;
Teknologi ...

Pembentukan Badan Haji

Yuniati Turjandini 26 Oct 2024 Tempo
KEPALA Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Ruang Sidang I, gedung Kementerian Agama, Jakarta, dua hari lalu. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. “Pembahasan masih umum, belum terlalu teknis,” kata Irfan, Kamis, 24 Oktober 2024.  Dalam pertemuan itu, Irfan hendak menyamakan persepsi soal penyelenggaraan ibadah haji. Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah lantas memberi tahu bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah dimulai. “Persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan PHU sejak jauh-jauh hari,” ujar Irfan. 

Irfan sengaja membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji satu hari setelah lembaga itu terbentuk. Badan Haji dan Umrah merupakan lembaga baru, yang diumumkan pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024.  Pada hari yang sama, Prabowo melantik Irfan sebagai kepala badan dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala badan. Keduanya merupakan politikus Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Prabowo. Menurut Irfan, tujuan pembentukan Badan Haji adalah agar pemerintah dapat berkonsentrasi meningkatkan keamanan dan kenyamanan ibadah haji. Sejumlah kalangan menilai pembentukan Badan Haji itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pembentukan Badan Haji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebab, undang-undang ini mengatur bahwa urusan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama.  Ia juga mempertanyakan proses pembentukan Badan Haji. Herdiansyah berpendapat, eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah lebih dulu, barulah membentuk Badan Haji. Hasil revisi itu akan mengatur keberadaan Badan Haji dan menyerahkan pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama ke badan tersebut. (Yetede)


Teknologi ...

Isu Eksplotasi Pekerja di Industri Nikel Mulai Terendus
Yuniati Turjandini 26 Oct 2024 Tempo
AWAL  bulan ini, industri nikel Indonesia dibangunkan dari mimpinya. Penyebabnya adalah terbitnya laporan "Global State of Child and Forced Labour" dari Departemen Perburuhan Amerika Serikat. Laporan itu menyebut nikel Indonesia sebagai produk hasil praktik eksploitasi pekerja. Salah satu poin penting dalam laporan setebal 330 halaman itu adalah kondisi pekerja di fasilitas smelter nikel di Indonesia. Masalah ini sebelumnya juga pernah disinggung dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika pada 2022 dan 2023. Beberapa persoalan yang mencuat dalam laporan itu antara lain pengurangan upah secara serampangan, jam kerja yang lebih panjang, penyitaan paspor pekerja asing, serta perundungan fisik dan verbal sebagai bentuk hukuman.

Sebelumnya, dalam jumpa pers pada 5 September 2024, Deputi Wakil Menteri Urusan Pekerja Internasional Departemen Perburuhan Amerika Thea Lee berujar, "Kerja paksa menodai rantai pasok mineral krusial, termasuk aluminium dan polisilikon dari Cina, nikel dari Indonesia, serta kobalt, tantalum, dan timah dari Republik Demokratik Kongo." Memang sebagian kalangan bisa saja berprasangka bahwa berbagai laporan itu berkaitan dengan persaingan dagang di antara dua negara adidaya: Amerika Serikat dan Cina.

Kita tahu Negeri Abang Sam punya kepentingan menahan pesatnya kemajuan teknologi Negeri Tirai Bambu. Namun laporan yang isinya mengutip aneka pemberitaan dan hasil penelitian organisasi non-pemerintah terhadap industri nikel Indonesia itu jelas tak bisa dianggap remeh. Terlebih Amerika merupakan mitra dagang Indonesia yang diharapkan dapat membuka jalan pemanfaatan nikel sebagai komoditas penting untuk teknologi bersih. Selain itu, kekhawatiran Amerika dan negara lain terhadap kondisi industri nikel di Indonesia, yang kebanyakan berasal dari investasi perusahaan Cina, sudah lama ada. (Yetede)
Teknologi ...

Industri Tekstil Menuju Kolaps
Yuniati Turjandini 26 Oct 2024 Tempo
TIDAK ada pemandangan berbeda di pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Jalan KH Samanhudi 88, Jetis, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024. Meski Sritex sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang, para pekerja di pabrik tersebut masih beraktivitas normal seperti pada hari biasa. Sebagian pekerja Sritex belum mengetahui kabar bahwa pengadilan memutus pailit perusahaan tekstil tersebut setelah salah satu kreditor meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang disepakati sebelumnya. Bahkan beberapa pekerja baru mengetahuinya dari pemberitaan berbagai media massa dan kabar yang beredar di masyarakat.

Putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang menyatakan empat perusahaan yang tergabung dalam Sritex Group, yaitu PT Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan putusan homologasi pada 25 Januari 2022. General Manager Human Resource Development Sritex Group Haryo Ngadiyono mengkonfirmasi pailitnya perusahaan. Meski begitu, manajemen perusahaan memastikan operasi pabrik dari empat perusahaan yang bergabung hingga saat ini masih berjalan normal setelah adanya putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang tersebut. 

Permohonan kasasi tengah diajukan Sritex ke Mahkamah Agung. "Kami sudah mengumpulkan serta memberikan penjelasan kepada semua karyawan bahwa proses hukum masih berjalan dan itu sudah ada yang menangani. Kita bekerja seperti biasa, tetap bekerja normal saja," tutur Haryo saat ditemui setelah memenuhi panggilan jajaran Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya Sukoharjo, Jumat, 25 Oktober 2024. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah menyatakan akan terus berkomunikasi dengan manajemen Sritex. API meminta pimpinan Sritex dapat menjaga kepentingan setiap pemangku kebijakan dan memenuhi kewajibannya terhadap para karyawan. (Yetede)
Teknologi ...

Agar Kembali Menghidupkan Lembaga UKP4
Yuniati Turjandini 26 Oct 2024 Tempo
BERDISKUSI selama sekitar 60 menit, Presiden Prabowo Subianto memperoleh banyak masukan dari presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam diskusi yang berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada 19 September 2024, Prabowo menanyakan kepada sekondannya di akademi militer tersebut ihwal lembaga yang perlu dibentuk untuk mendukung kerja kabinetnya. Menurut seorang politikus Gerindra yang mengetahui pertemuan tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengusulkan kepada Prabowo untuk menghidupkan kembali lembaga yang pernah dioperasikan pada masa pemerintahannya. Lembaga yang dimaksudkan adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 yang beroperasi pada periode kedua pemerintahan SBY. "Tujuannya agar Prabowo terbantu dalam mengawasi dan mengendalikan proyek pembangunan yang dikerjakan para menteri di kabinet," ujar politikus dari kubu Prabowo-Gibran itu saat dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

UKP4 dibentuk pada periode kedua pemerintahan SBY. Namun UKP4 dibubarkan oleh presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, pada tahun awal menjabat. Jokowi meleburkan lembaga ini ke dalam Sekretariat Kabinet dan membentuk Kantor Staf Presiden (KSP). Presiden Prabowo Subianto serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto (ketiga dari kanan) di Istana Negara, Jakarta, 22 Oktober 2024. Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr. Narasumber ini menuturkan Prabowo sejalan dengan usulan SBY. Walhasil, Prabowo membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Prabowo mesti memiliki lembaga pembantu untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Menurut narasumber ini, pembentukan badan pengendalian ini bertujuan agar pengawasan terhadap dugaan pelanggaran proyek bisa dideteksi lebih dini di lingkup internal sebelum terendus badan otonom pengawas eksternal. "Dengan begitu, Prabowo bisa menjaga citra pemerintahannya meski harus mendepak jajarannya di kabinet yang bermasalah,” ujar narasumber itu. (Yetede)



Teknologi ...

Seberapa Efektif Komposisi Kabinet Kepresidenan
Yuniati Turjandini 26 Oct 2024 Tempo
NOMENKLATOR kabinet Presiden Prabowo Subianto makin hari makin menunjukkan birokrasi besar. Kabinet Merah Putih bertambah gemuk dengan kehadiran lembaga bernomenklatur badan, staf, dan utusan khusus. Organisasi dan jabatan yang baru dibentuk ini berada di sekitar Istana Kepresidenan. Setidaknya 136 orang dilantik dalam sepekan ini, setelah pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024. Mereka terdiri atas 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator, serta sejumlah pejabat yang disebut utusan dan kepala badan.

Sejumlah pakar hukum tata negara mengkritik makin besarnya komposisi kabinet Prabowo. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Yance Arizona, mengatakan pembentukan badan baru di Kabinet Merah Putih tidak memiliki urgensi. Menurut dia, badan baru tersebut hanyalah upaya bagi-bagi kekuasaan. “Yang dikhawatirkan adalah tugas dan fungsinya akan tumpang-tindih dengan kementerian yang saat ini banyak dipecah nomenklaturnya,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Guru besar ilmu pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan hal berbeda. Ia menyatakan pembentukan badan baru di Kabinet Merah Putih diperlukan guna membantu jalan dan pengawasan internal pemerintah. Dengan kondisi politik saat ini, ia menilai pembentukan badan baru akan turut memfokuskan tugas pemerintah yang tak tersentuh kementerian. “Namun tugas dan fungsinya memang harus diatur dengan sangat baik agar tidak tumpang-tindih,” katanya. (Yetede)

Teknologi ...

Uang PLN Berisiko Mengalir ke Batu Bara
Yuniati Turjandini 26 Oct 2024 Tempo
AWAL Mei 2024, pertemuan tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) digelar di Tbilisi, Georgia, dengan tema yang prestisius: “Bridge to The Future”. Masatsugu Asakawa, Presiden ADB, dalam sambutannya, menyebutkan tema tersebut selaras dengan lokasi Georgia. Negara di tepi Laut Hitam ini berada di persimpangan Asia dan Eropa, dua benua yang menurut Asakawa memiliki hubungan fisik, finansial, dan ekonomi saat ini dan di masa mendatang. Hubungan itu sampai ke Indonesia, yang menjadi anggota ADB sejak 1966. Sejak saat itu, ADB menjadi salah satu bank pembangunan multinasional yang banyak menyalurkan dana ke Indonesia. Pendanaan turut masuk ke sektor energi, terutama untuk meningkatkan akses terhadap listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang dibangun pada era 1980-an hanya salah satu hasil pinjaman ADB.

Dalam pertemuan di Tbilisi, di depan perwakilan negara donor ADB, Asakawa kembali menegaskan komitmen institusinya untuk ikut andil menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dalam lima tahun terakhir, ADB memang resmi menarik diri dari pembiayaan energi fosil, termasuk batu bara. Mereka menggulirkan kebijakan energi teranyar pada 2021 yang menegaskan tidak akan lagi menggulirkan pinjaman ke proyek PLTU batu bara. Namun wujud dari komitmen itu masih menjadi tanda tanya. Hasil studi kami, yang dirilis pada 24 April 2024 atau sepekan sebelum pertemuan tahunan ADB pada Mei 2024, menunjukkan adanya potensi penggunaan ADF untuk proyek-proyek energi kotor di Indonesia. (Yetede)
Teknologi ...

Makelar Kasus Rp 1 Triliun
Yuniati Turjandini 26 Oct 2024 Tempo
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, Zarof Ricar, sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan kasasi Gregorius Ronald Tannur pada Jumat, 25 Oktober 2024. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyatakan penetapan itu merupakan pengembangan dari penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan pengacara Ronald, Lisa Rachmat, pada Rabu sebelumnya. Penyidik pun langsung menahan Zarof.
Qohar menyatakan Zarof merupakan perantara yang menghubungkan Lisa dengan para hakim agung yang menangani kasasi itu. Lisa, menurut Qohar, berjanji memberikan uang Rp 5 miliar agar para hakim agung tetap memvonis bebas Ronald. “Untuk ZR diberikan fee Rp 1 miliar atas jasanya tersebut,” kata Qohar.

Ronald Tannur adalah terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, pada Oktober 2023. Majelis hakim PN Surabaya, yang terdiri atas Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, memvonis bebas Ronald pada 24 Juli 2024. Mahkamah Agung kemudian mengubah vonis itu menjadi 5 tahun penjara pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kejagung menahan Erintuah cs plus Lisa karena dugaan jual-beli vonis bebas Ronald. Tim penyidik juga menyita uang tunai senilai Rp 20,38 miliar dalam penggeledahan di kediaman Erintuah, Heru, Mangapul, dan Lisa. Selain uang, penyidik menyita barang bukti elektronik dan catatan transaksi dalam penggeledahan itu. Kejagung menduga uang itu berhubungan dengan vonis bebas terhadap Ronald.

Sedangkan dari kediaman Zarof, penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang bernilai lebih dari Rp 920 miliar plus emas batangan 51 kilogram. Qohar menyatakan uang itu merupakan hasil kerja Zarof sebagai makelar kasus selama periode 2012-2022. “Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai 2012 hingga 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purnatugas," ujar Qohar. Soal pengurusan kasasi Ronald Tannur, Zarof mengaku kepada penyidik baru sempat berkomunikasi dengan para hakim agung. Dia mengaku belum menyerahkan uang suap itu. Qohar pun menyatakan timnya menemukan uang untuk para hakim agung itu masih terbungkus amplop di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta. Meski demikian, Kejaksaan Agung akan terus menelusuri hal itu. (Yetede)
Teknologi ...

Dugaan Makelar Kasus di Peradilan Dibongkar Kejaksaan
Yoga 26 Oct 2024 Kompas (H)

Kejagung membongkar dugaan makelar kasus di lembaga peradilan setelah menangkap bekas pejabat MA, Zarof Ricar, di Bali, Kamis (24/10) malam. Selain menemukan uang yang akan diberikan kepada tiga hakim agung yang mengadili kasasi Gregorius Ronald Tannur, penyidik Kejagung juga mendapati uang serta emas senilai Rp 1 triliun yang diduga dikumpulkan Zarof dari pengurusan sejumlah perkara sejak tahun 2012. Penangkapan Zarof disampaikan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, Jumat (25/10) malam. Zarof yang pernah menjabat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA ditangkap saat penyidik tengah mengusut dugaan suap terhadap tiga hakim PN Surabaya, Jatim, yang pada 24 Juli 2024 memvonis bebas Ronald Tannur, terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Dini Sera Afrianti.

Ronald Tannur adalah anak politisi Edward Tannur. Ketiga hakim itu, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, kini menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Kejagung juga menetapkan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tannur, menjadi tersangka. Zarof juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus kasasi Ronald Tannur. ”Diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama LR (Lisa Rahmat) selaku pengacara Ronald Tannur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama Ronald Tannur,” kata Abdul Qohar. Saat menggeledah rumah Zarof di kawasan Senayan, Jakarta, penyidik menemukan tumpukan uang sejumlah 74.494.427 dollar Singapura, 1.897.362 dollar AS, 71.200 euro, 483.320 dollar Hong Kong, serta Rp 5,7 miliar dan emas batangan seberat 51 kg.

Jika dikonversi ke mata uang rupiah, total nilai uang yang disita Rp 920 miliar. Adapun nilai 51 kg emas diperkirakan Rp 75 miliar. Zarof mengumpulkan uang itu sejak masih jadi pejabat di MA pada 2012 hingga 2022. Uang itu diduga merupakan gratifikasi yang diterima Zarof karena menjadi perantara pengurusan sejumlah perkara di MA. Sebagian uang yang ditemukan di rumah Zarof diduga juga akan diberikan kepada tiga hakim agung yang mengadili kasasi perkara RonaldTannur di MA. Namun, hingga penggeledahan digelar, uang tersebut belum diberikan kepada hakim MA. Abdul Qohar mengungkapkan, Zarof diduga menerima uang suap dan gratifikasi dari Lisa Rahmat, Rp 5 miliar bagi hakim agung pengadil kasasi Ronald Tannur. Lisa juga menyiapkan fee Rp 1 miliar untuk Zarof. (Yoga)


Teknologi ...

Indonesia Resmi Daftar keanggotaan BRICS
Yoga 26 Oct 2024 Kompas

Indonesia akhirnya mengutarakan minat untuk bergabung dalam organisasi kerja sama ekonomi BRICS Plus. Keinginan untuk menyejahterakan kawasan Selatan Dunia atau Global South serta melakukan peragaman kerja sama dalam sistem multilateral menjadi alasan. Hal itu dikemukakan Menlu Sugiono melalui pernyataan tertulis dari Kazan, Rusia, Kamis (24/10) malam atau Jumat (25/10) dini hari WIB. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sekarang mencakup Iran, Mesir, Etiopia, dan UEA. Malaysia, Turki, dan Azerbaijan telah secara resmi melamar menjadi anggota.

Sebelum mengikuti KTT di Kazan ini, Indonesia sudah ditawari menjadi anggota. Kini, Sugiono secara terbuka menyatakan minat bergabung dan tinggal mengajukan permohonan formal. ”Untuk pembangunan berkelanjutan, negara-negara berkembang perlu ruang untuk membuat kebijakan dan negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka. Semua dilakukan di tataran mutilateral yang inklusif,” kata Sugiono. Ia menuturkan, BRICS Plus sejalan dengan semangat pembangunan negara-negara berkembang. Diharapkan, organisasi itu bisa memperkuat kemitraan negara-negara Selatan Dunia agar menikmati pembangunan dan kesejahteraan.

”Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri yang bebas aktif,” ujarnya. Melamar ke BRICS tidak berarti Indonesia merapat ke satu sisi saja. Ia mengumumkan akan menghadiri pertemuan para menlu anggota G7 di Italia, akhir November 2024. G7 merupakan organisasi negara industri maju dengan anggota, AS, Italia, Inggris, dan Perancis. Sementara Prabowo akan menghadiri KTT G20 di Brasil serta KTT APEC di Peru pada pertengahan November 2024. ”Hal ini menegaskan peran penting Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan antara negara berkembang dan negara maju,” kata Sugiono. (Yoga)


Teknologi ...

Uang Suap Perkara Ronald Tannur Mengalir Sampai Proses Kasasi
Yoga 25 Oct 2024 Kompas (H)
Uang suap terkait penanganan perkara Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan berencana, diduga mengalir sampai ke proses kasasi. Dalam penggeledahan di rumah salah satu tersangka dugaan suap, penyidik Kejaksaan Agung menemukan tumpukan uang dengan tulisan ”diambil buat kasasi”. Dalam video yang dibagikan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (24/10/2024), terlihat penyidik tengah memeriksa tumpukan uang tunai di sebuah rumah. Sebagian penyidik menggelar tumpukan uang di lantai, sebagian lainnya memeriksa uang di laci yang berada di dalam sebuah lemari di rumah tersebut. Di dalam salah satu laci, penyidik menemukan tumpukan uang berdenominasi dollar AS. Kemudian, salah seorang penyidik menyebut, ”Ada tulisan, ’diambil buat kasasi’.” 

Penggeledahan oleh penyidik Kejagung itu merupakan tindak lanjut dari penetapan empat tersangka dalam perkara dugaan suap atau gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tannur. Tiga tersangka adalah hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap. Seorang tersangka lain adalah pengacara bernama Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan berencana Dini Sera Afrianti. Dugaan suap bermula dari dikeluarkannya vonis bebas terhadap Ronald Tannur oleh tiga hakim PN Surabaya, beberapa waktu lalu. Kemudian, pada Selasa (22/10), MA membatalkan putusan PN Surabaya tersebut. MA mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun kepada Ronald Tannur.

Hukuman MA itu masih jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya, yakni 12 tahun penjara. Namun, putusan yang dijatuhkan pada Selasa itu tidak bulat. Ketua majelis kasasi Soesilo memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion). ”Kabul kasasi penuntut umum. Batal judex facti. Terbukti dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Pidana penjara selama 5 (lima tahun),” demikian petikan amar putusan seperti dikutip dari laman resmi MA. Catatan transaksi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, Kamis, mengatakan, salah satu barang bukti yang ditemukan penyidik dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi terhadap tiga hakim PN Surabaya adalah catatan transaksi keuangan di Tower Palem Apartemen Eksekutif Menteng milik Lisa Rahmat. (Yoga)

Pilihan Editor