;
Teknologi ...

Ekspansi Dua Bisnis Inti yaitu PLTP dan PLTB
Yuniati Turjandini 23 Oct 2024 Investor Daily (H)
Emiten konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewabless Tbk (BRE)  terus menggeber ekspansi di dua dunia bisnis utamanya yakni pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLPB). Emiten energi baru terbarukan ini menargetkan bakal memiliki kapasitas hingga 1,95 gigawatt (GW) pada 2030, dari dua bisnis intinya tersebut. "Kami menargetkan untuk mencapai kapasitas 1 GW di 2025 melalui pengembangan kapasitas eksisting, sebelum mencapai 1.95GW pada 2030 melalui pengembangan di proyek Greenfield," kata Manajemen BREN. Manajemen Barito Renewabless mengungkapkan, kapasitas perseroan saat ini sebanyak 965MW yang terdiri dari PLTP sebesar 886MW dan PLTB 79MW. Secara bertahap, perseroan akan terus meningkatkan kapasitasnya, dimana tahun ini akan ada penambahan 14MW pada PLTP, selanjutnya ada penambahan lagi 27MW tahun depan, 37MW di 2026, serta 820MW pada 2027-2032. Sehingga total kapasitas terpasang PLTP perseroan akan menjadi 1.784MW. Perseroan juga mempertimbangkan untuk menambah kapasitas PLTP lagi sebanyak 655MW hingga menjadi 2.439MW pada 2032. (Yetede)
Teknologi ...

Keberpihakan ke Manufaktur jadi Kunci untuk Mencapai Target
Yuniati Turjandini 23 Oct 2024 Investor Daily (H)

Pemerintah Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Keberpihakan ke manufaktur menjadi kunci untuk mencapai  target tersebut.  Ketua Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (ApsyFI) Redma Gita mengatakan, bila ingin pertumbuhan  ekonomi nasional mencapai 8%, maka industri manufaktur  harusnya tumbuh 10%. Sayangnya, dalam 5 tahun  terakhir pertumbuhan ekonomi rata-rata di angka 4%-4,5%. "Untuk mencapai pertumbuhan manufaktur 10%, artinya tekstil harus tumbuh 16%. Hanya saja sekarang kita minus, untuk ke 16% angka berat," ucap dia. Redma melihat Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasamita sangat paham dengan kondisi industri.

Sayangnya, masalah di kementerian lain seperti ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Di Kemedag itu tergantung Kemenko Kayak kemarin permendag 36 ke permendag 8 itu posisi perdagangan  sulit ditekan sana sini," kata dia. Redma menjelaskan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sudah berkomitmen untuk menjaga pasar dalam negeri. Seharusnya komitmen ini juga diikuti oleh Kemenkeu. "Presiden Prabowo enggak mau menaikkan pajak tetapi diperluas Wajib Pajak terutama pemain ilegal di ritel. Pajakkan yang dikoyak yang formal. Tapi yang diselundupkan enggak pernah dikerjain," ucap dia. (Yetede)

Teknologi ...

BTS Internet 4G Telah Jangkau 95% Desa di Seluruh Indonesia

Yuniati Turjandini 23 Oct 2024 Investor Daily

Akses internet melalui jaringan menara penguat sinyal seluler (base transciever station/BTS) 4G/LTE telah menjangkau 79,426 (95,44%) desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia dari total 83.218 yang ditargetkan. Itu artinya, Indonesia masih menyisakan 3.792 (4,55%) desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang harus dibangun BTS 4G untuk dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumung Raka pada periode 2024-2029. Pencapaian itu dengan asumsi, hingga akhir 2023 akses jaringan dan layanan internet BTS 4G telah dibangun dan menjangkau 70.093 (95,04%) desa/kelurahan di Tanah Air.

Sementara itu, tahun 2024  hingga Jumat (18/10/2024) pekan lalu, ada tambahan 333 desa/kelurahan dibangun BTS 4G. Karena, terdapat total 79.426 (95,44%) desa/kelurahan sudah dibangun BTS 4G hingga Jumat pekan lalu. Direktur Utama Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar pun memberikan apresiasi atas rekomendasi dan dukungan Satuan Tugas (Satgas) Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemekomdigi) yang dibentuk pada 12 Oktober 2023. Satgas terebut berperan besar dalam mengawal penyelesaian proyek teknologi informasi dan komunikasi di wilayah 3T, terutama BTS 4G. (Yetede)

Teknologi ...

Swasembada Pangan, Agar Tidak Bergantung Sumber Makanan dari Luar
Yuniati Turjandini 23 Oct 2024 Tempo
DALAM pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo Subianto menegaskan lagi mimpinya mencapai swasembada pangan. Dia menekankan realisasinya bakal diupayakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. "Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar," tuturnya pada 20 Oktober 2024. Merujuk pada Food and Agriculture Organization, swasembada pangan menunjukkan kemampuan negara menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Bukan berarti anti-impor. Suatu negara sudah dikatakan swasembada saat produksinya memenuhi 90 persen kebutuhan nasional.

Untuk mencapai swasembada, Indonesia butuh meningkatkan produktivitasnya karena saat ini kebutuhan pangan masih mengandalkan impor. Contohnya beras. Dalam 10 tahun terakhir ini produksinya menurun 1 persen per tahun. Sepanjang 2023, Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras Indonesia sebesar 31,10 juta ton dari luas panen padi sekitar 10,21 juta hektare. Kapasitas ini belum cukup lantaran Indonesia masih harus mengimpor beras hingga 3,06 juta ton dalam periode tersebut.

BPS mencatat jumlah usaha pertanian perorangan turun dalam 10 tahun terakhir berdasarkan Sensus Pertanian pada 2023. Dari 2013 hanya 31,71 juta menjadi 29,34 juta pada 2023. Pengelola usaha ini didominasi oleh petani berusia di atas 45 tahun. BPS mencatat proporsi pengelola berumur di atas 55 tahun terus meningkat. Sebaliknya, proporsi petani muda di bawah 44 tahun menurun.
Teknologi ...

Ekonomi Indonesia Mengalami Deflasi
Yuniati Turjandini 23 Oct 2024 Tempo
SEJAK Mei 2024, ekonomi Indonesia mengalami deflasi. Namun, karena deflasi ini terjadi pada data bulanan, untuk sementara dalam data tahunan tetap inflasi. Hal ini menjadi indikator bahwa deflasi yang terjadi bersifat jangka pendek. Meski begitu, pelemahan ekonomi tetap terlihat karena Purchasing Managers' Index (PMI) sejak April 2024 menurun dan mengalami kontraksi sejak Juni 2024. Pelemahan sisi suplai PMI terdeteksi mempengaruhi pelemahan sisi permintaan konsumen, yang dilihat dari menurunnya consumer confidence index (CCI) sejak Mei 2024. Penurunan kedua indikator ini menunjukkan tengah terjadinya pelemahan ekonomi yang tidak hanya dari pendapatan saat ini, tapi juga ekspektasi pendapatan di masa mendatang. 

Untuk menghindari “spiral deflasi” akibat pelemahan ekonomi, teori ekonomi menyarankan langkah pertama: membangun ekspektasi positif dunia usaha. Ekspektasi ini penting untuk menarik masuknya investasi dan menciptakan lapangan kerja. Investasi adalah variabel makro yang sangat penting karena menghubungkan aktivitas ekonomi sektor riil dengan sektor keuangan. Kebangkitan sektor riil juga menjadi kebangkitan sektor keuangan.

Investasi juga harus meningkatkan lapangan kerja. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan, akan ada pendapatan dan permintaan. Permintaan yang bertambah akan mengubah deflasi menjadi inflasi. Laju inflasi yang tercipta akibat bertumbuhnya investasi akan meningkatkan ekspektasi ekonomi sehingga pada akhirnya akan makin meningkatkan investasi berikutnya.  Bagaimana cara meningkatkan ekspektasi positif ekonomi? Dalam jangka pendek, langkah ini dapat dilakukan melalui kombinasi kebijakan konsolidasi fiskal dan ekspansi moneter. Dua kebijakan ini telah dilakukan selama dua bulan terakhir dan disambut positif oleh pengusaha nasional. (Yetede)
Teknologi ...

Mengapa Swasembada Pangan ala Prabowo Dianggap Tidak Tepat
Yuniati Turjandini 23 Oct 2024 Tempo
FIRDAUS  M. Lutfi mengeluhkan hasil produksi padi di beberapa lahan sawah yang ia kelola. Ia mengungkapkan hasil panen tak kunjung meningkat akibat kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau ini. "Kalaupun ada kenaikan produksi dibanding pada tahun lalu, jumlahnya tidak signifikan," ujar Lutfi kepada Tempo, Selasa, 22 Oktober 2024.  Petani asal Kelurahan Rogotrunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, itu mengatakan hasil produksinya di lahan yang kekurangan air turun sekitar 20 persen. Pada bulan yang sama tahun lalu, misalnya, satu lahan bisa menghasilkan 100 karung gabah. Sedangkan saat ini hasilnya tidak lebih dari 80 karung.

Karena itu, Lutfi berharap pemerintah bisa membantu para petani meningkatkan hasil produksi, terutama membantu membangun jaringan irigasi dan menjamin ketersediaan air yang memadai. Apalagi Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin Indonesia bisa memproduksi kebutuhan pangan sendiri atau swasembada pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten sejak enam tahun lalu. Produksi beras nasional pada 2018 sebesar 33,9 juta ton, tapi pada 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton. Kondisi ini membuat pemerintah mengambil langkah impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Prabowo, dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024, menyatakan Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Karena itu, ia mencanangkan target swasembada pangan paling lambat empat-lima tahun ke depan. Menurut Prabowo, swasembada menjadi penting karena situasi politik global tidak menentu. Mantan Menteri Pertahanan itu yakin Indonesia perlu memiliki ketahanan pangan yang mandiri, bahkan menjadi lumbung pangan dunia. “Tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan," ucapnya. (Yetede)
Teknologi ...

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat yang Tak Tertuntaskan
Yuniati Turjandini 23 Oct 2024 Tempo
YONES Douw meradang setelah membaca berita di media massa ihwal pernyataan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Senin, 21 Oktober 2024. Aktivis HAM itu menilai pernyataan Yusril menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya berkhianat dan mengabaikan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.  Ia khawatir pernyataan tersebut menjadi pemicu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikap lepas tangan terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM. Menurut Yones, hal yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya saja, khususnya pada era presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo, belum cukup menjadi panasea bagi korban dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat. 

Upaya pemerintahan Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara non-yudisial tak sepenuhnya diterima para korban dan keluarga. "Ini tidak cukup jika dituntaskan hanya dengan menyatakan pengakuan dan penyesalan. Jika terus seperti ini, tentu tidak akan pernah selesai," ujar Yones saat dihubungi, Selasa, 22 Oktober 2024. Protes mahasiswa menolak sidang istimewa MPR dihadang pasukan anti-huru-hara di kawasan jembatan Semanggi, Jakarta, 1998. TEMPO/Rully Kesuma Pendamping para korban kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, itu melanjutkan, pemerintahan Prabowo mesti lebih progresif dibanding pemerintahan sebelumnya. Apalagi, kata Yones, sejak masa kampanye pemilihan presiden lalu, Prabowo acap menyatakan akan meneruskan dan menyempurnakan program-program yang telah dijalankan Jokowi selama memerintah. (Yetede)
Teknologi ...

Mendukung Perdagangan untuk Tumbuh Lebih Pesat
Hairul Rizal 23 Oct 2024 Bisnis Indonesia (H)

Sektor perdagangan Indonesia tengah mendapatkan sentimen positif, terlihat dari kenaikan peringkat Sustainable Trade Index (STI) ke posisi 18 dunia menurut Hinrich & International Institute for Management Development (IMD). Peringkat ini mencerminkan kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengelolaan lingkungan. Meskipun berhasil mengungguli India dan Rusia, Indonesia masih berada di belakang negara-negara seperti Singapura dan Thailand.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), Fajarini Puntodewi, menyatakan bahwa kenaikan peringkat ini menunjukkan soliditas kinerja perdagangan nasional. Namun, tantangan seperti stabilitas politik dan angka harapan hidup perlu diperhatikan. Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, berharap pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dapat memperluas perjanjian dagang untuk meningkatkan ekspor, khususnya dengan negara-negara nontradisional.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga menekankan pentingnya kemitraan ekonomi dan menyebut Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa sebagai prioritas. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti bahwa perdagangan internasional Indonesia belum cukup memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi dan sosial, menandakan perlunya perbaikan di sektor infrastruktur perdagangan dan diversifikasi.

Secara keseluruhan, meski ada pencapaian yang membanggakan, pemerintah dan pelaku industri diharapkan terus berupaya meningkatkan daya saing perdagangan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.



Teknologi ...

Mengawal Target Produksi Migas Nasional
Hairul Rizal 23 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Di tengah euforia pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya minyak dan gas, tengah melakukan pembenahan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) telah meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memastikan produksi dan lifting migas nasional memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pemerintah mendorong KKKS untuk mengoptimalkan penemuan cadangan baru, dengan perhatian khusus pada lapangan yang tidak berproduksi (idle fields) dan yang belum dikembangkan. SKK Migas berencana mengeluarkan rekomendasi pada Januari 2025 untuk menangani lapangan-lapangan tersebut, dengan empat opsi tindakan yang bisa diambil.

Meskipun Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 1,6 juta barel per hari, potensi migas di Indonesia tetap menarik. Dengan dukungan kebijakan yang mempermudah kegiatan hulu migas, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan pengelolaan sektor energi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.



Teknologi ...

Rencana Swasembada Energi: Emiten Berpeluang Bersinar
Hairul Rizal 23 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pertamina, melalui VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso, menyatakan kesiapan untuk meningkatkan produksi migas baik di dalam maupun luar negeri. Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kedaulatan energi dan swasembada energi bagi Indonesia, terutama di tengah tantangan geopolitik global. Fadjar menegaskan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan energi nasional dan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menekankan perlunya peningkatan lifting migas, termasuk optimasi sumur-sumur yang tidak berproduksi. Dia memberikan arahan kepada pejabat di kementeriannya untuk memetakan dan meningkatkan produksi dari sumur yang memiliki potensi. Bahlil menegaskan bahwa jika pengelola tidak menjalankan kontrak secara optimal, pemerintah tidak ragu untuk mencabut izin mereka.

Secara keseluruhan, ada komitmen yang kuat dari Pertamina dan pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam sektor migas dan memastikan ketersediaan energi yang cukup bagi negara.



Pilihan Editor