Mentan Amran: Hulu Hilir Pangan Harus Satu Kendali
Yuniati Turjandini
24 Oct 2024 Investor Daily (H)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa BUMN di sektor hulu dan hilir pangan harus satu komando dengan orkestrasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bersama-sama saling berkolaborasi mewujudkan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat. BUMN yang bergerak di hulu pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (PI Persero) sebagai penyedia pupuk dan di hilir salah satunya Perum Bulog sebagai pembeli siaga (offteker), sedangkan Kementan memposisikan diri di tengah antara keduanya.
Mentan Amran menyatakan, dalam mencapai target swasembada pangan tidak boleh ada dualisme. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar hulu hilir pangan harus satu komando. Di tengah sektor pangan, Kementan berada ditengah antara hulu dan hilir, sedangkan di hulu terdapat PI dan di hilir ada Bulog. "Kalau dualisme agak sulit (tercapai swasembada pangan). Kami pernah dengar langsung dari Bapak Presiden bahwa harus satu komendo, hulu hilir satu komendo. Contoh, pertanian (Kementan) ada ditengah, hulu ada pupuk (PI), hilir ada Bulog sebagai offtaker," ujar Mentan. (Yetede)
Program makan Bergizi Wajib Direalisasikan Kabinet Merah Putih
Yuniati Turjandini
24 Oct 2024 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo mempersilahkan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden Prabowo mengajak para menteri/kepala lembaga/badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim, mengingat program Makan Bergizi itu adalah bagian rencana dari kebangkitan bangsa Indonesia.
"Saya haqul yakin. Saya pertaruhkan....saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil itu adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo. Prabowo juga meminta para menteri dan kepala badan/lembaga jangan takut dengan kesulitan. Presidenpun mendengar bahwa ada beberapa tokoh yang merugikan kemampuannya dan Kabinet Merah Putih untuk merealisasikan program makan bergizi. "Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada diantara kita yang punya tongkat nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan," kata Prabowo. (Yetede)
Warisan Kebingungan Pemerintah Soal Sektor Perumahan
Yuniati Turjandini
24 Oct 2024 Tempo
SALAH satu masalah pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto adalah penyediaan rumah murah bagi rakyat. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah bagi rakyatnya.
Lalu bagaimana kinerja Jokowi selama 10 tahun di sektor perumahan? Pada 20 Mei 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Tapera dikelola Badan Pengelola (BP) Tapera yang merupakan peleburan Badan Pertimbangan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil. Untuk mempercepat capaian itu, pemerintah meluncurkan Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015, ketika angka kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta unit.
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun ini, target PSR mencapai 1.042.738 unit. Namun, hingga Juli 2024, realisasinya baru mencapai 617.622 unit atau 59,23 persen dari target. Jumlah itu meliputi 484.119 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 133.503 unit untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Awalnya Program Sejuta Rumah diharapkan dapat menekan backlog perumahan menjadi 6,8 juta dalam waktu lima tahun sejak 2015. Namun, setelah hampir 10 tahun, angka backlog, menurut Badan Pusat Statistik, justru naik menjadi 9,9 juta unit per 2023. Lantas apa saja tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo? (Yetede)
Kabinet Baru yang Masih Bingung
Yuniati Turjandini
24 Oct 2024 Tempo
MESKI menteri lama, Agus Harmurti Yudhoyono mendapat jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dilantik ia berterus terang kepada wartawan belum tahu lokasi kantor barunya di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ketua Umum Partai Demokrat itu tak tahu alamat kantornya karena Kementerian Koordinator Infrastruktur merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintahan Prabowo Subianto.
“Ini juga belum saya ketahui secara pasti karena ini memang pos baru. Tidak hanya kementerian ini, tapi ada kementerian koordinator yang lain karena ini benar-benar baru,” kata Agus seusai pelantikan Kabinet Merah Putih—sebutan kabinet Prabowo—di Istana Kepresidenan, Senin, 21 Oktober 2024. Kementerian Koordinator Infrastruktur merupakan satu dari 20 kementerian dengan nomenklatur baru dalam kabinet Prabowo. Tapi Kementerian Koordinator Infrastruktur berbeda dengan sejumlah kementerian baru lain karena institusi ini tak memiliki cantolan dalam pemerintahan sebelumnya.
Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih memiliki cantolan di lembaga asal, yaitu beberapa direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi kementerian yang serupa dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur adalah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat serta Kementerian Koordinator Pangan. Kabinet pemerintahan Prabowo terdiri atas 48 kementerian. Separuh dari kementerian itu merupakan hasil pemisahan dari beberapa kementerian. Institusi tersebut diisi oleh 48 menteri dan 55 wakil menteri. Para menteri itu dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024. (Yetede)
Genjot Biodiesel B60
Yuniati Turjandini
24 Oct 2024 Tempo
BIODIESEL bakal menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi dan mengurangi impor bahan bakar minyak. Dari sisi ketahanan energi, pengembangan biodiesel memang bisa menjadi alternatif. Namun Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan biaya yang harus dibayar terlalu tinggi. "Selama ini biodiesel masih disubsidi pemerintah," katanya kepada Tempo pada Rabu, 23 Oktober 2024. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat insentif yang digelontorkan untuk produksi biodiesel mencapai Rp 18,32 triliun sepanjang 2023. Tahun ini nilainya diperkirakan naik menjadi Rp 28,5 triliun.
Jumlah tersebut bakal makin bengkak jika pemerintah menerapkan B60 atau campuran bahan bakar nabati dari minyak sawit hingga 60 persen dalam biodiesel. Pengembangan biodiesel juga belum berdampak signifikan pada pengurangan impor BBM. Badan Pusat Statistik mencatat impor minyak dan gas sepanjang Januari-September 2024 mencapai US$ 26,7 miliar, naik 3,8 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Selain subsidi, Putra menyebutkan ada biaya lain yang lebih tinggi: ongkos lingkungan. Menurut dia, pengembangan biodiesel bakal membutuhkan perluasan lahan kebun kelapa sawit. Pada 2023, saat pemerintah baru menerapkan B35 saja, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel sudah melebihi kebutuhan pangan. (Yetede)
Kejagung Menangkap Tiga Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur
Yoga
24 Oct 2024 Kompas (H)
Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (23/10/2024) petang. Ketiga hakim itu diduga menerima suap dalam perkara yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan berencana terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim itu ialah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka merupakan majelis hakim yang pada Rabu, 24 Juli 2024, memvonis bebas Ronald Tannur, anak politikus Edward Tannur. Jaksa kala itu menuntut Ronald Tannur dengan hukuman 12 tahun penjara. Namun, majelis hakim menilai Ronald tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa.
Ketiga hakim itu dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan telah diperiksa oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa atas putusan bebas terhadap Ronald Tannur. MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun terhadap Ronald Tannur pada Selasa (22/10). Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim PN Surabaya yang memberi vonis bebas untuk Ronald Tannur. ”Ada tiga orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara penanganan Ronald Tannur,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati. Mia mengatakan, penangkapan dan pemeriksaan terhadap ketiga hakim dilaksanakan oleh tim Kejaksaan Agung. Kantor Kejati Jatim menjadi tempat untuk pemeriksaan ketiga tersangka. Hingga Rabu (23/10) pukul 18.20 WIB, tim Kejagung masih memeriksa ketiga hakim yang ditangkap di beberapa lokasi di Surabaya tersebut.
Tim Kejagung juga menggeledah paksa dan membawa barang bukti dari lokasi penangkapan. Mia melanjutkan, tim Kejagung sudah bekerja cukup lama dalam mengungkap kasus dugaan suap kepada tiga hakim itu. ”Makanya ada upaya paksa penggeledahan, penangkapan, dan saat ini pemeriksaan di sini,” ujarnya. Secara terpisah, Alex Adam Faisal dari Humas PN Surabaya mengatakan belum mengetahui informasi penangkapan tiga hakim majelis perkara Ronald Tannur. Di Jakarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah ketika dikonfirmasi pada Rabu (23/10) membenarkan adanya penangkapan terhadap tiga hakim oleh tim Kejagung. ”Betul,” kata Febrie singkat. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam jumpa pers, Rabu malam, menyampaikan, penyidik menggeledah dan menangkap empat orang. Tiga di antaranya adalah hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M), dan Heru Hanindyo (HH). Seorang lagi adalah pengacara berinisial LR. (Yoga)
Para Menteri Dituntut Bekerja Efektif dan Efisien
Yoga
24 Oct 2024 Kompas (H)
Kabinet Merah Putih mulai bekerja kendati persoalan teknis dan administrasi akibat pemekaran sejumlah kementerian belum sepenuhnya tuntas. Seluruh menteri serta kepala lembaga mengikuti sidang kabinet paripurna perdana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/10/2024). Sidang kabinet paripurna digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Hadir dalam sidang kabinet itu, antara lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semua menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muham Salah satu menteri, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, tidak hadir karena sudah berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT BRICS. Ia kemudian diwakili Wakil Menlu Arrmanatha Nasir.
Persatuan dan kerja sama Dalam sidang kabinet paripurna tersebut, Presiden Prabowo memberikan pengarahan kepada para pembantunya. Mantan Menteri Pertahanan itu memulai pengarahannya dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. ”Saya terus menerus menekankan pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad adalah apabila elitenya bisa bekerja sama, apabila elitenya bersatu,” tutur Presiden. Persatuan ini berarti semua menyepakati kepentingan nasional yang inti dan vital bagi kelangsungan hidup bangsa. Kendati demikian, Presiden Prabowo mengakui semua memiliki kepentingan politik masing-masing.
Namun, ketik berbicara kepentingan bangsa dan negara, semua harus menyepakati kepentingan nasional yang vital. Menurut Presiden, kepentingan nasional yang vital dan harus disepakati pertama adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Ini menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. ”Kita harus dengan andal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian, kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita, memenuhi kebutuhan hidup rakyat kita, bisa membayar segala keperluan suatu negara modern dan di antaranya tentu adalah kedaulatan bangsa,” tuturnya. Presiden mengingatkan tujuan nasional yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam interaksi dunia. (Yoga)
Kemensos Fokus Mendata Bansos dan Makan Bergizi Gratis
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Perbaikan data penerima bantuan sosial, penataan ulang lembaga kesejahteraan sosial, serta makan bergizi gratis akan menjadi fokus kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama wakilnya, Agus Jabo Priyono. Sejumlah program dari pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dengan tambahan seperti program makan bergizi gratis. Saifullah mengatakan, mekanisme pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikembangkan selama ini sudah baik. Namun, mengingat data ini sangat dinamis karena tingkat kesejahteraan masyarakat cepat berubah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata Saifullah, menekankan bahwa bansos harus tepat sasaran. Di sisi lain, aspek pemberdayaan harus lebih diutamakan agar masyarakat bisa lebih mandiri.
”Tentu masih ada kelemahan-kelemahan dari sistem DTKS ini yang akan kami perbaiki dan saya akan menugaskan Pak Wakil Menteri untuk selama satu bulan ke depan ini melototi, ya,” kata Saifullah dalam keterangan pers, Rabu (23/10/2024). Saat ini, mekanisme pendataan DTKS diawali dengan pengusulan daftar penerima melalui musyawarah desa atau kelurahan, disetujui oleh pemerintah daerah, baru kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial. Pada musyawarah desa ini masyarakat diharapkan bisa meningkatkan partisipasi agar menjadi tepat sasaran. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam pasal undang-undang itu disebutkan bahwa nama-nama penerima bansos ditentukan pemerintah daerah melalui musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah desa dan kelurahan wajib dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan.
Setelah itu, hasilnya akan disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencairkan bansos. Kemensos kemudian meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) untuk melaporkan hasil musyawarah desa atau kelurahan. Beberapa dokumen yang harus diunggah ialah berita acara musyawarah, dokumentasi, daftar hadir, dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah. Namun, jika dalam kondisi tertentu musyawarah tidak bisa digelar, kepala desa, lurah, atau pejabat setingkatnya bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Selain melalui mekanisme tersebut, masyarakat juga bisa berpartisipasi mengoreksi atau mengusulkan data melalui usul sanggah di laman cekbansos.kemensos.go.id. ”Kalau ada tetangganya yang keberatan atau ada masyarakat yang keberatan, misalnya ada satu keluarga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan, itu bisa masuk cek bansos usul sanggah,” ujarnya. (Yoga)
Mitos Tentang Sri Mulyani
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Kabinet Merah Putih. Demikian Presiden Prabowo Subianto menyebut kabinet periode 2024-2029. Siapa menempati posisi apa sudah jelas. Presiden Prabowo telah mengumumkannya pada Minggu (20/10/2024) malam. Upacara pelantikan langsung dihelat Senin (21/10) pagi. Pada sektor ekonomi, entah bagaimana, perhatian publik secara umum selama ini seolah terpusat pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan seolah menjadi barometer kualitas kabinet. Bahwa Kementerian Keuangan, merujuk fungsi dan tugasnya, adalah sangat strategis, tidak terbantahkan. Linier dengan itu, sosok menteri keuangan yang strategis pun tidak terbantahkan. Untuk menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih, Prabowo kembali memercayakannya kepada Sri Mulyani Indrawati, sosok yang populer di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi.
”Walaupun saya tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kalau menteri keuangannya Ibu (Sri Mulyani), saya bisa tenanglah. Setidaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja dalam lima tahun ke depan.” Demikian komentar warganet pada akun resmi Sri Mulyani di Instagram, 17 Oktober 2024. Komentar ini menanggapi status Sri Mulyani yang mengunggah foto dirinya bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Komentar warganet di atas tidak unik. Tidak sedikit bahkan masyarakat yang mempersepsikan bahwa semua urusan ekonomi di bawah kewenangan menteri keuangan. Dan, sosok Sri Mulyani seolah dianggap sebagai jaminan mutu kabinet atau setidak-tidaknya bisa menjadi bantalan performa kabinet.
”Turut senang perekonomian negara kembali di bawah kepemimpinan Bu Sri. Semoga makin maju, makmur, dan adil,” kata seorang warganet menanggapi unggahan Sri Mulyani terkait pelantikan di Istana Negara pada akun Instagram-nya, Senin (21/10). Namun, realitasnya tidaklah demikian. Kementerian-kementerian lain, sesuai fungsi dan tugasnya, punya peran strategis masing-masing. Hal ini merujuk pada proyeksi belanja negara pada APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun. Sebagian besar kualitas belanja negara ditentukan oleh berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Sebab, mayoritas anggaran negara terdistribusi ke sana. Bagi dunia usaha, relevansi kementerian sektoral sangat terasa. Tak sekadar membelanjakan uang negara, kementerian-kementerian sektoral, terutama yang mengurusi perizinan dan menangani sektor yang produknya bisa diperdagangkan, adalah mitra pelaku usaha dalam kegiatan bisnis sehari-hari. (Yoga)
Cita-cita dan Realisasi Swasembada Energi
Yoga
24 Oct 2024 Kompas
Istilah swasembada, yang kental dengan capaian swasembada beras pada pertengahan 1980-an kembali digelorakan di titik mula perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 2024-2029. Sebagaimana disampaikan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI, target tidak hanya tercapainya swasembada pangan, tetapi juga swasembada energi. Swasembada energi telah tertuang dalam Visi, Misi, dan Program Prabowo- Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Adapun programnya meliputi percepatan transisi energi; mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional; memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas cadangan sumber energi baru; dan merevisi tata aturan yang menghambat investasi energi terbarukan.
Selain itu, mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, infrastruktur gas, dan memperluas konversi BBM ke gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Program lain adalah menjamin ketersediaan energi untuk mendukung kawasan ekonomi khusus dan merevitalisasi serta membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren bioetanol. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi, yang sejauh ini konsisten dinarasikan, perlu diapresiasi. Sudah semestinya ketergantungan pada impor dalam pemenuhan energi serius dikikis. Itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat seiring melorotnya produksi siap jual (lifting) minyak bumi. Lifting minyak saat ini sekitar 570.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan 1,6 juta barel per hari. Begitu juga terkait elpiji. Bagaimanapun masyarakat Indonesia amat bergantung pada komoditas pengganti minyak tanah itu.
Terlepas dari tepat sasaran atau tidak, kenyataannya, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2023, proporsi elpiji 3 kg mencapai 93,3 persen kebutuhan, sisanya baru nonsubsidi. Ada pun lebih dari 75 persen kebutuhan elpiji nasional dipenuhi dari impor. Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi subsidi energi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 394,3 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yang Rp 334,8 triliun. Pemberian subsidi tak terlepas dari upaya menjaga stabilisasi harga, menjaga daya beli, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melihat tingginya ketergantungan pada impor energi, rencana pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi sudah sepatutnya diupayakan. Dengan demikian, alokasi subsidi-kompensasi energi dapat dialihkan ke sektor lain yang tidak kalah penting, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, ataupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (Yoga)