;

Pentingnya Likuiditas Cukup bagi Perbankan

Hairul Rizal 28 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Perbankan Indonesia mulai menghadapi tantangan dalam menghimpun dana masyarakat, meskipun awal tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Setelah mencapai pertumbuhan tertinggi DPK pada Mei 2024, laju pengumpulan dana melambat hingga Agustus 2024, dipengaruhi oleh biaya dana yang meningkat. Namun, meskipun ada penurunan dalam pertumbuhan DPK, likuiditas perbankan masih terjaga dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh rasio alat likuid terhadap DPK yang berada di atas ambang batas yang aman.

Wakil Menteri Keuangan, yang tidak disebutkan namanya dalam artikel, mengingatkan bahwa likuiditas tetap cukup longgar, berkat kebijakan Bank Indonesia yang terus mendukung pelonggaran likuiditas dan insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit. Dengan kebijakan likuiditas makroprudensial dan penurunan suku bunga acuan, diharapkan pertumbuhan DPK dapat kembali meningkat, mendukung penciptaan lapangan kerja, terutama untuk sektor UMKM dan kredit hijau. Di sisi lain, pengawasan terhadap LDR yang meningkat tetap terjaga, menandakan bahwa perbankan masih mampu mengelola dana dengan baik.


Implementasi UU PDP: Perlindungan Data Bergerak Lambat

Hairul Rizal 28 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Implementasi UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia kurang optimal. Meskipun urgensi UU ini sangat tinggi, pemangku kebijakan tampak lamban dalam merilis aturan turunan dan membentuk Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) sebagai pengawas. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggar dan memunculkan risiko kebocoran data yang terus berlanjut, di mana sebagian besar kasus melibatkan administrasi pemerintahan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengindikasikan bahwa LPPDP masih memerlukan waktu untuk dibentuk, sementara para ahli, seperti Pratama Persadha dari CISSReC, menegaskan bahwa tanpa keberadaan LPPDP, efektivitas UU PDP akan terhambat. Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Jafar, dan Ketua Umum IDIEC, M. Tesar Sandikapura, juga menekankan perlunya kejelasan dan kecepatan dalam implementasi untuk melindungi data masyarakat. Dalam konteks ini, sosialisasi mengenai pentingnya UU PDP juga dianggap masih kurang, sehingga perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan efektivitas perlindungan data pribadi.


Perusahaan Mulai Rekrut Data Protection Officer

Hairul Rizal 28 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Langkah-Langkah yang diambil oleh pelaku industri, terutama di sektor jasa keuangan, untuk mematuhi UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) dengan menunjuk Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) atau Data Protection Officer (DPO). Teuku Ali Usman, Corporate Secretary PT Bank Mandiri, menjelaskan bahwa penunjukan DPO adalah respons terhadap kebutuhan untuk memastikan kepatuhan dan integrasi dengan strategi bisnis bank. Sementara itu, Hera F. Haryn dari PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menambahkan bahwa perusahaannya telah membentuk komite khusus untuk merumuskan strategi implementasi UU PDP, dan terus memonitor kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

DPO memiliki tugas utama termasuk memberikan saran, memantau kepatuhan, serta berkoordinasi mengenai isu pemrosesan data pribadi. BCA menerapkan langkah-langkah pengamanan berlapis untuk menjaga data dan transaksi nasabah dengan standar keamanan yang tinggi. Upaya ini menunjukkan keseriusan industri dalam melindungi data pribadi dan menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku, terutama di tengah tantangan kebocoran data yang sering terjadi.



Industri Tekstil Membutuhkan Kebijakan yang Sinkron

Hairul Rizal 28 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pentingnya penyesuaian kebijakan antarkementerian dan lembaga untuk menyelamatkan industri tekstil yang tengah tertekan. Redma G. Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antar kementerian, terutama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Dia mencatat bahwa kebijakan impor, seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024, justru membebani industri tekstil nasional, yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja sektor ini.

Redma juga menegaskan bahwa tantangan seperti pengelolaan impor ilegal dan rencana kenaikan pajak perlu diatasi untuk mendukung perbaikan industri manufaktur. Dia mengingatkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, sektor industri harus tumbuh secara signifikan, sementara dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya hanya mencapai 4% hingga 4,5%. Opsi kebijakan yang diajukan untuk menyelamatkan industri tekstil termasuk penerapan safeguard dan bea masuk tindakan pengamanan. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara kementerian sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri tekstil di Indonesia.


Tantangan Besar Prabowo: Membangun Kepercayaan Pasar

Hairul Rizal 28 Oct 2024 Kontan (H)
Harapan dan kekhawatiran terhadap prospek pasar modal di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Meskipun ada optimisme terkait program pemerintah, sejumlah analis dan praktisi pasar modal mengungkapkan keraguan, terutama terkait efisiensi anggaran dan komposisi kabinet yang dianggap terlalu gemuk.

Riska Afriani, seorang praktisi pasar modal, menilai stabilitas politik dan ekonomi makro dalam 100 hari pertama pemerintahan akan menjadi kunci untuk meredakan keraguan pasar. Agung Ramadoni, Head of Equities Investment di Berdikari Manajemen Investasi, menyoroti pentingnya anggaran yang produktif untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yaitu 8%. Namun, ia mengakui bahwa target ini menantang, terutama dalam kondisi geopolitik yang memanas.

Ferry Latuhihin, seorang ekonom senior, mengkritik kabinet yang didominasi wajah lama dari era pemerintahan sebelumnya. Ia menekankan perlunya reformasi birokrasi dan pengembangan ekonomi hijau sebagai mesin pertumbuhan baru, yang sayangnya tidak disebutkan dalam pidato Presiden Prabowo.

Seorang treasuri bank Eropa di Singapura juga mengomentari bahwa masuknya Sri Mulyani ke kabinet tidak lagi menjadi daya tarik bagi investor. Ia menyoroti kekhawatiran bahwa kabinet besar lebih berorientasi pada kepentingan politik ketimbang efisiensi anggaran, terutama di tengah kondisi ekonomi yang melemah, dengan penurunan daya beli kelas menengah dan peningkatan angka PHK.

Secara keseluruhan, masih diperlukan waktu untuk mengembalikan kepercayaan investor, mengingat tantangan-tantangan ini.

Perlu Langkah Cepat untuk Meningkatkan Daya Beli

Hairul Rizal 28 Oct 2024 Kontan
perlunya kebijakan segera dari pemerintah untuk mengatasi melemahnya daya beli masyarakat, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti stabilisasi harga pangan, pengendalian inflasi, dan program perlindungan sosial. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan.

M. Rizal Taufikurrahman, ekonom dari Indef, mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menangani penurunan daya beli, terutama di kalangan kelas menengah. Ia menekankan pentingnya prioritas pada sektor informal untuk menjaga stabilitas konsumsi.

Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, menyarankan beberapa langkah jangka pendek, termasuk insentif fiskal bagi sektor unggulan, kebijakan keuangan untuk membantu dunia usaha, pengendalian impor, pemberantasan pungli, dan perluasan perjanjian perdagangan bebas. Menurutnya, langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan daya beli dan daya saing produk domestik di pasar internasional.

Peluang di Tengah Musim Laporan Kinerja

Hairul Rizal 28 Oct 2024 Kontan
Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meski musim rilis laporan keuangan kuartal III-2024 telah dimulai. Dimas Krisna Ramadhani, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, menyebut bahwa koreksi IHSG dipicu oleh aksi distribusi investor asing dan pola konsolidasi IHSG yang fluktuatif.

Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas, menilai bahwa aksi profit taking pada saham big caps, serta dinamika politik di AS dan konflik Timur Tengah, turut memengaruhi pelemahan IHSG. Investor cenderung beralih ke aset rendah risiko seperti dolar AS.

Oktavianus Audi, Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, mencatat bahwa rilis kinerja keuangan emiten big caps seperti BBCA dan BBNI sesuai ekspektasi, sedangkan UNVR di bawah ekspektasi. Pelaku pasar masih menunggu rilis laporan emiten lainnya sebagai sentimen penggerak IHSG.

Eddy Wijaya, Analis Sinarmas Sekuritas, memproyeksikan IHSG akan bergerak dalam rentang support 7.633–7.595 dan resistance 7.794–7.910. Ia merekomendasikan strategi cicil bertahap dan buy on support untuk saham seperti BBCA, AMRT, ESSA, KKGI, dan TSPC. Dimas merekomendasikan saham PNLF, DSSA, dan AMRT, sedangkan Ratih merekomendasikan buy BMRI dan CPIN, serta buy on weakness ANTM dan TINS.

Secara keseluruhan, pelemahan IHSG dipengaruhi oleh aksi profit taking, sentimen global, dan rilis kinerja emiten yang bervariasi. Pelaku pasar masih cenderung bersikap wait and see menantikan laporan keuangan lainnya.

Beban Utang Jadi Tantangan bagi BUMN Karya

Hairul Rizal 28 Oct 2024 Kontan
Optimisme emiten BUMN Karya terhadap kinerja mereka di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama melalui peluang dari proyek quick win yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 121 triliun. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit dan renovasi sekolah.

Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (WIKA), menyatakan optimismenya bahwa WIKA dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung program pemerintah, mengingat portofolio mereka dalam pembangunan sarana publik. Sepanjang 2024, WIKA telah menyelesaikan delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 3,8 triliun dan mengejar proyek tambahan di kuartal IV-2024.

Joko Raharjo, Sekretaris Perusahaan PT PP Tbk (PTPP), menyebut bahwa PTPP tetap fokus pada penguatan bisnis inti di bidang konstruksi serta perampingan portofolio melalui asset recycling dan divestasi. Hingga kuartal III-2024, PTPP memiliki 40 proyek PSN dengan total kontrak Rp 47,5 triliun.

Namun, Sukarno Alatas, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyoroti beban utang tinggi emiten BUMN Karya dan pentingnya perhatian pemerintah terhadap restrukturisasi ini. Sukarno memprediksi kinerja PTPP dan ADHI berpeluang membaik, dengan rekomendasi harga target PTPP di Rp 500 dan ADHI di Rp 330.

Hendra Wardana, Founder Stocknow.id, menegaskan bahwa risiko di BUMN Karya tetap tinggi jika tidak ada restrukturisasi keuangan dan manajemen yang lebih ketat, menekankan perlunya keseimbangan antara pembiayaan proyek dan rasio utang.

Secara keseluruhan, emiten BUMN Karya optimis terhadap peluang dari proyek quick win pemerintahan baru, meskipun tantangan berupa beban utang dan kebutuhan restrukturisasi tetap menjadi perhatian.

Sektor Kesehatan Tetap Tangguh

Hairul Rizal 28 Oct 2024 Kontan
Prospek positif emiten di sektor kesehatan pada 2024, dengan pertumbuhan laba bersih yang solid. Ismail Fakhri dan Wilastita Muthia, analis BRI Danareksa, mencatat bahwa stabilitas intensitas pasien rumah sakit dan strategi optimalisasi biaya akan menjaga margin EBITDA rata-rata sekitar 26% dan mendukung pertumbuhan laba. Mereka memproyeksikan pendapatan PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) mencapai Rp 6,6-6,7 triliun dengan margin EBITDA sekitar 28,7%, sedangkan PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) diproyeksi bertumbuh 10%-15% dengan margin EBITDA 29%-30%. Pendapatan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) diperkirakan tumbuh 15% menjadi Rp 4,98 triliun.

Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia memproyeksikan pertumbuhan emiten rumah sakit melalui optimalisasi biaya dan ekspansi jaringan, meskipun ada tantangan seperti kebijakan yang meningkatkan biaya dan fluktuasi nilai tukar.

Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas menyoroti penguatan saham berbasis kesehatan yang didukung program kesehatan gratis Presiden Prabowo Subianto. Program ini diperkirakan meningkatkan jumlah pasien dan pendapatan emiten kesehatan, menciptakan optimisme pasar.

BRI Danareksa merekomendasikan overweight sektor ini, dengan Ismail merekomendasikan buy untuk HEAL dengan target harga Rp 2.000 per saham. Nafan merekomendasikan buy untuk SILO dengan target harga Rp 3.220, seiring fokus berkelanjutan pada manajemen biaya dan perawatan kompleks yang mendorong margin lebih baik dalam jangka panjang.

Indonesia Belum Cocok Menjalankan Sistem Empat Hari Kerja

Yoga 26 Oct 2024 Kompas

Sejumlah negara mulai menguji dan menerapkan sistem empat hari kerja dalam seminggu sebagai pilihan yang bisa diambil pekerja. Meski model yang digunakan setiap negara berbeda, tujuan utama sistem ini sama, yaitu menjaga produktivitas sembari meningkatkan kesejahteraan bekerja. Namun, pola ini sepertinya belum cocok diterapkan di Indonesia. Gerakan kerja empat hari seminggu muncul di sejumlah negara setelah pandemi Covid-19. Program ini banyak didukung pekerja yang menginginkan fleksibilitas guna menjaga keseimbangan antara waktu bekerja dan kehidupan pribadi, atau work-life balance. Pola kerja ini dianggap sebagai model kerja masa depan yang bisa menjaga produktivitas tanpa harus mengorbankan kesejahteraan individu. Bagi yang memilih bekerja empat hari, seperti dikutip Euronews, 21 November 2022, mereka harus bekerja 9,5 jam per hari.

Jam kerja ini lebih panjang disbanding mereka yang memilih lima hari kerja seminggu, yaitu 8 jam per hari. Pola ini membuat jam kerja pekerja, baik yang memilih empat hari kerja maupun lima hari kerja, sama 40 jam per minggu. Jerman baru memulai uji empat hari kerja pada awal 2024. Namun, jauh sebelum model empat hari kerja itu diterapkan, seperti dikutip dari Euronews, 2 Februari 2024, jam kerja rata-rata di Jerman sudah mencapai 34,2 jam per minggu. Artinya, pemendekan hari kerja itu tidak akan berpengaruh besar terhadap jam kerja dan produktivitas di Jerman. Pergeseran sistem enam hari kerja menjadi lima hari kerja lebih dari 80 tahun lalu itu terbukti meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa perlu mengorbankan produktivitas mereka. Karena itu, perubahan yang sama saat ini, dari lima hari kerja menjadi empat hari kerja, diyakini memberi dampak yang sama.

Studi 4 Day Week Global pada 2022, seperti dikutip situs Forum Ekonomi Dunia (WEF), 25 Oktober 2023, menunjukkan pengurangan satu hari kerja terbukti meningkatkan produktivitas, kesehatan fisik dan mental pekerja, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Psikolog klinis dan kesehatan serta dosen Fakultas Psikologi Unpad, Bandung, Aulia Iskandarsyah, menilai konsep work-life balance yang menyeimbangkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, sulit diterapkan di Indonesia. Karena itu, pengurangan jam kerja, apalagi hari kerja, sulit dipraktikkan. Sistem work-life balance lebih mudah diterapkan di negara maju, terutama Skandinavia dan sejumlah negara Eropa, karena sistem sosial dan budayanya lebih mendukung. Untuk pergi bekerja dari rumah ke kantor, hanya 40 menit. Waktu perjalanan yang singkat membuat mereka bisa melakukan banyak aktivitas sebelum berangkat bekerja atau sepulang kantor. (Yoga)


Pilihan Editor