Kabinet Merah Putih. Demikian Presiden Prabowo menyebut kabinet periode 2024-2029. Untuk Menkeu, Prabowo kembali memercayakannya kepada Sri Mulyani, sosok yang populer di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi. ”Walau saya tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kalau Menkeu dijabat Sri Mulyani, saya bisa tenanglah. Setidaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja dalam lima tahun ke depan.” Demikian komentar warganet pada akun resmi Sri Mulyani di Instagram, 17 Oktober 2024. Komentar ini menanggapi status Sri Mulyani yang mengunggah foto dirinya bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo.

Komentar warganet di atas tidak unik. Tidak sedikit bahkan masyarakat yang mempersepsikan bahwa semua urusan ekonomi di bawah kewenangan menkeu. Sosok Sri Mulyani seolah dianggap sebagai jaminan mutu kabinet atau setidak-tidaknya bisa menjadi bantalan performa kabinet. ”Turut senang perekonomian negara kembali di bawah kepemimpinan Bu Sri. Semoga makin maju, makmur, dan adil,” kata seorang warga-net menanggapi unggahan Sri Mulyani terkait pelantikan di Istana Negara pada akun Instagram-nya, Senin (21/10). Namun, realitasnya tidak demikian. Kementerian-kementerian lain, sesuai fungsi dan tugasnya, punya peran strategis masing-masing. Hal ini merujuk pada proyeksi belanja negara pada APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun. Bagi dunia usaha, relevansi kementerian sektoral sangat terasa. (Yoga)

Pemerintah menargetkan transportasi massal terintegrasi berupa bus rapid transit di kawasan Bandung Raya, Jabar, beroperasi mulai tahun 2027. Pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pelaksana Harian Kadis Perhubungan Jabar, Ade Afriandi menyatakan, pengoperasian BRT di Bandung Raya bakal dilakukan setelah seluruh infrastruktur penopang dari 21 koridor yang ada terbangun. Transportasi massal itu nantinya bakal melayani kawasan Bandung Raya yang terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang.

”Peluncuran informasi BRT dan progres pembangunannya bakal dilakukan sejak awal tahun 2025. Saat ini, kami tengah membahas regulasi yang harus selesai akhir Oktober ini,” papar Ade seusai rapat koordinasi BRT Bandung Raya di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Senin (21/10). Menurut Ade, penyampaian informasi terkait BRT Bandung Raya penting dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dia menambahkan, keberadaan transportasi massal itu tidak serta-merta menghilangkan kemacetan lalu lintas, tapi diharapkan bisa memberi kenyamanan dan ketepatan waktu bagi pengguna. ”Hal yang lebih penting dibahas dalam rapat adalah upaya mengubah kultur masyarakat untuk menggunakan transportasi publik agar lebih efisien, bukan dalam konteks menghilangkan kemacetan, melainkan pelayanan yang terintegrasi, nyaman, dan tepat waktu,” ujarnya. (Yoga)

Polda Sumsel mengungkap kasus tambang batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim, Sumsel, dengan nilai kerugian negara mencapai setengah triliun rupiah. Pelaku ditangkap bersama sejumlah barang bukti aset yang total nilainya Rp 13 miliar. Direktur Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Bagus Suropratomo dalam konferensi pers di Markas Polda Sumsel, Palembang, Senin (21/10) mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari operasi pemberantasan tambang batubara ilegal di Dusun II Desa Penyandingan, Muara Enim, pada 5 Agustus 2024. Hasilnya, kepolisian menemukan lokasi tambang batubara ilegal dan tempat penampungan hasil tambang bersangkutan di area HGU PT Bumi Sawindo Permai serta masuk dalam area izin usaha pertambangan (IUP) PT Bukit Asam. Setelah itu, kepolisian mendalami kasus un- tuk memburu pemilik usaha penambangan ilegal tersebut.

Dari hasil penelusuran, kepolisian menangkap terduga pemilik usaha ilegal tersebut, yakni warga Desa Seleman, Muara Enim, berinisial BC (33). Ia ditangkap di salah satu apartemen di Jabar, 11 Oktober 2024, dini hari. Dari keterangannya, BC mengaku menambang ilegal sejak 2019. ”Potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal yang dilakukan tersangka mencapai 36 juta USD atau Rp 556,884 miliar,” ujar Bagus. Selain menangkap BC, kepolisian juga menyita barang bukti terkait usaha penambangan ilegal tersebut, antara lain sampel 5 ton batubara, 25 dokumen terkait penambangan, 4 dokumen gaji karyawan, dan 12 set seragam PT Bobi Jaya Perkasa, juga alat-alat yang digunakan dalam usaha ilegal tersebut, antara lain 1 buldoser, 3 ekskavator, 4 dump truck, 1 generator, dan 2 pompa air.

Kepolisian menyita aset bergerak dan tidak bergerak yang diduga dibeli BC dari hasil kejahatan tersebut. Aset-aset itu tergolong fantastis, antara lain empat rumah mewah yang tersebar di Muara Enim dan Palembang. Ada pula empat mobil mewah dengan nilai miliaran rupiah per unit, seperti mobil Land Cruiser keluaran terbaru dan dua mobil sport asal Jerman. BC dikenai pasal berlapis, yakni kegiatan penambangan tanpa izin dan pencucian uang atau penggunaan uang dari kegiatan ilegal. ”BC terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar akibat kegiatan penambangan tanpa izin tersebut. Sebaliknya, BC terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar karena pencucian uang,” kata Bagus. (Yoga)

Tak semua warga di Jakarta terdata. Kelompok marjinal di Pondok Labu, Jaksel, tidak punya dokumen kependudukan sehingga kehilangan akses pendidikan, kesehatan, hukum, dan bansos. Sejak 2018, Karni (48) tanpa lelah membantu pengurusan dokumen bagi warga miskin sekitar rumah kontrakannya di Jalan Pinang Kalijati, RT 011 RW 009, Pondok Labu. ”Tempat ini disebut Kampung Pemulung Pondok Labu karena banyak pemulungnya. Mereka pendatang dari sejumlah daerah, dari Jatim, Tangerang, Tegal juga ada. Mereka memulung botol dan kardus,” kata Karni, Kamis (17/10). Karni sudah tinggal di daerah tersebut selama 33 tahun. Di samping pemulung, warga kebanyakan bekerja sebagai sopir kendaraan material dan satpam. Karni menjalani harinya sebagai ibu rumah tangga sekaligus kader dasawisma sejak 2005.

Tugasnya mencakup pendataan warga, termasuk demografi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, ibu hamil, warga lansia, dan anak balita. Karni bertugas di wilayah 07 di RT 011 yang kini menangani 60 keluarga. Karni ikut sebagai sukarelawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), yang berdiri pada 2006, lembaga ini mengadvokasi masyarakat yang tidak memiliki akses pelayanan atau tergolong rentan administrasi kependudukan. Sejak itulah, Karni membantu mengurus dokumen kependudukan warga RT 011, seperti kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan kartu tanda penduduk (KTP). Banyak warga di RT-nya tidak memiliki dokumen tersebut. Ada yang tidak punya biaya pulang kampung untuk mengurus surat pindah atau tidak tahu baca tulis. Beberapa warga bahkan tidak mengurus karena tidak pernah hidup dalam sistem yang membutuhkan dokumen tersebut, seperti untuk menyekolahkan anak.

Selama 2018-2024, Karni sudah membantu mengurus 100 akta kelahiran serta beberapa KK dan KTP. Belum lama ini dia menolong salah satu warga lansia yang tidak punya KTP selama 30 tahun. Sekarang, Karni tengah mengadvokasi seorang anak perempuan 15 tahun yang hendak mengikuti ujian Paket A, tetapi terkendala lantaran nomor induk kependudukan (NIK)-nya ganda. Karni rela pergi pulang ke kantor-kantor pemerintah setempat selama berminggu-minggu. Ongkos operasionalnya ditanggung IKI, biasanya Rp 500.000 untuk satu ”proyek” pengurusan dokumen, namun, dia tidak sungkan beberapa kali merogoh kantong sendiri, misalnya membeli meterai. “Saya kasihan sama orang enggak ada dokumen. KTP kan perlu banget untuk mendaftar BPJS, terus NIK, KK, dan akta untuk anak daftar sekolah, terus KTP untuk ikut pemilu. Mereka juga enggak bisa dapat bantuan pemerintah,” tuturnya. (Yoga)

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mencanangkan sejumlah target yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Diantaranya pertumbuhan ekonomi 8%, swasembada pangan dan swasembada energi. Untuk mencapai target tersebut para menteri dalam Kabinet Merah Putih harus menyusun program kerja yang tepat, khususnya yang mampu menggenjot investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang diberi nama Kabinet Merah Putih dilantik setelah satu hari diumumkan, yakni Senin 21/10/2024). Kabinet beranggota 109 orang, terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, serta 59 wakil menteri. Adapun postur kementerian terdiri dari tujuh kementerian koordinasi, dan 41 kementerian bidang. Prabowo juga mengagendakan kegiatan pelatihan dan bimbingan di Akademi Militer Magelang sebagai pembekalan bagi para anggota kabinet dan penjelasan perihal program kerja prioritas pemerintah. (Yetede)

Memasuki kuartal terakhir tahun ini para bankir cukup percaya diri (pede) terhadap kinerja kredit yang diprediksi akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal III-2024. Pertumbuhan kredit tersebut terutama didorong oleh kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumtif. Hal ini terlihat dari Survei Perbankan yang dirilis oleh BI. Potensi peningkatan penyaluran kredit baru pada kuartal IV-2024 tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang sebesar 88,3%, lebih tinggi dibandingkan SBT 80,6% pada kuartal III-2024.

Pada kredit konsumsi, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit kepemilikan apartemen (KPA) masih menjadi prioritas utama diikuti oleh kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor (KKB). "Berdasarkan sektornya, prioritas penyaluran kredit baru pada kurtal IV-2024 tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran, diikuti sektor industri pengolahan, serta sektor perantara keuangan," tulis survei tersebut. Gubernur BI Perry Warjiyo juga tetap optimistis, fungsi intermediasi, dari sisi kredit tahun ini masih akan tumbuh dua digit, dan pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku UMKM untuk ekspansi ke kancah internasional. Perseroan juga membekali  pelaku UMKM agar bisa meningkatkan daya saingnya secara global. Sebagai langkah nyata, BRI melalui Bank Representative Saudi Arabia menampilkan produk dari lima UMKM binaan alumni Brillianpreneur, yaitu Resmu Mande, Arva, Matoh, Havila Tea, Muniru Coffe di Pameran Amazing Indonesia di Hotel Al Mutlaq, AL Madinah Road, Jeddah. Acara tersebut diselenggarakan oleh KJRI Jeddah bekerja sama dengan ITPC Jeddah. Terdapat 26 peserta yang  terdiri dari delapan perusahaan  Arab Saudi sebagai importir produk konsumen goods Indonesa , BPKH Limited, Korporasi Amphura, Dirjen Imigrasi, dua bank dari Indonesia yakni BRI dan BSI, serta peserta UMKM Indonesia lainnya. Selama penyelenggaraan kegiatan terdapat beberapa potensial buyer mengunjungi booth BRI mulai dari artisan coffe house di Saudi Arabia, asosiasi hotel dan lainnya. (Yetede)

Hilirisasi sawit jadi bensin dan solar, merupakan salah satu program prioritas  pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong swasembada energi. Hilirisasi ini sekaligus menjadi daya gedor  bagi emitan-emiten kelapa sawit, tanpa kecuali perusahaan sawit yang terafiliasi dengan Taipan  Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Prabowo dalam pidato perdananya seusai resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) menyatakan, pemerintah akan fokus pada swasembada energi salah satunya melalui hilirisasi tanaman sawit menjadi bensin dan solar. "Kita harus swasembada energi dan kita mampu. Kita diberi karunia oleh Tuhan  Maha Besar berupa tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak bergantung dengan bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin," ungkap Prabowo. Mencerminkan arah pemerintahan Prabowo-Gibran yang fokus pada hilisasi energi kedepan tak pelak ikut menyeret peran perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor energi seperti Pertamina dan PTPN serta swasta. (Yetede)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang baru saja menjabat, langsung mengungkapkan tiga program utamanya. Ketiganya, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan meningkatkan UKM agar bisa go onternasional.  Tiga program itu disampaikan usai melakukan serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Zulkifli Hasan, di Auditorium Kementerian  Perdagangan RI, Jakarta, Senin (14/10/2025). Budi mengatakan, keamanan pasar dalam negeri menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan pasar domestik yang terus berkembang. "Pasar dalam negeri kan besar jadi harus kita manfaatkan sebaik mungkin dan diisi oleh industri-industri dalam negeri juga" ucap dia. Program kedua yang harus diprioritaskan yaitu perluasan pasar ekspor. Mendag menerangkan, Indonesia perlu meningkatkan surplus perdagangan dengan memperluas  akses ke berbagai negara. Kemudian program ketiga yaitu program peningkatan  ekspor melalui UKM BISA Ekspor. "Bisa  EKspor itu singkatan dari Berani Inovasi Siap Adaptasi. Jadi, UKM kita harus berani Go Global," kata Mendag. (Yetede)

Pemerintah menegaskan bahwa  pemberian bantuan sosial (bansos) harus dijalankan secara tepat sasaran. Berkaitan itu, pemberian subsidi akan dibenahi agar bisa disampaikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan disalurkan secara digital. "Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi  itu harus langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai  ke mereka yang membutuhkan," Demikian pidato Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menegaskan, dengan kekayaan alam yang dimiliki belum semua penduduk berada pada tingkat kesejahteraan yang sama.

Dalam hal ini masih terdapat penduduk miskin dalam jumlah besar. Oleh karena itu, negara harus hadir memberikan perlindungan dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.701,4 triliun dan belanja  K/L sebesar Rp 1.541,3 triliun dan belanja K/L sebesar Rp1.160,2 triliun. Belanja pemerintah pusat tumbuh 9,5% sejak 2021. APBN 2025 menjadi pijakan tercapainya visi Indonesia Emas 2045 sehingga belanja pemerintah pusat 2025 didorong lebih burkualitas. (Yetede)