Memberantas judi daring menjadi satu dari tiga agenda program 100 hari pertama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Semoga ini bukan hanya janji. Pada Juni 2024, pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Dalam Jaringan), dengan ketua harian Menkominfo. Memberantas judi daring sebenarnya tidak sulit mengingat pemerintah memiliki infrastruktur dan aparat yang lengkap untuk melakukannya. Dengan semua sumber daya yang dimiliki, pemerintah juga sebenarnya tahu siapa saja bandar dan penguasa industri perjudian daring yang menyasar orang Indonesia sebagai pemainnya. Sejak Satgas Pemberantasan Judi Daring dibentuk hingga sekarang, aktivitas haram ini masih bisa beroperasi.

Sampai hari ini kita masih dengan mudah menemukan iklan situs judi daring bertebaran di internet, bahkan bertebaran di sejumlah aplikasi media sosial terkenal yang banyak diunduh masyarakat Indonesia. Memang, pengelola situs judi daring berada di luar negeri, yang pemerintahnya permisif dengan industri judi, seperti Kamboja, agar mudah mengoperasikan aktivitasnya. Liputan investigasi yang dilakukan harian ini bahkan menemukan sejumlah lokasi di Kamboja yang digunakan sebagai pusat operasi judi daring dan dikendalikan warga negara Indonesia. Pemerintah tentu mengetahui di negara mana saja tempat situs judi daring tersebut dikendalikan dan bisa memblokir akses internet dari negara tersebut sementara waktu.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga dapat melacak IP address peladen judi daring dan memblokirnya. Langkah lainnya, Polri bisa bekerja sama dengan Interpol untuk menyita peladen judi daring yang berada diluar negeri. Memblokir IP address peladen judi daring dan menyita peladen fisiknya memberi sinyal pemerintah serius memberantas judi daring. Langkah serius lainnya yang dapat dilakukan pemerintah, dengan sesegera mungkin menyita uang dalam rekening penampung deposit judi daring. Yang jelas, pemerintah bisa dengan mudah memberantas judi daring ini asal serius dan tidak tergoda aliran uang haramnya (Yoga)

Selama lima tahun ke depan Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq akan fokus mengimplementasikan ekonomi hijau dan menghadapi tantangan kondisi mutu lingkungan. Sementara Menhut Raja Juli Antoni akan fokus menjaga hutan dan memanfaatkan sumber dayanya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itu diutarakan dua menteri tersebut saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan dari Menteri LHK 2014-2024 Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Selasa (22/10). Pada awal sambutannya, Hanif menjelaskan alasan pemisahan Kementerian LHK, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pada kementerian masing-masing.

”Kementerian LH diharapkan jadi garda terdepan mengimplementasi- kan ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip-prinsip keberlangsungan,” ujarnya. Selain itu, Kementerian LH dibentuk sebagai upaya lebih responsif, strategis, dan fokus menghadapi tantangan kondisi mutu lingkungan. Upaya itu termasuk untuk menangani tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penumpukan berbagai limbah dan polusi. ”Kita semua berkeyakinan pelestarian lingkungan hidup menjamin daya dukung alam sehat untuk generasi mendatang. Karena itu, pemerintah menargetkan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target net zero emission, dan menurunkan jejak karbon,” katanya. (Yoga)

Struktur kabinet yang supergemuk ditengarai menghambat berbagai target pemerintahan baru dalam jangka menengah panjang. Struktur kabinet juga berpotensi menambah beban keuangan dan memaksa pemerintah berutang lebih banyak, yang semakin mempersempit ruang fiskal dan kesempatan untuk mengakselerasi pertumbuhan 8 %. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan berpendapat, struktur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran supergemuk, dengan jumlah anggota kabinet 109 orang yang terdiri dari menteri, wamen dan kepala badan.

”Pembentukan kabinet yang supergemuk itu justru tidak menjawab urgensi dari tantangan yang dihadapi kita dan juga tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai dalam visi-misinya, terutama yang terkait  dengan delapan program hasil cepat terbaik dalam periode 2024-2029. Namun, kita tetap harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo,” katanya dalam diskusi bertajuk Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran secara daring, Selasa (22/10). Delapan program tersebut adalah makan siang bergizi dan susu gratis, pemeriksaan kesehatan, produktivitas lahan pertanian, pembangunan gedung sekolah, serta kartu kesejahteraan. Juga menaikkan gaji pejabat negara, pembangunan infrastruktur desa.

Serta mendirikan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan rasio penerimaan negara. Menurut Fadhil, struktur kabinet supergemuk akan menjalankan program-program tersebut secara lamban dan justru menimbulkan dampak inefisiensi, lantaran kompleksitas pembagian wewenang dan masalah koordinasi antarpihak hingga membuat pemerintahan akan mengalami kelumpuhan dalam 1-2 tahun karena disibukkan perihal teknis. Maka, pemerintah perlu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran anggaran. Dengan komitmen tersebut, target dalam program-program yang dicanangkan dapat tercapai sekaigus mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan sebesar 8 %. (Yoga)

Presiden Prabowo kembali menghadirkan Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang sebelumnya ada pada era kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Berperan sebagai penasihat presiden di bidang perekonomian. Senin (21/10) Presiden Prabowo melantik Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan didasari Kepres RI No 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua DEN. Luhut, yang pada Selasa (22/10) juga dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Investasi di Kabinet Merah Putih, memang memiliki berbagai pengalaman sebagai menteri di pemerintahan, terutama di masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2019-2024. Purnawirawan jenderal dan politisi Partai Golkar itu terakhir menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kehadiran Luhut sebagai koordinator DEN, menurut Anggawira, yang pernah menjadi anggota Timses Bidang Ekonomi Prabowo-Gibran, bertujuan untuk memberi nasihat strategis kepada pemerintahan terkait kebijakan ekonomi dan tantangan global. ”DEN berhubungan dengan strategi pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan ekonomi, seperti perlambatan global, defisit anggaran, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan yang terarah dan komprehensif,” kata Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) itu, Selasa. DEN, kata Anggawira, mirip dewan bernama sama yang pernah dibentuk Presiden Gus Dur setelah krisis moneter 1998 untuk membantu pemulihan ekonomi. (Yoga)

Mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun tidak mudah. Banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terkait ketersediaan lahan, regenerasi petani, redistribusi tanah, dan penyelesaian konflik agrarian terkait petani. Mewujudkan swasembada pangan, terutama beras, jagung, dan gula, merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo menyatakan swasembada pangan dapat terwujud paling lambat 4-5 tahun. Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman, Selasa (22/10) mengatakan, swasembada pangan, khususnya beras, dapat diwujudkan dalam 4-5 tahun ke depan. Namun, butuh sejumlah persyaratan yang saling terkait.

”Lahan untuk mencetak sawah baru dan menambah frekuensi tanam padi harus tersedia. Para petani yang mengerjakan lahan-lahan tersebut juga harus ada,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Zulharman, lahan dan petani merupakan elemen penting. Banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Di sisi lain, banyak pula petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar dan berusia tua. Problem-problem tersebut perlu dicarikan solusinya. Hal itu mulai dari penetapan lahan pertanian abadi, regenerasi petani, penggunaan teknologi, dan peningkatan SDM sektor pertanian. ”Selain itu, sejumlah syarat lain untuk mewujudkan swasembada pangan adalah ketersediaan benih unggul, sumber air dan jaringan irigasi yang memadai, serta pupuk dengan harga terjangkau,” katanya.

Kementan menyebutkan, terdapat pengurangan luas sawah dari 8,1 juta hektar pada 2015 menjadi 7,5 juta hektar pada 2019. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar mewujudkan swasembada pangan yang selaras dengan agenda reforma agraria. Untuk itu, persoalan redistribusi tanah dan konflik agraria terkait petani perlu dituntaskan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika menuturkan, visi-misi Prabowo-Gibran mempunyai nilai plus karena agenda reformasi agraria ditempatkan di bawah program swasembada pangan. Artinya, Prabowo-Gibran menyadari reforma agraria tidak bisa dilepaskan dari pertanian dan pangan. (Yoga)

 Pekerja menjemur kerupuk merah di Kelurahan Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin (21/10/2024). Cuaca panas menjadi berkah bagi para produsen kerupuk merah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca panas masih terjadi hingga 24 Oktober akibat pola peralihan musim. Dalam sehari, produsen kerupuk bisa memproduksi 6 kuintal kerupuk merah, jauh lebih  banyak dari produksi pada hari-hari biasanya. (Yoga)

Kemenaker di bawah pimpinan Menaker Yassierli dan Wamenaker Immanuel Ebenezer berkomitmen menjalankan program yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. ”Kami ditugaskan Presiden Prabowo untuk melaksanakan tugas-tugas kerakyatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Fokus kami ialah mengatasi pengangguran karena bagaimanapun kami harus mengawal kesejahteraan pekerja menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Immanuel Ebenezer seusai acara serah terima jabatan, Selasa (22/10) di Jakarta. Sejalan dengan fokus itu, terkait program 100 hari pertama, Menaker Yassierli menjelaskan, Kemenaker akan memikirkan solusi yang signifikan terkait penyediaan lapangan kerja. Presiden sudah menyatakan pentingnya digitalisasi dan hilirisasi. Harapannya, kedua fokus ini bisa membantu menciptakan lapangan kerja.

”Ada persoalan pengangguran serta PHK yang marak. Kami yakin tetap akan ada peluang lapangan kerja baru. Maka, kami pastikan dulu ada pemetaan kompetensi tenaga kerja nasional lalu dari sisi kami akan meningkatkan pelatihan vokasional,” ucapnya. Di luar itu, Yassierli akan meneruskan upaya reformasi birokrasi di internal Kemenaker yang sudah dijalankan oleh menaker sebelumnya. BPS melaporkan, jumlah penganggur per Februari 2024 sebanyak 7,20 juta orang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, yang ditemui pada acara yang sama, mengatakan, harapan pelaku industri ialah penciptaan lapangan kerja. Sebab, meski setiap tahun terdapat 2 juta-3 juta angkatan kerja baru, investasi yang masuk belum banyak menyerap tenaga kerja dan ada tren investasi yang ada berpindah dari padat karya ke padat modal. (Yoga)

Deretan rumah di sebuah Perumahan Tampak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (22/10/2024). Bank Indonesia (BI) memproyeksikan penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2024 meningkat berdasarkan nilai saldo bersih tertimbang yang telah mencapai 88,3 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 80,6 persen. Semua jenis kredit  diperkirakan tumbuh meliputi kredit modal kerja serta kredit investasi dan kredit konsumsi yang terdiri dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan apartemen (KPA), kredit multiguna, dan kredit kendaraan bermotor (KKB). (Yoga)

Sebanyak 11 sektor ekonomi bakal menyala di era Prabowo Subianto, lantaran memiliki eksposur kuat ke program unggulan. Ke-11 sektor itu adalah properti, semen, cat, keramik, perbankan, mineral, scrude palm oil, (CPO), toko ritel perkakas rumah, konsumer, perunggasan (poultry), dan konstruksi. Sektor properti diuntungkan oleh proyek pembangunan 3 juta unit rumah per tahun demi memangkas backlog sekitar 10 juta. Proyek ini diproyeksikan menghasilkan perputaran uang Rp 400 triliun.  Tak ayal lagi, sektor semen ketiban rezeki nomplok.

Permintaan semen bisa tumbuh 7% per tahun, didorong permintaan program tersebut, sehingga diharapkan dapat mengikis overkapasitas yang selama ini menghantam sektor ini. Industri pendukung properti, seperti cat dan keramik bakal terkerek. Tak ketinggalan, bank spesialis kredit pemilikan rumah (KPR) seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga diuntungkan. Sektor mineral dan CPO bakal terus melesat, lantaran Prabowo akan melanjutkan hilirisasi pemerintahan Presiden Jokowi. Adapun program makan bergizi gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp 71 triliun bakal mendatangkan sektor konsumer penghasil susu hingga perunggasan. Sementara itu, berlanjutnya IKN akan menjadi mesin pertumbuhan sektor konstruksi. (Yetede)

Tahun ini, industri perbankan akan sulit mencetak pertumbuhan laba yang tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan laba 2025 diperkirakan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan 2024. Hal ini disebabkan efek suku bunga tinggi yang masih berdampak bagi perbankan, membuat biaya dana (cost of fund) bank juga naik. Namun kenaikannya tidak sejalan dengan peningkatan suku bunga kredit, lantaran bank fokus menjaga kualitas asetnya. Deputi Head of Equity Research PT Mandiri Sekuritas (Mansek) Kresna Hutabarat mengatakan, beberapa bank besar mengalami penurunan tingkat pertumbuhan laba bersih pada semester I-2024.

"Setelah laba kuat di 2022, 2023, tapi di 2024 akibat tekanan beban bunga  sehingga menggerus NIM bank, terutama di bank besar, meskipun BSI masih bisa mempertahankan pertumbuhan 20% laba di semeter I," tutur Kresna. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan masih kuat dikontribusi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)  juga BCA dan BSI yang juga mendukung perekonomian meski tekanan beban bunga meningkat. Sekuritas memperkirakan pada kuartal  IV-2024 BI akan memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) pada November dan juga Desember 25 bps hingga menjadi 5,5% di akhir tahun ini. (Yetede)