Badan Legislasi DPR mulai menghimpun usulan RUU, baik dari komisi-komisi maupun fraksi partai politik, untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahunan 2025. Namun, tidak ada satu pun alat kelengkapan dewan yang mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk dibahas selama 5 tahun ke depan. Daftar usulan RUU yang akan dimasukkan ke Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 mulai dibacakan dalam rapat pleno Baleg DPR di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Senin (28/10). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia itu ditampilkan sejumlah usulan yang sudah masuk.

Ahmad Doli mengatakan, usulan itu masih terus dihimpun. Sebab, dari 13 komisi di DPR, dua komisi yang baru dibentuk belum menyampaikan usulan. Rencananya, usulan final akan dibahas bersama pemerintah pada 18 November mendatang. Dari usulan-usulan tersebut, tidak ada satu pun komisi dan fraksi partai yang mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk masuk di Prolegnas 2025-2029. Tidak terkecuali Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum. Ketua Baleg DPR yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bob Hasan tak memungkiri RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam usulan. Sebab, berdasarkan diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan di Komisi III sebelumnya, disepakati RUU itu bakal dikembalikan kepada pemerintah sebagai pengusul RUU tersebut. (Yoga)

BPOM, bersama TNI dan Polri, kembali menindak toko yang menjual produk kosmetik illegal secara daring di Jakarta. Ditemukan 158 jenis kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi Rp 2,2 miliar. Diperkirakan masih banyak kasus penjualan kosmetik ilegal yang belum terungkap. Masyarakat diharap waspada karena penggunaan kosmetik ilegal tanpa izin edar dapat berdampak buruk bagi pengguna. Kandungan berbahaya yang terdapat di produk kosmetik itu bisa menyebabkan gangguan fungsi hati hingga kanker kulit. Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, upaya pengawasan akan diperkuat untuk menemukan produsen dan distributor produk kosmetik illegal di masyarakat.

Jumlah kasus penjualan kosmetik ilegal yang terungkap saat ini dinilai hanya sebagian kecil dari total kasus yang sebenarnya terjadi. ”Sekarang ini (kasus) hanya sebagian kecil, seperti gunung es dari berbagai macam kasus dan begitu banyak (produk kosmetik) impor ilegal yang ada,” ujar Taruna, Senin (28/10). Taruna mengungkapkan, temuan penjualan kosmetik impor ilegal kali ini merupakan temuan kedua dari Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2024. Temuan pertama telah diungkapkan pada Juni 2024 dengan nilai keekonomian Rp 3,6 miliar. (Yoga)

Penangkapan pejabat MA, Zarof Ricar, mengejutkan banyak pihak. Di kediamannya ditemukan uang Rp 921 miliar dan emas sekitar 51 kg. Mengejutkan, sebab jumlah uang tunai dan emas yang ditemukan di rumah tersangka kasus gratifikasi dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur itu sangat besar. Zarof bukan pimpinan dan penentu putusan di MA. Ia hanya bekas pejabat eselon I dan tak memiliki catatan berusaha. Zarof mengaku uang itu hasil pengumpulannya sejak tahun 2012 hingga 2022, saat masih bertugas di MA, artinya Ia setiap tahun mendapat dana Rp 90miliar. Dia mengakui pula selama ini menerima gratifikasi untuk pengurusan berbagai perkara di MA (Kompas, 27/10/2024). Hal ini bisa diartikan keadilan itu butuh banyak uang dan mahal

Berbagai kalangan yakin, dana dan emas yang ditemukan di rumah Zarof bukan hanya terkait kasus Ronald Tannur. Diduga ada jaringan mafia peradilan di baliknya. Apalagi, menurut Zarof, sepuluh tahun ia mengumpulkan barang bukti itu. Ada kemungkinan dana yang mengalir pada hakim agung yang mengadili kasasi Ronal Tannur. Zarof, meski sudah pensiun, ternyata terdeteksi masih membantu MA. Hal ini memicu pertanyaan besar tentang integritas dan transparansi lembaga peradilan di Indonesia. Harus ada komitmen penuh untuk mengungkap semua pihak yang terlibat mafia peradilan, supaya kepercayaan public terhadap sistem hukum bisa pulih kembali. Penangkapan ini juga ujian bagi pemerintahan baru untuk membuktikan komitmennya dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya bagi yang bisa membayar aparat penegak hukum. (Yoga)

Pemerintahan Prabowo memetakan cara baru untuk mengerek penerimaan negara. Salah satunya dengan memajaki aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) yang potensi nilainya fantastis dan selama ini tak tersentuh negara. Namun, ada beberapa faktor yang bisa membuat eksekusinya terkendala di lapangan. Wamenkeu Anggito Abimanyu menuturkan, Prabowo dalam arahannya menyampaikan fokus kebijakannya, yakni mencapai swasembada energi dan pangan, menggencarkan hilirisasi, menyelesaikan proyek infrastruktur nasional, membenahi pendidikan, serta meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi berbagai program dan kebijakan itu butuh pendanaan besar. Untuk mencari sumber penerimaan negara yang baru, pemerintah menyasar ekonomi bawah tanah yang selama ini beroperasi diam-diam, ilegal, sehingga tidak bisa dipajaki, contohnya judi daring yang sudah sedemikian maraknya.

”Sudah ada angkanya, saya merinding melihat angka yang disampaikan Kominfo, jumlahnya banyak sekali, onshore dan offshore,” katanya, Senin (28/10). Menurut Anggito, kemenangan bertaruh di judi daring bisa dipajaki dalam bentuk PPh. Masalahnya, selama ini tidak mungkin bandar judi ataupun pesertanya melaporkan hasil penghasilan yang didapat dari berjudi. Contoh lain ekonomi bawah tanah yang belum dimanfaatkan adalah aktivitas gaming online. ”Teman-teman pajak mesti lebih pintar, ada tambahan superincome yang asalnya dari underground economy. Kita harus membuka mata bahwa sebenarnya banyak aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar, tercatat, dan tidak pernah bayar pajak. Ini harus kita pikirkan,” kata Anggito. (Yoga)

Kementan optimistis swasembada pangan, terutama beras, dapat tercapai 4-5 tahun ke depan. Program andalan pemerintahan Prabowo tersebut bakal digarap keroyokan sejumlah kementerian dan lembaga. Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden telah menugaskan Kementan dan sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan swasembada pangan. Kementerian PU akan menyiapkan dan membenahi irigasi dan BUMN akan menyiapkan benih dan pupuk. ”Saya sudah bertemu Menteri PU . Dia akan menyiapkan irigasinya dalam kurun dua tahun. Saya yakin swasembada pangan bakal terwujud dalam kurun empat tahun,” ujarnya di kantor Kementan, Jakarta, Senin (28/10) pagi.

Pekan lalu, Amran bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah jajaran direksi BUMN kluster pangan. Dalam kesempatan itu, BUMN berkomitmen untuk menyediakan benih unggul melalui PT Sang Hyang Seri. BUMN melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) juga akan menjaga stok dan kelancaran distribusi pupuk, termasuk pupuk subsidi. Amran menjelaskan, swasembada pangan itu akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi bakal ditempuh dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tanaman pangan yang sudah melalui pompanisasi. Beberapa daerah yang disasar adalah lahan-lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas.

Selain itu, Kementan juga akan mengoptimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar. Ekstensifikasi lahan akan dilakukan dengan mencetak sawah baru seluas 3 juta hektar di beberapa daerah di luar Jawa. Di Merauke, Kementan menargetkan mencetak 1 juta hektar (ha) sawah. Target di Kalteng seluas 500.000 ha dan di Kalsel seluas 300.000 ha. Target di Sumsel, Kalrim, Kalbar, Sumut dan Aceh seluas 200.000 ha. ”Para petani penggarapnya akan mendapat pasokan benih dan pupuk dari pemerintah. Mereka yang mengelola lahan non irigasi akan mendapat bantuan pompa,” katanya. (Yoga)

Ribuan warga masyarakat adat berunjuk rasa di Kantor DPRD Sumut, Medan, Senin (28/10) menuntut pengesahan Ranperda Perlindungan Masyarakat Adat dan RUU Masyarakat Adat. Ketiadaan perlindungan membuat masyarakat adat sangat rentan dikriminalisasi. Ruang hidupnya semakin sempit karena hutan adat dirampas. Mereka berunjuk rasa dengan memblokade Jalan Imam Bonjol di depan Kantor DPRD Sumut dan menyampaikan aspirasi dengan membentangkan poster dan spanduk, berorasi, serta melakukan ritual adat membakar kemenyan. ”Sudah delapan tahun Ranperda Perlindungan Masyarakat Adat kami ajukan ke DPRD Sumut. Kami lihat tidak ada kemauan politik DPRD Sumut mengesahkan perda itu,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumut Ansyurdin dalam orasinya.

Ia menyebut nasib Ranperda Masyarakat Adat sama dengan RUU Masyarakat Adat yang sudah 14 tahun tidak disahkan DPR. Ranperda Perlindungan Masyarakat Adat dan naskah akademiknya diajukan masyarakat adat dan sejumlah organisasi masyarakat sipil sejak 2016. Ranperda itu sudah beberapa kali masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Sumut sebagai inisiasi DPRD Sumut. Namun, pengesahannya tidak kunjung dilakukan. Bahkan, dua tahun terakhir, Ranperda Masyarakat Adat tidak lagi masuk dalam Prolegda DPRD Sumut. Ketua AMAN Tano Batak Jhontoni Tarihoran mengatakan, kriminalisasi pejuang masyarakat adat akan terus terjadi selagi RUU Masyarakat Adat dan Ranperda Masyarakat Adat di tingkat provinsi tidak kunjung disahkan. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta akan mengkaji lebih lanjut penambahan sekolah swasta gratis pada tahun anggaran 2025. Program sekolah swasta gratis tak menggantikan bansos pendidikan Kartu Jakarta Pintar. Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menyepakati tambahan sekolah swasta gratis pada Rabu (25/8). Menurut rencana, secara bertahap akan bergulir kerja sama dengan 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat pada tahun 2025. Anggaran program itu ditaksir Rp 2,3 triliun setiap tahun dari pengalihan dana KJP Plus.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menuturkan, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2025, disepakati sekolah gratis akan dikaji lebih lanjut pada tahun anggaran 2025. Namun, prinsipnya, program ini sudah disetujui dengan syarat adanya kajian yang komprehensif dan menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. ”Ini, kebutuhan karena terbatasnya bangku di sekolah negeri, khususnya jenjang SMP dan SMA. Lalu, program KJP Plus akan tetap dilanjutkan. Nanti dikaji bersama sekolah swasta gratis,” kata Justin, Senin (28/10). (Yoga)

Anjani Sekar Arum (33) meramu kecantikan dan kekuatan menjadi lembaran-lembaran batik banteng agung. Perpaduan tradisi lokal dan modern dunia adibusana akhirnya menjelma menjadi karya ikonik di Kota Batu, Jatim. Darah seni mengalir deras di tubuh Anjani. Ayahnya, Agus Riyanto, adalah pelukis yang pada 2008 berusaha menghidupkan kembali kesenian bantengan dengan mengumpulkan 1.600 pelaku seni bantengan se-Kota Batu, Jatim. Anjani juga mencintai seni lukis. Sejumlah karya lahir dari tangannya. Pada 2010, ia mulai membatik dan menggeluti seni membatik sebagai panggilan hati. Ia memilih batik banteng agung lantaran terinspirasi gerakan ayahnya melestarikan seni bantengan. Ia ciptakan motif-motif batik bantengan di atas kain.

Pada 2014, ia bisa memamerkan 54 lembar kain batik bantengan dalam pameran tunggal di Galeri Raos Kota Batu. Setelah sukses pada pameran pertamanya, Anjani diajak istri Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menggelar pameran batik bantengan di Praha, Republik Ceko. Namun, dua pekan sebelum hari-H, Anjani hanya sanggup membuat 10 lembar kain batik, karena ia kesulitan mencari pembatik yang tekun dan bagus.Kondisi itu mempertebal tekad Anjani melestarikan batik banteng agung. Ia makin getol mengenalkan batik banteng agung di Kota Batu, khususnya kepada anak-anak. Hingga 2017 ada 58 anak yang belajar membatik di sanggarnya, 28 orang di antara mereka menjadi pembatik aktif. Setiap bulan, sanggar itu menghasilkan 45 lembar kain batik yang selembarnya dijual Rp 300.000-Rp 750.000.

Anjani hanya mengambil 10 % hasil penjualan untuk dipakai membeli kain dan perlengkapan lain. Selebihnya diberikan kepada anak-anak yang membatik. Jadi, selain melestarikan batik banteng agung, Anjani juga memberi keuntungan ekonomi kepada para pembatik muda. Hal itu membuat Anjani menerima penghargaan SATU Indonesia Awards tingkat nasional, kategori Kewirausahaan pada 2017, yang merupakan penghargaan dari PT Astra International Tbk kepada anak-anak muda yang berkontribusi memajukan dan menginspirasi bangsa. Sejak itu, Anjani dilibatkan dalam berbagai kegiatan Astra, baik di Kota Batu maupun di kota-kota lain, seperti Yogyakarta. Pada 2019 ia pindah ke Desa Binangun, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Pelan-pelan ia coba mengajarkan para petani membatik agar mereka punya sumber penghasilan lain, punya karya, tanpa bergantung pada orang lain.

Wisata edukasi membatik menjadi pilar ekonomi Anjani. Istri Rizky Handi Alfarizy yang menghidupi 49 pekerjanya itu menggandeng agen tur dan perjalanan untuk bekerja sama, sehingga, wisata edukasi di Galeri Batik Anjani sudah terjadwal setiap bulan. Penikmat wisata ini adalah para siswa, mahasiswa, atau komunitas. Mereka bisa datang berombongan hingga 200 orang dalam sekali kunjungan. Anjani dan tim menjual baju batik siap pakai secara live setiap hari. Ia juga membebaskan anak-anak muda yang diajaknya bekerja sama untuk berinovasi terkait batik. Baik dalam produksi maupun penjualan, Anjani ingin menepis kesan bahwa batik itu lekat dengan orang, kaku, dan harus selalu pakai pakem tertentu. Terus berinovasi dan bergerak bersama adalah kunci batik banteng agung Kota Batu. (Yoga)

Emiten di sektor properti di Indonesia, seperti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), sedang mengalami kinerja yang sangat positif. Indeks Properti & Real Estate (IDXPROP) naik signifikan, mencatatkan pertumbuhan 16,16% year-to-date hingga akhir Oktober 2024. PANI, misalnya, telah berhasil masuk dalam daftar 10 besar kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, sementara CTRA dan BSDE mencatatkan kenaikan prapenjualan yang mengesankan, masing-masing mencapai Rp8,7 triliun dan Rp6,84 triliun.

Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, menyatakan optimisme terhadap pencapaian target prapenjualan berkat peluncuran produk baru dan insentif pemerintah. Sugianto Kusuma, Presiden Direktur PANI, juga menaikkan target prapenjualan sejalan dengan pertumbuhan permintaan properti. Para analis seperti Vicky Rosalinda dari Kiwoom Sekuritas dan Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset menyoroti prospek positif sektor ini, didorong oleh insentif pemerintah dan potensi penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Meskipun tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global tetap ada, sentimen positif ini memberikan harapan bagi pertumbuhan sektor properti di Indonesia hingga akhir tahun.

Langkah-Langkah stimulus yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk sektor properti, termasuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan total insentif mencapai 16% selama 1 hingga 3 tahun ke depan, pemerintah berharap dapat mengurangi biaya transaksi dan mendorong masyarakat dari kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas untuk memiliki rumah.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak melalui Program 3 Juta Rumah. Melalui kerjasama dengan BUMN Karya dan pengembang properti, diharapkan ketersediaan hunian terjangkau meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif pada kinerja keuangan emiten properti. Kenaikan permintaan hunian diprediksi akan memperbaiki margin keuntungan perusahaan dan mendukung sektor konstruksi serta material bangunan.

Stimulus ini juga diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang memungkinkan penawaran kredit pemilikan rumah (KPR) lebih menarik. Keberhasilan program ini akan membawa efek jangka panjang, tidak hanya meningkatkan kepemilikan hunian, tetapi juga menciptakan lingkungan perumahan yang lebih teratur.

Namun, evaluasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa insentif ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika dilaksanakan dengan baik, stimulus ini dapat menjadi katalis penting bagi pertumbuhan sektor properti dan konstruksi di Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional.