;

Kebijakan Upah Buruh Jadi Ujian Awal bagi Prabowo

Kebijakan Upah Buruh Jadi Ujian Awal bagi Prabowo
Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menuntut kenaikan UMP sebesar 8% hingga 10%, serta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, aksi demonstrasi besar-besaran direncanakan pada akhir Oktober 2024.

Ekonom Eliza Mardian dari Core Indonesia menyoroti lemahnya pengendalian harga bahan pangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Abdullah Mansuri dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dan Sutrisno Iwantono dari Apindo juga menyatakan kekhawatiran mereka terhadap penurunan daya beli, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dalam 100 hari pertama, pemerintah akan fokus menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga kesehatan fiskal dengan defisit APBN yang diproyeksikan lebih dari Rp 600 triliun pada 2025, serta utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun. Apindo berharap pemerintah memiliki solusi inovatif untuk mengatasi persoalan ini.
Download Aplikasi Labirin :