Depenas Rilis Rekomendasi Upah 2025
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) merekomendasikan pelonggaran formula pengupahan untuk tahun 2025, terkait dengan penetapan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa rekomendasi ini telah disampaikan kepada pemerintah. Usulan pelonggaran ini muncul dari diskusi antara wakil serikat pekerja dan pengusaha, yang menunjukkan perbedaan pandangan: serikat pekerja mengusulkan alfa sebesar 1, sementara pengusaha meminta batas maksimum 0,30.
Indah menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai rekomendasi ini, meskipun ada perbedaan di antara kedua pihak. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menyatakan bahwa pelaku usaha akan mengikuti keputusan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51/2023.
UMP 2025 diharapkan diumumkan pada 21 November 2024, dengan kalangan buruh meminta kenaikan sebesar 8% hingga 10%. Kesepakatan ini mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam pengaturan upah minimum di Indonesia.
SMEXPO 2024: Target Transaksi Pertamina Capai Rp14,9 Miliar
PT Pertamina (Persero) menargetkan perputaran uang dalam gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 bisa melampaui capaian tahun lalu yang mencapai Rp14,9 miliar. VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan optimisme ini karena SMEXPO 2024 akan diadakan di enam kota, meningkat dari lima kota pada tahun sebelumnya. Ia berharap transaksi tahun ini bisa melebihi angka tersebut.
SMEXPO bertujuan untuk membantu UMK Mitra Binaan Pertamina dalam mempelajari cara berjualan online dan memperluas pasar melalui platform e-commerce. Pertamina juga berkomitmen untuk membina UMKM sebagai tanggung jawab sosialnya, mengingat kontribusi signifikan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang lebih dari 60%.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menambahkan bahwa pemerintah sedang mengkaji kebijakan inovatif dan credit scoring untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan akses kredit yang lebih baik. Ini mencerminkan sinergi antara Pertamina dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Prabowo Pegang Kendali Belanja dan Penerimaan
Kabinet Merah Putih Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengakui bahwa target tersebut tidak akan tercapai pada 2025, namun berbagai langkah persiapan sedang dilakukan, termasuk mendorong investasi, ekspor, dan sektor padat karya.
Sentimen Sementara dari Lingkaran Prabowo-Gibran
Emiten Tingkatkan Laba Lewat Anak Usaha
Penjualan yang Membaik Dorong Kinerja
Faktor Pendorong Optimisme Pasar
Pelantikan kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif dari pelaku pasar. Kehadiran menteri berpengalaman dari pemerintahan sebelumnya meningkatkan optimisme, yang terlihat dari penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 0,16% dan indeks obligasi komposit Indonesia (ICBI) sebesar 0,07%. Analis memperkirakan tren penguatan ini akan berlanjut, terutama dengan adanya program prioritas yang akan dijalankan di tahun pertama pemerintahan, dengan fokus pada sektor kesehatan dan pendidikan. Meskipun ada potensi beban anggaran akibat komposisi kabinet yang besar, banyak pihak berharap bahwa langkah-langkah ini dapat mendongkrak kinerja ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Mengejar Hasil Cepat
Roda pemerintahan baru resmi bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Masyarakat memiliki harapan besar agar kabinet ini dapat segera menjalankan fungsi dan perannya, terutama dalam menghadapi tantangan dan pekerjaan rumah yang ada. Dengan dukungan anggaran sekitar Rp121 triliun, kabinet berencana mengimplementasikan program-program prioritas, seperti program makan siang bergizi, pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan lumbung pangan nasional.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar menteri untuk mencapai visi pemerintah, sementara pelaku usaha berharap adanya reformasi birokrasi dan kepastian hukum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun banyak rencana strategis yang menjanjikan, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kapasitas dan keberanian menteri dalam mengambil keputusan yang tepat. Masyarakat kini menantikan langkah nyata dari kabinet dalam 100 hari pertama pemerintahan untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program-program tersebut.
100 Hari Kerja: Pembenahan Aturan Jadi Fokus
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyadari adanya peraturan dan perizinan yang menghambat kemajuan di sektor ESDM, terutama dalam mencapai target lifting minyak dan gas bumi. Bahlil menegaskan bahwa penataan aturan dan perizinan akan menjadi prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahannya, dengan tujuan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi yang menyulitkan eksplorasi dan pengembangan.
Bahlil juga berencana bekerja sama dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung untuk meningkatkan kinerja internal kementerian dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Ia mengakui bahwa meskipun proses perizinan sudah lebih baik, masih ada kebutuhan untuk memperbaiki tingkat pelayanan agar lebih efisien. Peneliti dan praktisi industri menilai bahwa upaya Bahlil sejalan dengan misi pemerintah untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan investasi.
Kendala kompleksitas perizinan di sektor hulu migas yang melibatkan banyak kementerian masih menjadi tantangan besar. Diharapkan, dengan perbaikan regulasi dan kolaborasi antar kementerian, kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian nasional dapat terus meningkat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kementerian ESDM dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.