Prospek Menjanjikan Emiten Kesehatan
Yuniati Turjandini
05 Oct 2024 Investor Daily (H)
Inflasi medis ibarat pisau bermata dua. Membebani industri asuransi, tapi menguntungkan bagi penyedia jasa layanan kesehatan seperti PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) dan PT Bundamedik Tbk (BMHS). Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, menilai dari sisi jasa kesehatan, inflasi medis berpotensi menjadi keuntungan dengan biaya medis tetap baru dikoordinasikan dengan perusahaan asuransi. Sebab, inflasi medis bisa mengakibatkan biaya klaim naik, yang pada gilirannya membuat pengeluaran masyarakat membengkak. "Jadi, bagi emiten penyedia jasa layanan kesehatan seperti PRDA dan BMHS, kami lebih sarankan untuk wait and see terlebih dahulu," ujar Azis. Riset IFG Progress yang dipublikasi baru-baru ini menyebutkan, inflasi medis di Indonesia sudah berada diatas 12%, lebih tinggi dari pada inflasi umum sebesar 5,51%. Menurut riset tersebut, inflasi medis yang tinggi akan berdampak pada menurunnya efektivitas pengeluaran kesehatan publik dan mendorong meningkatkan kemiskinan. (Yetede)
Buruh Pelabuhan Berhasil Menuntut Kenaikan Upah
Yuniati Turjandini
05 Oct 2024 Investor Daily
Pelabuhan-pelabuhan disepanjang Pantai Timur dan Pantai Teluk Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai dibuka kembali pada Kamis (03/10/2024) malam waktu setempat. Hal ini terjadi menyusul tercapainya kesepakatan sementara serikat pekerja internasional International Longshoremen's Associate (ILA) atau Asosiasi Buruh Bongkar Muatan Internasional dengan Operator Pelabuhan United States Maritime Alliance (USMX). Menurut para sumber, ILA dan USMX telah menyetujui penaikan upah sekitar 62% selama enam tahun, dan menaikkan upah rata-rata dari US$ 39 per jam menjadi sekitar US$ 63 per jam.
Sebelumnya, ILA meminta kenaikan upah sebesar 77% sementara USMX telah menaikkan tawarannya menjadi hampir 50%. Mengutip dari pernyataan, ILA dan USMX bakal memperpanjang kontrak induk mereka hingga 15 Januari 2025 untuk kembali ke meja perundingan guna menegosiasikan semua masalah yang belum terselesaikan. "Efektif segera, semua aksi kerja saat ini akan dihentikan dan semua pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak Induk akan dilanjutkan," kata pernyataan, yang dilansir Reuters pada Jumat (04/10/2024). (Yetede)
Deflasi Bukan Sinyal Negatif Perekonomian
Yuniati Turjandini
05 Oct 2024 Investor Daily
Pemerintah menegaskan bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan beruntun bukan sinyal negatif bagi perekonomian. Adapun deflasi disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan Deflasi makan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun. Deflasi dalam lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Dia menjelaskan, belanja masyarakat, tertutamanya kelompok menengah kebawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah. "Jadi deflasi lima bulan berturut-turut yang berasal dari harga bergejolak itu adalah hal yang memang kita harapkan bisa menciptakan level harga makanan yang stabil dan rendah, karena itu baik untuk konsumen Indonesia, terutama menengah kebawah yang mayoritas belanjanya makanan," tambah dia. (Yetede)
Formasi Kabinet Prabowo
Yuniati Turjandini
05 Oct 2024 Tempo
KABINET pemerintahan Prabowo Subianto ditengarai bakal menjadi kabinet dengan porsi besar dibanding pemerintahan sebelumnya. Pembentukan komposisi kabinet ini berjalan mulus setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat merevisi Undang-Undang Kementerian Negara pada 9 September 2024. Salah satu poin penting dari revisi tersebut adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Isinya, batasan jumlah kementerian. Jumlah keseluruhan kementerian sebelum regulasi itu diubah paling banyak 34. Pasal tersebut kemudian diubah dengan kalimat, "Sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan". Perumusan demi perumusan dilakukan Prabowo bersama orang-orang dekatnya untuk mengakomodasi pembentukan kabinet. Salah satunya membuat nomenklatur baru untuk meleburkan sejumlah kementerian yang ada. Sejak awal Mei lalu, setelah penetapan presiden terpilih, sudah disebut-sebut jumlah kementerian dari 34 menjadi 41 atau 44. (Yetede)
Nomenklatur di Kabinet Prabowo
Yuniati Turjandini
05 Oct 2024 Tempo
MENJELANG pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden terpilih, orang-orang kepercayaan Prabowo menggelar rapat secara maraton. Orang kepercayaan yang dimaksudkan itu adalah para petinggi Partai Gerindra, seperti Ketua Harian Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono.
Mereka merumuskan jumlah nomenklatur kementerian yang dibutuhkan kabinet Prabowo. Hasil rapat intens tersebut dilaporkan secara rutin dan berkala kepada Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sufmi Dasco mengatakan perumusan jumlah nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo bakal disampaikan setidaknya lima hari sebelum pelantikan Prabowo. Rumusan dan hasil perkembangan kajian nomenklatur rutin disampaikan kepada Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. “Rumusan disampaikan sekaligus untuk meminta masukan dari Prabowo,” ujar Sufmi Dasco melalui pesan pendek yang diterima Tempo, kemarin.
Seorang narasumber di kubu Prabowo-Gibran mengatakan rumusan nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo akan bertambah dari jumlah kementerian pada era pemerintahan sebelumnya. Hal itu untuk mengakomodasi partai pendukung Prabowo, khususnya partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat pemilihan presiden 2024. Anggota KIM terdiri atas Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, serta partai non-parlemen, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Gelora, Garuda, dan Prima. (Yetede)
Kecerdasan Buatan Mau Tak Mau Diadopsi Indonesia
Yuniati Turjandini
05 Oct 2024 Tempo
ADOPSI kecerdasan buatan generatif atau AI generatif yang pesat di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, ternyata belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Kajian berjudul "AI Readiness Barometer: ASEAN's AI Landscape" yang digarap Ecosystm dan disponsori International Business Machine Corporation (IBM) menunjukkan pemanfaatan AI tingkat lanjut bukan hanya terganjal infrastruktur, tapi juga kesenjangan keterampilan digital.
Dirilis di Singapura pada 15 Agustus 2024, kajian itu memuat jawaban 372 pemimpin entitas teknologi dan data di Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia, serta Filipina. Mayoritas organisasi teknologi sangat berminat memakai AI generatif dalam bisnis, tapi mereka mengalami kesulitan dari sisi teknis. Ecosystm—perusahaan riset dan penasihat digital yang berbasis di Singapura—mengungkapkan hanya 17 persen responden yang sudah mengelola tim data science dalam organisasi, sisanya tidak memiliki spesialis AI.
Sebagian besar kepala perusahaan dan organisasi yang disurvei juga belum memprioritaskan tata kelola data serta kepatuhan regulasi. Padahal skema itu dibutuhkan untuk mengetahui risiko bisnis yang dijalankan dengan bantuan AI. Presiden Direktur PT IBM Indonesia Roy Kosasih mengakui persoalan talenta bisa mengganjal tumbuh kembang AI. Perusahaan membutuhkan layanan AI generatif sedini mungkin, tapi belum memiliki tenaga ahli yang tepat. (Yetede)
WAWANCARA KHUSUS dengan Kepala Bappenas, Suharso Momoarfa
Yoga
05 Oct 2024 Kompas (H)
Bagaimana realisasi pembangunan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama 2014-2024? Apakah realisasi pembangunan telah sesuai dengan target dan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024? Dalam konteks evaluasi pembangunan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama satu dekade yang akan berakhir per 20 Oktober 2024, Kompas mewawancarai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di kantornya, di Jakarta, Kamis (19/9/2024). Berikut petikannya.
Berapa persen RPJMN yang terealisasi? Selama 10 tahun ini, rata-rata mungkin mediannya ada di angka 70 persen. Ini saya coba fair dalam menghitung karena dalam RPJMN ada program prioritas, ada program non-prioritas. Ketercapaian program-program prioritas itu lebih tinggi. Contohnya soal elektrifikasi kita yang tinggi. Jangkauannya sudah bisa dibilang 100 persen. Namun, kalau dari sisi konsumsinya rendah. Apa masalah 30 persen sisanya yang belum tercapai? Kenapa? Masalah utamanya adalah sinkronisasi kebijakan di antara kementerian dan lembaga (K/L) ataupun daerah. Di setiap kementerian sendiri, di antara direktorat jenderal masih kerap ditemukan ketidaksinkronan.
Di antara semua K/L, ada yang menawar, tidak mampu, dan seterusnya. Ada karena juga anggarannya tidak tersedia, dan beberapa alasan. Jadi pertama ketidaksinkronan sudah terjadi antar-K/L. Yang kedua yang juga tidak sinkron adalah antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat, misalnya, mau membangun proyek baru di satu tempat. Namun, pemerintah daerah kurang mendukung. Misalnya, tidak membantu menyelesaikan persoalan tanah. Itu, kan, sudah menjadi persoalan. (Yoga)
Citra Positif TNI yang Tinggi di Mata Publik
Yoga
05 Oct 2024 Kompas (H)
Survei periodik Kompas September 2024 merekam citra positif TNI berada di angka 91,9 persen. Penilaian publik ini sekaligus menjadi yang tertinggi sekurangnya apabila dilihat dari hasil survei sejak tahun 2022 hingga 2024. Apabila dilihat angkanya, TNI memang cenderung mendapatkan citra positif yang tinggi di mata publik dengan proporsi penilaian selalu di atas 80 persen. Citra positif TNI ini pun sejalan dengan kepuasan dan keyakinan publik terhadap lembaga ini. Hasil survei juga memperlihatkan sebagian besar responden (88 persen) menyatakan puas terhadap kinerja lembaga ini. Sementara dari sisi keyakinan, mayoritas responden (87,6 persen) juga yakin TNI mampu berkontribusi dalam upaya mengatasi persoalan di negeri ini.
Tingginya apresiasi publik terhadap TNI tidak dapat dilepaskan dari sejumlah penilaian lain yang disematkan terhadap lembaga ini. Dari sejumlah faktor, kontribusi terbesar penilaian publik ditopang citra TNI yang dekat dengan masalah keseharian Mayoritas responden (95 persen) memberikan penilaian baik terhadap upaya TNI. membantu menanggulangi persoalan masyarakat terkait bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Dari sini dapat dilihat, publik menangkap kesiapsiagaan TNI untuk terlibat dalam problem kemanusiaan yang dialami negeri ini. Apresiasi positif juga diberikan terhadap kinerja TNI menjalankan tugasnya mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Dalam upaya menjamin keamanan tokoh penting nasional ini, publik memberikan penilaian baik 94,1 persen. (Yoga)
Mimpi Indonesia Menjadi Jawara Global dengan Transformasi Sektor Perikanan
Yoga
05 Oct 2024 Kompas (H)
Sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan bakal menjadi penyumbang utama ketahanan pangan masa depan sejalan dengan kebutuhan pangan dan protein penduduk dunia yang terus meningkat. Dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan, Indonesia berpotensi besar menyediakan kebutuhan protein dan pangan global dari sumber daya perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan perikanan budidaya sebagai andalan pangan di masa depan serta menjadi substitusi atas hasil tangkapan ikan. Perikanan tangkap secara bertahap dikurangi untuk bergeser ke perikanan budidaya. Kesiapan ekosistem budidaya kini masih menjadi pekerjaan rumah, antara lain mencakup ketersediaan benih dan pakan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, upaya membangkitkan sektor kelautan dan perikanan perlu memprioritaskan komoditas unggulan dan bisa dikuasai. Namun, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan ketahanan ekologi perlu dijaga Untuk mengetahui lebih dalam evaluasi dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan selama empat tahun terakhir, berikut wawancara khusus Kompas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin (23/9/2024). Apa yang menjadi target besar Kementerian Kelautan dan Perikanan? Mimpi kami, pertama, Indonesia memiliki kekuatan dan menjadi jawara di sektor perikanan budidaya, sebagai bagian dari kesejahteraan bangsa.
Perikanan budidaya memiliki ketertelusuran yang baik dalam komposisi dan kandungan serta tidak ada kandungan merkuri dan mikroplastik.Tetapi,terus terang Indonesia masih ketinggalan dalam perikanan budidaya. Kita tidak bisa bandingkan dengan China dan Jepang yang luar biasa. Dengan Vietnam saja kalah. Padahal, pasar perikanan dunia sangat besar dengan nilai lebih dari 280 miliar dollar AS. Kalau kontribusi pasar perikanan budidaya Indonesia hanya 5 miliar-6 miliar dollar AS, ini masih kecil. Ada lima komoditas yang kita desain menjadi unggulan, yakni udang, lobster, tilapia (nila), kepiting, dan rumput laut. Lima komoditas ini punya nilai yang begitu besar di pasar dunia. Di dalam negeri, pasar kita juga cukup kuat, dengan kebutuhan konsumsi lebih kurang 12 juta ton per tahun. Pasar ini harusnya juga kita bisa kelola dengan baik. (Yoga)
Mengejar Produksi Pangan dan Menyiapkan Transisi Pemerintahan
Yoga
05 Oct 2024 Kompas (H)
Di pengujung satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ujung tombak produksi pangan nasional, yakni Kementerian Pertanian, diterpa dua badai yang cukup dahsyat. Pertama, bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terjerat kasus pemerasan terhadap bawahan dan menerima gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar. Kedua, produksi sejumlah pangan pokok nasional, terutama beras, berkurang akibat dampak El Nino. Fenomena kemarau panjang itu juga menyebabkan musim tanam padi mundur. Akibatnya, harga beras melonjak dan Indonesia terpaksa impor beras. Ditengah kondisi itu, Andi Amran Sulaiman ditunjuk Presiden menggantikan Syahrul Yasin Limpo.
Amran yang pernah menjabat sebagai menteri pertanian dalam Kabinet Kerja 2014-2019 kembali menempati posisi itu dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 per 25 Oktober 2023. Saat menghadiri Rapat Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 7 Maret 2024, Amran berkelakar. Ia menyebut dirinya dan Agus Harimurti Yudhoyono bernasib sama, yakni sebagai ”sopir tembak” atau pengganti menteri sebelumnya di pengujung periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Bagaimana sepak terjang sang ”sopir tembak” yang hanya mengemban tugas sebagai menteri pertanian kurang dari setahun tersebut? Pria yang masa mudanya pernah tidur di kasur berkutu dan ditemani obat nyamuk bakar itu menuturkannya kepada Kompas di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Bagaimana kesan Anda yang pernah menyebut diri sebagai ”sopir tembak” menerima mandat menjadi menteri pertanian lagi? Waktu itu, saya dipanggil Bapak Presiden. Saya diminta membangun sektor pertanian menjelang masa terakhir beliau. Saya mengibaratkan diri sebagai ”sopir tembak” yang mengemban tugas itu. Singkat cerita, saya melihat dan memetakan permasalahan pertanian. Ada kebijakan yang perlu dibenahi dan disempurnakan. Pertama, kebijakan tentang pupuk bersubsidi. Salah satu faktor penyebab penurunan produksi pangan di hulu adalah pengurangan kuota pupuk bersubsidi. Dalam beberapa tahun terakhir, jatah pupuk bersubsidi dikurangi dari 9,5 juta ton menjadi 4,7 juta ton. Nah, saya meminta agar pupuk bersubsidi dikembalikan ke kuota semula, yakni 9,5 juta ton. Saya katakan bahwa tanamana itu seperti manusia. kalau makananya dikurangi ya, berdampak pada produkstivitas. (Yoga)