INDEKS demokrasi Indonesia terus menurun selama pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Data indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, Inggris, menunjukkan skor demokrasi Indonesia pada 2023 adalah 6,53. Skor ini mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya yang sebesar 6,71. Dengan skor itu, demokrasi Indonesia berada pada status demokrasi cacat (flawed democracy). Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM (Pandekha) Universitas Gadjah Mada Yance Arizona mengatakan tren indeks demokrasi yang menurun menunjukkan tidak adanya niat pemerintah memperbaiki kualitas demokrasi. Menurut dia, hal yang terjadi justru memperlihatkan ada upaya sebaliknya untuk merusak demokrasi. “Terutama terjadi pada sekitar Pemilu 2024,” ujar Yance saat dihubungi pada Senin, 21 Oktober 2024.

Sebelum Pemilu 2024, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023. Putusan MK ini memberikan izin bagi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski tidak memenuhi syarat usia minimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, yakni 40 tahun. Hakim konstitusi Anwar Usman, paman Gibran Rakabuming Raka, adalah salah satu hakim yang menangani perkara tersebut.  Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini disebut memberikan karpet merah bagi Gibran, yang berusia 36 tahun dan masih menjabat Wali Kota Solo, melenggang maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2024. Belakangan, Anwar Usman terbukti melakukan lima pelanggaran kode etik berat dalam menguji perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Salah satu kode etik yang dilanggar, Anwar Usman terbukti memiliki konflik kepentingan. (Yetede)

PERNYATAAN Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa Tragedi Mei 1998 bukan pelanggaran HAM berat merupakan kekeliruan besar. Selain tidak pantas diucapkan oleh seorang menteri pada hari pertamanya menjabat, penegasan Yusril itu bisa menjadi sinyal sikap pemerintahan baru dalam penegakan HAM ke depan.  Yusril Ihza, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, mengatakan peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 tidak masuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut dia, pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan ethnic cleansing, hanya terjadi pada masa kolonial.

Penjelasan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini tidak mencerminkan pemahaman yang utuh tentang Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal itu menjelaskan, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Tak hanya itu, Yusril juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro justitia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap sejumlah peristiwa pada masa lalu yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Pemerintahan sebelumnya juga mengakui 12 peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat, termasuk Tragedi Mei 1998. Sinyal buruk dari seorang menteri koordinator ini tentu mengkhawatirkan, kendati Prabowo telah membentuk Kementerian HAM. Wajar kemudian muncul tudingan pembentukan Kementerian HAM itu bukan untuk menyelesaikan persoalan masa lalu, melainkan sekadar pencitraan dan bagi-bagi kursi. (Yetede)

INDEKS harga saham gabungan (IHSG) menguat tipis setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Ahad, 20 Oktober 2024. Pada Senin sore, IHSG ditutup menguat 12,54 poin atau 0,16 persen ke posisi 7.772,60. Penguatan terjadi di tengah pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia. Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, enam sektor tercatat menguat. Sektor keuangan naik paling tinggi, yaitu 1,63 persen, diikuti kenaikan sektor teknologi sebesar 1,01 persen dan sektor properti sebesar 0,79 persen. Sedangkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat fluktuatif. Pada awal perdagangan Senin, 21 Oktober 2024, rupiah sempat menguat 20 poin atau 0,13 persen menjadi 15.461 per dolar AS dari sebelumnya 15.481 per dolar AS. Namun rupiah ditutup melemah 22,5 poin di level 15.503,5 per dolar AS.

Sejumlah analis berpandangan bahwa pasar cenderung merespons positif pergantian pemerintahan di Tanah Air. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji mengatakan pergerakan positif IHSG dipengaruhi oleh faktor domestik dan eksternal. Dari sisi domestik, Nafan berpandangan bahwa optimisme pasar dipicu oleh kelancaran proses pelantikan presiden dan wakil presiden serta pemilihan komposisi kabinet. Menurut dia, ini meningkatkan kepercayaan investor, yang berharap kabinet baru dapat menjaga stabilitas ekonomi Indonesia meskipun tantangan global masih banyak. Sedangkan dari faktor eksternal, Nafan menilai sentimen global lebih positif dengan meredanya ketegangan geopolitik dan ekspektasi bahwa bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), akan mengurangi kebijakan moneter yang ketat (pelonggaran kebijakan moneter) pada masa depan, khususnya setelah pemilu AS.

Nafan memperkirakan hal-hal tersebut akan memperkuat likuiditas pasar global. Ditambah langkah-langkah stimulus di Cina, termasuk penurunan suku bunga, yang dianggap bisa memperkuat likuiditas pasar dan menjaga stabilitas ekonomi global. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan para pelaku pasar sudah memperhitungkan atau mengantisipasi efek pelantikan Prabowo sejak pekan lalu. IHSG pun menguat 3,18 persen sepanjang pekan lalu dan rupiah naik ke level 15.460 terhadap dolar AS. "Pasar merespons cukup positif, terlebih dengan susunan kabinet yang beberapa posisi strategis menteri diisi oleh yang sesuai di bidangnya," ucap Oktavianus. Dia berujar, para investor sudah memperhitungkan harapan positif dari pelantikan dan menyusun strategi investasi berdasarkan ekspektasi tersebut. Dengan demikian, setelah pelantikan, pasar tidak bereaksi besar lagi karena efeknya sudah tecermin dalam pergerakan harga saham dan nilai tukar sebelumnya. (Yetede)

DI  tengah banyaknya sorotan masyarakat terhadap kelulusan Bahlil Lahadalia dari salah satu program doktor di Universitas Indonesia (UI), salah satu kolega penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI memberikan pujian kepada Bahlil. Dosen tersebut menganggap Bahlil sebagai sosok yang istimewa karena mampu menyelesaikan pendidikan strata 3 (S-3) di Sekolah Kajian Global dan Strategis (SKGS) UI dalam waktu empat semester atau sekitar 20 bulan. Mengutip salah satu buku teks Makroekonomi karya David Romer (2006), kolega ini berpendapat bahwa Bahlil merupakan bagian dari “talented individuals” yang dapat berperan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara kita.

Dengan mengacu ke temuan dalam studi-studi sebelumnya, Romer menjelaskan bahwa para individu bertalenta ini bekerja berdasarkan kehadiran insentif ekonomi dan situasi sosial yang ada. Mengutip Baumol (1990), Romer menyatakan ada risiko bahwa para individu paling bertalenta justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Karena ada kesempatan, alih-alih menghasilkan sumber daya baru yang bermanfaat bagi perekonomian, mereka melakukan perburuan rente, yaitu meraup sumber daya yang ada demi kepentingan pribadi.

Mengacu ke studi Murphy, Shleifer, dan Vishny, Romer juga mengungkapkan bahwa apa yang akan dilakukan oleh para individu bertalenta itu ditentukan oleh kondisi sosial yang ada. Jika perburuan rente tidak dapat dicegah secara efektif melalui regulasi yang ada, mereka dapat terdorong untuk melakukannya. Rasanya masih terlalu dini untuk mengatakan apakah Bahlil memang seorang individu bertalenta yang banyak dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau sekadar seseorang yang cerdik dalam memanfaatkan peluang. (Yetede)

Dengan total anggaran APBN 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, diharapkan pemerintahan ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Sri Mulyani dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor, dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar modal. 

Namun, tantangan besar juga menghadang, seperti penurunan daya beli dan pelemahan kurs rupiah. Program populis, seperti penyediaan makan bergizi gratis, diperkirakan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Para analis, seperti Martin Wiranata Chandra dari Maybank Sekuritas, optimis bahwa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi momen penting untuk menarik kembali investasi asing ke pasar modal.