Karni, Membantu Pelayanan Dokumen di Kampung Pemulung
Tak semua warga di Jakarta terdata. Kelompok marjinal di Pondok Labu, Jaksel, tidak punya dokumen kependudukan sehingga kehilangan akses pendidikan, kesehatan, hukum, dan bansos. Sejak 2018, Karni (48) tanpa lelah membantu pengurusan dokumen bagi warga miskin sekitar rumah kontrakannya di Jalan Pinang Kalijati, RT 011 RW 009, Pondok Labu. ”Tempat ini disebut Kampung Pemulung Pondok Labu karena banyak pemulungnya. Mereka pendatang dari sejumlah daerah, dari Jatim, Tangerang, Tegal juga ada. Mereka memulung botol dan kardus,” kata Karni, Kamis (17/10). Karni sudah tinggal di daerah tersebut selama 33 tahun. Di samping pemulung, warga kebanyakan bekerja sebagai sopir kendaraan material dan satpam. Karni menjalani harinya sebagai ibu rumah tangga sekaligus kader dasawisma sejak 2005.
Tugasnya mencakup pendataan warga, termasuk demografi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, ibu hamil, warga lansia, dan anak balita. Karni bertugas di wilayah 07 di RT 011 yang kini menangani 60 keluarga. Karni ikut sebagai sukarelawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), yang berdiri pada 2006, lembaga ini mengadvokasi masyarakat yang tidak memiliki akses pelayanan atau tergolong rentan administrasi kependudukan. Sejak itulah, Karni membantu mengurus dokumen kependudukan warga RT 011, seperti kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan kartu tanda penduduk (KTP). Banyak warga di RT-nya tidak memiliki dokumen tersebut. Ada yang tidak punya biaya pulang kampung untuk mengurus surat pindah atau tidak tahu baca tulis. Beberapa warga bahkan tidak mengurus karena tidak pernah hidup dalam sistem yang membutuhkan dokumen tersebut, seperti untuk menyekolahkan anak.
Selama 2018-2024, Karni sudah membantu mengurus 100 akta kelahiran serta beberapa KK dan KTP. Belum lama ini dia menolong salah satu warga lansia yang tidak punya KTP selama 30 tahun. Sekarang, Karni tengah mengadvokasi seorang anak perempuan 15 tahun yang hendak mengikuti ujian Paket A, tetapi terkendala lantaran nomor induk kependudukan (NIK)-nya ganda. Karni rela pergi pulang ke kantor-kantor pemerintah setempat selama berminggu-minggu. Ongkos operasionalnya ditanggung IKI, biasanya Rp 500.000 untuk satu ”proyek” pengurusan dokumen, namun, dia tidak sungkan beberapa kali merogoh kantong sendiri, misalnya membeli meterai. “Saya kasihan sama orang enggak ada dokumen. KTP kan perlu banget untuk mendaftar BPJS, terus NIK, KK, dan akta untuk anak daftar sekolah, terus KTP untuk ikut pemilu. Mereka juga enggak bisa dapat bantuan pemerintah,” tuturnya. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023