Eksplotasi Pekerja di Industri Nikel
Sebelumnya, dalam jumpa pers pada 5 September 2024, Deputi Wakil Menteri Urusan Pekerja Internasional Departemen Perburuhan Amerika Thea Lee berujar, "Kerja paksa menodai rantai pasok mineral krusial, termasuk aluminium dan polisilikon dari Cina, nikel dari Indonesia, serta kobalt, tantalum, dan timah dari Republik Demokratik Kongo." Memang sebagian kalangan bisa saja berprasangka bahwa berbagai laporan itu berkaitan dengan persaingan dagang di antara dua negara adidaya: Amerika Serikat dan Cina.
Empat Kementerian Secara Khusus Langsung di Bawah Presiden
Keterbatasan Emisi Obligasi
Penerbitan obligasi korporasi di tahun 2024 mengalami performa yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan ekspektasi awal. Meskipun ada penurunan suku bunga BI, korporasi lebih memilih untuk menahan diri dan tidak melanjutkan emisi surat utang. Hingga September 2024, total emisi hanya mencapai Rp93,4 triliun, jauh dari proyeksi awal yang mencapai Rp155,46 triliun. Menurut Pefindo, penyebab utama penundaan ini adalah suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan, serta persaingan ketat dari instrumen lain seperti SRBI.
Beberapa perusahaan, seperti PT PP (Persero) Tbk. dan PT Lautan Luas Tbk., memilih untuk melunasi utang yang jatuh tempo dengan dana internal alih-alih menerbitkan utang baru. Meskipun begitu, masih ada korporasi yang tetap berminat menerbitkan obligasi, seperti PT Indonesia Infrastructure Finance, yang melihat peluang dengan penurunan suku bunga. Tantangan yang dihadapi pasar surat utang korporasi tahun ini, termasuk kasus gagal bayar yang meningkat, membuat investor institusi menjadi lebih selektif.
Secara keseluruhan, kondisi pasar obligasi korporasi di tahun 2024 menunjukkan ketidakpastian dan kehati-hatian dari korporasi dalam menggalang dana.
Freeport Indonesia: Hambatan dalam Perpanjangan IUPK
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sedang dalam proses negosiasi dengan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) terkait divestasi tambahan 10% saham Freeport Indonesia, yang diperlukan untuk perpanjangan izin pasca 2041. Saat ini, MIND ID menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia, dan setelah divestasi, angka ini akan meningkat menjadi 61,2%. VP Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krisnati, mengungkapkan bahwa negosiasi telah memasuki tahap finalisasi, meskipun rincian lebih lanjut belum diungkapkan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa proses ini akan selesai di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan berharap Freeport dapat memenuhi persyaratan perpanjangan izin dengan cepat. FCX juga menjelaskan bahwa penawaran harga untuk divestasi akan mengacu pada nilai buku pada akhir 2041.
Dari sisi kinerja, Freeport Indonesia melaporkan peningkatan produksi dan penjualan tembaga dan emas pada kuartal III/2024, dengan produksi tembaga mencapai 1,37 miliar pound, naik 17,09% dibandingkan tahun lalu. Keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam negosiasi, Freeport menunjukkan kinerja yang positif di sektor pertambangan.
Ibu Kota Baru: Prabowo Sesuaikan Anggaran untuk IKN Nusantara
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengonfirmasi bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap dilanjutkan, meskipun dengan intensitas pembangunan yang mungkin akan berkurang. Ia menyatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk IKN, yang diperkirakan tidak sebesar pada masa pemerintahan sebelumnya.
Agus menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan. Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek yang sudah berjalan dan mendiskusikan yang baru dengan Otorita IKN.
Dalam konteks pengembangan transportasi, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan instruksi untuk mendukung proyek trem otonom di IKN, dengan melibatkan beberapa menteri dan lembaga untuk memastikan kelancaran uji coba dan pengoperasian trem tersebut. Keputusan mengenai kepemimpinan Otorita IKN masih menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.
Secara keseluruhan, meskipun ada penyesuaian dalam anggaran dan intensitas, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan IKN dan proyek-proyek infrastruktur yang ada, dengan fokus pada efisiensi dan sinergi antar lembaga.
Temuan BPK: Pindad Hadapi Masalah Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui Anggota VIII BPK, Slamet Edy Purnomo, mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PT Pindad (Persero) terkait pengelolaan keuangan dan dana pensiun pegawainya. Temuan tersebut berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PT Pindad dari tahun 2021 hingga semester I tahun 2023.
BPK menemukan bahwa PT Pindad mengalami biaya ekonomi yang berat dan dalam kondisi financial distress. Selain itu, terdapat masalah dalam pengakuan aset dan pendapatan yang tidak memadai serta tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengelolaan dana pensiun juga dinilai tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel.
BPK merekomendasikan agar Dewan Komisaris Pindad meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Selain itu, Direksi Pindad diharapkan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan bertanggung jawab guna memperbaiki kondisi yang ada.
