Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen vital pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan. Bagaimana realisasi kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2014-2024? Seperti apa politik anggaran pemerintahan terimplementasi? Guna menjawab pertanyaan itu, Kompas mewawancarai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Berikut petikannya. Selama 10 tahun terakhir, bagaimana fungsi fiskal sebagai stimulus perekonomian? Saat saya kembali ke Indonesia pada 2016, waktu itu keinginan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja infrastruktur besar sekali, tetapi dari sisi fiskalnya tidak memadai. Stabilisasi itu tergoyahkan dari sisi makro sehingga waktu saya kembali, kita me-restore kembali karena kebutuhan membangun infrastruktur itu penting dan selama 10 tahun itu banyak sekali.

Bicara hasil pembangunan infrastruktur, bisa lihat berapa jumlah jalan tol yang dibangun, jalan raya yang dibangun, bendungan yang dibangun, kelistrikan yang dibangun, airport yang dibangun, dan pelabuhan yang dibangun. Itu infrastruktur keras, artinya yang bisa dilihat. Dari sisi fiskal dan dari sisi alokasi untuk mendukung growth atau produktivitas supaya kita terus maju menuju Indonesia maju adalah kualitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia membaik. Itu dihitung dari tiga hal, yakni rata-rata harapan hidup masyarakat, rata-rata lama bersekolah, dan pengeluaran riil perkapita. Itu terjadi perbaikan. Terkait belanja pemerintah, apa persoalan mendasar yang dihadapi dalam 10 tahun terakhir? Better spending! Itu akan menjadi tema yang terus-menerus dibahas. 

Sebagai ilustrasi, saat saya menjadi Menteri Keuangan pertama zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), itu size dari APBN hanya Rp 500 triliun. Sekarang, kita bicara tentang Rp 3.000 triliun, bahkan mendekati Rp 3.500 triliun. Jadi, kita bicara tentang jumlah nominal naik, mungkin kalau dikurangi dengan inflasi sekalipun tetap ada pertumbuhan riilnya. Tetapi, bukan masalah size-nya, tetapi masalah kualitas. Jadi, belanja itu bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Kalau belanja yang langsung kepada masyarakat, katakanlah seperti bantuan sosial, persoalannya adalah masalah target. Benar enggak orang miskin terdata secara baik, lengkap, enggak salah sasaran. Saya rasa, dari berbagai belanja itu rakyat langsung menikmati. Tetapi, persoalan tentang kualitas adalah targetnya benar enggak? Adakah orang yang seharusnya menerima, tetapi enggak menerima atau orang yang tidak seharusnya menerima, tetapi dia menerima? Itu menjadi persoalan data. (Yoga)

Buruknya pengelolaan sampah mem buat Bandung menjadi lautan sampah. Inisiatif datang dari sejumlah hotel yang mulai mengelola sampah secara mandiri demi lestari dan asrinya lingkungan. Tong plastik seberat 30 kilogram dengan tinggi sekitar 50 sentimeter itu terlihat ringan saat digotong Andri (34), pekerja di Hotel Novotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Siang itu, ia kembali melakukan pekerjaan sekaligus ikut menjaga Bandung agar tidak selalu diolok-olok dengan sebutan Bandung lautan sampah. ”Ini isinya sampah organik sisa makanan dan bahan-bahan pembuatnya. Nanti semuanya dimasukkan ke lubang biopori untuk dijadikan kompos,” kata Andri sembari meletakan tong di sekitar area taman kawasan hotel itu. Sejak dua tahun lalu, pihak manajemen hotel berinisiatif membuat kompos dari sampah organik sisa makanan lewat biopori. Setidaknya ada 30 lubang biopori, masing-masing berukuran 80 sentimeter (cm) dan berdiameter sekitar 40 cm. 

Siang itu, Andri mengisi lima lubang. Setelah semua sampah organik itu dimasukkan, dia menimbun setiap lubang dengan daun kering dan tutup wadah ember. ”Setelah dua minggu, sampah organiknya menghitam. Kalau sudah begitu, sudah bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman hias di sekitar hotel,” ujarnya. Selain membuat biopori, hotel juga membudidayakan maggot, larva black soldier fly (BSF). Biasanya Andri memberi makan maggot dengan pakan sampah organik pada pagi dan sore. Dalam sehari, maggot bisa mengurai 15-30 kilogram (kg) sampah organik yang dihasilkan hotel yang menjadi bagian dari perusahaan multinasional ACCOR ini. General Manager Novotel Bandung Arief Maulana mengatakan, ada empat program pengolahan sampah organik dan non-organik di Novotel yang diharapkan bisa meringankan beban Kota Bandung dalam mengatasi sampah. ”Kami juga bekerja sama dengan peternak bebek untuk menggunakan sampah organik hotel dan pemilahan sampah non-organik yang bernilai ekonomis. 

Kami juga menyiapkan ruang khusus yang bersih dan dilengkapi pendingin udara untuk menyimpan sampah basah,” ucapnya. Kolaborasi itu, kata Arief, sangat dibutuhkan. Alasannya, Divisi Food and Beverage Novotel Bandung dari Agustus hingga September 2024 memproduksi sekitar 250 kg sampah basah dan sampah kering per hari. ”Novotel jadi pionir membudidayakan maggot untuk mengurai sampah. Kami mengeluarkan biaya hingga Rp 17 juta untuk membuat fasilitas tersebut,” kata Arief. Kini, hasilnya manis. Dikemas dalam 24 kantong, hanya delapan kantong sampah non-organik per hari yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) karena tak dapat didaur ulang. Usaha itu meminimalkan sampah yang dibuang tempat pembuangan. Selain bisa menjadi pakan bebek, manfaat pemilahan sampah juga turut dirasakan anak-anak yang belum beruntung. ”Penjualan kardus hingga botol mencapai Rp 12 juta per tahun. Semua disumbangkan untuk biaya pendidikan anak tak mampu dalam program ACCOR, yakni A Trust for AChild (ATFAC) di Jakarta dan Bali,” ucap Arief. (Yoga)

Dalam kurun 2019-2024, pasar tenaga kerja Indonesia bergerak sangat dinamis. Berbagai peristiwa penting mewarnai, seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja anjlok, berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, ketidakpastian ekonomi global, juga berkembangnya inovasi kecerdasan buatan generatif yang dikhawatirkan menggantikan tenaga kerja manusia. Untuk mengetahui lebih detail kondisi ketenagakerjaan Indonesia beberapa tahun terakhir, Kompas mewawancarai Ida Fauziyah melalui sambungan video, Jumat (27/9/2024), di Jakarta. Berikut petikan dari wawancara yang dilakukan saat Ida Fauziyah masih menjabat Menteri Ketenakerjaan periode 2019-2024. Apa capaian lima tahun terakhir? Selama lima tahun saya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, kondisi ketenagakerjaan Indonesia mengalami banyak perkembangan positif, baik secara makro maupun mikro. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2019 tercatat 5,23 persen dan berhasil turun menjadi 4,94 persen pada Februari 2020. 

Namun, akibat pandemi Covid-19, TPT naik menjadi 7,07 persen pada Agustus 2020. Setelah melalui berbagai upaya mitigasi, TPT terus membaik hingga pada Februari 2024 mencapai 4,82 persen, yang merupakan TPT terendah sejak era Reformasi. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menunjukkan perubahan signifikan. Pada akhir 2019, TPAK mencapai 67,53 persen dan meningkat menjadi 69,21 persen pada awal 2020. Namun, pandemi membuat TPAK menurun menjadi 68,08 persen pada 2021. Seiring meredanya pandemi, TPAK kembali stabil, yaitu sebesar 69,80 persen pada 2024. Capaian lainnya adalah perbaikan pada jumlah pekerja formal. Meskipun persentasenya belum kembali ke level sebelum pandemi (42,7 persen), pada 2024 jumlah pekerja formal mencapai 40,83 persen, angka tertinggi setelah pemulihan dari pandemi. Selain itu, angkatan kerja tumbuh rata-rata 2,4 juta orang per tahun selama 10 tahun terakhir, dengan pertumbuhan signifikan pada angkatan kerja berpendidikan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kemenaker meluncurkan program prioritas ”Sembilan Lompatan Kemenaker” yang diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN). (Yoga)

Dalam lima tahun terakhir, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau ekraf Indonesia mengalami perkembangan signifikan meski sempat terhantam keras oleh pandemi Covid-19. Sektor ini mampu bangkit lebih cepat dan bahkan mencatatkan pencapaian yang melampaui ekspektasi. Dengan fokus pada upaya pemulihan, program-program unggulan berhasil mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi yang berarti bagi negara. Bagaimana kinerja Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif lima tahun terakhir? Berikut petikan wawancara dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, di Jakarta, Kamis (26/9/2024). Apa pencapaian Anda selama menjabat Menparekraf? Seperti yang selalu rutin saya update melalui Weekly Brief With Sandi Uno (WBSU), memang target indikator kinerja utama kita semua tercapai dengan baik. Bersyukur, setelah pandemiCovid-19 kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. 

Target kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) tahun ini mencapai 14 juta, sementara pergerakan wisnus (wisatawan Nusantara) hingga Juli 2024 sudah mencapai 600 juta, dengan target lebih dari 1 miliar pergerakan wisnus pada akhir tahun. Yang paling menyentuh hati saya adalah terciptanya 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024, setelah lebih dari 5 juta lapangan kerja hilang selama pandemi. Secara agregat, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kini menciptakan 50 juta lapangan kerja. Untuk ekraf, Indonesia kini berada di peringkat tiga besar dunia dalam kontribusi terhadap PDB, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pencapaian nilai tambah sektor ekraf mencapai Rp 1.400 triliun, dengan nilai ekspor melebihi target sebesar 27 miliar dollar AS. Kami juga sangat bangga atas pencapaian dalam Indeks Kepariwisataan Dunia, Indonesia kini berada di peringkat ke-22, mengungguli negara seperti Turki, Belgia, dan Malaysia. Namun, kami harus terus meningkatkan kinerja sektor ini agar pencapaian masa depan semakin baik.

Apa saja program andalan Anda? Bagaimana realisasinya? Kami fokus pada tiga program utama. Pertama, desa wisata yang tumbuh pesat setelah pandemi. Saat ini, ada 6.016 desa wisata di seluruh Nusantara dan dua desa, Penglipuran di Bali serta Nglanggeran di Yogyakarta, telah meraih predikat terbaik dunia. Kedua, program Kaara (KEN), di mana kami mengurasi ribuan event dan memilih 100 event terbaik.  Program ini mencakup konser musik, event budaya, olahraga seperti MotoGP, dan MICE (meeting, incentive, convention/conference, and exhibition) yang mampu mendukung pariwisata, termasuk ajang internasional seperti G20 dan ASEAN Summit. Untuk ekonomi kreatif, program Apresiasi Kreatif Indonesia (AKI) sangat dirasakan manfaatnya oleh UMKM. Lebih dari 6.000 UMKM telah dikurasi dan kini banyak yang berhasil mencatatkan produknya, memperoleh hak kekayaan intelektual, serta menembus pasar ekspor. Jadi, tiga program utama yang menurut saya sangat sukses adalah desa wisata, KEN, dan program AKI untuk UMKM. (Yoga)

Perusahaan teknologi global bakal berinvestasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi rantai pasok AI Hasil riset Access Partnership memproyeksikan, adopsi teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) dapat memberikan manfaat ekonomi senilai 835 miliar dollar A atau lebih kurang Rp 12.756 triliun pada 2030 d iAsia Tenggara. Angka ini menyumbang 16 persen terhadap produk domestik bruto kawasan pada tahun itu. Proyeksi konsultan kebijakan publik khusus isu teknologi yang berkantor pusat di Inggris itu mensyaratkan pemerintah semua negara Asia Tenggara membangun kebijakan AI. Kebijakan yang dimaksud, antara lain, menyiapkan tenaga kerja siap dan melek AI serta memberikan insentif bagi bisnis untuk mengakselerasi inovasi AI. Prediksi lembaga lainnya juga menyebutkan hal yang sama, Asia Tenggara bakal menjadi tempat investasi AI. Laporan konsultan Kearney menyebutkan, lebih dari 70 persen responden survei lembaga ini melihat AI sebagai hal yang penting bagi masa depan Asia Tenggara. 

Kawasan itu juga menunjukkan bahwa adopsi AI perlu dipercepat. Studi mereka mengungkapkan bahwa AI dapat memberikan dampak keseluruhan yang kuat, yaitu peningkatan PDB sebesar 10-18 persen di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2030 atau setara dengan nilai hampir 1 triliun dollar AS. Dampak di setiap negara sangat bergantung pada kematangan relatif infrastruktur AI dan kesiapan adopsi oleh negara masing-masing. Terkait dengan prediksi-prediksi itu, negara-negara di Asia Tengara harus bersiap. Beberapa negara di kawasan itu telah menjadi tujuan investasi. Namun, tidak sedikit yang baru sampai tahap pengenalan awal AI. Oleh karena itu, manfaat yang akan diambil oleh beberapa negara menjadi minim. Gugatan lembaga-lembaga konsultan memperlihatkan pasokan sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga aturan di negara masing-masing menjadi penyebab mereka tidak banyak menikmati investasi. Indonesia diperkirakan hanya akan menikmati sekitar 3,7 persen dari total alokasi investasi di
kawasan tersebut. 

Padahal, apabila melihat sejumlah keputusan perusahaan teknologi di beberapa negara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, perusahaan teknologi bakal menjadikan Asia Tenggara sebagai bagian dari rantai pasok AI. Produksi beberapa peralatan dan juga perangkat lunak akan dilakukan di kawasan itu. Jika tidak segera bersiap, Indonesia akan tertinggal dalam rantai pasok AI. Menilik saran-saran dari berbagai lembaga, Indonesia perlu menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi terkait kecerdasan buatan. Pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI. Kita belum terlambat, tetapi apabila tidak ada langkah nyata, kita bakal makin tertinggal. (Yoga)

Komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi produk tembakau diragukan karena batal menaikkan tarif cukai rokok pada 2025. Kenaikan tarif cukai yang diiringi dengan kenaikan harga rokok merupakan strategi yang efektif untuk menekan konsumsi rokok di masyarakat, terutama kelompok masyarakat tidak mampu serta anak dan remaja. Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Hasbullah Thabrany dalam konferensi pers bertajuk ”Mendukung Kenaikan Tarif Cukai Rokok” menuturkan, kenaikan tarif cukai merupakan keniscayaan dalam upaya pengendalian produk tembakau di masyarakat. Tarif cukai rokok seharusnya terus naik sampai efektif untuk mengendalikan konsumsi tembakau. ”Kenaikan (tarif cukai) 10 persen yang diterapkan sebelumnya masih belum efektif menurunkan konsumsi tembakau pada orang miskin dan anak-anak. 

Pemerintah pun sudah berkomitmen menaikkan cukai rokok 10 persen pada 2024 dan tahun berikutnya. Namun, kenapa pada 2025 ini cukai tidak jadi naik?” ujarnya. Mengutip siaran pers dari laman resmi Kementerian Keuangan yang dipublikasi pada 4 November 2022, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024. Dalam rilis itu disebutkan juga, cukai rokok elektrik akan ditingkatkan rata-rata 15 persen dan 6 persen untuk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya. Kenaikan ini berlaku setiap tahun dengan kenaikan 15 persen selama lima tahun kedepan. Menurut Hasbullah, rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat luas. Sebab keputusan tersebut menguntungkan segelintir kelompok masyarakat, terutama industri tembakau, dan justru mempertaruhkan kepentingan sebagian besar masyarakat dari ancaman produk rokok. 

"Seharusnya pemerintah lebih mendengar, mengutamakan dan melindungi 280 juta rakyat dengan mencegah mereka, khususnya anak-anak, agar tidak mudah membeli rokok yang udah dibuktikan secara ilmiah punya efek negatif bagi kesehatan dan ekonomi,” katanya. Rencana pembatalan kenaikan tarif cukai tersebut juga dipertanyakan oleh Founder & Chief Executive Officer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih. Menurut dia, keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok tidak sejalan dengan kebijakan dan target pemerintah dalam menekan konsumsi rokok di Indonesia, terutama pada anak-anak dan masyarakat tidak mampu. Keputusan ini juga bertentangan dengan target untuk menurunkan angka penyakit tidak menular yang sebagian besar terkait dengan rokok serta penyakit menular, seperti tuberkulosis, yang juga dipengaruhi oleh kebiasaan merokok. Akibatnya, beban biaya kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah semakin besar. (Yoga)

IDX Carbon mengintegrasikan platform mereka dengan sistem perdagangan sertifikat karbon PLTU di Kementerian ESDM. Bursa kar-bon Indonesia yang telah setahun berdiri membuka kesempatan pada lebih banyak perusahaan energi yang memiliki rencana menyeimbangkan emisi karbon. Strategi ini dilakukan dengan tujuan menambah kepesertaan dan perdagangan dalam bursa karbon yang bersifat wajib. Penyelenggara bursa karbon  Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon) di bawah Bursa Efek Indonesia (BEI), mengumumkan, sejak diresmikan pada 26 September 2023, mereka telah memperjualbelikan efek unit karbon yang setara dengan 614.000 ton CO2 ekuivalen (tCO2e) senilai Rp 37 miliar, sampai dengan awal Oktober ini. Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkap, transaksi itu didapat dari perdagangan efek unit karbon Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). 

Perdagangan itu dilakukan berbagai sektor pelaku usaha secara sukarela. ”Pengguna jasa karbon naik, dari awal terdaftar sebanyak 16 pengguna jasa, saat ini sudah  ada 81,” kata Imam kepada wartawan di sela acara perayaan ”Satu Tahun Bursa Karbon Indonesia” di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (3/10/2024). Dari jumlah tersebut, saat ini, terdapat empat proyek yang berlaku sebagai penjual efek, antara lain proyek Pertamina Geothermal Lahendong, PLTGU Muara Karang milik PLN, dan PLTM Gunung Wugul milik grup PLN. Mereka telah menjual efek dari kegiatan mereka dalam mengurangi emisi karbon senilai 1.777.141 tCO2e pada 26 September 2024, dengan 1.357.112 tCO2e unit karbon yang masih tersedia setelah retirement. Karena itu, para pemangku kepentingan masih berupaya untuk meningkatkan volume transaksi dan jumlah kepesertaan di masa depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi, dalam sambutannya pada acara yang sama, menyampaikan, mereka telah mempersiapkan perdagangan efek Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE- PU) yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berbeda dengan SPE-GRK. yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), transaksi PTBAE-PU bersifat mandatory atau wajib dijual oleh unit pembangkit listrik yang ditugaskan. Perdagangan sertifikat karbon itu berlangsung di platform Apple-Gatrik sejak awal 2023. (Yoga)

Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera menunggu regulasi di Kementerian Keuangan serta Kementerian Tenaga Kerja. Sejumlah pihak menilai pengerahan dan pemanfaatan dana Tapera perlu menerapkan transparansi dan prinsip keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengelolaan dana Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) dilebur menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Aparatur sipil negara yang tercatat sebagai anggota Bapertarum-PNS kini otomatis menjadi peserta Tapera. Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Haryo Bekti Martoyoedo mengemukakan,BPTapera saat ini berperan mengelola dana aparatur sipil negara (ASN) ekspeserta Bapertarum-PNS. Namun, hingga kini belum ada pungutan Tapera atau kontribusi dana dari pekerja untuk dikelola oleh BP Tapera karena peraturan pelaksana Tapera belum terbit

Aturan pelaksana Tapera kini masih dalam proses, berupa peraturan Menteri Keuangan untuk pekerja yang penghasilannya dibiayai APBN/APBD. Sementara pekerja yang tidak digaji oleh APBN/APBD nantinya terikat aturan Tapera dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. ”(BP Tapera) Belum bisa pengerahan dana. Dana Tapera yang dikelola saat ini merupakan dana Bapertarum-PNS yang jumlahnya semakin berkurang karena tidak ada dana baru,” ujar Haryo dalam Forum Bakohumas ”Kenapa Harus Tapera?”, yang digelar secara hibrida, Kamis (3/10/2024). Ia menambahkan, kepemilikan rumah mencakup membeli rumah dari pengembang, membangun rumah sendiri pada lahan milik, ataupun memperbaiki rumah jika perlu direnovasi. Isu pembiayaan kepemilikan rumah selama ini mencakup keterjangkauan, ketersediaan dana, akses, dan keberlanjutan dana.(Yoga)

Protes sopir angkutan kota Bekasi jurusan K-11 dan K-25 terhadap keberadaan Biskita Trans Bekasi Patriot di Kota Bekasi terus berlanjut. Keberadaan Biskita dinilai membunuh penghasilan para sopir angkot lantaran hingga kini operasionalnya masih digratiskan. Biskita Trans Bekasi Patriot Vida Bantargebang-Summarecon Bekasi beroperasi sejak Maret 2024 dengan skema buy the service (BTS). Untuk menggunakan bus ini, penumpang tidak dikenai biaya. Syaratnya hanya perlu tap kartu pembayaran elektronik. ”Kami meminta kepedulian pemerintah daerah untuk turut memperhatikan operasional angkot di Kota Bekasi. Kami merasa diperlakukan tidak adil. Biskita disubsidi, tetapi angkot tidak disubsidi,” ungkap Ketua OrganisasiAngkutan Darat(Organda) Kota Bekasi, Indra Hermawan, Kamis (3/10/2024). 

Menurut dia, mulanya dikatakan subsidi Biskita hanya berjalan selama enam bulan. Namun hingga kini, sekitar tujuh bulan setelah beroperasi, subsidi tersebut masih berlanjut. Indra dan beberapa rekannya mendatangi Gedung DPRD Kota Bekasi untuk beraudiensi dengan pimpinan DPRD untuk mencari solusi terbaik, Kamis siang. Audiensi dilakukan setelah Rabu sejumlah sopir angkot berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bekasi. Dalam audiensi, para sopir angkot meminta penghentian operasional Biskita Trans Patriot sampai penetapan tarif. Trans Patriot boleh beroperasi jika sudah ada penetapan tarif. Sopir juga meminta bantuan peremajaan armada angkot.  (Yoga)