CTRA Meraih Manfaat dari Subsidi Pajak
Hairul Rizal
07 Oct 2024 Kontan
Emiten saham properti, PT Ciputra Development Tbk (CTRA), tengah memacu kinerja di akhir tahun ini. CTRA masih mengandalkan penjualan rumah tapak ketimbang apartemen. Hal itu merupakan bagian dari strategi CTRA dalam memanfaatkan subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% yang diperpanjang hingga akhir tahun ini. "Hingga saat ini, kontribusi penjualan apartemen sebesar 3,3% dari total keseluruhan penjualan. Tapi, kami menargetkan mudah-mudahan bisa mencapai 4% dari total penjualan di akhir 2024," papar Direktur CTRA Harun Hajadi kepada KONTAN, pekan lalu. Harun menuturkan, manfaat insentif PPN DTP 100% sektor properti belum begitu terasa dalam memacu penjualan apartemen hingga periode kuartal IV ini. Dia menyebutkan, PPN DTP 100% memang membantu penjualan apartemen, tetapi belum mampu melonjakkan angka pembelian apartemen. Asal tahu saja, insentif PPN DTP yang sudah diberlakukan sejak akhir tahun lalu memang memudahkan penjualan stok properti, dengan pembayaran yang harus sudah lunas sebelum Desember 2024 dan bangunan sudah harus tersedia sebelum Desember 2024.
Adapun, proyek apartemen yang menjadi andalan CTRA adalah Apartemen The Newton 1 dan 2, Apartemen The Orchard, dan Apartemen Ciputra World Jakarta.
Pada paruh pertama 2024, CTRA berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 1,02 triliun, atau melonjak 32,12%
year on year
(yoy) dibandingkan dengan pencapaian di semester I-2023 yang senilai Rp 778,99 miliar.
Sedangkan penjualan apartemen CTRA di semester I-2024 hanya sebesar Rp 176,12 miliar, anjlok 41,8% yoy dibandingkan paruh pertama tahun lalu yang mencapai sebesar Rp 303,02 miliar.
Meski begitu, Manajemen CTRA tidak mau terburu-buru menyebut tren penjualan apartemen akan terus lesu hingga penghujung tahun. Pasalnya, potensi penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) bisa memberikan harapan bakal membaiknya penjualan apartemen ke depannya.
Penjualan Kendaraan di Akhir Tahun: Upaya Meningkatkan Angka
Hairul Rizal
07 Oct 2024 Kontan
Menjelang akhir tahun 2024, sejumlah agen pemegang merek (APM) otomotif gencar menebar berbagai macam promo kepada para calon konsumen. Hal ini demi mendongkrak penjualan mobil baru yang sepanjang 2024 berada dalam tren melambat. Lihat saja, hingga Agustus 2024, penjualan mobil nasional turun 12,1% year on year (yoy) menjadi 684.879 unit di kategori retail (dealer ke konsumen). Salah satu merek yang cukup aktif menggelar program promo penjualan mobil baru adalah Daihatsu. Salah satu jaringan dealer Daihatsu yang menjangkau area Jabodetabek, yakni Astrido Daihatsu, memberlakukan promo pembelian mobil merek asal Jepang ini dengan uang muka atau down payment (DP) ringan. Secara umum, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) juga memiliki program penjualan yang disebut Daifest 2024 yang berlaku sejak September sampai akhir Desember nanti. Program ini berisi diskon spesial, paket kredit spesial dan bebas biaya admin, promo tukar tambah, dan lain-lain. "Program penjualan Daihatsu memiliki dasar yang sama, namun tiap dealer bisa menawarkan promo beragam sesuai preferensi konsumen," ujar Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono, Minggu (6/10).
APM lainnya, PT Toyota Astra Motor (TAM) juga memacu penjualan melalui beragam promo bertajuk Toyota Spektakuler. Toyota memberikan promo DP ringan mulai 20% dan bunga cicilan 0%-2,9% hingga 3 tahun untuk pembelian Avanza, Veloz, dan Rush.
Honda Prospect Motor juga jor-joran menebar promo. Dealer Honda Jakarta Pusat menawarkan program spesial Oktober 2024 berupa
cashback
mulai Rp 5 jutaan untuk model Honda WR-V, HR-V, dan Brio. Honda juga menyediakan promo bebas biaya perawatan untuk Brio Satya, Brio RS, CR-V, Mobilio, dan BR-V.
Semakin Mudanya Pasien Penyakit Jantung
Yoga
07 Oct 2024 Kompas (H)
Gaya hidup dan pola konsumsi tidak sehat membuat anak muda Indonesia kian rentan terhadap penyakit jantung. Satu dekade terakhir, pasien jantung berusia muda tumbuh lebih cepat ketimbang warga yang lebih tua, dengan usia diagnosis juga semakin muda. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas, rata-rata usia ”didiagnosis pertama penyakit jantung” makin muda, dari 4 tahun pada 2013 menjadi 43,2 tahun pada 2023. Analisis itu merujuk olahan data mikro Survei Kesehatan Indonesia 2023 dan Riset Kesehatan Dasar 2013. Hasil ini sejalan dengan fenomena meningkatnya kasus penyakit jantung prematur pada warga berusia 45 tahun ke bawah. Jumlahnya naik 48,2 persen. Demikian pula dengan prevalensinya, naik dari 0,19 persen (tahun 2013) menjadi 0,25 persen (2023).
Prevalensi penyakit jantung secara umum naik drastis. Pada 2023, ada 1,08 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menderita sakit jantung. Jumlah ini naik 120,6 persen dari 2013 yang sebesar 0,49 persen. Analisis Kompas pada data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2020-2023, jumlah pasien jantung usia 45 tahun ke bawah tumbuh 66 persen, lebih cepat dibandingkan dengan kelompok usia 46 tahun ke atas yang tumbuh 52 persen. Data BPJS Kesehatan, hingga Juni 2024, ada 1,84 juta pasien jantung yang mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter. Jumlah ini hampir menyamai total pasien tahun 2022 sebanyak 1,9 juta. Presenter Dave Hendrik (47) salah seorang yang terkena penyakit jantung prematur, 45 tahun, pada April 2023. Saat itu Dave merasakan dadanya seperti terbakar. Menurut dokter, itu adalah serangan jantung. (Yoga)
Kinerja DPR Terganggu Polemik Tunjangan Perumahan
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Pemberian tunjangan perumahan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat mendadak dan menimbulkan polemik dikhawatirkan berdampak pada ketidakpastian kinerja parlemen. Pemberian tunjangan itu juga menimbulkan kesenjangan dengan Dewan Perwakilan Daerah yang tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR semestinya sudah dikaji secara matang. Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR seharusnya telah mendalami usulan kebijakan tersebut sebelum masa jabatan DPR 2019-2024 berakhir.
Apalagi, kondisi rumah dinas DPR sudah diketahui baik oleh Setjen maupun BURT selama setahun terakhir. Menurut Hidayat, implementasi kebijakan yang berbarengan dengan pengkajiannya seperti saat ini bakal berdampak pada kinerja parlemen. Hal itu akan menambah ketidakpastian kerja para anggota DPR yang juga masih menunggu kepastian ihwal penambahan alat yang sudah memiliki rumah pribadi di Jakarta diberikan opsi untuk menempati rumah dinas atau rumah pribadinya. Dihubungi terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa, menilai, pemberian tunjangan perumahan akan lebih efektif ketimbang rumah dinas. Sebab, fasilitas dalam bentuk tunjangan lebih bisa digunakan secara bertanggung jawab ketimbang rumah dinas.
Berkaca pada pengalaman selama ini, para anggota DPR cenderung tidak menempati rumah dinasnya. ”Anggota DPR kebanyakan sudah punya rumah dan anggota DPR ingin privacy family,” katanya mengenai alasan banyak anggota DPR yang tak menempati rumah dinasnya. Rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran Setjen DPR kepada anggota DPR2019-2024 Nomor B/733/RT.01/09/2024. Surat tersebut ditandatangani Sekjen DPR Indra Iskandar pada 25 September 2024 atau lima hari sebelum masa jabatan DPR 2019-2024 berakhir. Dalam surat itu disebutkan bahwa anggota DPR 2024-2029. akan mendapat tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan anggota. Hal itu merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi partai politik di DPR, dan Setjen DPR pada 24 September 2024. (Yoga)
Tantangan di Balik Penundaan EUDR hingga Akhir 2025
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Komisi Uni Eropa merilis rencana penundaan penerapan aturan produk bebas deforestasi dan degradasi hutan atau EUDR hingga akhir 2025. Meski memberi angin segar bagi industri dan petani sawit, hal ini bisa memperlambat perbaikan tata kelola sawit. Pada 2 Oktober 2024 Komisi Uni Eropa (UE) mengusulkan penundaan EUDR sebagai respons atas keberatan sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan, termasuk Indonesia, terhadap regulasi itu. Aturan tersebut dinilai diskriminatif dan menekan petani kecil. Penundaan penerapan aturan itu harus menanti persetujuan Parlemen UE. Jika disetujui Parlemen dan Dewan UE, aturan ini bakal berlaku 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar serta 30 Juni 2026 untuk usaha mikro dan kecil demi memastikan penerapan regulasi itu tepat dan efektif.
Sebelumnya Uni Eropa mengesahkan EUDR awal Desember 2022 dan penerapannya mulai akhir 2024. Namun, penerapan regulasi tersebut menuai kritik dari sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan seperti sawit, termasuk dari Indonesia (Kompas.id, 5/10/2024). Aturan dalam EUDR mewajibkan produk ataupun komoditas yang masuk ke pasar UE tidak berasal dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Penerapan regulasi ini akan berbasis pada sistem uji tuntas yang wajib dimiliki semua operator yang menempatkan produknya di pasar UEDR Setiap operator mesti mempunyai dokumen yang menyatakan produk atau komoditas itu legal dan bebas dari kegiatan deforestasi. Untuk memastikannya, UE akan menelusuri hingga bidang tanah tempat komoditas diproduksi.
Aspek lain EUDR adalah transparansi data peredaran produk hasil hutan ke Uni Eropa. Publik bisa melihat pihak yang mematuhi aturan ini dan produknya bebas dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Mekanisme pemulihan hutan akibat ekspansi perkebunan sawit pun diatur. Tentu regulasi ini bakal berdampak bagi Indonesia sebagai negara pengekspor utama sawit dan kayu ke UE. Beberapa pekerjaan rumah mesti dikerjakan, yakni mengharmonisasikan regulasi di Indonesia dengan UE, antara lain data lokasi dan standardisasi produk bebas deforestasi. Di dalam negeri ada beda pendapat antara pemerintah danpelaku industri terkait keterbukaan data geospasial atau identifikasi letak geografis, obyek, atau fenomena komoditas yang disyaratkan EUDR. Persoalan lain yang mesti diatasi adalah maraknya perkebunan sawit ilegal dalam hutan. Meski memberi angin segar bagi produsen produk sawit dan kayu, rencana penundaan pemberlakuan aturan ini bisa memperlambat proses pembenahan tata kelola sawit berkelanjutan dari negara produsen ke negara konsumen. (Yoga)
20 Regulasi Kosong
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Perlindungan pekerja di platform digital diIndonesia masih lemah. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah untuk melindungi mereka. Analis Indonesia Labour Institute, Rekson Silaban, akhir pekan lalu di Jakarta, mengatakan, sekurangnya terdapat 20 kekosongan regulasi perlindungan pekerja platform digital. Beberapa di antaranya tidak adanya definisi hukum yang jelas mengenai status pekerja. Kemudian, kekosongan hukum untuk mendefinisikan status aplikator sebagai perusahaan teknologi atau berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Lalu, kekosongan regulasi terkait dengan ruang lingkup platform ekonomi untuk menentukan pengaturan berbasis lokasi dan laman, hubungan kerja, dan cara mengintegrasikan ekonomi platform ke struktur hubungan industrial.
Selanjutnya, kekosongan hukum terkait hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, dasar penentuan biaya pendaftaran, jam kerja yang termasuk alokasi waktu saat menunggu pesanan, dan bentuk upah minimum. Ada juga kekosongan model manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3), regulasi yang mewajibkan jaminan sosial, transparansi algoritma, sistem pengawasan ketenagakerjaan, persaingan tidak sehat dengan transportasi konvensional, serta koherensi kebijakan. Selain itu, ada ketiadaan regulasi tentang pembatasan jumlah kendaraan, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, penanganan masalah pekerjaan lintas batas, keamanan data penumpang dan pengemudi, serta perlindungan atas diskriminasi pekerjaan.
”Kalaupun ada, regulasi yang tersedia tidak mengenal sistem relasi kerja pada platform digital, status kerja mitra versus perusahaan platform, dan status penyedia teknologi versus pemberi kerja,” katanya. Dalam riset disertasinya mengenai kebijakan perlindungan kerja pekerja platform, Rekson menemukan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya mengatur tata cara kerja sama pengangkutan umum angkutan ojek daring dengan koperasi dan UMKM. Temuan lainnya, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat hanya menyebutkan hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi sebagai hubungan kemitraan. (Yoga)
Taktik Merebut Pasar Daring
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Sekitar satu dekade lalu, bisnis transportasi daring mulai berkembang di Indonesia. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan di sektor ini, termasuk layanan taksi daring, mengalami pertumbuhan yang pesat. Masyarakat berbondong-bondong menggunakan layanan jasa ride-hailing. Hanya dengan satu sentuhan layar ponsel, konsumen bisa memesan sepeda motor atau mobil dengan harga terjangkau. Ragam promo diberikan untuk menarik lebih banyak orang. Pasar taksi konvensional pun perlahan menyusut karena banyak konsumen yang beralih ke layanan daring. Ada yang nyaris gulung tikar, tetapi ada pula yang masih berusaha bertahan. Perubahan ini memaksa mereka berinovasi demi mempertahankan pamor dan eksistensi. Seiring berjalannya waktu, keluhan-keluhan layanan jasa taksi daring bermunculan.
Sebagian komplain karena kondisi mobil yang kotor dan tak rapi sehingga mengurangi kenyamanan. Ada pula kasus-kasus pemerasan hingga penculikan yang dilakukan sopir taksi daring. Kejadian-kejadian ini menurunkan kepercayaan konsumen sehingga mereka kembali pada taksi konvensional dengan standar yang jelas dan ketat. Apalagi, perusahaan taksi konvensional juga telah mengadopsi digitaliasi. ”Akhir-akhir ini memesan taksi online seperti gambling untuk mendapatkan mobil yang nyaman. Sebab, mereka enggak punya standar bagi pengemudi,” ujar pengamat transportasi sekaligus konsumen, Djoko Setijowarno, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/10/2024).
Tak ada jaminan keamanan bagi para penumpang meski aplikator (penyedia kerja) pasti akan membekukan oknum sopir bermasalah. Namun, masalah utamanya terletak pada kurangnya tindakan preventif yang seharusnya dapat diantisipasi. Djoko mengatakan, kondisi itu erat kaitannya dengan fasilitas serta perhatian perusahaan bagi para sopirnya. ”Pada akhirnya, beberapa pengemudi taksi konvensional yang beralih ke daring kembali lagi ke perusahaan semula. Kemudian, ada pula pengemudi taksi daring pindah ke konvensional,” katanya. Dalam laporan Statista, pasar transportasi daring atau layanan berbagi tumpangan (ride-hailing) didominasi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan PT Grab Teknologi Indonesia. (Yoga)
Harga Cabai Melonjak Turun
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Harga cabai merah besar anjlok. Dalam tiga hari terakhir, harga cabai merah besar di Jawa Timur menyentuh Rp 3.500 per kilogram dan Rp 4.000 per kg. Petani rugi besar sebab harga pokok penjualan Rp 15.000 per kg. Di tempat lain, seperti Kota Cirebon, Jawa Barat, hal serupa terjadi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, harga cabai merah turun dari Rp 30.000 per kg pada akhir Agustus menjadi Rp 15.000 per kg pada September. ”Dalam tiga hari terakhir ini harga terus buruk. Cabai merah besar ukuran kecil sampai Rp 3.500 per kg, sedangkan yang biasa Rp 4.000-Rp 5.000 per kg. Dalam kondisi seperti ini, kami berharap pemerintah turut memikirkan solusi bagi petani,” kata Nanang Triatmoko, Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Jatim, Jumat (4/10/2024).
Oleh karena kondisi terpuruk tersebut, Nanang mengatakan AACI membuat surat terbuka kepada Presiden RI agar pemerintah memberikan perhatian dan solusi. Mereka memilih bersurat karena tidak bisa berunjuk rasa lantaran masih harus mengurus lahan. ”Permintaan kami sangat sederhana, yaitu di saat harga di tingkat petani Rp 4.000 per kg, pemerintah bisa hadir. Jadi sama seperti pemerintah hadir saat harga mahal. Kalau harga mahal, pemerintah ribut membuat operasi pasar dan lainnya. Kalau harga jatuh, apa yang akan dilakukan?Berlaku adillah kepada petani,” katanya. Menurut Nanang, hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi jelas terhadap fluktuasi harga produk pertanian seperti cabai tersebut. Dengan demikian, saat harga mahal atau murah, kerugian, baik di konsumen maupun petani, tidak terlalu besar. Penyerapan bisa melalui pihak ketiga, Bulog, atau lainnya.
”Harga jatuh karena sentra-sentra cabai seperti di Sembalun Mataram, Banyuwangi, Jember, Paiton, Blitar, dan Bojonegoro semuanya sedang panen. Makanya, cabai di tingkat petani harganya rendah. Apalagi saat ini daya beli masyarakatturun sehingga pembelian cabai juga menurun,” katanya. Rendahnya harga cabai merah pernah terjadi lima tahun lalu saat pandemiCovid-19. Saat itu harga cabai merah di bawah Rp 5.000 per kg. Adapun 12 tahun lalu harga cabai merah pernah di angka Rp 2.000 per kg.Wahyu Nur Cahaya (35), petani cabai asal Ngantang, Malang, mengatakan, hampir dua bulan ini harga cabai merah besar terus merosot. ”Saat ini di petani harganya Rp 3.000-Rp 3.500 per kg. Kemarin di pasar dijual Rp 4.000 per kg tidak laku,” katanya. (Yoga)
Susahnya Mencapai Target Penerbitan Saham Perdana
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Kurang dari tiga bulan menuju akhir 2024, jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 936 entitas. Jumlah tersebut masih jauh dari target otoritas pasar modal yang mengharapkan tercatatnya 1.000 perusahaan. Sampai dengan Jumat (4/10/2024), jumlah perusahaan yang berencana melakukan pencatatan saham perdana mencapai 30 perusahaan dari beragam sektor. Mayoritas atau sebanyak 28 perusahaan yang hendak masuk ke bursa itu memiliki aset berkategori menengah dan atas, lebih dari Rp 50 miliar. Jika semua perusahaan itu bisa melaksanakan pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) hingga akhir tahun ini, target yang diharapkan otoritas bursa sebelumnya tidak akan tercapai.
Hal ini memang sudah diprediksi jauh-jauh hari, melihat perkembangan situasi ekonomi dan politik, yang diwarnai sentimen suku bunga tinggi dan pemilu di banyak negara, termasuk Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakui tantangan tersebut ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai persiapan IPO perusahaan di bawah mereka yang dikabarkan tertunda. Perusahaan itu antara lain PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, PalmCo. ”Setelah dikaji, rencana listing ditunda. Keputusan IPO bergantung pada minat (pelaku pasar). Sementara kami lihat tahun ini, momentumnya kurang,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kamis (3/10).
Direktur Utama PalmCo Muhammad Abdul Gani, sebelumnya mengatakan, perseroan masih menunggu arahan dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. ”Kami tunggu dan mendengarkan kebijakan pemerintah mendatang. Secara prinsip, kami sudah siap,” ujarnya. Satu perusahaan swasta yang hendak IPO belum lama ini bahkan tiba-tiba mengundurkan diri. Perusahaan itu adalah PT Golden Westindo Artajaya (GWAA) yang akhir September lalu tidak melanjutkan proses IPO mereka. Laman e-IPO yang menampilkan prospektus calon emiten tertulis status ”postpone” atau ditunda. Terkait penundaan ini, belum ada informasi lebih lanjut dari perusahaan. (Yoga)
Harga Gula Dunia Naik 10,4 Persen Hanya dalam Seminggu
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Indeks Harga Pangan Dunia naik cukup tajam pada September 2024. Harga lima komoditas yang menjadi komponen penghitungan indeks naik semua. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada gula, yakni sekitar 10,4 persen secara bulanan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Jumat (4/10/2024), merilis Indeks Harga Pangan Dunia pada September 2024 sebesar 124,4. Indeks tersebut naik 3 persen secara bulanan dan menandai kenaikan bulanan terbesar sejak Maret 2022. Indeks tersebut juga berada di level tertinggi sepanjang Januari-September 2024. Indeks semua komoditas, yakni serealia, minyak nabati, susu, daging, dan gula, menguat di kisaran 0,4-10,4 persen secara bulanan.
Indeks Harga Serealia pada September 2024 naik 3 persen secara bulanan menjadi 113,5. Indeks Harga Minyak Nabati naik 4,6 persen menjadi 142,4. Demikian juga Indeks Harga Susu dan Daging yang naik masing-masing 3,8 persen menjadi 136,3 dan 0,4 persen menjadi 119,6. Kenaikan tertinggi terjadi pada Indeks Harga Gula, yakni 10,4 persen secara bulanan menjadi 125,7 pada September 2024. Untungnya, indeks tersebut masih jauh lebih rendah 22,7 persen dibandingkan dengan September 2023 yang mencapai 162,7. Merujuk Data Harga Komoditas Bank Dunia (The Pink Sheet) Edisi Oktober 2024, harga rerata gula dunia pada September 2024 sebesar 0,45 dollar AS per kilogram (kg).
Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2024 yang sebesar 0,41 dollar AS per kg dan lebih rendah dari September 2023 yang mencapai 0,58 dollar AS per kg. ”Peningkatan harga gula didorong oleh kekhawatiran atas mengetatnya ketersediaan gula dunia pada musim 2024/2025,” sebut FAO dalam laporannya. FAO menjelaskan, kenaikan harga gula dunia terjadi akibat persepsi negatif pasar terhadap kondisi gula di Brasil dan India. Prospek panen tebu dan produksi gula di Brasil memburuk akibat kemarau dan kebakaran yang merusak ladang tebu pada akhir Agustus 2024. Di India, perubahan kebijakan gula dari pembatasan ekspor
gula menjadi peningkatan produksi etanol berbasis sari tebu dikhawatirkan akan mengganggu ekspor gula. Negara produsen gula terbesar kedua dunia tersebut akan mengizinkan pabrik gula menggunakan sari tebu untuk memproduksi etanol per 1 November 2024. (Yoga)