish) pada pekan ini, dengan menguji level support selanjutnya di 7.460. Kondisi pasar yang minim sentimen positif ini justru memunculkan kesempatan bagi investor untuk buy on weakness saham saham unggulan yang harganya sudah murah. "IHSG sudah limited downside, dan ini waktu yang tepat bagi investor untuk buy on weakness. Apalagi secara histories, IHSG di bulan Oktober sampai Februari mayoritas positif,' kata Senior Market Charist-Retail Business Mirea Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama.
Nafan mengungkapkan. Pergerakan IHSG akan mendekati support terkuat di 7.460, dengan potensi rebound masih tetap terbuka untuk jangka menengah panjang, Sentimen penggerak IHSG akan datang dari rilis beberapa data ekonomi di AS dan domestik, geopolitik Timur Tengah, pergerakan rupiah, serta dinamika pemilihan kepala daerah di dalam negeri. Di tengah konidi saat ini, Nafan menyoroti tiga saham potensial yakni EXCL, MEDC, dan NCKL. "Berdasarkan weekly chart, EXCL telah terjadi buy on dan ditutup diatas MA20 line, dengan target harga Rp2.360. MEDC dan NCKL juga menunjukkan sinyal positif dengan target harga masing-masing Rp 1.495 dan Rp950," ujar dia, (Yetede)
OJK Optimalisasi Potensi Kredit di daerah dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Investor Daily
OJK Terus mengoptimalisasi potensi kredit di daerah-daerah atau di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai upaya OJK terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar mengatakan, optimalisasi potensi kredit itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Dengan akses keuangan masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif. Ia berharap bisa meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional. "Kolaborasi dan sinergi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerahh yang penting dilakukan. Dengan memiliki literasi dan inklusi keuangan yang baik maka akan memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah. Hal ini merupakan komitmen dan respons yang tepat dan dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045,' kata Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar. (Yetede)
Iklan Politik Dipenuhi Ujaran Kebencian
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
PEMILIHAN kepala daerah atau pilkada sudah di depan mata. Pilkada ini akan dilaksanakan serentak di 545 daerah. Keberagaman konteks lokal tiap daerah memberi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu ataupun pihak lain yang berkepentingan. Salah satu persoalan yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan pilkada 2024 adalah maraknya ujaran kebencian di media sosial. Saat ini media sosial berperan sangat krusial sebagai ruang diskursus publik, termasuk mempengaruhi situasi di ruang fisik. Belakangan, medium penyebaran ujaran kebencian pun mulai berkembang.
Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kali ini penyebaran ujaran kebencian mulai memanfaatkan fitur iklan politik yang ditawarkan Meta—induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Melalui fitur penargetan mikro yang dimiliki Meta, narasi kebencian dapat disebarkan agar lebih “tepat sasaran”. Perkembangan fenomena ini tergambar dalam laporan riset “Kebebasan atau Kebencian? Mengkaji Akuntabilitas Platform Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan di Pemilu 2024” yang dirilis oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada Agustus lalu.
Salah satu temuan riset yang dilakukan oleh SAFEnet adalah munculnya iklan politik peserta Pemilu 2024 berisi ujaran kebencian terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan queer (LGBTIQ+) dalam Meta Ad Library. Iklan pertama diluncurkan oleh Dito Arief Nurakhmadi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dari Partai NasDem. Dalam iklan politiknya, Dito mengangkat narasi “Malang Darurat LGBT, Ayo Lindungi Keluarga Kita”. Ia juga menambahkan caption “NasDem akan perjuangkan perda anti-LGBT untuk melindungi anak cucu generasi kita ke depan”. (Yetede)
Untung atau Rugi Pemisahan PUPR
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
JOKO Suranto antusias menanti kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menanti gebrakan calon pemimpin baru: pendirian Kementerian Perumahan Rakyat dengan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR hingga program pembangunan 3 juta rumah. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) ini menyebutkan dua gebrakan tersebut sangat krusial untuk mendorong industri, khususnya menjawab masalah penyediaan rumah di dalam negeri. "Dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan dan program 3 juta rumah, berarti sudah ada keberpihakan," ujar Joko kepada Tempo, kemarin.
Setelah dilantik menjadi Ketua Umum REI pada Agustus 2023, Joko berinisiatif memetakan kondisi industri, khususnya untuk sektor perumahan. Asosiasi menyoroti masalah seperti adanya backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan rumah yang dibutuhkan rakyat. Survei Sosial-Ekonomi Nasional yang digelar Badan Pusat Statistik pada 2023 menunjukkan angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit. Lebih dari satu dekade ini, angkanya tak banyak berkurang. Survei yang sama pada 2010 menunjukkan angka backlog sebesar 13,5 juta unit.
Selain itu, REI mengidentifikasi saat ini ada 56 persen dari total penduduk yang tinggal di perkotaan. Jumlahnya akan meningkat menjadi 66 persen pada 2035. Artinya, kebutuhan terhadap perumahan makin tinggi. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat makin kesulitan membeli rumah di perkotaan, baik karena keterbatasan lahan maupun harga yang melonjak. Kemampuan pemerintah untuk mengintervensi terbatas, seperti melalui program pembiayaan untuk masyarakat berpendapatan rendah, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini saja pemerintah mengurangi anggaran program FLPP hanya untuk 166 ribu unit rumah dari sebelumnya pada 2023 sebanyak 229 ribu unit. (Yetede)
Robert Bonosusatya Tak Tersentuh Hukum
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
PERKUMPULAN Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) menggugat praperadilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) karena tidak memproses pengusaha Robert Bonosusatya dalam dugaan korupsi timah. Gugatan atas penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi timah itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam gugatannya, MAKI menilai penyidik Jampidsus Kejagung belum menetapkan aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022. Aktor intelektual tersebut berinisial RBS. Boyamin enggan menyebut siapa sosok RBS yang dimaksudkan. "Aku tetap tidak pernah menjelaskan nama lengkapnya, lho, ya," ujarnya saat dihubungi pada Ahad, 6 Oktober 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, inisial itu merujuk pada pengusaha Robert Priantono Bonosusatya. Boyamin tak mengelak maupun membenarkan soal nama tersebut.Boyamin menjelaskan alasannya mengajukan gugatan praperadilan tersebut, yakni untuk memperjelas status RBS. Apalagi RBS tidak dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Padahal proses pemeriksaan saksi di pengadilan sudah hampir selesai.
Ia pun heran mengapa RBS tidak diusut lebih jauh oleh penyidik Jampidsus Kejagung. Menurut dia, ada keengganan, ketakutan, maupun ketidakmauan penyidik untuk mengungkap peran RBS dalam kasus ini. "Yang jelas wong (orang) sudah diperiksa dua kali dan saya punya data seperti itu, sampai sekarang jadi saksi di pengadilan saja belum. Itu kan keterlaluan," ujar Boyamin. Berdasarkan catatan Tempo, Robert Bonosusatya memang pernah diperiksa dua kali oleh penyidik Jampidsus Kejagung dalam kasus dugaan korupsi timah. Pemeriksaan terakhirnya pada 1 April 2024 ketika Robert diperiksa penyidik selama 13 jam. (Yetede)
Transportasi Publik Belum Ramah Difabel
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
MASIH banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan untuk menghadirkan transportasi publik yang inklusif di Jakarta. Meskipun penyedia moda transportasi di Jakarta terlihat sudah berupaya, banyak hal dalam pelayanan transportasi umum yang belum ramah difabel. Liputan Tempo memperlihatkan penyedia transportasi publik memang sudah menyediakan sejumlah layanan, seperti kursi atau ruangan prioritas, toilet khusus, serta petugas yang senantiasa mendampingi para difabel. Ini merupakan kemajuan yang menggembirakan jika dibanding beberapa tahun lalu.
Walaupun demikian, masih ada halte atau stasiun yang hanya menyediakan tangga yang sulit dilalui kaum difabel secara mandiri. Penyediaan petunjuk visual untuk difabel tuli dan huruf Braille untuk difabel netra juga belum maksimal. Stasiun atau halte pun belum menyediakan ruang tenang, yang diperlukan bagi difabel mental yang tiba-tiba mengalami tantrum. Berbagai kekurangan tersebut tak boleh dibiarkan. Kehadiran layanan transportasi umum yang inklusif diperlukan demi menciptakan kesetaraan sekaligus merupakan amanat undang-undang. Ketersediaannya sangat penting karena menjadi pintu masuk bagi kaum difabel untuk menjalankan aktivitasnya. Ketika transportasi publik bisa diakses secara leluasa, mereka bisa berkegiatan secara mandiri dan berbaur dalam berbagai bidang kehidupan.
Kelompok difabel kerap terabaikan karena mereka merupakan minoritas. Data Dinas Sosial DKI Jakarta pada Desember 2023 menyebutkan terdapat 44 ribu difabel di provinsi ini. Adapun di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlahnya 22,97 juta pada 2020. Meski bukan mayoritas, mereka tak boleh diabaikan. Kaum difabel memiliki hak pelayanan yang sama dengan masyarakat lain. Mereka perlu diberdayakan dengan berbasis hak asasi manusia, bukan karena amal atau belas kasihan belaka. (Yetede)
Cerita di Balik Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
SEPEKAN menjelang pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Olly Dondokambey menegaskan posisi PDIP yang akan mendukung pemerintahan Prabowo mendatang. Bendahara Umum PDI Perjuangan itu mengatakan sikap partainya sudah disampaikan langsung oleh Megawati. “Ibu (Megawati) sudah ngomong, kita mendukung pemerintahan Prabowo,” kata Olly saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024. Olly mengatakan terpilihnya kembali Puan Maharani, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sekaligus putri Megawati, menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 dapat diartikan sebagai wujud kerja sama antara legislatif dan eksekutif. “Itu kan bagian dari kerja sama,” tuturnya.
Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini mengatakan, dalam pertemuan Megawati dan Prabowo nanti akan dihidangkan menu nasi goreng. Menu nasi goreng ini mengingatkan pertemuan Megawati dan Prabowo pada 24 Juli 2019. Saat itu Megawati memasak nasi goreng untuk menjamu Prabowo yang mengunjungi kediamannya di Jalan Teuku Umar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu sekaligus menandai bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan merupakan pendukung utama Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Rival Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden itu adalah Prabowo. Setelah bergabung ke pemerintahan Jokowi, Prabowo mendapat posisi Menteri Pertahanan. (Yetede)
Program Pembangunan 3 Juta Rumah
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
JOKO Suranto antusias menanti kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menanti gebrakan calon pemimpin baru: pendirian Kementerian Perumahan Rakyat dengan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR hingga program pembangunan 3 juta rumah. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) ini menyebutkan dua gebrakan tersebut sangat krusial untuk mendorong industri, khususnya menjawab masalah penyediaan rumah di dalam negeri. "Dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan dan program 3 juta rumah, berarti sudah ada keberpihakan," ujar Joko kepada Tempo, kemarin.
Setelah dilantik menjadi Ketua Umum REI pada Agustus 2023, Joko berinisiatif memetakan kondisi industri, khususnya untuk sektor perumahan. Asosiasi menyoroti masalah seperti adanya backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan rumah yang dibutuhkan rakyat.Survei Sosial-Ekonomi Nasional yang digelar Badan Pusat Statistik pada 2023 menunjukkan angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit. Lebih dari satu dekade ini, angkanya tak banyak berkurang. Survei yang sama pada 2010 menunjukkan angka backlog sebesar 13,5 juta unit. Selain itu, REI mengidentifikasi saat ini ada 56 persen dari total penduduk yang tinggal di perkotaan. Jumlahnya akan meningkat menjadi 66 persen pada 2035. Artinya, kebutuhan terhadap perumahan makin tinggi. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat makin kesulitan membeli rumah di perkotaan, baik karena keterbatasan lahan maupun harga yang melonjak. (Yetede)