Makin banyak warga Indonesia yang hidup melajang. Sejalan dengan itu, usia warga yang menikah cenderung menua. Ini terlihat dari olahan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2012 hingga 2022, yang juga tecermin pada tren satu tahun terakhir. Pada rentang 2012-2022, proporsi penduduk lajang meningkat 5,4 %. Warga lajang pada tahun 2012 semula ada 40,3 juta jiwa atau 30,1 % dari total 133,7 juta jiwa warga usia 15-49 tahun. Tahun 2022 meningkat menjadi 52,6 juta jiwa atau 35,5 % dari total 148,3 juta jiwa warga di kelompok usia sama. Status lajang lebih banyak ditemukan pada laki-laki daripada perempuan. Tahun 2022, jumlah laki-laki belum menikah 31,8 juta jiwa atau 42,3 % dari total 75,2 juta laki-laki usia 15-49 tahun. Sementara jumlah perempuan lajang 20,7 juta jiwa atau 28,4 % dari total 73,1 juta perempuan pada rentang usia sama.

Tren ini berlanjut pada 2023. Warga lajang naik lagi menjadi 37,2 % atau 55,8 juta orang. Persentase laki-laki lajang naik menjadi 43,9 % dan perempuan lajang juga naik menjadi 30,7 %. Artinya, pada tahun 2012 ada tiga dari 10 warga usia 15-49 tahun yang melajang. Tahun 2023, angkanya naik menjadi empat dari 10 warga melajang di kelompok usia yang sama. Pernikahan masih menjadi hal menakutkan bagi Denny (25), karyawan swasta di Bekasi, Jabar. Ia merasa belum mapan dari sisi ekonomi, membuat hubungan dengan kekasihnya kandas tahun lalu. Saat itu Denny menghadapi dilema. ”Saya harus nikah dulu baru mapan, atau mapan dulu baru nikah,” ujar Denny, pertengahan Oktober 2024. Akhirnya, ia memilih mencari kemapanan dulu. (Yoga)

Retret Kabinet Merah Putih yang digelar di Akmil, Magelang, Jateng, sejak Kamis (24/10) telah tuntas pada Minggu (27/10). Presiden Prabowo Subianto meminta semua anggota kabinetnya segera tancap gas melaksanakan program-program prioritas. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi yang pertama meninggalkan lokasi retret di Akmil. Gibran keluar dari gerbang Akmil sekitar pukul 09.30 WIB. Disusul para menteri Kabinet Merah Putih dan jajaran wamen, kepala-wakil kepala badan, serta utusan khusus presiden. Presiden Prabowo meninggalkan Akmil pukul 10.50 WIB menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine lalu menyapa warga yang menunggunya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, depan Akmil.

Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, retret kali ini menjadi bekal yang baik untuk kabinet selama lima tahun mendatang. Seusai retret, semua jajaran diharapkan dapat melaksanakan program-program prioritas dalam waktu cepat. ”Presiden minta mulai besok (hari ini) kita tancap gas,” ujar Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima menuturkan, rangkaian kegiatan retret telah melatih kedisiplinan, loyalitas, dan militansi. Kegiatan itu menunjukkan kabinet disiapkan secara terstruktur dan sistematis. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Prabowo menginstruksikan agar program-program pemerintah jangka pendek dan menengah harus segera diselesaikan. ”Insya Allah kami langsung kerja cepat,” kata Airlangga. (Yoga)

Kejagung fokus menuntaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi serta dugaan permufakatan jahat yang melibatkan bekas pejabat MA, Zarof Ricar. Terkait penelusuran asal muasal uang tunai Rp 920 miliar yang diduga berasal dari pengurusan berbagai perkara di MA, tergantung dari bukti yang diperoleh penyidik. Kapuspen Hukum Kejagung Harli Siregar (27/10) mengatakan, saat ini penyidik focus pada dua kasus, yakni dugaan korupsi berupa suap atau gratifikasi dan dugaan permufakatan suap atau gratifikasi. Untuk kasus suap atau gratifikasi, saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan pemberkasan perkara.

Terkait temuan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 920 miliar dengan emas 51 kg di rumah Zarof, kata Harli, penyidik akan mengusutnya sebagai kasus permufakatan suap atau gratifikasi. Zarof ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus kasasi Ronald Tannur, terdakwa perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti. Kejagung juga sudah menetapkan tiga hakim PN Surabaya, Jatim, yang mengadili perkara tersebut, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, sebagai tersangka penerima suap, tersangka lain adalah Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tannur. Harli mengatakan, pada Minggu, penyidik menangkap Ronald Tannur di Surabaya kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jatim.

Sebelumnya, dari pengakuan Zarof, uang tunai dan emas yang disita dari rumahnya disebut dikumpulkan tahun 2012 sampai 2022. Uang tersebut berasal dari pengurusan berbagai perkara di MA. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, ICW mendorong agar setiap barang bukti yang didapatkan penyidik di kediaman Zarof didalami lebih lanjut, untuk melihat asal muasal uang dan tujuan uang itu diberikan. Menurut Kurnia, selain tindak pidana suap atau gratifikasi, dari barang bukti itu terdapat indikasi adanya dugaan pencucian uang. Dengan delik gratifikasi, penerimaan yang tidak wajar bisa digolongkan menjadi tindak pidana suap jika tidak bisa dijelaskan asal usulnya. (Yoga)

Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex membutuhkan penyelesaian komprehensif. Pembenahan harus dilakukan agar industri tekstil domestik berjaya lagi. Sritex, Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jateng, dinyatakan pailit berdasar putusan PN Semarang Kelas 1A Khusus, Jateng, Senin (21/10). Keputusan pailit dilakukan PN Semarang setelah mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon yang meminta pembatalan perdamaian yang sebelumnya diputuskan melalui homologasi karena Sritex dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang (Kompas.id, 25/10/2024). Konteks global yang memengaruhi penjualan tekstil dan produk asal tekstil ke luar negeri sejauh ini belum mendapatkan solusi. Situasi geopolitik global menekan permintaan beberapa negara.

Pemerintah dan swasta harus bekerja sama untuk mencari solusi, terutama mencari pasar baru dan pasar dalam negeri harus diperkuat. Kehadiran produk impor dari berbagai negara, secara khusus China, harus ditangani.Kebijakan pemerintahperlu satu visi sehingga produk impor tidak masuk ke dalam negeri secara bebas. Produk domestik sedapat mungkin mendapattempat di dalam negeri dan berkembang. Pada saat yang sama, upaya perdamaian sengketa Sritex dengan salah satu kreditor PT Indo Bharat Rayon kian sulit diwujudkan karena sudah masuk di peradilan niaga. Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga telah dibatalkan karena Sritex dianggap lalai memenuhi kewajiban pembayaran. Sritex kini melakukan kasasi. Kondisi keuangan Sritex memang tidak dalam kondisi sehat.

Beban utang mereka besar dan juga tengah kesulitan melakukan pembayaran. Namun, putusan pailit semakin menyulitkan Sritex melakukan upaya-upaya strategis memulihkan kondisi keuangan. Beban utang jangka panjang di perbankan cukup besar, lebih dari 809 juta USD. Karena itu, bila Sritex harus dipailitkan, dampak masalahnya akan banyak dan makin tidak bisa ditangani. Sritex adalah industri tekstil dan ikonik yang jika ditutup, bakal memengaruhi industri tekstil dan produk tekstil secara umum. Penyelamatan Sritex penting karena menyangkut tenaga kerja dengan jumlah banyak, sekitar 50.000 orang. Yang berdampak pada UKM dan pemasok dengan jumlah besar. (Yoga)

Indonesia resmi menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS, blok kerja sama ekonomi yang diperkuat China dan Rusia. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (24/10). Langkah yang mengawali proses penerimaan Indonesia di dalam BRICS itu menjadi awal kebijakan luar negeri RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam keterangan tertulis, Sugiono menekankan bahwa keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan manifestasi politik luar negeri RI yang bebas aktif. Disampaikan pula harapan Indonesia agar BRICS bisa memperkuat kemitraan negara-negara selatan (Global South).

Menurut Sugiono, prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain penciptaan ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan SDM. Tak sedikit kalangan yang melihat BRICS sebagai bagian dari upaya China dan Rusia membangun blok kerja sama ekonomi yang menandingi kubu Barat. Namun, bagi sebagian besar anggota BRICS, keikutsertaan dalam blok ini bukan soal menandingi Barat atau tidak. Bagi mereka, BRICS merupakan sarana tepat guna memperluas kerja sama multilateral dan meningkatkan kemitraan ekonomi serta perdagangan. BRICS dipandang penuh potensi karena pasar di antara anggotanya menggiurkan.

Sepuluh negara yang aktif di dalamnya mewakili 35,6 % produk domestik bruto (PDB) global (purchasing power parity). Tujuh negara maju dalam G7 mewakili 30,3 % PDB. Dalam jumlah penduduk, BRICS mewakili 45 % populasi dunia, sementara G7 merepresentasikan kurang dari 10 %. Bagi Indonesia, keterbukaan kerja sama dengan pihak mana pun penting demi meningkatkan kinerja ekonomi. Target pertumbuhan 8 % memerlukan kemitraan dengan banyak negara. Besar harapan kita, BRICS sungguh-sungguh membantu Indonesia dan negara berkembang lain untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. (Yoga)

Rencana Presiden Prabowo mengejar pengusaha sawit nakal yang selama ini tak membayar kewajibannya ke negara dinilai sebagai langkah tepat. Namun, strategi itu mesti diiringi penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu. Jika berhasil, ini bisa memberi sinyal baik tentang kepastian hukum yang selama ini kerap menjadi kendala berinvestasi di Indonesia. Isu kebocoran pajak di industri perkebunan sawit bukan barang baru. Sejak beberapa tahun terakhir, KPK dan BPKP kerap menyoroti ketimpangan antara rendahnya penerimaan dari sektor sawit dan semakin luasnya pembukaan lahan sawit. Prabowo menjadikan hasil audit BPKP sebagai rujukan data.

Audit terhadap sekitar 300 perusahaan sawit itu menunjukkan ada potensi kebocoran setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang besar serta tunggakan denda yang belum dibayarkan perusahaan sawit ilegal yang selama ini beroperasi di kawasan hutan. Mengutip kata-kata adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, negara berpotensi meraih setoran penerimaan Rp 189 triliun sampai Rp 200 triliun dari hasil penegakan hukum terhadap pengusaha sawit nakal itu. Tambahan penerimaan itu diyakini bisa didapat dalam waktu singkat, paling lambat tahun depan. Pemerintahan Prabowo sudah memetakan adanya 25 pengusaha sawit yang tidak memiliki NPWP dan 15 pengusaha yang tidak memiliki rekening bank di Indonesia. (Yoga)

Masyarakat berharap Kabinet Merah Putih segera mewujudkan kebijakan nyata yang menjamin kepastian kerja dan upah layak serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. “Saya melihat sektor ekonomi didominasi teknokrat, dengan Sri Mulyani tetap di posisinya, yang membuat saya optimistis pada kinerja mereka. Fokus utama adalah menghidupkan sektor manufaktur dan menyusun kebijakan tepat guna bagi kelas menengah rentan yang sering terabaikan. Saya berharap para menteri  bijak dan transparan dalam mengelola keuangan serta aset agar investasi sektor riil bisa mendorong penciptaan lapangan kerja,” ujar Alvinta (28) Penulis di Yogyakarta.

Natasha Hadiwinata (33) Penulis freelance di Jakarta, berkata, “Saya hanya mengenal sedikit dari 48 menteri Kabinet Merah Putih. Saya harap menteri-menteri ekonomi bisa mengambil keputusan yang tidak memberatkan rakyat menengah ke bawah. Mereka dipilih Presiden untuk menjadi pengamanah negara yang baik. Isu penting bagi saya adalah menciptakan lapangan kerja yang mumpuni, apalagi banyak pekerja terkena layoff. Semoga ekonomi terus bergerak dan tidak lesu, dengan peluang kerja yang lebih baik”.

Bramantyo Yamasatrio Kumoro (26) Guru swasta di Jakarta berkata, ”Pejabat sering lupa janji setelah terpilih. Masyarakat sulit mengakses pejabat untuk meminta kejelasan. Fokus saya sekarang hanya bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Saya harap Kabinet Merah Putih segera bertindak nyata, terutama di bidang ekonomi, dengan kebijakan konkret untuk memastikan kepastian kerja dan upah yang layak. Banyak pemberi kerja masih membayar di bawah UMR (upah minimum regional), padahal harga terus naik. (Yoga)

Serangan udara Israel terhadap Iran, Sabtu (26/10) diperkirakan tidak menaikkan harga minyak mentah. Selain tak menyasar fasilitas minyak, pasar bisa tenang karena Iran tak menganggapnya sebagai serangan berarti. Namun, bagi Indonesia, risiko fluktuasi harga minyak yang rentan terhadap faktor geopolitik, wajib diwaspadai. Mengutip laporan Reuters, Minggu (27/10), kondisi itu diyakini bakal membuat harga minyak mentah turun, berbeda dengan dampak serangan Iran ke Israel pada 1 Oktober 2024, yang membuat harga minyak mentah jenis Brent naik dari 73 USD per barel ke 80 USD per barel. Namun, setelah itu, harganya kembali turun. Pada Jumat (25/10), perdagangan minyak mentah ditutup pada 76 USD per barel.

”Israel tak menyerang infrastruktur minyak. Laporan bahwa Iran tidak akan menanggapi serangan tersebut menghilangkan unsur ketidakpastian,” ujar Tony Sycamore, analis market IG di Sydney, Australia, seperti dilaporkan Reuters. Kondisi itu, kata Sycamore, kemungkinan bakal memunculkan reaksi bertipe buy the rumour, sell the fact (membeli berdasarkan informasi dan menjual setelah berita/faktanya terbit). Ia juga memprediksi harga minyak mentah jenis WTI, yang pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu pada 71 USD per barel, akan turun menjadi 70 USD per barel. Sementara harga minyak Brent diperkirakan turun menjadi 74-75 USD per barel.

Bagi Indonesia, serangan Israel terhadap Iran yang cenderung terkendali dan tak membuat harga minyak mentah melonjak bisa menjadi kabar yang melegakan, setidaknya untuk jangka pendek. Namun, fluktuasi harga minyak akibat konflik di Timur Tengah tetap menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Sebab, Indonesia negara importir minyak dengan tren penurunan produksi siap jual (lifting) minyak di dalam negeri. Tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir membuat lifting minyak bumi anjlok menjadi sekitar 577.000 barel per hari. Padahal, kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari. (Yoga)

Setahun terakhir, sejumlah ibu rumah tangga di Dusun Srinanti, Banyuasin, Sumsel, tidak lagi semata sibuk mengurus rumah. Sejak diberi pengetahuan baru oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang yang didukung Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) III Plaju, ibu-ibu di sana mengolah tulang ikan patin dan lele menjadi kemplang khas Palembang. Windi Larasati (32) saat ditemui, Jumat (18/10) mengatakan, tulang ikan patin atau lele bisa diolah menjadi bahan baku kemplang yang merupakan penganan khas yang sangat digemari masyarakat Palembang. Caranya, tulang dipresto supaya lunak.

Setelah itu, dihaluskan sehingga menjadi tepung, lalu diolah dengan tepung tapioka, tepung beras, dan bumbu dasar sebagaimana bahan baku kemplang umumnya. Selanjutnya, semua bahan dibuat menjadi pempek lenjer bulat memanjang. Bahan lenjeran itu diiris tipis-tipis sebelum dikeringkan di bawah terik matahari, hingga kandungan airnya berkurang drastis. Kemudian digoreng sampai mengembang dan kemplang siap disajikan. Cita rasa ikan dominan dalam setiap gigitan kemplang. Teksturnya renyah atau mudah dikunyah. Kalau tidak tahu bahan baku aslinya, siapa pun pasti mengira itu kemplang biasa yang terbuat dari daging ikan.

Windi dan 12 ibu lainnya yang tergabung dalam kelompok UMKM Jasmine Suger memberi merek kemplang itu ”Kerupuk Pale, Ikan Patin dan Lele”. Bahan pembuatan tergantung ketersediaan tulang ikan, antara patin atau lele. Mereka membuat dua kemasan, yakni kemasan premium 50 gram seharga Rp 15.000 per bungkus dan kemasan biasa dengan berat bersih sama seharga Rp 10.000 per bungkus. Kemplang tulang ikan mendapat respons positif dari sejumlah pihak, terutama para pegawai Pertamina RU III Plaju yang membelinya untuk camilan hari-hari, mengisi kantin kantor, oleh-oleh tetamu, hingga dibawa ke pameran UMKM di Sumsel dan luar Sumsel. Semua kemplang itu nyaris selalu habis sehingga memberi pemasukan Rp 1 juta per orang per bulan. (Yoga)

Permasalahan sampah seakan menjadi PR yang tak kunjung tuntas. Pemerintah terus mencari cara agar timbunan sampah di Jakarta bisa berkurang. Hal itu mengemuka saat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berkunjung ke TPST Bantar Gebang, Bekasi, Minggu (27/10). Hanif melihat pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau refuse derived fuel (RDF) plant. Ia menyebutkan, penumpukan sampah di Bantargebang harus diselesaikan segera. Masalah yang muncul saat ini adalah kurang optimalnya penyerapan sampah di hulu. ”Jumlah sampah yang terkelola langsung dari sumber hanya 1.000 ton per hari. Jumlah sampah yang tak terkelola dan akhirnya menumpuk di Bantargebang mencapai 7.500 ton per hari,” katanya.

Apalagi timbunan sampah di TPST ini mencapai 55 juta ton dengan ketinggian 40 meter. ”Sampah di Bantargebang ini sudah terpampang jelas. Padahal, Jakarta merupakan tempat tinggal bagi pejabat yang memiliki wewenang untuk mengatur negara. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan,” ujar Hanif. Permasalahan sampah menjadi perhatian karena saat ini Indonesia tengah didera isu impor sampah dari negara maju. ”Mereka (negara maju) mengirim sampah ke Indonesia untuk merealisasikan program zero waste. Padahal, potensi sampah di Indonesia masih banyak yang belum terkelola,” kata Hanif. Karena itu, dibutuhkan peran semua pihak, terutama masyarakat, untuk bisa mengelola sampah mulai dari rumah.

”49 % sampah di Jakarta adalah sampah makanan yang sebenarnya bisa dikelola di tingkat rumah tangga atau bidang usaha,” tambahnya. Sejumlah strategi yang dicetuskan oleh Jakarta diharapkan dapat ditingkatkan skalanya sehingga dampaknya bisa terasa Beragam upaya sudah dijalankan, seperti membangun RDF plant di Bantargebang dengan kapasitas 2.000 ton sampah yang bisa menghasilkan 700 ton RDF per hari. RDF Plant Rorotan di Jakut, berkapasitas 2.500 ton dan menghasilkan 875 ton RDF per hari. RDF yang dihasilkan diserap oleh Indocement. ”Sementara kebutuhan RDF mereka sekitar 3.500 ton per hari. Ini tentu kesempatan sekaligus tantangan,” kata Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono. (Yoga)