Kinerja industri perbankan triwulan III-2024 ditopang oleh pertumbuhan kredit, manajemen risiko, serta likuiditas yang terjaga. Meski telah berupaya memperbaiki kualitas pembiayaannya, pertumbuhan kredit industri perbankan per September 2024 melambat. Mengutip data BI, penyaluran kredit industri perbankan sepanjang tahun kalender berjalan 2024 tercatat tumbuh dua digit. Namun, pertumbuhan kredit tersebut melambat pada triwulan III-2024, sebesar 10,85 % secara tahunan. Pada triwulan I-2024, kredit tumbuh 12,4 % secara tahunan. Selanjutnya, kredit masih tercatat tumbuh dua digit, yakni sebesar 12,36 % secara tahunan pada triwulan II-2024.

Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Sunarso menyampaikan, pada triwulan III-2024, BRI telah menyalurkan kredit Rp 1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21 % secara tahunan dengan porsi 81,7 % ke segmen UMKM. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp 1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59 % secara tahunan, terutama dari dana murah dengan porsi 64,17 %. ”BRI optimistis menutup tahun 2024 ini dengan kinerja positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja dan membentuk ketangguhan sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik,” kata Sunarso dalam Konferensi Pers BRI Triwulan III-2024 secara daring, Rabu (30/104).

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) MochAmin Nurdin menjelaskan, penyaluran kredit tidak lepas dari kondisi perekonomian domestik yang cenderung tumbuh moderat. Hal ini tidak lepas dari kondisi tahun politik dan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah yang cenderung turun. Menurut Amin, prospek pertumbuhan kredit selama 2024 akan bergantung juga kepada momentum besar pada akhir tahun, seperti pilkada serentak yang diharapkan mampu memberikan sentimen positif. Kebijakan insentif makroprudensial yang diberikan BI diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan kredit. (Yoga)

Presiden Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai kebijakan prioritas yang bisa dikejar dalam waktu cepat. Rakor bidang pangan yang dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (30/10) menyisir ulang seluruh anggaran ketahanan pangan di berbagai kementerian/lembaga (K/L). Hasilnya, alokasi anggaran untuk mendukung program swasembada pangan di era Prabowo, Rp 139,4 triliun. ”Target swasembada pangan tahun 2028-2029 itu menyebar, dari kewenangan maupun anggaran. Anggarannya cukup besar tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Ini perlu disatukan dalam kerja sama yang kuat,” kata Zulkifli seusai rapat yang digelar secara tertutup di kantor Kemendag, Jakarta. Total anggaran ketahanan pangan di APBN 2025 naik 21,9 % dari tahun 2024 yang sebesar Rp 114,3 triliun. Kenaikan anggaran hingga dua digit itu cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2024, kenaikan anggaran program ketahanan pangan 9,7 %, dari Rp 104,2 triliun jadi Rp 114,3 triliun. Pada 2023, naik 12,9 % dari Rp 92,3 triliun jadi Rp 104,2 triliun. Pada 2022, anggaran ketahanan pangan bahkan turun 6,8 % dari Rp 99,1 triliun jadi Rp 92,3 triliun. Zulkifli mengatakan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan itu, antara lain, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarana prasarana pertanian (pupuk, benih dan pestisida), penguatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, serta perbaikan rantai distribusi hasil pertanian. Ada pula program penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan pelindungan usaha tani, serta penguatan program perikanan budidaya. Beberapa komoditas pangan yang dibidik untuk swasembada yakni beras, jagung, tebu, gula, kedelai, cokelat, kopi, cabai, dan bawang. (Yoga)

Setiap tahun tanggal 30 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Uang Nasional, dari peristiwa bersejarah diterbitkannya Oeang Republik Indonesia atau ORI, yang menjadi cikal bakal mata uang rupiah di Indonesia. Di balik acara seremonial itu, sebagian warga selalu dibuat resah oleh uang ketika uang sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu itu kurang atau bahkan tidak ada, sedangkan kebutuhan terus bergulir. Damianus Suryo (26), pekerja swasta di DI Yogyakarta, kerap resah ketika salah satu teman lamanya menghubungi secara tiba-tiba. Sebab, hanya sekali dua kali ia dihubungi oleh temannya saat hendak meminjam sejumlah uang.

”Uang bisa menjadi cerminan karakter seseorang. Rata-rata memang hampir selalu berujung merusak pertemanan, tetapi bisa juga untuk melihat sejauh mana orang itu bisa dipercaya,” kata Damianus, Rabu (30/10). Damianus lebih resah ketika pundi-pundi penghasilannya tidak pasti. Sebagai karyawan tidak tetap, ia kerap waswas sewaktu-waktu kontraknya tidak diperpanjang. Sebab itu, Damianus harus memutar otak mengelola uangnya.

Setiap bulan, ia mampu menyisihkan uang hingga sepertiga penghasilannya untuk ditabung. Selebihnya, gajinya habis untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan, membeli bensin, serta kebutuhan pribadi lain, seperti peralatan mandi. ”Tanpa perlu diperingati sebagai Hari Uang, setiap hari orang pasti ingat untuk terus mencari uang. Apalagi, di zaman yang serba susah, harga-harga pada mahal. Kadang mencarinya setengah mati, tetapi habisnya setengah sadar,” ujarnya. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan antisipasi menjelang musim hujan yang diperkirakan tiba bulan depan. Upaya tersebut mencakup pembenahan saluran drainase di berbagai lokasi, memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir, dan pemetaan area rawan genangan. Plt Kadis Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum pada Rabu (30/10) menyatakan, pihaknya mengoptimalkan pengoperasian dan pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana pengendali banjir sebagai antisipasi menghadapi musim hujan. Hingga Oktober 2024, Pemprov DKI telah memiliki 577 unit pompa stasioner di 202 titik dengan kondisi yang terawat baik. Selain itu, terdapat 557 unit pompa mobile dan 254 unit alat berat yang siap digunakan untuk menghadapi potensi banjir.

Pompa stasioner berfungsi mengalirkan air di wilayah yang tidak bisa dialirkan seca-ra gravitasi, yang disebabkan penurunan muka tanah di sebagian wilayah DKI Jakarta. Sementara, pompa mobile digunakan untuk mempercepat penanganan genangan di jalan raya, permukiman, serta area tanpa pompa stasioner. ”Kami juga memiliki 6.941 petugas yang siap siaga, termasuk operator pompa dan satgas di lapangan,” ujarnya. Pemetaan lokasi rawan banjir juga dilakukan untuk mempercepat penanganan di area yang rentan terdampak. Jaksel tercatat terdapat lokasi rawan banjir terbanyak, yakni 10 kelurahan, disusul Jaktim ada 7 kelurahan, Jakbar 5 kelurahan, dan Jakut 3 kelurahan. Pihak Dinas SDA DKI rutin mengeruk sedimen lumpur di sungai, waduk, dan saluran air. Pembenahan puluhan saluran drainase di Jakarta juga terus dilakukan. (Yoga)

Peluang Indonesia memajaki aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economi)  guna mengerek penerimaan negara sangat terbuka. Aktivitas ekonomi yang berpotensi dipajaki antara lain transaksi digital, sektor informal yang belum masuk formal, pergerakan barang dan jasa dari luar negeri yang ilegal, dan rokok ilegal. namun demikian, untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah perlu bertindak secara hati-hati dan melengkapi sejumlah perangkat yang mendukung, mulai dari aspek legalitas, kecanggihan digitalisasi, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Ciri khas dari underground ecomomiy adalah ketidaktransparanan dan keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas ilegal adalah China, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut BPS, ekonomi bawah tanah dibagi menjadi tiga hal yakni kegiatan sektor informal dilakukan pelaku ekonomi yang bekerja sendiri tanpa dibantu  orang lain. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positid di tengah dinamika  ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan. Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan II 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar  Rp45,36 triliun. Hal tersebut disampaikan  Direktur Utama  BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triulan III 2024 di Jakarta (30/10). Dalam paparannya, Sunarso menyampaikan bahwa ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat.

"Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsistensi memperkuat  fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi  seberbagai dinamika pasar," ungkap Sunarso. Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara yoy. Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 diantaranya atau sekitar Rp1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM. Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 triliun. (Yetede)

Kalangan bankir menyambut positif rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan program pemutihan utang petani dan nelayan di perbankan. Terkait itu, mereka menunggu peraturan Presiden (perpres), terutama yang mengatur kepentingan kriteria debitur yang bisa dihapus tagih utangnya, sehingga tidak menimbulkan moral hazard. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Sunarso menyatakan, kebijakan hapus tagih kredit UMKM, utamanya di bank-bank plat merah sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Selama ini, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak berani melakukan hapus tagih kredit karena masih ada aturan yang mengategorikan dalam kerugian negara. "Jadi, intinya bahwa kebijakan hapus tagih, terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara. Nah, sekarang yang paling penting adalah penetapan  tentang kriterianya seperti apa yang  bisa dihapuskan tadi itu, agar tidak menimbulkan moral hazard. Saya kira itu jawabannya," tegas Sunarso. (Yetede)

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Parbowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru KTT 20 di Brazil pada pekan depan.  Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan  Hasan Nasabi mengatakan, bahwa tidak ada istilah pelaksanaan tugas (plt) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo Subianto  melakukan tugas kunjungan ke luar negeri.

Hasan menjelaskan, bahwa tidak ada intrusmen hulum ketika Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat presiden berada di luar negeri. Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya. "Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu intrusmen-intrusmen hukum," kata Hasan. Seperti Presiden Ke-7 RI Joko Wibowo yang menerbitkan kepres untuk menunjukkan kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto. (Yetede)

SETELAH sembilan tahun, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi impor gula kristal yang terjadi pada 2015-2023. Namun, baru Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang menjadi tersangka dan langsung ditahan serta importir gula Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan pada 2015-2016. Saat itu dia mengeluarkan kebijakan impor gula kristal mentah. Kebijakan serupa dijalankan Menteri Perdagangan lain penggantinya, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Selama 2015-2023 ada lima Menteri Perdagangan. Setelah Tom Lembong, kursi menteri ini dijabat Enggartiasto Lukita, politikus Partai NasDem. Ia tercatat mengimpor gula kristal sebanyak 13,97 juta ton pada 2017-2019. Setelah Enggartiasto, Agus Suparmanto dari Partai Kebangkitan Bangsa juga mengimpor gula sebanyak 5,53 juta ton.

Setelah Agus, Menteri Perdagangan pindah kepada Muhammad Lutfi, yang pernah menduduki jabatan ini pada 2014. Lutfi mengimpor gula kristal sebanyak 11,49 juta ton selama dua tahun menjabat dengan volume 2022 paling tinggi dibanding menteri lain. Setelah itu Zulkifli Hasan, politikus Partai Amanat Nasional yang membuat kebijakan impor gula sebanyak 5,06 juta ton. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, membantah tudingan adanya politisasi dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Penyidik sudah menelusuri dugaan korupsi ini sejak Oktober 2023 dan menemukan bukti-bukti yang kuat. “Ketika ditemukan bukti yang cukup, penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Abdul, Selasa, 29 Oktober 2024. Abdul mengklaim selama setahun ini penyidik telah memeriksa 90 saksi. Adapun barang bukti yang telah dikumpulkan, antara lain, adalah catatan-catatan, dokumen, dan keterangan ahli. "Ini (barang bukti) sudah kami dapat semuanya,” katanya. (Yetede)

Satu bulan menjelang hari pencoblosan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta atau pilkada Jakarta, beberapa lembaga survei mengeluarkan temuan terbaru mereka dalam pemilihan gubernur di Ibu Kota. Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur bersaing untuk merebut posisi kursi yang telah ditinggalkan Anies Baswedan-Riza Patria sejak dua tahun lalu itu. Mereka adalah Ridwan Kamil-Suswono yang diusung koalisi gemuk pendukung Prabowo, Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur independen. Terkini, Lembaga Survei Indonesia atau LSI Denny JA mengeluarkan rilis terbaru mereka dalam pilkada DKI Jakarta. Sunarto Ciptoharjono, Direktur LSI Denny JA, mengatakan persaingan antara Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno saat ini sangat ketat. Dalam temuannya, LSI Denny JA mencatat Ridwan Kamil-Suswono meraup elektabilitas 37,4 persen, sedangkan Pramono Anung-Rano Karno di angka 37,1 persen. Adapun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen hanya meraih 4 persen. Dalam survei itu, tercatat masih ada 21,5 persen masyarakat yang belum menentukan pilihannya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Sunarto mengungkap alasan elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang diusung koalisi gemuk di Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus cuma unggul 0,3 persen dari Pramono Anung-Rano Karno yang hanya diusung PDIP dan partai nonparlemen Partai Ummat. Menurut Sunarto, meski diusung koalisi gemuk, mesin politik partai-partai di dalamnya tak bekerja maksimal. Ia mencontohkan PKS yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono, pemilih grassroot-nya justru memilih Pramono Anung-Rano Karno. "PKS yang seharusnya di KIM plus, grass root-nya malah pilih Pramono-Rano. Sementara itu, Gerindra masih solid di Ridwan Kamil. Adapun PDIP juga solid di Pramono Anung," katanya. Sebelumnya, tiga lembaga survei juga telah mengeluarkan sigi terbarunya dalam peta elektoral pilkada Jakarta 2024. (Yetede)