Banyak Anggota DPR Terafiliasi Bisnis
Jumlah anggota DPR yang terafiliasi dengan kegiatan bisnis kian banyak. Hasil pemantauan awal dari Indonesia Corruption Watch, sebanyak 354 dari 580 anggota DPR 2024-2029 atau sekitar 60 persen terafiliasi dengan bisnis. Faktor biaya politik yang kian mahal dan konsolidasi elite dengan oligarki ditengarai menjadi penyebab. Hasil pemantauan awal Indonesia Corruption Watch (ICW) itu dirilis dalam diskusi bertajuk ”Bayang-bayang Politisi-Pebisnis dalam Komposisi DPR 2024-2029” secara daring, Kamis (3/10/2024). Peneliti ICW, Yassar Aulia, menuturkan, penelusuran data dilakukan ICW pada 31 Juli-22 September 2024 melalui data terbuka dan surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum berisi anggota DPR 2024-2029.
”Jika sebelumnya pada periode 2019-2024 ada 318 dari 575 anggota Dewan yang merupakan pebisnis, pada tahun ini ada 354 dari 580 anggota DPR yang terafiliasi dengan bisnis atau sekitar 60 persen,” ujar Yassar. Menurut dia, afiliasi bisnis itu dilihat dari hubungan langsung atau tidak langsung anggota DPR dengan seluruh badan hukum swasta. Mereka ataupun keluarganya tercatat dalam jabatan mulai dari direktur, komisaris, pendiri, CEO, posisi struktural lainnya, dan/atau pemegang saham perusahaan. Anggota DPR yang terafiliasi bisnis itu paling banyak berada dari Jawa Timur sebanyak 63 individu, Jawa Barat 57 individu, dan Jawa Tengah 50 individu. Delapan partai politik pemilik kursi di DPR turut menyumbangkan politikus yang terafiliasi bisnis ke DPR.
Parpol yang terbanyak menyumbangkan adalah Partai Gerindra dengan jumlah 65 orang dari total 85 anggota DPR dari Gerindra, PDI-P dengan 63 orang dari total 110 anggota, dan Golkar dengan 60 orang dari total 102 anggota. Berdasarkan analisis awal, kian banyaknya orang yang terafiliasi bisnis merebut kursi DPR karena biaya politik yang mahal dan terus meningkat. Dari hasil kajian ICW dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), agar terpilih menjadi anggota DPR diperlukan biaya minimal Rp 80 miliar. Ini menyebabkan demokrasi sarat praktik transaksional dan penggunaan dana kampanye dari sumber ilegal. (Yoga)
Tags :
#BisnisPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023