Sektor perdagangan Indonesia tengah mendapatkan sentimen positif, terlihat dari kenaikan peringkat Sustainable Trade Index (STI) ke posisi 18 dunia menurut Hinrich & International Institute for Management Development (IMD). Peringkat ini mencerminkan kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengelolaan lingkungan. Meskipun berhasil mengungguli India dan Rusia, Indonesia masih berada di belakang negara-negara seperti Singapura dan Thailand.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), Fajarini Puntodewi, menyatakan bahwa kenaikan peringkat ini menunjukkan soliditas kinerja perdagangan nasional. Namun, tantangan seperti stabilitas politik dan angka harapan hidup perlu diperhatikan. Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, berharap pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dapat memperluas perjanjian dagang untuk meningkatkan ekspor, khususnya dengan negara-negara nontradisional.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga menekankan pentingnya kemitraan ekonomi dan menyebut Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa sebagai prioritas. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti bahwa perdagangan internasional Indonesia belum cukup memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi dan sosial, menandakan perlunya perbaikan di sektor infrastruktur perdagangan dan diversifikasi.

Secara keseluruhan, meski ada pencapaian yang membanggakan, pemerintah dan pelaku industri diharapkan terus berupaya meningkatkan daya saing perdagangan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Di tengah euforia pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya minyak dan gas, tengah melakukan pembenahan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) telah meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memastikan produksi dan lifting migas nasional memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pemerintah mendorong KKKS untuk mengoptimalkan penemuan cadangan baru, dengan perhatian khusus pada lapangan yang tidak berproduksi (idle fields) dan yang belum dikembangkan. SKK Migas berencana mengeluarkan rekomendasi pada Januari 2025 untuk menangani lapangan-lapangan tersebut, dengan empat opsi tindakan yang bisa diambil.

Meskipun Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 1,6 juta barel per hari, potensi migas di Indonesia tetap menarik. Dengan dukungan kebijakan yang mempermudah kegiatan hulu migas, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan pengelolaan sektor energi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pertamina, melalui VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso, menyatakan kesiapan untuk meningkatkan produksi migas baik di dalam maupun luar negeri. Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kedaulatan energi dan swasembada energi bagi Indonesia, terutama di tengah tantangan geopolitik global. Fadjar menegaskan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan energi nasional dan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menekankan perlunya peningkatan lifting migas, termasuk optimasi sumur-sumur yang tidak berproduksi. Dia memberikan arahan kepada pejabat di kementeriannya untuk memetakan dan meningkatkan produksi dari sumur yang memiliki potensi. Bahlil menegaskan bahwa jika pengelola tidak menjalankan kontrak secara optimal, pemerintah tidak ragu untuk mencabut izin mereka.

Secara keseluruhan, ada komitmen yang kuat dari Pertamina dan pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam sektor migas dan memastikan ketersediaan energi yang cukup bagi negara.

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) merekomendasikan pelonggaran formula pengupahan untuk tahun 2025, terkait dengan penetapan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa rekomendasi ini telah disampaikan kepada pemerintah. Usulan pelonggaran ini muncul dari diskusi antara wakil serikat pekerja dan pengusaha, yang menunjukkan perbedaan pandangan: serikat pekerja mengusulkan alfa sebesar 1, sementara pengusaha meminta batas maksimum 0,30.

Indah menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai rekomendasi ini, meskipun ada perbedaan di antara kedua pihak. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menyatakan bahwa pelaku usaha akan mengikuti keputusan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51/2023.

UMP 2025 diharapkan diumumkan pada 21 November 2024, dengan kalangan buruh meminta kenaikan sebesar 8% hingga 10%. Kesepakatan ini mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam pengaturan upah minimum di Indonesia.