Para Menteri Dituntut Bekerja Efektif dan Efisien
Yoga
24 Oct 2024 Kompas (H)
Kabinet Merah Putih mulai bekerja kendati persoalan teknis dan administrasi akibat pemekaran sejumlah kementerian belum sepenuhnya tuntas. Seluruh menteri serta kepala lembaga mengikuti sidang kabinet paripurna perdana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/10/2024). Sidang kabinet paripurna digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Hadir dalam sidang kabinet itu, antara lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semua menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muham Salah satu menteri, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, tidak hadir karena sudah berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT BRICS. Ia kemudian diwakili Wakil Menlu Arrmanatha Nasir.
Persatuan dan kerja sama Dalam sidang kabinet paripurna tersebut, Presiden Prabowo memberikan pengarahan kepada para pembantunya. Mantan Menteri Pertahanan itu memulai pengarahannya dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. ”Saya terus menerus menekankan pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad adalah apabila elitenya bisa bekerja sama, apabila elitenya bersatu,” tutur Presiden. Persatuan ini berarti semua menyepakati kepentingan nasional yang inti dan vital bagi kelangsungan hidup bangsa. Kendati demikian, Presiden Prabowo mengakui semua memiliki kepentingan politik masing-masing.
Namun, ketik berbicara kepentingan bangsa dan negara, semua harus menyepakati kepentingan nasional yang vital. Menurut Presiden, kepentingan nasional yang vital dan harus disepakati pertama adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Ini menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. ”Kita harus dengan andal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian, kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita, memenuhi kebutuhan hidup rakyat kita, bisa membayar segala keperluan suatu negara modern dan di antaranya tentu adalah kedaulatan bangsa,” tuturnya. Presiden mengingatkan tujuan nasional yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam interaksi dunia. (Yoga)
Kemensos Fokus Mendata Bansos dan Makan Bergizi Gratis
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Perbaikan data penerima bantuan sosial, penataan ulang lembaga kesejahteraan sosial, serta makan bergizi gratis akan menjadi fokus kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama wakilnya, Agus Jabo Priyono. Sejumlah program dari pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dengan tambahan seperti program makan bergizi gratis. Saifullah mengatakan, mekanisme pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikembangkan selama ini sudah baik. Namun, mengingat data ini sangat dinamis karena tingkat kesejahteraan masyarakat cepat berubah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata Saifullah, menekankan bahwa bansos harus tepat sasaran. Di sisi lain, aspek pemberdayaan harus lebih diutamakan agar masyarakat bisa lebih mandiri.
”Tentu masih ada kelemahan-kelemahan dari sistem DTKS ini yang akan kami perbaiki dan saya akan menugaskan Pak Wakil Menteri untuk selama satu bulan ke depan ini melototi, ya,” kata Saifullah dalam keterangan pers, Rabu (23/10/2024). Saat ini, mekanisme pendataan DTKS diawali dengan pengusulan daftar penerima melalui musyawarah desa atau kelurahan, disetujui oleh pemerintah daerah, baru kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial. Pada musyawarah desa ini masyarakat diharapkan bisa meningkatkan partisipasi agar menjadi tepat sasaran. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam pasal undang-undang itu disebutkan bahwa nama-nama penerima bansos ditentukan pemerintah daerah melalui musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah desa dan kelurahan wajib dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan.
Setelah itu, hasilnya akan disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencairkan bansos. Kemensos kemudian meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) untuk melaporkan hasil musyawarah desa atau kelurahan. Beberapa dokumen yang harus diunggah ialah berita acara musyawarah, dokumentasi, daftar hadir, dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah. Namun, jika dalam kondisi tertentu musyawarah tidak bisa digelar, kepala desa, lurah, atau pejabat setingkatnya bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Selain melalui mekanisme tersebut, masyarakat juga bisa berpartisipasi mengoreksi atau mengusulkan data melalui usul sanggah di laman cekbansos.kemensos.go.id. ”Kalau ada tetangganya yang keberatan atau ada masyarakat yang keberatan, misalnya ada satu keluarga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan, itu bisa masuk cek bansos usul sanggah,” ujarnya. (Yoga)
Mitos Tentang Sri Mulyani
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Kabinet Merah Putih. Demikian Presiden Prabowo Subianto menyebut kabinet periode 2024-2029. Siapa menempati posisi apa sudah jelas. Presiden Prabowo telah mengumumkannya pada Minggu (20/10/2024) malam. Upacara pelantikan langsung dihelat Senin (21/10) pagi. Pada sektor ekonomi, entah bagaimana, perhatian publik secara umum selama ini seolah terpusat pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan seolah menjadi barometer kualitas kabinet. Bahwa Kementerian Keuangan, merujuk fungsi dan tugasnya, adalah sangat strategis, tidak terbantahkan. Linier dengan itu, sosok menteri keuangan yang strategis pun tidak terbantahkan. Untuk menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih, Prabowo kembali memercayakannya kepada Sri Mulyani Indrawati, sosok yang populer di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi.
”Walaupun saya tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kalau menteri keuangannya Ibu (Sri Mulyani), saya bisa tenanglah. Setidaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja dalam lima tahun ke depan.” Demikian komentar warganet pada akun resmi Sri Mulyani di Instagram, 17 Oktober 2024. Komentar ini menanggapi status Sri Mulyani yang mengunggah foto dirinya bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Komentar warganet di atas tidak unik. Tidak sedikit bahkan masyarakat yang mempersepsikan bahwa semua urusan ekonomi di bawah kewenangan menteri keuangan. Dan, sosok Sri Mulyani seolah dianggap sebagai jaminan mutu kabinet atau setidak-tidaknya bisa menjadi bantalan performa kabinet.
”Turut senang perekonomian negara kembali di bawah kepemimpinan Bu Sri. Semoga makin maju, makmur, dan adil,” kata seorang warganet menanggapi unggahan Sri Mulyani terkait pelantikan di Istana Negara pada akun Instagram-nya, Senin (21/10). Namun, realitasnya tidaklah demikian. Kementerian-kementerian lain, sesuai fungsi dan tugasnya, punya peran strategis masing-masing. Hal ini merujuk pada proyeksi belanja negara pada APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun. Sebagian besar kualitas belanja negara ditentukan oleh berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Sebab, mayoritas anggaran negara terdistribusi ke sana. Bagi dunia usaha, relevansi kementerian sektoral sangat terasa. Tak sekadar membelanjakan uang negara, kementerian-kementerian sektoral, terutama yang mengurusi perizinan dan menangani sektor yang produknya bisa diperdagangkan, adalah mitra pelaku usaha dalam kegiatan bisnis sehari-hari. (Yoga)
Cita-cita dan Realisasi Swasembada Energi
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Istilah swasembada, yang kental dengan capaian swasembada beras pada pertengahan 1980-an kembali digelorakan di titik mula perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 2024-2029. Sebagaimana disampaikan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI, target tidak hanya tercapainya swasembada pangan, tetapi juga swasembada energi. Swasembada energi telah tertuang dalam Visi, Misi, dan Program Prabowo- Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Adapun programnya meliputi percepatan transisi energi; mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional; memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas cadangan sumber energi baru; dan merevisi tata aturan yang menghambat investasi energi terbarukan.
Selain itu, mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, infrastruktur gas, dan memperluas konversi BBM ke gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Program lain adalah menjamin ketersediaan energi untuk mendukung kawasan ekonomi khusus dan merevitalisasi serta membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren bioetanol. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi, yang sejauh ini konsisten dinarasikan, perlu diapresiasi. Sudah semestinya ketergantungan pada impor dalam pemenuhan energi serius dikikis. Itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat seiring melorotnya produksi siap jual (lifting) minyak bumi. Lifting minyak saat ini sekitar 570.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan 1,6 juta barel per hari. Begitu juga terkait elpiji. Bagaimanapun masyarakat Indonesia amat bergantung pada komoditas pengganti minyak tanah itu.
Terlepas dari tepat sasaran atau tidak, kenyataannya, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2023, proporsi elpiji 3 kg mencapai 93,3 persen kebutuhan, sisanya baru nonsubsidi. Ada pun lebih dari 75 persen kebutuhan elpiji nasional dipenuhi dari impor. Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi subsidi energi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 394,3 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yang Rp 334,8 triliun. Pemberian subsidi tak terlepas dari upaya menjaga stabilisasi harga, menjaga daya beli, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melihat tingginya ketergantungan pada impor energi, rencana pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi sudah sepatutnya diupayakan. Dengan demikian, alokasi subsidi-kompensasi energi dapat dialihkan ke sektor lain yang tidak kalah penting, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, ataupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (Yoga)
Data Bansos dan makan Gratis yang Jadi Fokus Kemensos
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan wakilnya, Agus Jabo Priyono, ingin memperbaiki data bansos, menata ulang panti sosial, hingga mulai membahas makan bergizi gratis. Mereka juga perlu menjaga kemurnian bansos. Perbaikan data penerima bantuan sosial, penataan ulang lembaga kesejahteraan sosial, serta makan bergizi gratis akan menjadi fokus kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama wakilnya, Agus Jabo Priyono. Sejumlah program dari pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dengan tambahan seperti program makan bergizi gratis. Saifullah mengatakan, mekanisme pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikembangkan selama ini sudah baik. Namun, mengingat data ini sangat dinamis karena tingkat kesejahteraan masyarakat cepat berubah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata Saifullah, menekankan bahwa bansos harus tepat sasaran. Di sisi lain, aspek pemberdayaan harus lebih diutamakan agar masyarakat bisa lebih mandiri. ”Tentu masih ada kelemahan-kelemahan dari sistem DTKS ini yang akan kami perbaiki dan saya akan menugaskan Pak Wakil Menteri untuk selama satu bulan ke depan ini melototi, ya,” kata Saifullah dalam keterangan pers, Rabu (23/10/2024). Saat ini, mekanisme pendataan DTKS diawali dengan pengusulan daftar penerima melalui musyawarah desa atau kelurahan, disetujui oleh pemerintah daerah, baru kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial. Pada musyawarah desa ini masyarakat diharapkan bisa meningkatkan partisipasi agar menjadi tepat sasaran.
Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam pasal undang-undang itu disebutkan bahwa nama-nama penerima bansos ditentukan pemerintah daerah melalui musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah desa dan kelurahan wajib dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan. Setelah itu, hasilnya akan disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencairkan bansos. Kemensos kemudian meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) untuk melaporkan hasil musyawarah desa atau kelurahan. Beberapa dokumen yang harus diunggah ialah berita acara musyawarah, dokumentasi, daftar hadir, dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah. (Yoga)
Kebijakan Fiskal Rentan Diintervensi Presiden
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Keputusan Presiden Prabowo Subianto ”mengambil alih” Kementerian Keuangan langsung di bawah pengawasannya bisa berimplikasi luas. Meski dapat mempercepat keputusan fiskal dan anggaran negara, langkah itu juga bisa menggerus kredibilitas dan otonomi Kemenkeu, membuat kebijakan fiskal lebih mudah diintervensi secara politik. Penempatan Kemenkeu langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo Subianto itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam perpres tersebut, ada empat kementerian yang tak termasuk dalam koordinasi ketujuh kementerian koordinator, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Sekretariat Negara.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, Prabowo memutuskan ”mengambil alih” Kemenkeu dalam pengawasan langsung di bawah presiden. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai perubahan struktur Kemenkeu yang tak lagi di bawah Kemenko Perekonomian tetapi di bawah pengawasan langsung Presiden membawa implikasi signifikan dari sisi tata kelola pemerintahan (governance) dan potensi dampaknya terhadap sentimen pasar dan pelaku usaha. Di satu sisi, keputusan fiskal Keputusan Presiden Prabowo Subianto ”mengambil alih” Kementerian Keuangan langsung di bawah pengawasannya bisa berimplikasi luas. Meski dapat mempercepat keputusan fiskal dan anggaran negara, langkah itu juga bisa menggerus kredibilitas dan otonomi Kemenkeu, membuat kebijakan fiskal lebih mudah diintervensi secara politik.
Penempatan Kemenkeu langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo Subianto itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam perpres tersebut, ada empat kementerian yang tak termasuk dalam koordinasi ketujuh kementerian koordinator, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Sekretariat Negara. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, Prabowo memutuskan ”mengambil alih” Kemenkeu dalam pengawasan langsung di bawah presiden. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai perubahan struktur Kemenkeu yang tak lagi di bawah Kemenko Perekonomian tetapi di bawah pengawasan langsung Presiden membawa implikasi signifikan dari sisi tata kelola pemerintahan (governance) dan potensi dampaknya terhadap sentimen pasar dan pelaku usaha. (Yoga)
DPR Masih Berkutat dengan Urusan internal lembaganya
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Hampir sebulan setelah dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat masih berkutat dengan urusan internal lembaganya. Selain menyusun jadwal rapat dan hari libur, para wakil rakyat juga mulai merancang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur urusan internal MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPR menyelesaikan susunan pimpinan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) pada Rabu (23/10/2024). Sejumlah komisi juga sudah mulai menggelar rapat. Namun, rapat-rapat digelar baru sebatas untuk membahas jadwal komisi. Salah satu AKD yang menggelar rapat adalah Komisi XIII yang diketuai Willy Aditya dari Fraksi Partai Nasdem. Setelah selesai mengesahkan pimpinan, Komisi XIII menggelar rapat untuk membahas jadwal dan mitra kerja yang akan dipanggil dalam waktu dekat.
Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal maraton memanggil sejumlah mitra kerjanya, seperti Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden. Komisinya ingin mengetahui tugas dan wewenang mereka mengingat ada perombakan wewenang dan pemecahan kementerian di pemerintahan baru. ”Apa yang menjadi domain kementerian dan lembaga tersebut akan kami cermati biar masing-masing bisa optimal dan tidak tumpang tindih satu dan lain,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu siang. Hal serupa dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Mereka langsung mengadakan rapat perdana untuk memastikan jadwal kegiatan Baleg DPR sampai 5 Desember 2024. Ini termasuk jadwal rapat dengar pendapat umum, pembentukan panitia kerja, dan hal lainnya. Revisi UU MD3 Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyampaikan, pihaknya sudah mengatur jadwal untuk membahas aturan yang bakal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang bakal dibahas pertengahan November. Selain itu, Baleg juga mulai merancang pembahasan UU MD3 agar masuk dalam Prolegnas jangka panjang tahun 2024-2029. Aturan tersebut memuat berbagai mekanisme penentuan pimpinan lembaga legislatif. Saat ditanya perihal inti pembahasan, Bob Hasan tak bisa menjelaskan banyak. ”Kami belum membaca secara menyeluruh. Tadi kami hanya menyusun agenda, ya, agenda ke depan ini,” katanya. Sebenarnya, wacana revisi UU MD3 berembus sejak Agustus lalu. Perubahan UU MD3 disebut-sebutakan membuat pemilihan pimpinan DPR periode 2024-2029 tak lagi seperti 2019, yakni partai pemenang pemilihan calon anggota DPR berhak menguasai kursi ketua DPR. (Yoga)
Nilai Transaksi Harian BEI pada 2025 ditargetkan Rp 13,5 Triliun
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Perusahaan penyelenggara pasar modal, Bursa Efek Indonesia atau BEI, menetapkan target kerja pada tahun 2025, antara lain nilai transaksi harian yang mencapai Rp 13,5 triliun. Mereka menetapkan strategi pertumbuhan selaras dengan proyeksi perbaikan kondisi ekonomi di tahun mendatang. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. RKAT 2025 antara lain membuat asumsi yang didasarkan pada kondisi makro, kebijakan ekonomi pemerintahan baru, serta potensi peningkatan dari sisi perusahaan tercatat dan investor pasar modal. ”Asumsi ini berdasarkan adanya tren penurunan inflasi dan suku bunga global, di mana The Fed telah menurunkan suku bunga 50 basis poin, dan diharapkan pada tahun depan akan menurunkan lagi.
Yang kedua adalah terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintahan baru, di mana target GDP (gross domestic product)-nya adalah 8 persen,” ujarnya dalam acara yang diselenggarakan secara daring, Rabu (23/10/2024). Asumsi RKAT 2025 menetapkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp 13,5 triliun dengan jumlah hari bursa sebanyak 242 hari. Target ini lebih tinggi dari RNTH yang ditetapkan untuk 2024 senilai Rp 12,25 triliun. Asumsi lain yang ditetapkan adalah jumlah pencatatan efek menjadi 407 efek dari 340 efek. Target itu terdiri dari 66 pencatatan efek antara lain berupa saham dan obligasi, serta pencatatan efek lainnya meliputi exchange traded fund (ETF), dana investasi real estate (DIRE), dana investasi infrastruktur, dan efek beragun aset (EBA), serta emisi waran terstruktur. Kemudian, target investor pasar modal baru sejumlah 2 juta investor baru.
BEI secara umum menyusun 31 rencana kerja ditahun depan yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan meningkatkan pelindungan investor, penyediaan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan, serta penyempurnaan teknologi dalam sistem. ”Hal ini tentu saja memperhatikan perkembangan kondisi pasar dan berkoordinasi dengan OJK serta SRO terkait penyediaan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien,” kata Iman. Untuk mewujudkan ini, Iman melanjutkan, pihaknya akan selalu mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi rutin melalui jaringan distribusi BEI, termasuk media sosial dan untuk menarik investor, terutama investor ritel. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna pada kesempatan sama menyampaikan, sampai triwulan ketiga 2024, asumsi yang mereka buat untuk tahun ini banyak yang terlampaui meski banyak diterpa isu perlambatan ekonomi global dan dalam negeri, serta politik di tahun pemilu Indonesia. (Yoga)
Samarinda Berburu Mitra untuk Pariwisata dan Perdagangan
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Lewat forum pemerintah daerah se-Asia Pasifik di Zhengzhou, China, Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berburu mitra dari negara-negara lain. Kerja sama bidang pariwisata dan perdagangan menjadi sasaran utama. Pemkot Samarinda memilih dua fokus itu mengingat pendapatan asli daerah utamanya berasal dari sektor perdagangan dan jasa. ”Samarinda tidak ada sumber daya alam,” kata Hero Mardanus Satyawan, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, saat ditemui di Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan, China, Rabu (23/10/2024). Pemkot Samarinda hadir dalam The Second Session of the 2024 UCLG ASPAC Executive Bureau and the 2024 Council Meetings di Zhengzhou. Tema acaranya adalah ”Innovation-Driven Regional Collaboration: Building a Green, Digital, and High-Tech Urban Future”. Adapun UCLG ASPAC atau United Cities and Local Governments Asia-Pacific merupakan perhimpunan kota dan pemda level internasional di wilayah Asia Pasifik.
Organisasi ini jadi simpul komunikasi lebih dari 10.000 pemda di Asia Pasifik, mewakili 3,76 miliar penduduk atau lebih dari setengah populasi dunia. Sebanyak 70 pemda dari 13 negara hadir di Zhengzhou. Pemkot Samarinda datang tanpa wali kota mengingat Andi Harun cuti karena dalam pemilihan kepala daerah 27 November menjadi kandidat petahana. Ada pula Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam. Hero mengakui, belum banyak atraksi wisata di Samarinda yang berkembang, salah satunya turisme kota yang dibelah Sungai Mahakam. Ia yakin, destinasi ini dapat berkembang lebih maju lagi lewat kerja sama promosi wisata. Sungai Mahakam jadi salah satu modal membangun pariwisata Samarinda. Salah satu daya tariknya adalah Festival Mahakam sebagai agenda tahunan pariwisata disana. ”Festival ini diadakan di sepanjang Sungai Mahakam dan menampilkan berbagai lomba budaya, olahraga air, serta parade seni,” ucapnya.
Pemkot Samarinda sudah mengajukan permohonan kerja sama dengan kota Xi’an di Provinsi Shaanxi, China, terkait tata kelola pariwisata. Adapun terkait logistik, Hero menyebut Samarinda berperan sebagai simpul logistik utama untuk distribusi barang dan jasa di enam kabupaten/kota di Kaltim, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Berau. Samarinda juga akan berkontribusi besar pada distribusi barang dan jasa untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Yoga)
Hadirnya Biskita di Kota Tangerang
Yoga
23 Oct 2024 Kompas
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ berkolaborasi dengan Pemkot Tangerang di Banten dan Kota Depok di Jabar untuk memperluas kebijakan pelayanan transportasi publik. Plt Kepala BPTJ, Suharto, Selasa (22/10) mengatakan, kehadiran Biskita di Kota Tangerang adalah program bantuan dari pusat untuk pengembangan angkutan umum berbasis bus dengan skema pembiayaan berupa pembelian layanan (buy the service). Program ini melayani wilayah yang belum terhubung dan memperkuat layanan yang sudah ada di Kota Tangerang. Selain Jakarta, Kota Tangerang juga merupakan salah satu kawasan di Jabodetabek yang dinilai mandiri menghadirkan layanan transportasi publik melalui BRT Trans Tangerang atau biasa disebut bus Tayo.
Kota Tangerang kini memiliki BRT empat koridor dan penyediaannya dikelola secara mandiri melalui APBD. Suharto menilai, Kota Tangerang menjadi rujukan dan barometer bagi kota lain untuk menyediakan layanan transportasi di wilayahnya secara mandiri. ”Langkah konkret dalam mendukung penyediaan layanan angkutan massal ini perlu diapresiasi dan harus didukung agar semakin memperkuat pelayanan transportasi Biskita serta jaringan dan integrasinya semakin kuat,” ujarnya. Langkah Pemkot Tangerang, selaras dengan UU No 22 Tahun 2009 yang mengamanatkan agar pemda wajib menyediakan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman. Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin dalam keterangan resmi mengatakan, dukungan BPTJ melalui Biskita sangat dibutuhkan. Pemkot Tangerang tidak bisa sepenuhnya mandiri menyelesaikan masalah terkait transportasi. (Yoga)