Memperingati Hari Santri Nasional 2024, sejumlah santri asal Cirebon, Jabar, menaruh banyak harapan untuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Mereka berharap bisa lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan hingga kesetaraan. Harapan itu disampaikan sejumlah santri dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional di Balai Kota Cirebon, Selasa (22/10). Kegiatan itu dihadiri ratusan santri, ulama, dan pejabat pemerintah setempat. Sebagian besar peserta mengenakan kopiah, sarung, dan gamis. Fachry Kharudin (24), santri Pondok Pesantren Al-Fatih Kayuwalang, Cirebon, mengatakan, salah satu kekhawatiran santri adalah sulit mendapatkan pekerjaan memadai setelah dari pondok.

”Makanya, harapan saya, semoga santri mendapatkan akses untuk dunia pekerjaan,” ujarnya. Ia pun meminta pemerintah baru menggelar lebih banyak pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan santri. Fachry yang sedang kuliah di Jurusan Tadris Biologi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berharap mendapat keterampilan untuk menjadi guru setelah tamat di pondok. ”Kami mengharapkan agar pemerintahan yang baru sekarang lebih memperhatikan infrastruktur dan  prasarana pondok pesantren,” ucap Fachry. Menurut dia, masih ada sejumlah pesantren yang kekurangan ruangan atau bangunannya kurang memadai.

Farwah Fuadie (22), santri Pondok Pesantren Daarul Faa’iziin, Kota Cirebon, berharap pemerintahan yang baru bisa mewadahi dan memberdayakan para santri. ”Jadi, santri tidak hanya mengaji, tapi juga mendapat pelatihan tentang keterampilan bisnis dan sebagainya,” ujarnya. Menurut mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati ini, di pesantrennya sudah ada balai latihan kerja yang memberikan pelatihan tentang multimedia dan otomotif. Namun, pelatihan itu belum sering dan masih terbatas pesertanya. Ia berharap ada pelatihan khusus untuk membuat bisnis. ”Saya mau mencoba dunia bisnis. Jadi, kalau selesai di pondok, bisa buka usaha. Saya juga berharap santri yang perempuan bisa berkiprah di mana saja,” tutur Farwah. (Yoga)

Pemerintah telah menerbitkan PP No 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah MA yang diterbitkan Presiden Jokowi pada hari terakhir masa pemerintahannya yang menjadi dasar kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Berdasarkan PP baru tersebut, ada kenaikan gaji pokok sebesar 30 % dan tunjangan jabatan hakim 40 %. PP tersebut ditandatangani pada 18 Oktober 2024 dan diundangkan pada hari yang sama. PP No 44/2024 dapat diakses publik sejak Senin (21/10) pukul 22.30 WIB. PP No 44/2024 menjadi perubahan ketiga atas PP No 94/2012 yang sebelumnya dipersoalkan para hakim muda yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Mereka menggelar aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 untuk meminta penyesuaian gaji dan tunjangan jabatan hakim yang tidak naik selama 12 tahun. Mengacu PP No 94/2012, gaji pokok seorang hakim dengan masa kerja nol tahun adalah Rp 2,064 juta.  Adapun tunjangan jabatan hakim paling rendah untuk hakim pratama di pengadilan kelas II sebesar Rp 8,5 juta. Dengan demikian, total pendapatan seorang hakim baru sebesar Rp 10,564 juta. Berdasarkan PP No 44/2024, gaji hakim paling rendah dengan nol masa kerja adalah Rp 2,78 juta, sedangkan tunjangan hakim Rp 11,9 juta.

Dengan demikian, seorang hakim baru akan memperoleh penghasilan Rp 14,68 juta. Gaji hakim paling tinggi menurut PP lama sebesar Rp 4,978 juta (golongan IV E). Adapun tunjangan jabatan paling tinggi diterima ketua pengadilan tinggi sebesar Rp 40,2 juta.Bila dijumlahkan, gaji dan tunjangan menjadi Rp 45,1 juta. Jumlah tersebut naik. Gaji hakim paling tinggi (golongan IV E) menjadi sebesar Rp 6,1 juta. Tunjangan jabatan hakim tertinggi yang diperoleh ketua pengadilan tinggi mencapai Rp 56,5 juta. Artinya, gaji tertinggi hakim di tingkat banding mencapai Rp 66,2 juta. Praktisi hukum sekaligus pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengungkapkan, kenaikan gaji dan tunjangan jabatan hakim harus dibarengi dengan peningkatan integritas dan kejujuran hakim. (Yoga)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, membicarakan kemungkinan menggunakan lahan sitaan dari koruptor untuk menyokong program Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah bagi masyarakat miskin. ”Tadi disampaikan permintaan beliau, dalam pelaksanaan pengadaan atau apa pun di dalam perumahan rakyat itu, kami akan dampingi,” kata Burhanuddin seusai pertemuan di Kejagung, Jakarta, Selasa (22/10). Terkait hal itu, kata Burhanuddin, pihaknya saat ini menguasai tanah atau lahan sitaan yang berasal dari kasus korupsi. Lahan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan perumahan rakyat. Setelah pertemuan itu, pihaknya akan mulai memetakan lokasi dan luas lahan sitaan tersebut.

Menurut Burhanuddin, pihaknya tidak hanya mendukung program perumahan rakyat dengan lahan sitaan, tetapi juga akan memberikan pendampingan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tak hanya itu, Kejaksaan juga akan mendukung penyusunan kebutuhan regulasi sebagai payung hukumnya, terutama dalam pembentukan perppu. ”Hari ini kami sudah memulainya dan insya Allah tak terlalu lama lagi ada kejelasan berapa hektar yang bisa kami serahkan kepada Bapak Menteri Perumahan,” ujar Burhanuddin. Maruarar menyampaikan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program untuk membangun jutaan rumah bagi masyarakat miskin, yang merupakan bagian dari 100 hari program Presiden Prabowo dengan bergotong royong membangun perumahan bagi rakyat. Dari pertemuan dengan Jaksa Agung itu, sebagian lahan sitaan diketahui berada di wilayah Jabotabek. (Yoga)

Koalisi Seni dan Federasi Serikat Musisi Indonesia menekankan pentingnya musisi mempelajari royalty, agar musisi sadar dan memperjuangkan hak-haknya. Hal itu mengemuka dalam gelar wicara ”Royalti Hak  Musisi, Bukan Cuan Industri” di Earhouse, Pamulang, Tangsel, Banten, Senin (21/10) malam. Pengacara hak cipta Panji Prasetyo memulai kesempatan bicaranya dengan bercerita tentang sejarah terbentuknya lembaga manajemen kolektif (LMK). Dibesut musisi ternama seperti Guruh Soekarnoputra, Titiek Puspa, dan Candra Darusman, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) berdiri sebagai LMK pertama di Indonesia pada 1991. Padahal, peraturan kala itu belum mengakui keberadaan LMK. Hanya ada klausul bahwa pencipta berhak mendapat royalti pengumuman atau royalti yang dibayarkan ketika suatu karya ditampilkan di depan umum.

Mereka menginisiasinya secara mandiri karena melihat mekanisme pemungutan royalti pengumuman di luar negeri yang dilakukan collective management organization. Masalah distribusi royalti, menurut Panji, bukan disebabkan tak adanya payung hukum, melainkan nihilnya kemauan politik untuk mendorong perubahan berarti. ”Jangan berharap, undang-undang ada, semua masalah selesai,” ujarnya. Sekjen Federasi Serikat Musisi Indonesia (Fesmi) Febrian Nindyo melakukan survei kecil-kecilan untuk menilai pemahaman royalti penulis lagu yang hadir. Dari 18 pencipta, hanya 12 orang yang mengetahui royalti dibagi menjadi berbagai jenis, yaitu sinkronisasi, mekanikal, dan pengumuman. Hanya 8 peserta mendaftarkan diri ke LMK untuk mendapat royalti pengumuman.

Selama diskusi, mayoritas peserta yang hadir belum terdaftar sebagai anggota LMK. Kurangnya pemahaman para musisi menjadi celah bagi pengelola royalti mengeruk keuntungan. Musisi kerap kurang sadar dan teredukasi haknya. Febrian mengajak semua peserta untuk mulai memedulikan karut-marut ini. Masalah krusial saat ini adalah tarif yang diberikan platform digital kepada para musisi belum diatur. Negara seperti absen dan tak memiliki daya tawar di hadapan platform digital. Ratri mengungkap pentingnya pembentukan platform dalam negeri sebagai solusi. Sebab, keberadaan substitusi jadi aspek krusial untuk mengintervensi tarif dari platform asing. (Yoga)

Memberantas judi daring menjadi satu dari tiga agenda program 100 hari pertama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Semoga ini bukan hanya janji. Pada Juni 2024, pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Dalam Jaringan), dengan ketua harian Menkominfo. Memberantas judi daring sebenarnya tidak sulit mengingat pemerintah memiliki infrastruktur dan aparat yang lengkap untuk melakukannya. Dengan semua sumber daya yang dimiliki, pemerintah juga sebenarnya tahu siapa saja bandar dan penguasa industri perjudian daring yang menyasar orang Indonesia sebagai pemainnya. Sejak Satgas Pemberantasan Judi Daring dibentuk hingga sekarang, aktivitas haram ini masih bisa beroperasi.

Sampai hari ini kita masih dengan mudah menemukan iklan situs judi daring bertebaran di internet, bahkan bertebaran di sejumlah aplikasi media sosial terkenal yang banyak diunduh masyarakat Indonesia. Memang, pengelola situs judi daring berada di luar negeri, yang pemerintahnya permisif dengan industri judi, seperti Kamboja, agar mudah mengoperasikan aktivitasnya. Liputan investigasi yang dilakukan harian ini bahkan menemukan sejumlah lokasi di Kamboja yang digunakan sebagai pusat operasi judi daring dan dikendalikan warga negara Indonesia. Pemerintah tentu mengetahui di negara mana saja tempat situs judi daring tersebut dikendalikan dan bisa memblokir akses internet dari negara tersebut sementara waktu.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga dapat melacak IP address peladen judi daring dan memblokirnya. Langkah lainnya, Polri bisa bekerja sama dengan Interpol untuk menyita peladen judi daring yang berada diluar negeri. Memblokir IP address peladen judi daring dan menyita peladen fisiknya memberi sinyal pemerintah serius memberantas judi daring. Langkah serius lainnya yang dapat dilakukan pemerintah, dengan sesegera mungkin menyita uang dalam rekening penampung deposit judi daring. Yang jelas, pemerintah bisa dengan mudah memberantas judi daring ini asal serius dan tidak tergoda aliran uang haramnya (Yoga)

Selama lima tahun ke depan Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq akan fokus mengimplementasikan ekonomi hijau dan menghadapi tantangan kondisi mutu lingkungan. Sementara Menhut Raja Juli Antoni akan fokus menjaga hutan dan memanfaatkan sumber dayanya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itu diutarakan dua menteri tersebut saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan dari Menteri LHK 2014-2024 Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Selasa (22/10). Pada awal sambutannya, Hanif menjelaskan alasan pemisahan Kementerian LHK, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pada kementerian masing-masing.

”Kementerian LH diharapkan jadi garda terdepan mengimplementasi- kan ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip-prinsip keberlangsungan,” ujarnya. Selain itu, Kementerian LH dibentuk sebagai upaya lebih responsif, strategis, dan fokus menghadapi tantangan kondisi mutu lingkungan. Upaya itu termasuk untuk menangani tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penumpukan berbagai limbah dan polusi. ”Kita semua berkeyakinan pelestarian lingkungan hidup menjamin daya dukung alam sehat untuk generasi mendatang. Karena itu, pemerintah menargetkan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target net zero emission, dan menurunkan jejak karbon,” katanya. (Yoga)

Struktur kabinet yang supergemuk ditengarai menghambat berbagai target pemerintahan baru dalam jangka menengah panjang. Struktur kabinet juga berpotensi menambah beban keuangan dan memaksa pemerintah berutang lebih banyak, yang semakin mempersempit ruang fiskal dan kesempatan untuk mengakselerasi pertumbuhan 8 %. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan berpendapat, struktur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran supergemuk, dengan jumlah anggota kabinet 109 orang yang terdiri dari menteri, wamen dan kepala badan.

”Pembentukan kabinet yang supergemuk itu justru tidak menjawab urgensi dari tantangan yang dihadapi kita dan juga tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai dalam visi-misinya, terutama yang terkait  dengan delapan program hasil cepat terbaik dalam periode 2024-2029. Namun, kita tetap harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo,” katanya dalam diskusi bertajuk Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran secara daring, Selasa (22/10). Delapan program tersebut adalah makan siang bergizi dan susu gratis, pemeriksaan kesehatan, produktivitas lahan pertanian, pembangunan gedung sekolah, serta kartu kesejahteraan. Juga menaikkan gaji pejabat negara, pembangunan infrastruktur desa.

Serta mendirikan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan rasio penerimaan negara. Menurut Fadhil, struktur kabinet supergemuk akan menjalankan program-program tersebut secara lamban dan justru menimbulkan dampak inefisiensi, lantaran kompleksitas pembagian wewenang dan masalah koordinasi antarpihak hingga membuat pemerintahan akan mengalami kelumpuhan dalam 1-2 tahun karena disibukkan perihal teknis. Maka, pemerintah perlu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran anggaran. Dengan komitmen tersebut, target dalam program-program yang dicanangkan dapat tercapai sekaigus mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan sebesar 8 %. (Yoga)

Presiden Prabowo kembali menghadirkan Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang sebelumnya ada pada era kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Berperan sebagai penasihat presiden di bidang perekonomian. Senin (21/10) Presiden Prabowo melantik Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan didasari Kepres RI No 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua DEN. Luhut, yang pada Selasa (22/10) juga dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Investasi di Kabinet Merah Putih, memang memiliki berbagai pengalaman sebagai menteri di pemerintahan, terutama di masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2019-2024. Purnawirawan jenderal dan politisi Partai Golkar itu terakhir menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kehadiran Luhut sebagai koordinator DEN, menurut Anggawira, yang pernah menjadi anggota Timses Bidang Ekonomi Prabowo-Gibran, bertujuan untuk memberi nasihat strategis kepada pemerintahan terkait kebijakan ekonomi dan tantangan global. ”DEN berhubungan dengan strategi pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan ekonomi, seperti perlambatan global, defisit anggaran, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan yang terarah dan komprehensif,” kata Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) itu, Selasa. DEN, kata Anggawira, mirip dewan bernama sama yang pernah dibentuk Presiden Gus Dur setelah krisis moneter 1998 untuk membantu pemulihan ekonomi. (Yoga)

Mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun tidak mudah. Banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terkait ketersediaan lahan, regenerasi petani, redistribusi tanah, dan penyelesaian konflik agrarian terkait petani. Mewujudkan swasembada pangan, terutama beras, jagung, dan gula, merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo menyatakan swasembada pangan dapat terwujud paling lambat 4-5 tahun. Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman, Selasa (22/10) mengatakan, swasembada pangan, khususnya beras, dapat diwujudkan dalam 4-5 tahun ke depan. Namun, butuh sejumlah persyaratan yang saling terkait.

”Lahan untuk mencetak sawah baru dan menambah frekuensi tanam padi harus tersedia. Para petani yang mengerjakan lahan-lahan tersebut juga harus ada,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Zulharman, lahan dan petani merupakan elemen penting. Banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Di sisi lain, banyak pula petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar dan berusia tua. Problem-problem tersebut perlu dicarikan solusinya. Hal itu mulai dari penetapan lahan pertanian abadi, regenerasi petani, penggunaan teknologi, dan peningkatan SDM sektor pertanian. ”Selain itu, sejumlah syarat lain untuk mewujudkan swasembada pangan adalah ketersediaan benih unggul, sumber air dan jaringan irigasi yang memadai, serta pupuk dengan harga terjangkau,” katanya.

Kementan menyebutkan, terdapat pengurangan luas sawah dari 8,1 juta hektar pada 2015 menjadi 7,5 juta hektar pada 2019. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar mewujudkan swasembada pangan yang selaras dengan agenda reforma agraria. Untuk itu, persoalan redistribusi tanah dan konflik agraria terkait petani perlu dituntaskan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika menuturkan, visi-misi Prabowo-Gibran mempunyai nilai plus karena agenda reformasi agraria ditempatkan di bawah program swasembada pangan. Artinya, Prabowo-Gibran menyadari reforma agraria tidak bisa dilepaskan dari pertanian dan pangan. (Yoga)

 Pekerja menjemur kerupuk merah di Kelurahan Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin (21/10/2024). Cuaca panas menjadi berkah bagi para produsen kerupuk merah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca panas masih terjadi hingga 24 Oktober akibat pola peralihan musim. Dalam sehari, produsen kerupuk bisa memproduksi 6 kuintal kerupuk merah, jauh lebih  banyak dari produksi pada hari-hari biasanya. (Yoga)