Iklan Politik Dipenuhi Ujaran Kebencian
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
PEMILIHAN kepala daerah atau pilkada sudah di depan mata. Pilkada ini akan dilaksanakan serentak di 545 daerah. Keberagaman konteks lokal tiap daerah memberi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu ataupun pihak lain yang berkepentingan. Salah satu persoalan yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan pilkada 2024 adalah maraknya ujaran kebencian di media sosial. Saat ini media sosial berperan sangat krusial sebagai ruang diskursus publik, termasuk mempengaruhi situasi di ruang fisik. Belakangan, medium penyebaran ujaran kebencian pun mulai berkembang.
Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kali ini penyebaran ujaran kebencian mulai memanfaatkan fitur iklan politik yang ditawarkan Meta—induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Melalui fitur penargetan mikro yang dimiliki Meta, narasi kebencian dapat disebarkan agar lebih “tepat sasaran”. Perkembangan fenomena ini tergambar dalam laporan riset “Kebebasan atau Kebencian? Mengkaji Akuntabilitas Platform Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan di Pemilu 2024” yang dirilis oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada Agustus lalu.
Salah satu temuan riset yang dilakukan oleh SAFEnet adalah munculnya iklan politik peserta Pemilu 2024 berisi ujaran kebencian terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan queer (LGBTIQ+) dalam Meta Ad Library. Iklan pertama diluncurkan oleh Dito Arief Nurakhmadi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dari Partai NasDem. Dalam iklan politiknya, Dito mengangkat narasi “Malang Darurat LGBT, Ayo Lindungi Keluarga Kita”. Ia juga menambahkan caption “NasDem akan perjuangkan perda anti-LGBT untuk melindungi anak cucu generasi kita ke depan”. (Yetede)
Untung atau Rugi Pemisahan PUPR
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
JOKO Suranto antusias menanti kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menanti gebrakan calon pemimpin baru: pendirian Kementerian Perumahan Rakyat dengan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR hingga program pembangunan 3 juta rumah. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) ini menyebutkan dua gebrakan tersebut sangat krusial untuk mendorong industri, khususnya menjawab masalah penyediaan rumah di dalam negeri. "Dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan dan program 3 juta rumah, berarti sudah ada keberpihakan," ujar Joko kepada Tempo, kemarin.
Setelah dilantik menjadi Ketua Umum REI pada Agustus 2023, Joko berinisiatif memetakan kondisi industri, khususnya untuk sektor perumahan. Asosiasi menyoroti masalah seperti adanya backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan rumah yang dibutuhkan rakyat. Survei Sosial-Ekonomi Nasional yang digelar Badan Pusat Statistik pada 2023 menunjukkan angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit. Lebih dari satu dekade ini, angkanya tak banyak berkurang. Survei yang sama pada 2010 menunjukkan angka backlog sebesar 13,5 juta unit.
Selain itu, REI mengidentifikasi saat ini ada 56 persen dari total penduduk yang tinggal di perkotaan. Jumlahnya akan meningkat menjadi 66 persen pada 2035. Artinya, kebutuhan terhadap perumahan makin tinggi. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat makin kesulitan membeli rumah di perkotaan, baik karena keterbatasan lahan maupun harga yang melonjak. Kemampuan pemerintah untuk mengintervensi terbatas, seperti melalui program pembiayaan untuk masyarakat berpendapatan rendah, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini saja pemerintah mengurangi anggaran program FLPP hanya untuk 166 ribu unit rumah dari sebelumnya pada 2023 sebanyak 229 ribu unit. (Yetede)
Robert Bonosusatya Tak Tersentuh Hukum
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
PERKUMPULAN Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) menggugat praperadilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) karena tidak memproses pengusaha Robert Bonosusatya dalam dugaan korupsi timah. Gugatan atas penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi timah itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam gugatannya, MAKI menilai penyidik Jampidsus Kejagung belum menetapkan aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022. Aktor intelektual tersebut berinisial RBS. Boyamin enggan menyebut siapa sosok RBS yang dimaksudkan. "Aku tetap tidak pernah menjelaskan nama lengkapnya, lho, ya," ujarnya saat dihubungi pada Ahad, 6 Oktober 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, inisial itu merujuk pada pengusaha Robert Priantono Bonosusatya. Boyamin tak mengelak maupun membenarkan soal nama tersebut.Boyamin menjelaskan alasannya mengajukan gugatan praperadilan tersebut, yakni untuk memperjelas status RBS. Apalagi RBS tidak dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Padahal proses pemeriksaan saksi di pengadilan sudah hampir selesai.
Ia pun heran mengapa RBS tidak diusut lebih jauh oleh penyidik Jampidsus Kejagung. Menurut dia, ada keengganan, ketakutan, maupun ketidakmauan penyidik untuk mengungkap peran RBS dalam kasus ini. "Yang jelas wong (orang) sudah diperiksa dua kali dan saya punya data seperti itu, sampai sekarang jadi saksi di pengadilan saja belum. Itu kan keterlaluan," ujar Boyamin. Berdasarkan catatan Tempo, Robert Bonosusatya memang pernah diperiksa dua kali oleh penyidik Jampidsus Kejagung dalam kasus dugaan korupsi timah. Pemeriksaan terakhirnya pada 1 April 2024 ketika Robert diperiksa penyidik selama 13 jam. (Yetede)
Transportasi Publik Belum Ramah Difabel
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
MASIH banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan untuk menghadirkan transportasi publik yang inklusif di Jakarta. Meskipun penyedia moda transportasi di Jakarta terlihat sudah berupaya, banyak hal dalam pelayanan transportasi umum yang belum ramah difabel. Liputan Tempo memperlihatkan penyedia transportasi publik memang sudah menyediakan sejumlah layanan, seperti kursi atau ruangan prioritas, toilet khusus, serta petugas yang senantiasa mendampingi para difabel. Ini merupakan kemajuan yang menggembirakan jika dibanding beberapa tahun lalu.
Walaupun demikian, masih ada halte atau stasiun yang hanya menyediakan tangga yang sulit dilalui kaum difabel secara mandiri. Penyediaan petunjuk visual untuk difabel tuli dan huruf Braille untuk difabel netra juga belum maksimal. Stasiun atau halte pun belum menyediakan ruang tenang, yang diperlukan bagi difabel mental yang tiba-tiba mengalami tantrum. Berbagai kekurangan tersebut tak boleh dibiarkan. Kehadiran layanan transportasi umum yang inklusif diperlukan demi menciptakan kesetaraan sekaligus merupakan amanat undang-undang. Ketersediaannya sangat penting karena menjadi pintu masuk bagi kaum difabel untuk menjalankan aktivitasnya. Ketika transportasi publik bisa diakses secara leluasa, mereka bisa berkegiatan secara mandiri dan berbaur dalam berbagai bidang kehidupan.
Kelompok difabel kerap terabaikan karena mereka merupakan minoritas. Data Dinas Sosial DKI Jakarta pada Desember 2023 menyebutkan terdapat 44 ribu difabel di provinsi ini. Adapun di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlahnya 22,97 juta pada 2020. Meski bukan mayoritas, mereka tak boleh diabaikan. Kaum difabel memiliki hak pelayanan yang sama dengan masyarakat lain. Mereka perlu diberdayakan dengan berbasis hak asasi manusia, bukan karena amal atau belas kasihan belaka. (Yetede)
Cerita di Balik Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
SEPEKAN menjelang pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Olly Dondokambey menegaskan posisi PDIP yang akan mendukung pemerintahan Prabowo mendatang. Bendahara Umum PDI Perjuangan itu mengatakan sikap partainya sudah disampaikan langsung oleh Megawati. “Ibu (Megawati) sudah ngomong, kita mendukung pemerintahan Prabowo,” kata Olly saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024. Olly mengatakan terpilihnya kembali Puan Maharani, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sekaligus putri Megawati, menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 dapat diartikan sebagai wujud kerja sama antara legislatif dan eksekutif. “Itu kan bagian dari kerja sama,” tuturnya.
Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini mengatakan, dalam pertemuan Megawati dan Prabowo nanti akan dihidangkan menu nasi goreng. Menu nasi goreng ini mengingatkan pertemuan Megawati dan Prabowo pada 24 Juli 2019. Saat itu Megawati memasak nasi goreng untuk menjamu Prabowo yang mengunjungi kediamannya di Jalan Teuku Umar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu sekaligus menandai bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan merupakan pendukung utama Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Rival Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden itu adalah Prabowo. Setelah bergabung ke pemerintahan Jokowi, Prabowo mendapat posisi Menteri Pertahanan. (Yetede)
Program Pembangunan 3 Juta Rumah
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
JOKO Suranto antusias menanti kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menanti gebrakan calon pemimpin baru: pendirian Kementerian Perumahan Rakyat dengan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR hingga program pembangunan 3 juta rumah. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) ini menyebutkan dua gebrakan tersebut sangat krusial untuk mendorong industri, khususnya menjawab masalah penyediaan rumah di dalam negeri. "Dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan dan program 3 juta rumah, berarti sudah ada keberpihakan," ujar Joko kepada Tempo, kemarin.
Setelah dilantik menjadi Ketua Umum REI pada Agustus 2023, Joko berinisiatif memetakan kondisi industri, khususnya untuk sektor perumahan. Asosiasi menyoroti masalah seperti adanya backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan rumah yang dibutuhkan rakyat.Survei Sosial-Ekonomi Nasional yang digelar Badan Pusat Statistik pada 2023 menunjukkan angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit. Lebih dari satu dekade ini, angkanya tak banyak berkurang. Survei yang sama pada 2010 menunjukkan angka backlog sebesar 13,5 juta unit. Selain itu, REI mengidentifikasi saat ini ada 56 persen dari total penduduk yang tinggal di perkotaan. Jumlahnya akan meningkat menjadi 66 persen pada 2035. Artinya, kebutuhan terhadap perumahan makin tinggi. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat makin kesulitan membeli rumah di perkotaan, baik karena keterbatasan lahan maupun harga yang melonjak. (Yetede)
Panas Dingin Hubungan Banteng dan Anak Banteng
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
KETEGANGAN hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo mulai mengemuka menjelang Pemilihan Umum 2024. Keduanya berbeda sikap politik dalam pemilihan presiden. Megawati mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun Jokowi yang merupakan kader PDIP justru mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Sejak saat itu, kedua tokoh tersebut tidak lagi bertemu secara langsung. Pertemuan terakhir Megawati dengan Jokowi yang tercatat terjadi saat rapat kerja nasional PDI Perjuangan di JIExpo, Jakarta Pusat, pada September 2023. Namun, meski hadir dalam acara yang sama, keduanya dikabarkan tidak akur. Megawati disebut-sebut telah mendengar kabar tentang manuver Jokowi untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran.
Rencana tersebut betul-betul terealisasi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat batas usia pencalonan presiden. Awalnya pasal ini mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun MK mengubahnya menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.
Sejak saat itu, Megawati dan PDIP berseberangan jalan dengan Jokowi. Jokowi tidak pernah terang-terangan menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Namun berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi disebut-sebut untuk memenangi Prabowo-Gibran, seperti bantuan sosial dan bantuan bahan pokok yang gencar disalurkan pada masa kampanye pemilihan presiden. Prabowo-Gibran memenangi pemilihan presiden. Mereka mengalahkan dua rivalnya, Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. (Yetede)
Rencana Pertemuan Dua Ketua Umum Partai
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Tempo
SEPEKAN menjelang pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Olly Dondokambey menegaskan posisi PDIP yang akan mendukung pemerintahan Prabowo mendatang. Bendahara Umum PDI Perjuangan itu mengatakan sikap partainya sudah disampaikan langsung oleh Megawati.“Ibu (Megawati) sudah ngomong, kita mendukung pemerintahan Prabowo,” kata Olly saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.
Olly mengatakan terpilihnya kembali Puan Maharani, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sekaligus putri Megawati, menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 dapat diartikan sebagai wujud kerja sama antara legislatif dan eksekutif. “Itu kan bagian dari kerja sama,” tuturnya. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini mengatakan, dalam pertemuan Megawati dan Prabowo nanti akan dihidangkan menu nasi goreng. Menu nasi goreng ini mengingatkan pertemuan Megawati dan Prabowo pada 24 Juli 2019. Saat itu Megawati memasak nasi goreng untuk menjamu Prabowo yang mengunjungi kediamannya di Jalan Teuku Umar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Pertemuan itu sekaligus menandai bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan merupakan pendukung utama Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Rival Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden itu adalah Prabowo. Setelah bergabung ke pemerintahan Jokowi, Prabowo mendapat posisi Menteri Pertahanan. (Yetede)
Konektivitas Mendongkrak Produktivitas Ekonomi
Yuniati Turjandini
05 Oct 2024 Investor Daily (H)
Selain beberapa risiko jangka pendek seperti tingkat suku bunga global yang tinggi dan eskalasi konflik geopolitik, prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga dibayangi oleh sejumlah faktor yang bersifat jangka panjang. Faktor-faktor itu di antaranya adalah dampak perubahan iklim, penuaan populasi terutama di negara maju, serta digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelegence). Tak hanya berpeluang untuk mendongkrak produktivitas ekonomi, tren tersebut juga memberikan tantangan bagi struktur ekonomi di masa yang akan datang. Perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan misalnya, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. Namun, bila tidak diikuti dengan peningkatan ketrampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan job displacement yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi negara secara signifikan. (Yetede)
APBN Sanggup Hadapi Efek Negatif Konflik Timteng Yang Melonjakkan Harga Minyak
Yuniati Turjandini
05 Oct 2024 Investor Daily (H)
APBN 2024 masih sanggup menghadapi efek negatif konflik Israel-Iran di Timur Tengah (Timteng). Konflik itu telah memicu , yang melonjakan harga minyak dan memukul nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Harga minyak WTI naik 0,8% ke level US$ 74,29 per barel saat berita ini ditulis dan telah naik 7,4% dalam sebulan terakhir, berdasarkan data Tranding Economis. Sementara itu, kemarin, rupiah melemah 0,4% ke level Rp15,480 per dolar AS dan telah turun 2,38% dalam sepekan. Padahal, rupiah sempat bermain di level Rp 15.000 per dolar AS, sebelum serangan Iran ke Israel berkecamuk. Pasar saham nasional yang sempat berjaya hingga nyaris menembus level psikologis 8.000 terkapar. Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) turun 0,6% ke level 7.496. Dalam sepekan, indeks terpangkas 2,61%. Selain dihajar konflik di Timteng, indeks terpukul oleh stimulus moneter China, yang membuat dana asing keluar dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan beralih ke pasar saham Negeri Tirai bambu. (Yetede)