Makelar Kasus Rp 1 Triliun
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Tempo
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, Zarof Ricar, sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan kasasi Gregorius Ronald Tannur pada Jumat, 25 Oktober 2024. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyatakan penetapan itu merupakan pengembangan dari penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan pengacara Ronald, Lisa Rachmat, pada Rabu sebelumnya. Penyidik pun langsung menahan Zarof.
Qohar menyatakan Zarof merupakan perantara yang menghubungkan Lisa dengan para hakim agung yang menangani kasasi itu. Lisa, menurut Qohar, berjanji memberikan uang Rp 5 miliar agar para hakim agung tetap memvonis bebas Ronald. “Untuk ZR diberikan fee Rp 1 miliar atas jasanya tersebut,” kata Qohar.
Ronald Tannur adalah terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, pada Oktober 2023. Majelis hakim PN Surabaya, yang terdiri atas Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, memvonis bebas Ronald pada 24 Juli 2024. Mahkamah Agung kemudian mengubah vonis itu menjadi 5 tahun penjara pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kejagung menahan Erintuah cs plus Lisa karena dugaan jual-beli vonis bebas Ronald. Tim penyidik juga menyita uang tunai senilai Rp 20,38 miliar dalam penggeledahan di kediaman Erintuah, Heru, Mangapul, dan Lisa. Selain uang, penyidik menyita barang bukti elektronik dan catatan transaksi dalam penggeledahan itu. Kejagung menduga uang itu berhubungan dengan vonis bebas terhadap Ronald.
Sedangkan dari kediaman Zarof, penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang bernilai lebih dari Rp 920 miliar plus emas batangan 51 kilogram. Qohar menyatakan uang itu merupakan hasil kerja Zarof sebagai makelar kasus selama periode 2012-2022. “Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai 2012 hingga 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purnatugas," ujar Qohar. Soal pengurusan kasasi Ronald Tannur, Zarof mengaku kepada penyidik baru sempat berkomunikasi dengan para hakim agung. Dia mengaku belum menyerahkan uang suap itu. Qohar pun menyatakan timnya menemukan uang untuk para hakim agung itu masih terbungkus amplop di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta. Meski demikian, Kejaksaan Agung akan terus menelusuri hal itu. (Yetede)
Dugaan Makelar Kasus di Peradilan Dibongkar Kejaksaan
Yoga
26 Oct 2024 Kompas (H)
Kejagung membongkar dugaan makelar kasus di lembaga peradilan setelah menangkap bekas pejabat MA, Zarof Ricar, di Bali, Kamis (24/10) malam. Selain menemukan uang yang akan diberikan kepada tiga hakim agung yang mengadili kasasi Gregorius Ronald Tannur, penyidik Kejagung juga mendapati uang serta emas senilai Rp 1 triliun yang diduga dikumpulkan Zarof dari pengurusan sejumlah perkara sejak tahun 2012. Penangkapan Zarof disampaikan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, Jumat (25/10) malam. Zarof yang pernah menjabat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA ditangkap saat penyidik tengah mengusut dugaan suap terhadap tiga hakim PN Surabaya, Jatim, yang pada 24 Juli 2024 memvonis bebas Ronald Tannur, terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Dini Sera Afrianti.
Ronald Tannur adalah anak politisi Edward Tannur. Ketiga hakim itu, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, kini menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Kejagung juga menetapkan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tannur, menjadi tersangka. Zarof juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus kasasi Ronald Tannur. ”Diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama LR (Lisa Rahmat) selaku pengacara Ronald Tannur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama Ronald Tannur,” kata Abdul Qohar. Saat menggeledah rumah Zarof di kawasan Senayan, Jakarta, penyidik menemukan tumpukan uang sejumlah 74.494.427 dollar Singapura, 1.897.362 dollar AS, 71.200 euro, 483.320 dollar Hong Kong, serta Rp 5,7 miliar dan emas batangan seberat 51 kg.
Jika dikonversi ke mata uang rupiah, total nilai uang yang disita Rp 920 miliar. Adapun nilai 51 kg emas diperkirakan Rp 75 miliar. Zarof mengumpulkan uang itu sejak masih jadi pejabat di MA pada 2012 hingga 2022. Uang itu diduga merupakan gratifikasi yang diterima Zarof karena menjadi perantara pengurusan sejumlah perkara di MA. Sebagian uang yang ditemukan di rumah Zarof diduga juga akan diberikan kepada tiga hakim agung yang mengadili kasasi perkara RonaldTannur di MA. Namun, hingga penggeledahan digelar, uang tersebut belum diberikan kepada hakim MA. Abdul Qohar mengungkapkan, Zarof diduga menerima uang suap dan gratifikasi dari Lisa Rahmat, Rp 5 miliar bagi hakim agung pengadil kasasi Ronald Tannur. Lisa juga menyiapkan fee Rp 1 miliar untuk Zarof. (Yoga)
Indonesia Resmi Daftar keanggotaan BRICS
Yoga
26 Oct 2024 Kompas
Indonesia akhirnya mengutarakan minat untuk bergabung dalam organisasi kerja sama ekonomi BRICS Plus. Keinginan untuk menyejahterakan kawasan Selatan Dunia atau Global South serta melakukan peragaman kerja sama dalam sistem multilateral menjadi alasan. Hal itu dikemukakan Menlu Sugiono melalui pernyataan tertulis dari Kazan, Rusia, Kamis (24/10) malam atau Jumat (25/10) dini hari WIB. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sekarang mencakup Iran, Mesir, Etiopia, dan UEA. Malaysia, Turki, dan Azerbaijan telah secara resmi melamar menjadi anggota.
Sebelum mengikuti KTT di Kazan ini, Indonesia sudah ditawari menjadi anggota. Kini, Sugiono secara terbuka menyatakan minat bergabung dan tinggal mengajukan permohonan formal. ”Untuk pembangunan berkelanjutan, negara-negara berkembang perlu ruang untuk membuat kebijakan dan negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka. Semua dilakukan di tataran mutilateral yang inklusif,” kata Sugiono. Ia menuturkan, BRICS Plus sejalan dengan semangat pembangunan negara-negara berkembang. Diharapkan, organisasi itu bisa memperkuat kemitraan negara-negara Selatan Dunia agar menikmati pembangunan dan kesejahteraan.
”Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri yang bebas aktif,” ujarnya. Melamar ke BRICS tidak berarti Indonesia merapat ke satu sisi saja. Ia mengumumkan akan menghadiri pertemuan para menlu anggota G7 di Italia, akhir November 2024. G7 merupakan organisasi negara industri maju dengan anggota, AS, Italia, Inggris, dan Perancis. Sementara Prabowo akan menghadiri KTT G20 di Brasil serta KTT APEC di Peru pada pertengahan November 2024. ”Hal ini menegaskan peran penting Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan antara negara berkembang dan negara maju,” kata Sugiono. (Yoga)
Uang Suap Perkara Ronald Tannur Mengalir Sampai Proses Kasasi
Yoga
25 Oct 2024 Kompas (H)
Uang suap terkait penanganan perkara Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan berencana, diduga mengalir sampai ke proses kasasi. Dalam penggeledahan di rumah salah satu tersangka dugaan suap, penyidik Kejaksaan Agung menemukan tumpukan uang dengan tulisan ”diambil buat kasasi”. Dalam video yang dibagikan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (24/10/2024), terlihat penyidik tengah memeriksa tumpukan uang tunai di sebuah rumah. Sebagian penyidik menggelar tumpukan uang di lantai, sebagian lainnya memeriksa uang di laci yang berada di dalam sebuah lemari di rumah tersebut. Di dalam salah satu laci, penyidik menemukan tumpukan uang berdenominasi dollar AS. Kemudian, salah seorang penyidik menyebut, ”Ada tulisan, ’diambil buat kasasi’.”
Penggeledahan oleh penyidik Kejagung itu merupakan tindak lanjut dari penetapan empat tersangka dalam perkara dugaan suap atau gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tannur. Tiga tersangka adalah hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap. Seorang tersangka lain adalah pengacara bernama Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan berencana Dini Sera Afrianti. Dugaan suap bermula dari dikeluarkannya vonis bebas terhadap Ronald Tannur oleh tiga hakim PN Surabaya, beberapa waktu lalu. Kemudian, pada Selasa (22/10), MA membatalkan putusan PN Surabaya tersebut. MA mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun kepada Ronald Tannur.
Hukuman MA itu masih jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya, yakni 12 tahun penjara. Namun, putusan yang dijatuhkan pada Selasa itu tidak bulat. Ketua majelis kasasi Soesilo memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion). ”Kabul kasasi penuntut umum. Batal judex facti. Terbukti dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Pidana penjara selama 5 (lima tahun),” demikian petikan amar putusan seperti dikutip dari laman resmi MA. Catatan transaksi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, Kamis, mengatakan, salah satu barang bukti yang ditemukan penyidik dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi terhadap tiga hakim PN Surabaya adalah catatan transaksi keuangan di Tower Palem Apartemen Eksekutif Menteng milik Lisa Rahmat. (Yoga)
BRICS Tinggalkan Dollar AS Sebagai Alat Transaksi
Yoga
25 Oct 2024 Kompas
Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2024 di Rusia semakin menunjukkan ambisi meninggalkan dollar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono di KTT tersebut menandakan kehendak Indonesia dalam upaya itu. KTT di Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. ”Kami menugasi para menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk terus mempertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran dan pembayaran,” demikian tercantum di poin 65 dalam deklarasi tersebut. Ada 134 poin dalam deklarasi itu. Selain soal sistem pembayaran lintas negara, dibahas pula isu geopolitik. Sebanyak 36 negara hadir dalam KTT di Kazan itu. Selain India dan China, ada pula Indonesia di daftar delegasi. Rusia sebagai tuan rumah mengundang Indonesia ke KTT itu. Sejak 2023, Indonesia disebut sebagai salah satu calon anggota potensial BRICS.
Walakin, sampai sekarang Indonesia belum kunjung menjadi anggota organisasi itu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut, Washington menggunakan dollar AS sebagai senjata. ”Bukan kami yang menolak menggunakan dollar AS. Namun, jika mereka tidak mengizinkan kami memakai (dollarAS), apa yang dapat kami lakukan? Kami terpaksa mencari alternatif,” katanya. Orang dan aneka badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain dilarang mengakses sistem kliring dollar AS. Larangan itu berarti orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara tidak bisa bertransaksi dalam dollar AS. AS dan sekutunya juga melarang Rusia dan sejumlah negara mengakses SWIFT. Sistem itu merupakan kanal pemrosesan transaksi pengiriman uang lintas bank dan lintas negara. AS dan sekutunya mengendalikan SWIFT.
Selain itu, AS dan sekutunya juga menyita aneka rekening dan aset dalam dollar AS. Aneka aset itu, antara lain, dimiliki orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain. Ada aset bernilai ratusan miliar dollar AS milik or sekutunya. Larangan penggunaan dollar AS menjadi salah satu bentuk sanksi andalan AS kepada negara lain. Data penerima sanksi diperbarui berkala oleh Departemen Keuangan AS. Metode alternatif Banyak negara mendukung gagasan pembentukan sistem pengolah transaksi selain SWIFTdantidak menggunakan dollar AS. Sebab, tidak cuma Rusia yang jadi sasaran sanksi. Perdana Menteri India Narendra Modi menyambut setiap upaya mengintegrasikan keuangan anggota BRICS. Sementara Presiden China Xi Jinping mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan keuangan sesama anggota BRICS. (Yoga)
Janji Peningkatan Kesejahteraan Guru
Yoga
25 Oct 2024 Kompas
Realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menambah pendapatan guru demi meningkatkan mutu pendidikan dinantikan para guru. Meski anggarannya sudah dimasukkan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, realisasinya masih tahap pengkajian. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim khawatir janji ini tidak bisa segera direalisasikan karena berbagai alasan, seperti anggaran belum disiapkan. Karena itu, dia mendesak agar Prabowo-Gibran memenuhi janjinya memberi tambahan gaji Rp 2 juta per bulan bagi semua guru. Dalam video yang beredar luas di kalangan guru dan masyarakat luas, Hashim Djojohadikusumo sebagai bagian dari tim kampanye nasional Prabowo-Gibran menyatakan rencana ada kenaikan gaji guru mulai Oktober 2024.
Bahkan, Hashim sempat meminta pernyataannya direkam yang bisa menjadi pegangan bagi para guru. ”Jika janji Rp 2 juta per bulan tak dipenuhi, Prabowo sudah meng-ghosting (memberi janji palsu) tiga juta lebih guru. Semoga tak begitu, ya, mengingat Pak Prabowo seorang prajurit yang memegang sumpahnya,” kata Satriwan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Satriwan menegaskan, peran guru sangat strategis dalam upaya mempersiapkan Generasi Emas Indonesia yang digadang-gadang akan terjadi pada tahun 2045. Namun, realitasnya saat ini sebagian besar guru penghasilannya jauh dari layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dia juga meyakini bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang dianggap banyak orang sebagai orang ”pendidikan” akan memberikan harapan baru bagi dunia pendidikan, khususnya para guru.
Latar belakang Abdul Mu’ti dari Persyarikatan Muhammadiyah berpengalaman mengelola ri- buan sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus BesarPersatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Catur Nurrochman Oktavian menambahkan, selama beberapa dekade terakhir ini, penghasilan guru yang disertifikasi memang lebih baik dengannya profesi guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok bagi guru pegawai negeri sipil (PNS). Guru swasta kini sudah diberikan secara umum sebesar Rp 1,5 juta per bulan dan dibayarkan sama dengan guru PNS setiap tiga bulan sekali. Sebagian kecil guru swasta menikmati TPG lebih baik melalui kebijakan penyetaraan (inpassing) dengan gaji pokok PNS, tetapi sementara ini kebijakan penyetaraan ditiadakan. (Yoga)
Ekonomi RI Stagnan 5 Persen pada 2025-2029
Yoga
25 Oct 2024 Kompas
Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024-2029 stagnan di kisaran 5 persen per tahun. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan bisa mencapai 8 persen di periode itu. Dalam laporan bertajuk ”World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats” yang dirilisRabu (23/10/2024), Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di kisaran 5 persen. Proyeksinya berturut-turut adalah 5,0 persen pada 2024 serta 5,1 persen pada 2025 dan 2029. Pada periode sama, defisit transaksi berjalan Indonesia diproyeksi oleh IMF akan melebar. Pada 2023, defisit transaksi berjalan adalah 0,3 persen terhadap PDB.
IMF memproyeksikan defisitnya akan melebar menjadi 1 persen pada 2024, 2 persen pada 2025, dan 1,4 persen 2029. Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan bahwa proyeksi yang dibuat IMF, baik yang terkait pertumbuhan ekonomi maupun defisit transaksi berjalan, merupakan realitas yang akan dihadapi jika Indonesia tidak segera melakukan transformasi ekonomi. ”Kalau kondisinya business as usual, di mana tidak ada upaya transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas, hampir pasti prediksi tersebut akan terjadi,” tulisnya dalam pesan singkat merespons pertanyaan Kompas, Kamis (24/10). Ekonom sekaligus Co-founder Paramadina Public Policy Institute Wijayanto Samirin menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi IMF mengalami stagnasi erat kaitannya dengan sejumlah tantangan struktural yang tengah dihadapi perekonomian nasional.
Menurut dia, sedikitnya terdapat tiga tantangan Kompas, Kamis (24/10). Namun, Wijayanto melihat peluang besar Indonesia melampaui proyeksi tersebut. Peluang tumbuh 6 persen masih mungkin di tahun-tahun akhir periode 2024-2029. Namun, hal ini menuntut kerja keras, perencanaan matang, dan dukungan dari dinamika ekonomi global Investasi Harapan utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah peran investasi walaupun ini tidak mudah. Investor dalam negeri saat ini sedang mempunyai masalah kapasitas keuangan dan ketersediaan sumber pendanaan. ”Akan tetapi, terkait investor asing, kita mempunyai permasalahan daya saing. Daya saing kita jauh di bawah negara tetangga sehingga kita bukan merupakan pilihan destinasi investasi berkualitas,” ujarnya. Adapun terkait defisit neraca berjalan, Wijayanto menilai proyeksi defisit transaksi berjalan Indonesia dari IMF, yang berada di kisaran 1-1,4 persen dari PDB untuk periode 2024-2029, sangat realistis, bahkan cenderung optimistis. (Yoga)
Gaya Militer Prabowo dalam Kebijakan Fiskal
Yoga
25 Oct 2024 Kompas
Baru dilantik beberapa hari, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang militeristik sudah kentara terlihat, baik dari ucapan, gestur, maupun perencanaan beberapa kebijakan pembangunan. Strategi kebijakan pembangunan dan ekonomi ala militer yang sentralistis dinilai sulit berhasil, terutama di tengah kapasitas fiskal pemerintah pusat yang sudah sangat sempit. Salah satu pendekatan militer tersebut tampak dari penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan anak balita. Program tersebut menduduki prioritas teratas dan menjadi ”pertaruhan” Prabowo sampai-sampai dalam rapat kabinet perdana ia meminta menteri yang tidak setuju dengan program MBG untuk keluar dari pemerintahan.
Program MBG direncanakan dikoordinasi di bawah Badan Gizi Nasional yang dikepalai Dadan Hindayana, dosen IPB University, serta melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) lain. Program itu mulai dieksekusi per2Januari 2025. Sejauh ini, program tersebut dieksekusi oleh pemerintah pusat. Kebutuhan anggaran Rp 71 triliununtuk tahunpertama pelaksanaan pada 2025 sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran untuk implementasi program MBG secara penuh diestimasi mencapai Rp 400 triliun. Indonesianis yang merupakan Associate Professor di Australian National University Blane Lewis menilai, strategi penyelenggaraan kebijakan MBG yang sentralistis itu akan sulit berhasil di tengah ruang fiskal yang sudah sangat sempit. Meski anggaran di tahun pertama bisa ditekan, MBG adalah program yang bersifat tahun jamak (multiyears) sehingga di yakini akan membebani kapasitas fiskal hingga lima tahun kedepan.
”Program ini didesain sangat sentralistik sesuai gaya Prabowo yang cenderung top-down. Pemerintah pusat akan membayar untuk semua kebutuhan, demikian pula untuk pengaturan logistiknya. Ini memberi beban yang sangat berat untuk kondisi fiskal,” kata Blane dalam diskusi Global Seminar Series: Indonesia’s New Goverment-Economic Perspectives yang digelar secara daring oleh Australian National University, Kamis (24/10/2024). Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari India yang juga menjalankan program makan gratis serupa. Di India, program itu hanya memakan anggaran 6 miliar dollar AS per tahun, jauh lebih murah ketimbang program MBG Indonesia yang memakan 12 miliar dollar AS-30 miliar dollar AS per tahun. Salah satu sebab adalah strategi pembiayaan gabungan (cost-sharing) antara pemerintah pusat dan daerah di sana. (Yoga)
Lender Investree Mengharapkan Pengembalian Dana
Yoga
25 Oct 2024 Kompas
Para investor alias lender PT Investree Radhika Jaya mengharapkan kepastian pengembalian dana atas kasus gagal bayar yang telah terjadi selama dua tahun terakhir. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan telah meminta Investree untuk membentuk tim likuidasi guna memenuhi hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak terkait. Sebagai perusahaan peer to peer lending atau fintech lending, Investree memiliki skema pembiayaan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) dalam satu platform digital. Sejak berdiri pada 2015, Investree telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 14,43 triliun. Christoper (32), pekerja swasta, masih menanti kepastian pengembalian dana Rp 154,6 juta yang disetorkannya ke Investree. Ia pertama kali mengenal platform tersebut pada 2018 dari informasi yang disebarkan teman-temannya.
”Awalnya uang yang saya tempatkan memang kembali dan saya dapat keuntungan dari situ. Cukup menjanjikan rasanya dibanding instrumen investasi lainnya. Lebih kurang total dana yang saya masukkan mencapai Rp 500 juta. Memasuki tahun 2020, mulai ada kendala pembayaran,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (23/10/2024). Sebagai salah satu pendana individu, Christoper memaklumi adanya keterlambatan pembayaran hasil pendanaannya tersebut. Namun, pada 2022, tampak mulai ada gelagat mencurigakan dari platform fintech lending tersebut. Ketika mengontak pihak Investree untuk meminta kepastian akan dana investasinya, Christoper selalu menerima jawaban yang sama, yakni terdapat masalah kontrak dan ia diminta menunggu penagihan dari Investree terhadap penerima pinjaman. Hingga 909 hari terlewati, Christoper tidak kunjung mendapatkan kepastian atas investasinya senilai Rp 154,6 juta.
Sejauh ini, Christoper bersama dengan para lender yang tergabung dalam sebuah grup merasa masih minim informasi lantaran alamat surat elektronik dan nomor telepon Investree tidak lagi aktif. Ia pun kini berpangku kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian kasus tersebut ”Saat ini, saya berharap uang saya bisa kembali. Harusnya ada likuidasi, penjualan aset atau sisa aset Investree yang dijual. Jangan sampai ini menjadi seperti kasus-kasus lain, misal Jiwasraya,” ujarnya. Christoper juga berharap pengusutan kasu Investree tidak lantas menjadi konflik kepentingan mengingat CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi pernah menjabat Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Adrian menduduki posisi tersebut pada periode 2020-2023. Tidak hanya Christoper, sejumlah lender Investree lainnya pun turut merasakan keresahan serupa. (Yoga)
Jerat Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa
Yoga
25 Oct 2024 Kompas
Jerat Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa kian terasa. Indonesia perlu dana triliunan rupiah jika mengikutinya. Tak mengikuti pun sama. Potensi pemasukan triliunan rupiah bakal melayang. Tak hanya itu. Pemerintah RI khawatir Uni Eropa (UE) bisa mengakses data berharga atau rahasia negara. Data itu tak tergantikan, bahkan dengan triliunan rupiah sekalipun. Maju kena, mundur pun kena. Melalui Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR), UE mensyaratkan tujuh komoditas dan turunannya yang masuk pasar negara-negara anggotanya tidak terkait deforestasi. Sejumlah komoditas berikut turunannya itu adalah kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, karet, daging olahan, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Produk-produk itu harus melalui proses uji tuntas ketertelusuran berbasis geolokasi citra satelit dan pemosisi global (GPS). Tujuannya untuk membuktikan bahwa produk-produk itu tidak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021.
Saat ini, Komisi UE berencana menunda implementasi EUDR selama setahun. Jika disetujui Parlemen UE, aturan ini bakal berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan mulai 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil. Kementerian Pertanian menyebutkan, UE merupakan pasar ekspor yang cukup besar bagi Indonesia. Untuk produk turunan sawit saja, pasar UE mampu menyerap rerata 10 persen per tahun dari total ekspor komoditas-komoditas tersebut ke pasar global. Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Muhammad Fauzan Ridha, Rabu (23/10/2024), menjelaskan, pada 2023 total nilai ekspor produk turunan sawit ke pasar global mencapai 25,61 miliar dollar AS. Dari nilai tersebut, 10,2 persen merupakan pembelian pasar UE. ”Jika tidak bisa masuk pasar UE gegara tidak memenuhi persyaratan EUDR, Indonesia berpotensi kehilangan 2,17 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun-Rp 50 triliun per tahun,” kata Fauzan dalam diskusi publik.
”Waktu Tambahan untuk EUDR: Bagaimana Memperkuat Strategi Industri Sawit Berkelanjutan?” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta. Menurut Fauzan, hal itu akan menyebabkan neraca perdagangan pertanian defisit karena nilai ekspor sawit mendominasi sekitar 85 persen dari total nilai ekspor komoditas pertanian. Jika hal itu terjadi, cadangan devisa serta pendapatan bea masuk dan pungutan ekspor sawit Indonesia bisa terganggu. Indonesia bahkan berpotensi kehilangan pasar UE karena negara-negara di kawasan tersebut dapat mengalihkan pembelian ke negara produsen sawit lain, terutama Malaysia. Pasar UE juga dapat menyubstitusi minyak sawit dengan minyak nabati lain, seperti minyak biji bunga matahari, kedelai, dan rapeseed. E-STDB gratis Lalu bagaimana jika Indonesia mengikuti aturan UE? Tentu saja Indonesia juga bakal mengeluarkan dana triliunan rupiah. Salah satunya adalah untuk membiayai petani kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao mendapatkan surat tanda daftar budidaya secara elektronik (STDB). (Yoga)