Trump VC Harris: Tidak Akan Terlalu Berdampak Signifikan pada Ekonomi Indonesia
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Investor Daily (H)
Hasil pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 diyakini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi geopolitik ke depan. Namun, demikian seberapa besar kondisi tersebut akan beradampak terhadap perekonomian Indonesia, itu sangat ditentukan oleh resilen. fundamental ekonomi nasional, efisiensi dan daya saing iklim usaha nasional, serta kemampuan respons kebijakan ekonomi makro, fiskal, maupun moneter nasional. Apalagi, secara historis, pergantian Presiden AS juga dinilai tidak memberikan banyak dampak terhadap aktivitas ekonomi Indonesia dan AS. "Kalau kita lihat dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia, selama ini juga tidak berubah signifikan antara era Trumph dan era Biden," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani kepada Investor Daily. Ia menyampaikan hal itu seputar dampak hasil pilpres di AS yang akan digelar 5 November mendatang, baik ketika dimenangkan oleh Donald Trumph yang merupakan kandidat dari Partai Republik maupun Kamala Harris yang adalah kandidat Partai Demokrat , terhadap perekonomian Indonesia. "Keduanya (ekspor dan investasi) hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, kurang lebih 5-10% per tahun," ucap Shinta.
Prabowo Tempa Disiplin dan Kesetiaan Kabinet Merah Putih
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo Subianto menekankan rangkaian pembekalan (retret) Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, 25-27 Oktober 2024, tidak bersifat militer atau milteristik. Rombongan menteri dan wakil menteri berdatangan sejak Kamis (24/10/2024) dan bermalam di tenda-tenda yang dibangun di komplek Akmil sampai acara berakhir. Di hari pertama retreat, para peserta bangun pagi sejak pukul 05.00 WIB untuk olahraga bersama-sama di lapangan Sapta Marga. Kabinet Merah Putih dibagi lima kelompok. Pada setiap kelompok, disediakan masing-masing tiga pelatih baris-berbaris. Presiden dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut serta dalam latihan tersebut.
Adapun Kabinet Merah Putih melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengenakan pakaian lapangan komponen cadangan (komcad). Presiden Prabowo tiba kali pertama dan menunggu jajaran menterinya datang. Ini merupakan karakter pemimpin yang memberi contoh. Presiden mencontohkan kedisplinan, tanggung jawab, dan keperdulian tinggi kepada bawahannya. Selepas berolahraga bersama dan mengikuti latihan baris-berbaris, yang juga diikuti oleh presiden, para peserta mengikuti serangkaian pembekalan, yang salah satunya mendnegar paparan antikorupsi dari Kapolri Jenderal Pol Listyo SIgit Prabowo. (Yetede)
Grup Barito Menganggarkan Dana US$ 4,4 Miliar untuk Capex
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Investor Daily (H)
Grup Barito yang digawangi oleh PT Barito Pacific Tbk (BRPT) bakal menganggarkan dana hingga US$ 4,4 miliar atau setara Rp68,75 triliun untuk belanja modal (capital expenditure/capex) di proyek-proyek strategis di tiga anak usahanya yakni PT Barito Renewabless Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), dan PT Indo Raya Tenaga. Proyek-proyek bernilai jumbo tersebut akan dikerjakan untuk rentang waktu 2024-2027. "Kami telah menganggarkan capex US$ 4,4 miliar untuk beberapa tahun ke depan. Sekitar US$ 800 juta untuk pembangunan pabrik chlor alkali, US$ 346 juta untuk penambahan kapasitas bisnis geothermal, serta US$ 3,3 miliar untuk proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Indoorganik, yang juga diimbangi dengan pertumbuhan secara organik," tutur dia. Selain konsistensi melakukan ekspansi Direktur Barito Pacific David Kosasih mengatakan, pihaknya tetap membuka peluang kilang ini. TPIA dapat mengolah minyak mentah secara langsung dan menghasilkan produk-produk bahan bakar seperti bensin, solar, avtur, dan aspal yang belum dapat diproduksi oleh fasilitas TPIA sebelumnya. (Yetede)
Istana Garuda IKN Akan Diresmikan Oleh Presiden Prabowo
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Investor Daily (H)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan program kerja 100 hari pertama kementeriannya (Quick Win), yang salah satunya adalah peresmian Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Perkerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan program Quick Win dari Kementerian PU yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Termasuk diantaranya peresmian ikon IKN yaitu Istana garuda yang dijadwalkan dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat. "Kalau untuk Kementerian PU-nya semua melanjutkan, mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita (akan) resmikan, seperti Istana Garuda ," kata Diana. Selain Istana Garuda, proyek-proyek infrastruktur lainnya yang akan diresmikan seperti bendungan (waduk), pasar, dan stadion. Berdasarkan catatan Kementerian PU, terdapat enam bendungan yang dapat diresmikan dalam waktu dekat dari 61 bendungan yang dibangun. Diantaranya adalah Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Keureto di Aceh dan Bendungan Sidan di Bali. (Yetede)
Pembentukan Badan Haji
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Tempo
KEPALA Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Ruang Sidang I, gedung Kementerian Agama, Jakarta, dua hari lalu. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. “Pembahasan masih umum, belum terlalu teknis,” kata Irfan, Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Irfan hendak menyamakan persepsi soal penyelenggaraan ibadah haji. Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah lantas memberi tahu bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah dimulai. “Persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan PHU sejak jauh-jauh hari,” ujar Irfan.
Irfan sengaja membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji satu hari setelah lembaga itu terbentuk. Badan Haji dan Umrah merupakan lembaga baru, yang diumumkan pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pada hari yang sama, Prabowo melantik Irfan sebagai kepala badan dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala badan. Keduanya merupakan politikus Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Prabowo. Menurut Irfan, tujuan pembentukan Badan Haji adalah agar pemerintah dapat berkonsentrasi meningkatkan keamanan dan kenyamanan ibadah haji. Sejumlah kalangan menilai pembentukan Badan Haji itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pembentukan Badan Haji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebab, undang-undang ini mengatur bahwa urusan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. Ia juga mempertanyakan proses pembentukan Badan Haji. Herdiansyah berpendapat, eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah lebih dulu, barulah membentuk Badan Haji. Hasil revisi itu akan mengatur keberadaan Badan Haji dan menyerahkan pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama ke badan tersebut. (Yetede)
Isu Eksplotasi Pekerja di Industri Nikel Mulai Terendus
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Tempo
AWAL bulan ini, industri nikel Indonesia dibangunkan dari mimpinya. Penyebabnya adalah terbitnya laporan "Global State of Child and Forced Labour" dari Departemen Perburuhan Amerika Serikat. Laporan itu menyebut nikel Indonesia sebagai produk hasil praktik eksploitasi pekerja. Salah satu poin penting dalam laporan setebal 330 halaman itu adalah kondisi pekerja di fasilitas smelter nikel di Indonesia. Masalah ini sebelumnya juga pernah disinggung dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika pada 2022 dan 2023. Beberapa persoalan yang mencuat dalam laporan itu antara lain pengurangan upah secara serampangan, jam kerja yang lebih panjang, penyitaan paspor pekerja asing, serta perundungan fisik dan verbal sebagai bentuk hukuman.
Sebelumnya, dalam jumpa pers pada 5 September 2024, Deputi Wakil Menteri Urusan Pekerja Internasional Departemen Perburuhan Amerika Thea Lee berujar, "Kerja paksa menodai rantai pasok mineral krusial, termasuk aluminium dan polisilikon dari Cina, nikel dari Indonesia, serta kobalt, tantalum, dan timah dari Republik Demokratik Kongo." Memang sebagian kalangan bisa saja berprasangka bahwa berbagai laporan itu berkaitan dengan persaingan dagang di antara dua negara adidaya: Amerika Serikat dan Cina.
Kita tahu Negeri Abang Sam punya kepentingan menahan pesatnya kemajuan teknologi Negeri Tirai Bambu. Namun laporan yang isinya mengutip aneka pemberitaan dan hasil penelitian organisasi non-pemerintah terhadap industri nikel Indonesia itu jelas tak bisa dianggap remeh. Terlebih Amerika merupakan mitra dagang Indonesia yang diharapkan dapat membuka jalan pemanfaatan nikel sebagai komoditas penting untuk teknologi bersih. Selain itu, kekhawatiran Amerika dan negara lain terhadap kondisi industri nikel di Indonesia, yang kebanyakan berasal dari investasi perusahaan Cina, sudah lama ada. (Yetede)
Industri Tekstil Menuju Kolaps
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Tempo
TIDAK ada pemandangan berbeda di pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Jalan KH Samanhudi 88, Jetis, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024. Meski Sritex sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang, para pekerja di pabrik tersebut masih beraktivitas normal seperti pada hari biasa. Sebagian pekerja Sritex belum mengetahui kabar bahwa pengadilan memutus pailit perusahaan tekstil tersebut setelah salah satu kreditor meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang disepakati sebelumnya. Bahkan beberapa pekerja baru mengetahuinya dari pemberitaan berbagai media massa dan kabar yang beredar di masyarakat.
Putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang menyatakan empat perusahaan yang tergabung dalam Sritex Group, yaitu PT Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan putusan homologasi pada 25 Januari 2022. General Manager Human Resource Development Sritex Group Haryo Ngadiyono mengkonfirmasi pailitnya perusahaan. Meski begitu, manajemen perusahaan memastikan operasi pabrik dari empat perusahaan yang bergabung hingga saat ini masih berjalan normal setelah adanya putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang tersebut.
Permohonan kasasi tengah diajukan Sritex ke Mahkamah Agung. "Kami sudah mengumpulkan serta memberikan penjelasan kepada semua karyawan bahwa proses hukum masih berjalan dan itu sudah ada yang menangani. Kita bekerja seperti biasa, tetap bekerja normal saja," tutur Haryo saat ditemui setelah memenuhi panggilan jajaran Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya Sukoharjo, Jumat, 25 Oktober 2024. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah menyatakan akan terus berkomunikasi dengan manajemen Sritex. API meminta pimpinan Sritex dapat menjaga kepentingan setiap pemangku kebijakan dan memenuhi kewajibannya terhadap para karyawan. (Yetede)
Agar Kembali Menghidupkan Lembaga UKP4
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Tempo
BERDISKUSI selama sekitar 60 menit, Presiden Prabowo Subianto memperoleh banyak masukan dari presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam diskusi yang berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada 19 September 2024, Prabowo menanyakan kepada sekondannya di akademi militer tersebut ihwal lembaga yang perlu dibentuk untuk mendukung kerja kabinetnya. Menurut seorang politikus Gerindra yang mengetahui pertemuan tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengusulkan kepada Prabowo untuk menghidupkan kembali lembaga yang pernah dioperasikan pada masa pemerintahannya. Lembaga yang dimaksudkan adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 yang beroperasi pada periode kedua pemerintahan SBY. "Tujuannya agar Prabowo terbantu dalam mengawasi dan mengendalikan proyek pembangunan yang dikerjakan para menteri di kabinet," ujar politikus dari kubu Prabowo-Gibran itu saat dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.
UKP4 dibentuk pada periode kedua pemerintahan SBY. Namun UKP4 dibubarkan oleh presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, pada tahun awal menjabat. Jokowi meleburkan lembaga ini ke dalam Sekretariat Kabinet dan membentuk Kantor Staf Presiden (KSP). Presiden Prabowo Subianto serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto (ketiga dari kanan) di Istana Negara, Jakarta, 22 Oktober 2024. Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr. Narasumber ini menuturkan Prabowo sejalan dengan usulan SBY. Walhasil, Prabowo membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Prabowo mesti memiliki lembaga pembantu untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Menurut narasumber ini, pembentukan badan pengendalian ini bertujuan agar pengawasan terhadap dugaan pelanggaran proyek bisa dideteksi lebih dini di lingkup internal sebelum terendus badan otonom pengawas eksternal. "Dengan begitu, Prabowo bisa menjaga citra pemerintahannya meski harus mendepak jajarannya di kabinet yang bermasalah,” ujar narasumber itu. (Yetede)
Seberapa Efektif Komposisi Kabinet Kepresidenan
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Tempo
NOMENKLATOR kabinet Presiden Prabowo Subianto makin hari makin menunjukkan birokrasi besar. Kabinet Merah Putih bertambah gemuk dengan kehadiran lembaga bernomenklatur badan, staf, dan utusan khusus. Organisasi dan jabatan yang baru dibentuk ini berada di sekitar Istana Kepresidenan. Setidaknya 136 orang dilantik dalam sepekan ini, setelah pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024. Mereka terdiri atas 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator, serta sejumlah pejabat yang disebut utusan dan kepala badan.
Sejumlah pakar hukum tata negara mengkritik makin besarnya komposisi kabinet Prabowo. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Yance Arizona, mengatakan pembentukan badan baru di Kabinet Merah Putih tidak memiliki urgensi. Menurut dia, badan baru tersebut hanyalah upaya bagi-bagi kekuasaan. “Yang dikhawatirkan adalah tugas dan fungsinya akan tumpang-tindih dengan kementerian yang saat ini banyak dipecah nomenklaturnya,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.
Guru besar ilmu pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan hal berbeda. Ia menyatakan pembentukan badan baru di Kabinet Merah Putih diperlukan guna membantu jalan dan pengawasan internal pemerintah. Dengan kondisi politik saat ini, ia menilai pembentukan badan baru akan turut memfokuskan tugas pemerintah yang tak tersentuh kementerian. “Namun tugas dan fungsinya memang harus diatur dengan sangat baik agar tidak tumpang-tindih,” katanya. (Yetede)
Uang PLN Berisiko Mengalir ke Batu Bara
Yuniati Turjandini
26 Oct 2024 Tempo
AWAL Mei 2024, pertemuan tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) digelar di Tbilisi, Georgia, dengan tema yang prestisius: “Bridge to The Future”. Masatsugu Asakawa, Presiden ADB, dalam sambutannya, menyebutkan tema tersebut selaras dengan lokasi Georgia. Negara di tepi Laut Hitam ini berada di persimpangan Asia dan Eropa, dua benua yang menurut Asakawa memiliki hubungan fisik, finansial, dan ekonomi saat ini dan di masa mendatang. Hubungan itu sampai ke Indonesia, yang menjadi anggota ADB sejak 1966. Sejak saat itu, ADB menjadi salah satu bank pembangunan multinasional yang banyak menyalurkan dana ke Indonesia. Pendanaan turut masuk ke sektor energi, terutama untuk meningkatkan akses terhadap listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang dibangun pada era 1980-an hanya salah satu hasil pinjaman ADB.
Dalam pertemuan di Tbilisi, di depan perwakilan negara donor ADB, Asakawa kembali menegaskan komitmen institusinya untuk ikut andil menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dalam lima tahun terakhir, ADB memang resmi menarik diri dari pembiayaan energi fosil, termasuk batu bara. Mereka menggulirkan kebijakan energi teranyar pada 2021 yang menegaskan tidak akan lagi menggulirkan pinjaman ke proyek PLTU batu bara. Namun wujud dari komitmen itu masih menjadi tanda tanya. Hasil studi kami, yang dirilis pada 24 April 2024 atau sepekan sebelum pertemuan tahunan ADB pada Mei 2024, menunjukkan adanya potensi penggunaan ADF untuk proyek-proyek energi kotor di Indonesia. (Yetede)