;

Peluang Keuntungan dari Program Swasembada Pangan

Hairul Rizal 24 Oct 2024 Kontan
Program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan dalam lima tahun ke depan, yang diproyeksikan akan menjadi katalis positif bagi emiten di sektor pangan.

Abdul Azis Setyo Wibowo, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai program ini akan menguntungkan emiten produsen beras seperti PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) dan PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) karena dapat mengurangi impor beras. Emiten di sektor perunggasan seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) juga akan diuntungkan karena biaya pakan ternak yang berbasis jagung dapat menurun.

Raden Bagus Bima, Praktisi Pasar Modal dan Founder Warkop Saham, menambahkan bahwa swasembada pangan dapat meningkatkan permintaan produk pangan lokal dan mendorong pertumbuhan penjualan emiten seperti CPIN dan HOKI. Emiten yang berinovasi dengan teknologi modern, seperti PT BISI International Tbk (BISI) di sektor benih agrikultur, juga berpotensi mendapatkan manfaat dari hasil panen yang lebih tinggi.

Raden menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam stabilitas harga komoditas pangan dan perlindungan pasar domestik untuk memaksimalkan manfaat program ini. Di jangka pendek, Raden merekomendasikan beli CPIN dengan target harga Rp 5.600 per saham, sementara Azis memberikan rekomendasi netral dengan target harga Rp 5.300 per saham.

Wajah Baru ACES Jadi Harapan Bisnis

Hairul Rizal 24 Oct 2024 Kontan
Prospek PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) setelah tidak melanjutkan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings, Ltd. Muhamad Heru Mustofa, Research Analyst Phintraco Sekuritas, menilai rebranding yang direncanakan ACES pada awal 2025 akan memengaruhi cash flow jangka pendek karena investasi awal yang signifikan, seperti promosi dan renovasi toko. Meski demikian, ACES memiliki cadangan kas kuat sebesar Rp 2,72 triliun, yang dapat mendukung proses ini.

Jocelyn Santoso, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, memperkirakan rebranding tidak akan menghambat pertumbuhan ACES, dengan proyeksi peningkatan penjualan sebesar 12% pada 2025 dan terus meningkat hingga 2027. Jocelyn mencatat, peningkatan free float saham menjadi 40,03% pada 2024, serta insentif pajak penghasilan badan yang lebih rendah, akan meningkatkan laba bersih ACES hingga Rp 1,32 triliun pada 2026.

Abyan H. Yuntoharjo, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menilai rebranding akan memperluas margin jangka panjang meski menghadapi potensi persaingan dari Ace Hardware International Holdings dan MR. DIY. Abyan memproyeksikan pendapatan ACES mencapai Rp 8,54 triliun pada 2024, dengan laba bersih Rp 890 miliar, tumbuh 16,49% yoy. Abyan merekomendasikan buy dengan target harga Rp 1.100, sementara Jocelyn menetapkan target harga Rp 950, dan Heru menyarankan hold atau trading buy dengan target Rp 975 - Rp 1.000 per saham.

FDI Dibutuhkan untuk Mensupport Program Pertumbuhan Ekonomi 8%

Yuniati Turjandini 24 Oct 2024 Investor Daily (H)
Sumber-sumber pertumbuhan baru mutlak  diperlukan selain menjaga nyala sumber-sumber yang sudah ada (exixting) seperti manufaktur  konsumsi rumah tangga, untuk menggapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun demikian, untuk menghadirkan sumber-sumber pertumbuhan baru itu, tabungan dalam negeri dinilai tidak mencukupi, sehingga nilai modal asing (foreign direct invesment/FDI) yang masuk ke Tanah Air harus dilipatgandakan. Sementara itu, agar modal langsung asing  yang tertarik masuk ke Indonesia makin besar, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, diantaranya adalah efisiensi dan produktivitas investasi yang biasa diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah satu indikator tingkat efisiensi suatu perekonomian yang membandingkan  investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) makin rendah nilai ICOR suatu negara, berarti tingkat efisiensi investasi perekonomiannya makin besar. 

Pemerintah Baru, Perdagangan dan Investasi Telah Terbentuk lengkap

Yuniati Turjandini 24 Oct 2024 Investor Daily (H)

Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah terbentuk lengkap. Visi pemerintahan dibawah komando Presiden yang baru telah disampaikan, arahan kepada jajaran Menko, Menteri Mawen, pimpinan negara non-departemen, penasehat, utusan khusus dan perangkat lainnya juga  disampaikan dengan gamblang. Pembekalan untuk pelaksanaan tugas kepemerintahn juga telah diberikan. Kini masyarakat dan kalangan bisnis menunggu bagaimana rencana dan strategi pemerintah periode 2024-2029 akan diterjemahkan kedalam langkah konkrit dan menghasilkan outcomes yang terukur. Apabila dapat dipadatkan sari-patinya, maka tekad pemerintah yang baru terbentuk ini mungkin cukup terwakili oleh satu kata: Resilience.

Baik di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya maupun pertahanan-keamanan, hal yang ingin diwujudkan adalah kemandirian. Sebagai bangsa besar yang merebut kemerdekaan berkat perjuangan anak-anaknya sendiri, untuk mewujudkan kemandirian bangsa ini. Hal yang perlu diingat adalah bahwa Indonesia tidak beroperasi dalam sebuah vakum yang terisolasi diri dari lingkungan sekitarnya. Sejatinya, tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang  benar-benar mandiri dan dapat mengisolasi diri dari hubungannya dengan negara atau bangsa lain: memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Dalam konteks perdagangan, pemenuhan kebutuhan ini lazimnya dilakukan melalui pertukaran barang dan jasa melintasi batas-batas negara dan bentuk suatu pola tertentu. (Yetede)

Penurunan Daya Beli Masyarakat Menjadi Urusan Pemerintah

Yuniati Turjandini 24 Oct 2024 Investor Daily (H)
Persoalan daya beli masyarakat kelas menengah akhir-akhir ini perlu menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendapatkan penanganan. Sebab, kelas menengah selama ini dianggap sebagai pilar utama pereokonomian nasional.  Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35% dari total penduduk Indonesia, dengan proporsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Namun porsi kelas menengah mulai mengalami penurunan sejak pandemi covid-19, dari 57,33 juta (21,45%) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13%) pada Maret 2024. Sementara itu, jumlah menuju kelas menengah meningkat dari 128,85 juta (48,20%) menjadi 137,50 juta (49,22%). Kelompok kelas menengah mencakup masyarakat dengan pengeluaran berkisar Rp2.040.262 mencapai Rp9.909.844 per kapita per bulan pada 2024. Jumlah itu ditentukan oleh standar Bank Dunia soal kelas menengah  dengan perhitungan 3,5-17 kali garis kemiskinan suatu negara. (Yetede)

Kredit dan Efisiensi Topang Laba Bersih BCA Tumbuh 12,77%

Yuniati Turjandini 24 Oct 2024 Investor Daily (H)
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara konsolidasi mencatatkan pertumbuhan  total kredit sebesar 14,52% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp877,11 triliun pada kuartal III-2024. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari industri tersebut menjadi penopang pertumbuhan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemiliki sebesar 12,77% (yoy) menjadi Rp41,07 triliun. Bank bersandi saham BBCA ini membukukan pendapatan bunga  bersih (net interest income/NII) sebesar 9,5% (yoy) menjadi Rp 61,08 triliun pada sembilan bulan pertama 2024. Pendapatan selain bunga naik 13,5% (yoy) menjadi Rp 19 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 7% (yoy). Total pendapatan operasional mencapai Rp80,1 triliunn, naik 10,4% (yoy). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja mengatakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba bersih dua digit, diantaranya dari sisi kredit, terutama kredit korporasi yang meningkat 15,5% (yoy) mendorong peningkatan NII. (Yetede)

Mentan Amran: Hulu Hilir Pangan Harus Satu Kendali

Yuniati Turjandini 24 Oct 2024 Investor Daily (H)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa BUMN di sektor hulu dan hilir pangan harus  satu komando dengan orkestrasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bersama-sama saling berkolaborasi mewujudkan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat. BUMN yang bergerak di hulu pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (PI Persero) sebagai penyedia pupuk dan di hilir salah satunya Perum Bulog sebagai pembeli siaga (offteker),  sedangkan Kementan memposisikan diri di tengah antara keduanya.

Mentan Amran menyatakan, dalam mencapai target swasembada pangan tidak boleh ada dualisme. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar hulu hilir pangan harus satu komando. Di tengah sektor pangan, Kementan berada ditengah antara hulu dan hilir, sedangkan di hulu terdapat PI dan di hilir ada Bulog. "Kalau dualisme agak sulit (tercapai swasembada pangan). Kami pernah dengar langsung dari Bapak Presiden bahwa harus satu komendo, hulu hilir satu komendo. Contoh, pertanian (Kementan) ada ditengah, hulu ada pupuk (PI), hilir ada Bulog sebagai offtaker," ujar Mentan. (Yetede)


Program makan Bergizi Wajib Direalisasikan Kabinet Merah Putih

Yuniati Turjandini 24 Oct 2024 Investor Daily (H)

Presiden Prabowo mempersilahkan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden Prabowo mengajak para menteri/kepala lembaga/badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim, mengingat program Makan Bergizi itu adalah bagian rencana dari kebangkitan bangsa Indonesia.

"Saya haqul yakin. Saya pertaruhkan....saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil itu adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo. Prabowo juga meminta para menteri dan kepala badan/lembaga jangan takut dengan kesulitan. Presidenpun mendengar bahwa ada beberapa tokoh yang merugikan kemampuannya dan Kabinet Merah Putih untuk merealisasikan program makan bergizi. "Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada diantara kita yang punya tongkat nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan," kata Prabowo. (Yetede)

Warisan Kebingungan Pemerintah Soal Sektor Perumahan

Yuniati Turjandini 24 Oct 2024 Tempo
SALAH satu masalah pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto adalah penyediaan rumah murah bagi rakyat. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah bagi rakyatnya. 

Lalu bagaimana kinerja Jokowi selama 10 tahun di sektor perumahan? Pada 20 Mei 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.  Tapera dikelola Badan Pengelola (BP) Tapera yang merupakan peleburan Badan Pertimbangan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil. Untuk mempercepat capaian itu, pemerintah meluncurkan Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015, ketika angka kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta unit. 

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun ini, target PSR mencapai 1.042.738 unit. Namun, hingga Juli 2024, realisasinya baru mencapai 617.622 unit atau 59,23 persen dari target. Jumlah itu meliputi 484.119 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 133.503 unit untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Awalnya Program Sejuta Rumah diharapkan dapat menekan backlog perumahan menjadi 6,8 juta dalam waktu lima tahun sejak 2015. Namun, setelah hampir 10 tahun, angka backlog, menurut Badan Pusat Statistik, justru naik menjadi 9,9 juta unit per 2023. Lantas apa saja tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo? (Yetede)

Kabinet Baru yang Masih Bingung

Yuniati Turjandini 24 Oct 2024 Tempo
MESKI menteri lama, Agus Harmurti Yudhoyono mendapat jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dilantik ia berterus terang kepada wartawan belum tahu lokasi kantor barunya di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ketua Umum Partai Demokrat itu tak tahu alamat kantornya karena Kementerian Koordinator Infrastruktur merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ini juga belum saya ketahui secara pasti karena ini memang pos baru. Tidak hanya kementerian ini, tapi ada kementerian koordinator yang lain karena ini benar-benar baru,” kata Agus seusai pelantikan Kabinet Merah Putih—sebutan kabinet Prabowo—di Istana Kepresidenan, Senin, 21 Oktober 2024.  Kementerian Koordinator Infrastruktur merupakan satu dari 20 kementerian dengan nomenklatur baru dalam kabinet Prabowo. Tapi Kementerian Koordinator Infrastruktur berbeda dengan sejumlah kementerian baru lain karena institusi ini tak memiliki cantolan dalam pemerintahan sebelumnya.

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih memiliki cantolan di lembaga asal, yaitu beberapa direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi kementerian yang serupa dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur adalah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat serta Kementerian Koordinator Pangan. Kabinet pemerintahan Prabowo terdiri atas 48 kementerian. Separuh dari kementerian itu merupakan hasil pemisahan dari beberapa kementerian. Institusi tersebut diisi oleh 48 menteri dan 55 wakil menteri. Para menteri itu dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024. (Yetede)

Pilihan Editor