Pailitnya Grup Sritex ibarat fenomena gunung es. Betapa tidak, selain Sritex, tercatat 30 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) skala menengah bangkrut selama 2023-2024, dengan jumlah PHK mencapai 150 ribu orang. Jika ditambah dengan perusahaan TPT skala industri kecil dan menengah (IKM), total perusahaan yang tutup bisa mencapai 100 lebih. Tak ayal lagi, sektor TPT harus segera diselamatkan, dengan memberantas impor ilegal yang selama ini menjadi biang  keladi keterpurukan industri TPT. Banjir impor ilegal membuat sektor TPT saat ini mengalami krisis yang demikian parah, bahkan lebih parah dibanding saat pandemi Covid-19 atau awal 2000-an. 

Saat ini sektor TPT benar-benar terpuruk, dengan utilasi berkisar 40-50% baik di subsektor hulu, antara dan hilir, Impor ilegal juga diduga menjadi salah satu pemicu krisis Sritex. Salah satu memberantas  TPT ilegal membentuk satuan tugas (satgas) pengendalian impor yang dipimpin langsung oleh Presiden, posisi satgas ini sangat kuat dan bisa menindak siapa saja yang melindungi impor TPT ilegal. Adapun jika satgas hanya dibentuk oleh lembaga sekelas menteri, efektivitasnya diragukan, karena harus berhadapan dengan pejabat yang diduga mem-back-ing importir TPT ilegal. Pelaku industri TPT percaya, jika impor ilegal diberangus, sektor TPT bisa tumbuh, minimal 8% per tahun depan. Sebaliknya, jika impor TPT ilegal dibiarkan merajalela, sektor ini dipercaya akan terus kontraksi dan melanjutkan PHK massal. (Yetede)

Komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berswasembada pangan telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye pemilihan presiden 2024. Itu kemudian kembali ia tegaskan pada pidato pertamanya pada usai pengucapan sumpah sebabai Presiden Republik Indonesia di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024). Pada kesempatan yang terakhir itu, Presiden meyakini, paling lambat empat  sampai lima tahun ke depan Indonesia akan berswasembada pangan. Bahkan, Indonesiapun siap menjadi lumbung pangan dunia. "Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar," tegas Presiden. Untuk mengetahui lebih jauh upaya pemerintah dalam merealisasikan target swasmebada itu, B-Universe berkesempatan  mewawancarai Andi Amran Sulaiman yang kembali terpilih menjadi menteri pertanian di kantornya, Rabu (23/10/2024). Salah satu pengemban tugas utama untuk mewujudkan gagasan besar presiden tersebut menyebut bahwa  visi presiden itu sudah tepat karena ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. (Yetede)

Pemberian subsidi motor listrik (molis) masih menjadi salah satu harapan utama industri otomotif dalam mengembangkan pasar molis. Untuk itu, diharapkan subsidi tersebut berlanjut pada tahun depan. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiadi menerangkan, pemberian subdidi molis terbukti mempecepat penyebaran molis di masyarakat. Berdasarkan data dari Sistem Infromasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listri Roda Dua (Sisapira). 60.802 unit kendaraan diterima masyarakat di Tahun 2024. Hasil tersebut jauh melampaui capaian sepanjang 2023 sebanyak 11.532 unit. 

"Artinya, ada sekitar total 70.000-an unit kendaraan molis yang sudah sampai kepada masyarakat," jelas dia kepada Investor Daily. Budi menjelaskan, Presiden Prabowo beberapa kali menyebut masalah energi, transisi energi atau berpihak kepada green energi. Salah satunya bisa dengan mendorong pergerakan sepeda motor listrik. "Nah kalau ini memang ada tentunya mungkin pasti akan dialihkan atau dicarikan anggaran untuk mendukung itu. Kalau subsidi diteruskan pasti kita sudah siap. karena sebetulnya 2025 kita sudah dapat informasi saat itu bahwa subsidi akan berlanjut," kata dia. jadi, lanjut Budi, semua industri pastinya akan bersiap dengan produksi yang mungkin sesuai dengan kuota atau kapasitas yang maksimal. (Yetede)

Penyaluran kredit UMKM kembali bangkit setelah lama mengalami penurunan sejak awal tahun. Salah satu sektor yang menopang pertumbuhan kredit UMKM adalah usaha kecil.  Data Uang Beredar Indonesia (BI) menyoroti perkembangan kredit UMKM per September 2024, dimana kredit skala kecil terlihat tumbuh 6,6% secara year on year (yoy), naik dibandingkan sebulan sebelumnua yang hanya tumbuh 4,0% yoy. Kenaikan kredit skala kecil ini dilihat sebagai penopang utama untuk keseluruhan kredit kepada UMKM yang tumbuh sebesar 5% yoy dari bulan sebelumnya yang 4,3% yoy. Sementara itu, kalau dilihat dari sisi penggunaan, kredit UMKM ini ditopang oleh pertumbuhan kredit investasi 13,2% yoy dan kredit modal kerja 2,2% yoy. 

"Penyaluran kredit kepada UMKM pada September tumbuh 5,0% yoy, meningkat pertumbuhan pada Agustus 4,3%. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama pada skala kecil 6,6% yoy," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Adapun penyaluran kredit UMKM ini memang terlihat kembali bangkit setelah mengalami penurunan sejak Feruari 2024. Kredit UMKM yang saat itu (Februari) tumbuh 8,9% per maret, kemudian turun lagi ke 8,1% per April, dan Mei menjadi 7,3%. Pada Juni, turun menjadi 5,6% dan Juli 5,1% hingga mencapai level terendah pertumbuhan 4,3% yoy per Agustus 2024. Tapi, kemudian mulai bangkit dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5% per September 2024. (Yetede)

Amazon Web Services (AWS), perusahaan penyedia cloud computing global, mengumumkan peluncuran lab edukasi baru, yang berfungsi sebagai inkubator pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Karawang, Indonesia. Lab edukasi ini menjadi think bag space pertama di Indonesia dan Asia Tenggara (Asean). Lab edukasi ini menyediakan ruang khusus bagi siswa, pendidik, dan anggota komunitas untuk mengeksplorasi ide dan proyek terkait sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) melalui pendidikan teknis dan pelatihan cloud computing yang interaktif. "AWS Think Bag Space diharapkan memilik dampak positif bagi masyarakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang menstimulasi bagi siswa dan pelajar untuk mengekplorasi teknologi futuristik seperti artificial intelegence (AI) dan robotika," kata Manajer, Operasi Pusat Data, AWS Indonesia Winu Adiarto dalam keterangan persnya. Winu menambahakan, AWS akan membantu mengembangkan pimpinan IT masa depan Indonesia melalui komitmennya untuk mengembangkan ketrampilan digital. AWS berkomitmen untuk memberdayakan ratusan ribu orang Indonesia dari semua latar belakang dengan kemahiran cloud pada tahun 2025 untuk mendukung inisiatif nasional Merdeka Belajar. (Yetede)

SEPERTI janjinya dalam kampanye, Presiden Prabowo Subianto tak akan mundur dalam tiga hal: program makan siang gratis, swasembada pangan, dan penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam. Karena itu, dalam sidang kabinet pertama, Prabowo menginstruksikan para menterinya mencari pendanaan untuk menggenjot hilirisasi. Hilirisasi ala Prabowo akan lebih luas cakupannya dibanding hilirisasi era Presiden Joko Widodo. Hilirisasi Prabowo menyasar sektor nonminyak dan gas, nonmineral, serta sektor-sektor lain yang memberikan nilai tambah ekonomi. Pada era Jokowi, hilirisasi baru sebatas pembuatan smelter atau pabrik pemurnian sumber daya alam. Investor, teknologi, hingga pekerjanya datang dari luar Indonesia. Akibatnya, hilirisasi ala Jokowi terjadi di negara penampung bijih sumber daya manusia di Indonesia pun hanya bisa mengekspor barang setengah mentah. Sedangkan Cina, penampung terbesar komoditas sumber daya alam Indonesia, mengolahnya menjadi barang jadi sehingga bisa mengimpornya kembali ke Indonesia dalam bentuk baterai kendaraan serta sepeda motor dan mobil listrik. (Yetede)

SEPANJANG tahun ini sejumlah insiden represi berupa pembubaran acara diskusi dan unjuk rasa menunjukkan fenomena kembalinya cara-cara premanisme. Tindakan ini melibatkan perampasan, ancaman, hingga penganiayaan. Dalam diskusi People's Water Forum (2024) di Denpasar, Bali, Mei 2024, misalnya, sekelompok orang memaksa masuk ruangan diskusi, mencabut alat peraga, serta mengusir dan menghalangi peserta untuk memasuki lokasi acara. Aksi serupa terjadi pada September 2024 saat demonstrasi Global Climate Strike di Jakarta. Acara ini diadakan sejumlah organisasi dan komunitas yang membawa manekin "Raja Jawa". Hanya sehari berselang, pada 28 September 2024, diskusi Forum Tanah Air di Jakarta juga mengalami pembubaran oleh kelompok preman. Serangkaian insiden ini terjadi dengan pola dan pendekatan yang sama. Ada kemungkinan kejadian itu bertujuan membunuh pesan yang hendak disampaikan. Sebab, secara tidak langsung, fokus media massa dan publik teralihkan ke kericuhan yang terjadi, bukan pada substansi pesan yang disampaikan dalam diskusi atau unjuk rasa. Kehadiran preman melahirkan situasi sulit yang mengharuskan peserta demonstrasi atau diskusi mengambil pilihan kemungkinan yang berisiko. 

Apabila melawan, akan ada benturan baik verbal maupun fisik dengan preman. Hal ini dapat dijadikan landasan bagi petugas kepolisian melakukan “penangkapan” dengan alasan menjaga situasi agar kondusif. Biasanya tindakan represi dalam demonstrasi dan diskusi dilakukan oleh aktor keamanan resmi seperti kepolisian. Namun belakangan ini muncul kembali kelompok preman yang turut merepresi kebebasan dengan dalih nasionalisme dan seolah-olah bertindak sebagai centeng moralitas. Kelompok semacam ini, oleh Tilly (1985), disebut sebagai “para spesialis kekerasan non pemerintah”. Kemunculan preman ini menggenapkan penyempitan kebebasan sipil di Indonesia, situasi yang dapat memandu Indonesia masuk ke dalam rezim baru ketertiban melalui pengendalian kebebasan. Ironisnya, polisi terkesan membiarkan berbagai tindakan premanisme dalam merepresi acara diskusi dan demonstrasi. Pembiaran ini jelas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena negara mengabaikan kewajibannya untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM (by omission). (Yetede)

SEORANG guru bimbingan konseling sebuah sekolah menengah atas di Pekalongan, Jawa Tengah, diduga melecehkan puluhan siswa secara verbal. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Pekalongan. Pelecehan seksual non-fisik atau verbal termasuk salah satu dari sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam UU TKPS itu menyatakan pelecehan seksual non-fisik dapat dipidana maksimal 9 bulan dengan denda paling banyak Rp 10 juta. Namun Pasal 7 ayat 2 menyatakan ketentuan tersebut tidak berlaku untuk korban penyandang disabilitas atau anak.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk pelecehan seksual verbal. Sementara itu, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendefinisikan pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan tak mengkategorikan secara spesifik bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal. Berdasarkan contoh yang dimuat komisi tersebut, ada sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan pelecehan seksual non-fisik, yakni bersiul dan ucapan bernuansa seksual.

Kurnia dkk dalam buku Kekerasan Seksual (2023) menjelaskan bentuk pelecehan lisan adalah ucapan yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi, komentar mengenai bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual. Koordinator Nasional Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Siti Mazumah menyatakan catcalling juga merupakan pelecehan seksual verbal. Misalnya memanggil orang lewat dengan sebutan "cantik", "sayang", atau komentar lain. (Yetede)

PENANGKAPAN Zarof Ricar makin menguatkan fakta bahwa mafia peradilan di Mahkamah Agung telah terjadi sejak lama. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang tunai Rp 920 miliar dan emas batangan 51 kilogram di rumah Zarof, yang diakui mantan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung itu sebagai suap pengurusan perkara. Zarof Ricar tersangkut dugaan suap putusan kasasi Gregorius Ronald Tannur, pembunuh Dini Sera Afrianti. Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai Dini tewas karena komplikasi penyakit akibat menenggak alkohol. Hakim mengabaikan bukti yang dibawa jaksa berupa video kekerasan dan pembunuhan oleh Ronald Tannur pada 3 Oktober 2023 di sebuah tempat hiburan malam.

Rupanya vonis bebas itu berlatar suap. Jaksa penyidik menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya—Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo—yang diduga menerima besel Rp 20 miliar sebagai imbalan membuat vonis bebas. Jaksa juga menangkap Lisa Rachmat, pengacara Ronald, yang menjadi perantara suap itu. Lisa juga yang menjadi perantara suap untuk hakim agung melalui Zarof Ricar. Ia menjanjikan imbalan Rp 1 miliar buat Zarof dan Rp 4 miliar untuk para hakim agung agar tetap membebaskan kliennya. Zarof belum memberikan uang suap itu kepada hakim agung. Akibatnya, putusan kasasi Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas tersebut dan menghukum anak mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tannur, itu 5 tahun bui.

Bukan tak mungkin ada jaringan mafia peradilan di Mahkamah Agung. Karena itu, jaksa mesti meluaskan penyidikan kepada para pejabat Mahkamah Agung. Dari pengakuan Zarof, uang tunai hampir Rp 1 triliun itu ia dapatkan sejak menjadi makelar kasus pada 2012 hingga 2022. Berkaca pada kasus Zarof, makelar kasus adalah para pejabat Mahkamah Agung.Sebab, sebelum Zarof, ada Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung, yang terbukti menerima suap pengurusan perkara pemalsuan akta sebuah koperasi di Semarang. Hasbi menerima suap Rp 11,2 miliar dari pengurus koperasi yang tak puas atas putusan bebas pengadilan tingkat pertama terhadap kreditor yang menuduh dokumen koperasi itu palsu. Hasbi menyusul pendahulunya, Sekretaris MA Nurhadi, yang divonis 6 tahun penjara karena menjadi makelar kasus pada 2021. (Yetede)

Masa transisi selama dua tahun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan instrumen pendukung yang diperlukan untuk implementasi UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Akibatnya, kebijakan yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2024 menjadi tidak efektif, karena regulasi teknis yang diperlukan belum dirilis dan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagai pengawas belum terbentuk. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggar menjadi lumpuh. Pelaku industri mendesak pemerintah untuk lebih responsif dan memastikan adanya dukungan yang memadai untuk melindungi data pribadi masyarakat.