;
Teknologi ...

Supriyani, Guru yang Menuntut Keadilan
Yoga 25 Oct 2024 Kompas
Supriyani, guru honorer, sedang mengharapkan keadilan atas kasus yang menimpanya. Ia dituduh memukul anak polisi. Supriyani membantahnya. Harian Kompas (Kompas.id) sejak 21 Oktober 2024 memberitakan kasus Supriyani (36), guru kelas IB SDN 4 KecamatanBaito, Kabupaten Konawe Selatan, SulawesiTenggara (Sultra). Kasus Supriyani menarik perhatian publik karena sejumlah kejanggalan dalam kronologi kejadiannya dan melibatkan polisi. Kasusnya berawal ketika pada Jumat, 26April 2024, Katiran (38), suami Supriyani, dipanggil penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Baito. Penyidik menanyakan kontak istrinya. Di situ, ia diberi tahu bahwa salah satu orangtua murid melaporkan pemukulan yang dilakukan Supriyani. Saat datang di Polsek Baito, siswa dan orangtuanya sudah berada di sana.Ayah siswa tersebut adalahAjun Inspektur Dua Wibowo Hasyim, Kepala Unit Intelijen Polsek Baito.

Menurut versi pelapor, Supriyani dituduh memukul anak Wibowo yang masih duduk di kelas IA pada Rabu, 24 April 2024. Berdasarkan kronologi pelapor, Supriyani memukul dengan sapu ijuk paha siswa tersebut hingga luka. Akan tetapi, Supriyani membantah tuduhan tersebut. Ia tidak pernah sekali pun memukul murid tersebut. Terlebih lagi, ia adalah guru kelas IB, yang hari itu mengajar di kelas. Supriyani sempat diminta penyidik meminta maaf kepada keluarga pelapor sebagai upaya damai.Bahkan ada permintaan Rp 50 juta da permintaan Supriyani tidak mengajar lagi di sekolah tersebut. Supriyani tetap konsisten menyampaikan tidak pernah memukul murid. Hal itu diperkuat dengan keterangan guru lainnya, hingga kepala sekolah. Penyidik akhirnya menetapkannya sebagai tersangka. Dalam ketidaktahuannya, proses hukum ternyata tetapberjalan. Hingga pada Rabu, 16 Oktober 2024, Supriyani dipanggil Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Setelah diperiksa, ia langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, Sultra.

Sejumlah pihak mempersoalkan penahanan ini, termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sehingga penahanannya ditangguhkan pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kita mengapresiasi langkah Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna yang menangguhkan penahanan agar Supriyani bisa berkumpul bersama keluarga. Kita juga mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah (Polda) Sultra yang turun tangan dan membentuk tim untuk mengawal kasus ini dengan mencari bukti atas informasi yang beredar. Wakil Kepala Polda Sultra Brigadir Jenderal (Pol) Amur Chandra Juli Buana telah berjanji ada keputusan yang baik bagi semua pihak. Penyelesaian kasus ini berada di tangan kepolisian karena kasus ini bermula dari laporan polisi. Keputusan yang arif bijaksana dari kepolisian sedang dinanti seperti meminta pelapor menarik laporannya. Dengan demikian, Supriyani mendapatkan keadilan yang diharapkan. (Yoga)
Teknologi ...

UU Deforestasi Eropa, Biaya Tinggi dan Resiko Kebocoran Data
Yoga 25 Oct 2024 Kompas

Jerat UU Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) kian terasa. Indonesia perlu dana triliunan rupiah mengikutinya. Jika tak mengikuti, potensi pemasukan triliunan rupiah bakal melayang. Pemerintah RI juga khawatir Uni Eropa (UE) bisa mengakses data berharga atau rahasia negara. Data itu tak tergantikan, bahkan dengan triliunan rupiah sekalipun. Melalui EUDR, UE mensyaratkan tujuh komoditas dan turunannya yang masuk pasar negara anggotanya tidak terkait deforestasi. Komoditas berikut turunannya itu adalah kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, karet, daging olahan, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Produk-produk itu harus melalui proses uji tuntas ketertelusuran berbasis geolokasi citra satelit dan pemosisi global (GPS) untuk membuktikan produk itu tak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021. Komisi UE berencana menunda implementasi EUDR selama setahun.

Jika disetujui Parlemen UE, aturan ini berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil. Kementan menyebut, untuk produk turunan sawit saja, pasar UE menyerap 10 % per tahun dari total ekspor di pasar global. Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Ditjen Perkebunan Kementan Muhammad Fauzan Ridha, Rabu (23/10) menjelaskan, pada 2023 total nilai ekspor produk turunan sawit ke pasar global 25,61 miliar USD, dimana 10,2 % merupakan pembelian pasar UE. ”Jika tak bisa masuk pasar UE gegara tak memenuhi persyaratan EUDR, Indonesia berpotensi kehilangan 2,17 miliar USD atau Rp 30 triliun-Rp 50 triliun per tahun,” kata Fauzan dalam diskusi publik ”Waktu Tambahan untuk EUDR: Bagaimana Memperkuat Strategi Industri Sawit Berkelanjutan?” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta.

Hal itu akan menyebabkan neraca perdagangan pertanian defisit karena nilai ekspor sawit mendominasi 85 % total nilai ekspor komoditas pertanian. Indonesia bahkan berpotensi kehilangan pasar UE karena negara di kawasan itu dapat mengalihkan pembelian ke produsen sawit lain, terutama Malaysia. jika mengikuti aturan UE, Indonesia bakal mengeluarkan triliunan rupiah untuk membiayai petani kelapa sawit, karet, kopi dan kakao mendapatkan surat tanda daftar budidaya secara elektronik (e-STDB). E-STDB merupakan bukti administrasi legal usaha perkebunan. E-STDB memuat data pekebun, lahan perkebunan, dan pemetaan lokasi perkebunan. Dalam pemetaan lokasi perkebunan, koordinat dan poligon turut dicantumkan. Fauzan menuturkan, saat ini pemerintah fokus mempercepat penerbitan e-STDB bagi petani terdampak EUDR, yang menyasar 7,9 juta petani.

 ”Menurut rencana, pemerintah akan menggratiskan biaya penerbitan e-STDB bagi petani. Dimana satu e-STDB Rp 370.000. Dengan begitu, total dana yang dibutuhkan Rp 2,92 triliun,” tuturnya. Tak hanya uang triliunan rupiah yang berpotensi hilang atau dikeluarkan demi memenuhi persyaratan EUDR. Data pribadi, bahkan data yang dinilai rahasia oleh negara, berpotensi dapat diakses UE. Melalui EUDR, UE berhak memverifikasi data perusahaan dan asal lahan komoditas untuk memastikan produk yang masuk tidak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021. Indonesia sedang bernegosiasi terkait akses data, termasuk kerahasiaan data geolokasi melalui e-STDB. Menurut Fauzan, pemerintah mengusulkan pemilihan data jika geolokasi dikaitkan dengan data pribadi khusus dan umum. (Yoga)


Teknologi ...

Hulu dan Hilir dalam Satu Komando
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Investor Daily
Wacana untuk memasukkan PT Pupuk Indonesia dan Bulog di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai langkah yang potensial dan  strategis untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan. Ide ini dinilai logis karena menyatukan aktor-aktor kunci dalam rantai pasok pangan dibawah satu atap, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Wacana tersebut sebelumnya dikemukakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dan mengorkestrasi  lintas sektor mulai pupuk hingga menjadi offtaker untuk mewujudkan swasembada pangan. Untuk mewujudkan swasembada pangan perlu kolaborasi dengan Bulog, PI, ID Food. "Jujur harus satu komando, kalau dualisme sulit. Kalau ini perintah dari Pak Presiden bahwa harus satu komando. Hulu hilir harus satu komando. Contoh, pertanian ada ditengah, hulunya ada di pupuk, hilirnya ada di Bulog," ujarnya dalam wawancara dengan B-Universe, Rabu (23/10/2024). (Yetede)
Teknologi ...

Prabowo Ingin Kabinet Merah Putih Menjadi Super Team yang Solid
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Investor Daily
Presiden Prabowo ingin menjadikan angggota kabinet yang telah dilantik pada Senin (21/10/2024) silam sebagai tim super (super team) yang solid sehingga bisa bekerja dengan cepat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ini adalah dengan memberikan pembekalan kepada mereka di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 25-27 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding ketika tiba di kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). "Jadi kita ingin membentuk super tim yang solid. Karena dengan solid inilah kerja kabinet bisa cepat. Jadi harapan Pak Prabowo seperti itu," ujar Abdul Kadir kepada awak media. Abdul Kadir menjelaskan moment pembekalan terhadap Kabinet Merah Putih juga ditujukan untuk membuat para menteri makin kompak dan akrab. "Kami tujuannya agar para menteri bisa saling kenal dan dekat," ucap politikus Partai PKB tersebut. Menurut Abdul Kadir, Prabowo memilih Akmil Magelang sebagai lokasi untuk pembekalan karena kita ini memiliki semangat perjuangan luar biasa. Ia juga menegaskan, para menteri siap menerima materi pembekalan di Akmil Magelang. (Yetede)
Teknologi ...

LPS Mencatatkan Simpanan Kelas Kakap Mencapai Rp4.699,44 Triliun
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Investor Daily

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan simpanan kelas kakap per September 2024 tumbuh 1,5% secara bulanan (month to month/mtm) mencapai Rp4.699,44 triliun. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi. Simpanan dengan tiering diatas Rp 5 miliar tersebut secara tahunan (yera on year/yoy) juga tumbuh 8,5%, namun dibandingkan dengan posisi Juni 2024 mengalami kontraksi 0,8%. Untuk tiering Rp2-5 miliar tercatat sebesar Rp 702,05 triliun tumbuh 0,5% (mtm) per September 2024. Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp 1-2 miliar mengalami pertumbuhan 4,3% (yoy) atau 0,3% (mtm) menjadi Rp 530,75 triliun hingga kuartal III-2024.

Setelah beberapa bulan sebelumnya simpanan jumbo menurun karena korporasi menarik dananya untuk kebutuhan pemilihan  kepala daerah (pilkada), sekarang dananya sudah kembali ke sistem perbankan. Disamping simpanan jumbo mengalami pertumbuhan, sebaliknya simpanan dengan tiering di bawah Rp 1 miliar mengalami penurunan secara bulanan. Seperti simpanan tiering Rp 500 juta sampai dengan Rp 1miliar terkontraksi 0,1% (mtm) menjadi Rp612,21 triliun, tapi secara tahunan tumbuh 6,4%. Berikutnya simpanan tiering Rp200-500 juta juga terkontraksi 0,1% (mtm) menjadi Rp 720,8 triliun. (Yetede)

Teknologi ...

Tiga Mulut Hakim yang Disuap akan Menelan Hukuman

Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Investor Daily
Juru Bicara Mahkamah Agung RI Yanto mengatakan bahwa tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka akan ditahan dalam kasus dugaan suap atau grafitasi diberhentikan sementara dari jabatannya. MA kecewa dan prihatin dengan peristiwa tersebut. Menurut yanto, tiga oknum hakim PN Surabaya ini menciderai kebahagiaan para hakim di Indonesia yang baru-baru ini mendapat kenaikan gaji dan tunjangan sebagaimana telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. "Terhadap tiga orang hakim PN Surabaya tersebut setelah mendapat kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul MA," kata Yanto. MA menghormati proses hukum yang telah dilakukan terhadap tiga oknum hakim tersebut. Nantinya, setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ketiganya bersalah, tiga hakim PN Surabaya itu akan diberhentikan dengan tidak hormat. "Apabila dikemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berpengaruh tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak terhormat kepada Presiden," ujar Yanto. (Yetede)
Teknologi ...

Mobil Hybrid All-New Hyundai Santa Fe Keluaran Terbaru
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Investor Daily
PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengeluarkan peluru terbarunya untuk menggaet konsumen. Kali ini pabrikan asal Korea Selatan itu masuk ke segman hybrid melalui All-New Hyundai Santa Fe di Tanah Air.  Terdapat dua pilihan mesin untuk Hyundai Santa Fe, yakni Internal Combustion Engine (ICE) dan Turbo Hybrid. Pihak Hyundai membandrol Santa Fe Turbo Hybrid senilai Rp 869.600.00 untuk varian Calligraphy dan Rp 699.000.000 untuk varian Prime. Harga Santa Fe ini berlaku untuk on the road (OTR) DKI Jakarta Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransciscus Soerjopranoto mengatakan, Santa Fe sudah dikembangkan sejak 20 tahun yang lalu, namun baru diperkenalkan di Indonesia di 2021. Santa Fe merupakan kontribusi terbesar terhadap pencapaian penjualan secara global di 2023 yakni sebesar 300.00 unit. All-new Santa Fe ini merupakan generai kelima dengan menggunakan tenaga turbo hybrid. Berbeda dengan generasi sebelumnya, All new Santa Fe ini menawarkan desain dan fitur teknologi yang mumpuni dan canggih. Dari segi desain eksterior, All-new Santa Fe ini tampil dengan desian yang gagah dan futuristik. (Yetede)
Teknologi ...

Pembentukan Badan Haji Bertentangan dengan Undang-Undang
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Tempo
KEPALA Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Ruang Sidang I, gedung Kementerian Agama, Jakarta, dua hari lalu. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Pembahasan masih umum, belum terlalu teknis,” kata Irfan, Kamis, 24 Oktober 2024.  Dalam pertemuan itu, Irfan hendak menyamakan persepsi soal penyelenggaraan ibadah haji. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah lantas memberi tahu bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah dimulai. “Persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan PHU sejak jauh-jauh hari,” ujar Irfan. 

Irfan sengaja membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji satu hari setelah lembaga itu terbentuk. Badan Haji dan Umrah merupakan lembaga baru, yang diumumkan pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024.  Pada hari yang sama, Prabowo melantik Irfan sebagai kepala badan dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala badan. Keduanya merupakan politikus Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Prabowo. Menurut Irfan, tujuan pembentukan Badan Haji adalah agar pemerintah dapat berkonsentrasi meningkatkan keamanan dan kenyamanan ibadah haji.

Sejumlah kalangan menilai pembentukan Badan Haji itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pembentukan Badan Haji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebab, undang-undang ini mengatur bahwa urusan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. (Yetede)
Teknologi ...

Kekayaan RI Mampu Swasembada Energi
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Tempo
SAAT berpidato seusai pelantikannya di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto berkata, "Tanaman-tanaman seperti sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain, seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung. Kita juga punya energi bawah tanah geotermal yang cukup." Ia lalu melanjutkan, "Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar." Isi pidato itu menyiratkan gagasan swasembada energi pemerintahan Prabowo. Gagasan mencapai swasembada energi jelas merupakan hal baik bagi Indonesia. Tapi, di sisi lain, ucapan tersebut juga memberi sinyal bahwa konsep swasembada energi ala Prabowo itu sekadar "omon-omon" yang akan mengorbankan keadilan ekologi dan sosial. Bagaimana tidak, sumber-sumber energi yang disebutkan Prabowo itu menyebabkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat.

Kita mulai dari batu bara. Cadangan bahan bakar fosil ini di Indonesia sangat berlimpah. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan batu bara Indonesia pada 2021 mencapai 38,84 miliar ton. Bila rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun, umur cadangan batu bara kita diperkirakan masih cukup untuk 65 tahun ke depan, dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru. Berlimpahnya stok batu bara membuat Indonesia sangat bergantung pada komoditas ini. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, persentase bauran energi Indonesia pada 2023 masih didominasi batu bara sebesar 40,46 persen, minyak bumi 30,18 persen, gas bumi 16,28 persen, dan energi terbarukan 13,09 persen.  Persoalannya, batu bara adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Cepat atau lambat, komoditas ini akan habis. Batu bara juga merupakan sumber energi kotor. Emisi pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Krisis iklim itu kini menimbulkan bencana ekologi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.Selain itu, penambangan batu bara menimbulkan kerusakan alam. Pencemaran air, tanah, dan udara merupakan dampak operasi pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara juga menjadi salah satu penyebab konflik agraria di masyarakat karena sering kali konsesi pertambangan menggusur wilayah kelola masyarakat. (Yetede)


Teknologi ...

Polemik Dana Bantuan
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Tempo
POLEMIK antara Pratiwi Noviyanthi dan Agus Salim menyita perhatian publik dalam sepekan terakhir. Secara garis besar, polemik ini berpusat pada tuduhan salah urus uang hasil penggalangan dana yang diserahkan kepada Agus Salim. Tak terima terhadap tuduhan itu, Agus melaporkan Pratiwi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama dan penyebaran fitnah. Agus Salim adalah korban penyiraman air keras. Matanya buta akibat insiden itu. Ia kemudian bertemu dan meminta dukungan Pratiwi, seorang YouTuber yang juga aktivis sosial. Pratiwi bersedia memberi dukungan dengan menggalang dana pengobatan untuk Agus.

Kian Waspada terhadap Penyalur Bantuan Persoalan muncul setelah Pratiwi menemukan bukti transfer penggunaan uang donasi yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan Agus. Mantan pramugari ini kemudian mengunggah bukti-bukti itu di akun Instagram-nya. Di sinilah perselisihan dimulai. Agus tersinggung, lalu melaporkan Pratiwi ke polisi. Dalam sebuah siniar, Pratiwi mengklaim perselisihan dia dan Agus telah selesai. Agus mengakui kesalahannya. Uang hasil donasi masyarakat yang diterima Agus telah diserahkan ke Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi agar bisa dikelola sesuai dengan tujuan awal. Namun klaim itu belum menghentikan proses hukum. Sebab, Agus belum mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. (Yetede)

Pilihan Editor