;
Teknologi ...

LPS Mencatatkan Simpanan Kelas Kakap Mencapai Rp4.699,44 Triliun
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Investor Daily

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan simpanan kelas kakap per September 2024 tumbuh 1,5% secara bulanan (month to month/mtm) mencapai Rp4.699,44 triliun. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi. Simpanan dengan tiering diatas Rp 5 miliar tersebut secara tahunan (yera on year/yoy) juga tumbuh 8,5%, namun dibandingkan dengan posisi Juni 2024 mengalami kontraksi 0,8%. Untuk tiering Rp2-5 miliar tercatat sebesar Rp 702,05 triliun tumbuh 0,5% (mtm) per September 2024. Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp 1-2 miliar mengalami pertumbuhan 4,3% (yoy) atau 0,3% (mtm) menjadi Rp 530,75 triliun hingga kuartal III-2024.

Setelah beberapa bulan sebelumnya simpanan jumbo menurun karena korporasi menarik dananya untuk kebutuhan pemilihan  kepala daerah (pilkada), sekarang dananya sudah kembali ke sistem perbankan. Disamping simpanan jumbo mengalami pertumbuhan, sebaliknya simpanan dengan tiering di bawah Rp 1 miliar mengalami penurunan secara bulanan. Seperti simpanan tiering Rp 500 juta sampai dengan Rp 1miliar terkontraksi 0,1% (mtm) menjadi Rp612,21 triliun, tapi secara tahunan tumbuh 6,4%. Berikutnya simpanan tiering Rp200-500 juta juga terkontraksi 0,1% (mtm) menjadi Rp 720,8 triliun. (Yetede)

Teknologi ...

Tiga Mulut Hakim yang Disuap akan Menelan Hukuman

Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Investor Daily
Juru Bicara Mahkamah Agung RI Yanto mengatakan bahwa tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka akan ditahan dalam kasus dugaan suap atau grafitasi diberhentikan sementara dari jabatannya. MA kecewa dan prihatin dengan peristiwa tersebut. Menurut yanto, tiga oknum hakim PN Surabaya ini menciderai kebahagiaan para hakim di Indonesia yang baru-baru ini mendapat kenaikan gaji dan tunjangan sebagaimana telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. "Terhadap tiga orang hakim PN Surabaya tersebut setelah mendapat kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul MA," kata Yanto. MA menghormati proses hukum yang telah dilakukan terhadap tiga oknum hakim tersebut. Nantinya, setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ketiganya bersalah, tiga hakim PN Surabaya itu akan diberhentikan dengan tidak hormat. "Apabila dikemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berpengaruh tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak terhormat kepada Presiden," ujar Yanto. (Yetede)
Teknologi ...

Mobil Hybrid All-New Hyundai Santa Fe Keluaran Terbaru
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Investor Daily
PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengeluarkan peluru terbarunya untuk menggaet konsumen. Kali ini pabrikan asal Korea Selatan itu masuk ke segman hybrid melalui All-New Hyundai Santa Fe di Tanah Air.  Terdapat dua pilihan mesin untuk Hyundai Santa Fe, yakni Internal Combustion Engine (ICE) dan Turbo Hybrid. Pihak Hyundai membandrol Santa Fe Turbo Hybrid senilai Rp 869.600.00 untuk varian Calligraphy dan Rp 699.000.000 untuk varian Prime. Harga Santa Fe ini berlaku untuk on the road (OTR) DKI Jakarta Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransciscus Soerjopranoto mengatakan, Santa Fe sudah dikembangkan sejak 20 tahun yang lalu, namun baru diperkenalkan di Indonesia di 2021. Santa Fe merupakan kontribusi terbesar terhadap pencapaian penjualan secara global di 2023 yakni sebesar 300.00 unit. All-new Santa Fe ini merupakan generai kelima dengan menggunakan tenaga turbo hybrid. Berbeda dengan generasi sebelumnya, All new Santa Fe ini menawarkan desain dan fitur teknologi yang mumpuni dan canggih. Dari segi desain eksterior, All-new Santa Fe ini tampil dengan desian yang gagah dan futuristik. (Yetede)
Teknologi ...

Pembentukan Badan Haji Bertentangan dengan Undang-Undang
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Tempo
KEPALA Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Ruang Sidang I, gedung Kementerian Agama, Jakarta, dua hari lalu. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Pembahasan masih umum, belum terlalu teknis,” kata Irfan, Kamis, 24 Oktober 2024.  Dalam pertemuan itu, Irfan hendak menyamakan persepsi soal penyelenggaraan ibadah haji. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah lantas memberi tahu bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah dimulai. “Persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan PHU sejak jauh-jauh hari,” ujar Irfan. 

Irfan sengaja membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji satu hari setelah lembaga itu terbentuk. Badan Haji dan Umrah merupakan lembaga baru, yang diumumkan pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024.  Pada hari yang sama, Prabowo melantik Irfan sebagai kepala badan dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala badan. Keduanya merupakan politikus Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Prabowo. Menurut Irfan, tujuan pembentukan Badan Haji adalah agar pemerintah dapat berkonsentrasi meningkatkan keamanan dan kenyamanan ibadah haji.

Sejumlah kalangan menilai pembentukan Badan Haji itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pembentukan Badan Haji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebab, undang-undang ini mengatur bahwa urusan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. (Yetede)
Teknologi ...

Kekayaan RI Mampu Swasembada Energi
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Tempo
SAAT berpidato seusai pelantikannya di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto berkata, "Tanaman-tanaman seperti sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain, seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung. Kita juga punya energi bawah tanah geotermal yang cukup." Ia lalu melanjutkan, "Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar." Isi pidato itu menyiratkan gagasan swasembada energi pemerintahan Prabowo. Gagasan mencapai swasembada energi jelas merupakan hal baik bagi Indonesia. Tapi, di sisi lain, ucapan tersebut juga memberi sinyal bahwa konsep swasembada energi ala Prabowo itu sekadar "omon-omon" yang akan mengorbankan keadilan ekologi dan sosial. Bagaimana tidak, sumber-sumber energi yang disebutkan Prabowo itu menyebabkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat.

Kita mulai dari batu bara. Cadangan bahan bakar fosil ini di Indonesia sangat berlimpah. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan batu bara Indonesia pada 2021 mencapai 38,84 miliar ton. Bila rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun, umur cadangan batu bara kita diperkirakan masih cukup untuk 65 tahun ke depan, dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru. Berlimpahnya stok batu bara membuat Indonesia sangat bergantung pada komoditas ini. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, persentase bauran energi Indonesia pada 2023 masih didominasi batu bara sebesar 40,46 persen, minyak bumi 30,18 persen, gas bumi 16,28 persen, dan energi terbarukan 13,09 persen.  Persoalannya, batu bara adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Cepat atau lambat, komoditas ini akan habis. Batu bara juga merupakan sumber energi kotor. Emisi pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Krisis iklim itu kini menimbulkan bencana ekologi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.Selain itu, penambangan batu bara menimbulkan kerusakan alam. Pencemaran air, tanah, dan udara merupakan dampak operasi pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara juga menjadi salah satu penyebab konflik agraria di masyarakat karena sering kali konsesi pertambangan menggusur wilayah kelola masyarakat. (Yetede)


Teknologi ...

Polemik Dana Bantuan
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Tempo
POLEMIK antara Pratiwi Noviyanthi dan Agus Salim menyita perhatian publik dalam sepekan terakhir. Secara garis besar, polemik ini berpusat pada tuduhan salah urus uang hasil penggalangan dana yang diserahkan kepada Agus Salim. Tak terima terhadap tuduhan itu, Agus melaporkan Pratiwi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama dan penyebaran fitnah. Agus Salim adalah korban penyiraman air keras. Matanya buta akibat insiden itu. Ia kemudian bertemu dan meminta dukungan Pratiwi, seorang YouTuber yang juga aktivis sosial. Pratiwi bersedia memberi dukungan dengan menggalang dana pengobatan untuk Agus.

Kian Waspada terhadap Penyalur Bantuan Persoalan muncul setelah Pratiwi menemukan bukti transfer penggunaan uang donasi yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan Agus. Mantan pramugari ini kemudian mengunggah bukti-bukti itu di akun Instagram-nya. Di sinilah perselisihan dimulai. Agus tersinggung, lalu melaporkan Pratiwi ke polisi. Dalam sebuah siniar, Pratiwi mengklaim perselisihan dia dan Agus telah selesai. Agus mengakui kesalahannya. Uang hasil donasi masyarakat yang diterima Agus telah diserahkan ke Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi agar bisa dikelola sesuai dengan tujuan awal. Namun klaim itu belum menghentikan proses hukum. Sebab, Agus belum mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. (Yetede)
Teknologi ...

Eksplotasi Pekerja di Industri Nikel
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Tempo
AWAL bulan ini, industri nikel Indonesia dibangunkan dari mimpinya. Penyebabnya adalah terbitnya laporan "Global State of Child and Forced Labour" dari Departemen Perburuhan Amerika Serikat. Laporan itu menyebut nikel Indonesia sebagai produk hasil praktik eksploitasi pekerja. Salah satu poin penting dalam laporan setebal 330 halaman itu adalah kondisi pekerja di fasilitas smelter nikel di Indonesia. Masalah ini sebelumnya juga pernah disinggung dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika pada 2022 dan 2023. Beberapa persoalan yang mencuat dalam laporan itu antara lain pengurangan upah secara serampangan, jam kerja yang lebih panjang, penyitaan paspor pekerja asing, serta perundungan fisik dan verbal sebagai bentuk hukuman. 

Sebelumnya, dalam jumpa pers pada 5 September 2024, Deputi Wakil Menteri Urusan Pekerja Internasional Departemen Perburuhan Amerika Thea Lee berujar, "Kerja paksa menodai rantai pasok mineral krusial, termasuk aluminium dan polisilikon dari Cina, nikel dari Indonesia, serta kobalt, tantalum, dan timah dari Republik Demokratik Kongo." Memang sebagian kalangan bisa saja berprasangka bahwa berbagai laporan itu berkaitan dengan persaingan dagang di antara dua negara adidaya: Amerika Serikat dan Cina.

Kita tahu Negeri Abang Sam punya kepentingan menahan pesatnya kemajuan teknologi Negeri Tirai Bambu. Namun laporan yang isinya mengutip aneka pemberitaan dan hasil penelitian organisasi non-pemerintah terhadap industri nikel Indonesia itu jelas tak bisa dianggap remeh. Terlebih Amerika merupakan mitra dagang Indonesia yang diharapkan dapat membuka jalan pemanfaatan nikel sebagai komoditas penting untuk teknologi bersih. Selain itu, kekhawatiran Amerika dan negara lain terhadap kondisi industri nikel di Indonesia, yang kebanyakan berasal dari investasi perusahaan Cina, sudah lama ada. (Yetede)
Teknologi ...

Empat Kementerian Secara Khusus Langsung di Bawah Presiden
Yuniati Turjandini 25 Oct 2024 Tempo
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membentuk 48 kementerian di Kabinet Merah Putih. Dari puluhan kementerian tersebut, terdapat empat kementerian yang secara khusus berada di bawah presiden langsung. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretariat Negara. Prabowo mengatur agar Menteri Keuangan langsung berkoordinasi dengan presiden. Dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kementerian tersebut berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lewat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, ia mengubah tradisi. Beleid tersebut mengatur kementerian koordinator itu membawahkan tujuh kementerian, tanpa ada Kementerian Keuangan dalam daftarnya.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan gagasan melepaskan Kementerian Keuangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya berada di bawah koordinasi langsung presiden itu sudah lama digagas Prabowo. Salah satu alasannya adalah untuk mempermudah pengawasan fiskal. "Pak Prabowo memang mempunyai pandangan bahwa urusan fiskal, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan, langsung diawasi presiden," katanya kepada Tempo, 24 Oktober 2024. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa perubahan struktur ini didasarkan pada fungsi dan tugas kementerian yang kembali dipimpin Sri Mulyani Indrawati tersebut. "Kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor," ujarnya seperti dilansir Antara pada Selasa, 22 Oktober 2024. (Yetede)
Teknologi ...

Keterbatasan Emisi Obligasi
Hairul Rizal 25 Oct 2024 Bisnis Indonesia (H)

Penerbitan obligasi korporasi di tahun 2024 mengalami performa yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan ekspektasi awal. Meskipun ada penurunan suku bunga BI, korporasi lebih memilih untuk menahan diri dan tidak melanjutkan emisi surat utang. Hingga September 2024, total emisi hanya mencapai Rp93,4 triliun, jauh dari proyeksi awal yang mencapai Rp155,46 triliun. Menurut Pefindo, penyebab utama penundaan ini adalah suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan, serta persaingan ketat dari instrumen lain seperti SRBI.

Beberapa perusahaan, seperti PT PP (Persero) Tbk. dan PT Lautan Luas Tbk., memilih untuk melunasi utang yang jatuh tempo dengan dana internal alih-alih menerbitkan utang baru. Meskipun begitu, masih ada korporasi yang tetap berminat menerbitkan obligasi, seperti PT Indonesia Infrastructure Finance, yang melihat peluang dengan penurunan suku bunga. Tantangan yang dihadapi pasar surat utang korporasi tahun ini, termasuk kasus gagal bayar yang meningkat, membuat investor institusi menjadi lebih selektif.

Secara keseluruhan, kondisi pasar obligasi korporasi di tahun 2024 menunjukkan ketidakpastian dan kehati-hatian dari korporasi dalam menggalang dana.


Teknologi ...

Freeport Indonesia: Hambatan dalam Perpanjangan IUPK
Hairul Rizal 25 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sedang dalam proses negosiasi dengan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) terkait divestasi tambahan 10% saham Freeport Indonesia, yang diperlukan untuk perpanjangan izin pasca 2041. Saat ini, MIND ID menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia, dan setelah divestasi, angka ini akan meningkat menjadi 61,2%. VP Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krisnati, mengungkapkan bahwa negosiasi telah memasuki tahap finalisasi, meskipun rincian lebih lanjut belum diungkapkan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa proses ini akan selesai di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan berharap Freeport dapat memenuhi persyaratan perpanjangan izin dengan cepat. FCX juga menjelaskan bahwa penawaran harga untuk divestasi akan mengacu pada nilai buku pada akhir 2041.

Dari sisi kinerja, Freeport Indonesia melaporkan peningkatan produksi dan penjualan tembaga dan emas pada kuartal III/2024, dengan produksi tembaga mencapai 1,37 miliar pound, naik 17,09% dibandingkan tahun lalu. Keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam negosiasi, Freeport menunjukkan kinerja yang positif di sektor pertambangan.



Pilihan Editor