Kemenaker Siaga Hadapi Gelombang PHK

;

Kemenaker Siaga Hadapi Gelombang PHK

Sosial, Budaya, dan Demografi Hairul Rizal 25 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kondisi geopolitik global yang tidak menentu dapat berdampak signifikan terhadap industri berorientasi ekspor dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengantisipasi hal ini dengan memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta mempercepat pembentukan Satuan Tugas PHK.

Yassierli menjelaskan bahwa selain bantuan tunai, pekerja yang terdampak PHK juga akan mendapatkan akses pelatihan dan informasi lowongan kerja. Koordinasi telah dilakukan dengan dinas ketenagakerjaan di seluruh wilayah dan lintas kementerian. Ia menambahkan bahwa draf regulasi pembentukan Satgas PHK telah disusun dan tengah dikonsultasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Dirjen PHI & Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri, melaporkan bahwa sejak akhir Mei hingga awal Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK, meskipun rincian sektor dan provinsinya belum dijabarkan. Data akurat akan dipusatkan dan divalidasi oleh Barenbang Naker untuk menghindari ketidaksesuaian antara laporan daerah dan klaim JKP.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 per orang, yang hingga 24 Juni sudah diberikan kepada 2,45 juta pekerja dari total penerima tahap I sebanyak 3,69 juta orang. BSU disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank.

Kebijakan ini mencerminkan respons cepat pemerintah untuk menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah tantangan eksternal, sekaligus memastikan pekerja tetap memiliki perlindungan sosial dan dukungan finansial selama periode ketidakpastian ekonomi.