Mitratel Bersiap Melakukan Ekspansi Anorganik Tahun ini
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel berencana untuk kembali beraksi dengan melakukan ekspansi organik untuk diekspektasikan tuntas pada akhir tahun ini. Direktur investasi sekaligus Sekretaris Perusahaan Mitratel Hendra Purnama mengungkapkan bahwa perseroan bersiap untuk melakukan akuisisi organik untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja. "Akuisisinya itu anorganik," jawab Hendra singkat kepada Investor Daily. Terlebih menurut Hendra sampai kuartal ke III-2024 perseroan belum melakukan aksi korporasi atau akuisisi apa pun, sehingga diharapkan pada tahun ini akuisisi tersebut bisa terlaksana. Kendati begitu, dia enggan untuk menyebut aset anorganik mana yang akan diambil oleh emiten menara grup usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) tersebut. "Nanti, kami akan share jika sudah bisa diumumkan," ujar Hendra. Kabar MTEL mengakuisisi aset anorganik sempat mencuat ketika santer diisukan bakal mencaplok aset serat optik milik emiten Menara Grup Sinar Mas, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBTS). namun aksi ini rupanya batal dan kompetitornya PT Sarana menara Nusantara Tbk (TOWR), yang justru akhirnya mencaplok IBTS. (Yetede)
SuperApps Aplikasi Memudahkan nasabah dari BSI Diluncurkan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tengah menyiapkan aplikasi super (SuperApps) untuk memenuhi semua kebutuhan nasabah. SuperApps tersebut akan diluncurkan pada awal November 2024 yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI). "InsyaAllah pada 9 November kami akan melakukan graund launching. Intinya adalah BSI berdiri tiga tahun lalu, 1 Februari 2025 nanti merayakan milad ke-4 artinya kami memaknai perjalanan ini walaupun usia muda tapi tetap transformasi digital, digitalisasi ini keharusan untuk perbankan," ujar Direktur Utama BSI Hery Gunardi. Hery menyampaikan SuperApps merupakan pengembangan BSI mobile yang diharapkan menjadi sahabat finansial, spiritual, sosial, dan lifestyle.
SuperApps ini akan sangat user frendly, dan memiliki fitur yang jauh lebih menarik yang membuat semua aktivitas keuangan nasabah menjadi lebih mudah. Nantinya, pengajuan pembiayaan yang sifatnya sederhana dapat dengan mudah diakses masyarakat tanpa harus ke cabang. Adapaun, hingga kuartal III-2024, laba bersih BSI mencapai Rp 5.11 triliun meningkat 21,67% dibandingkan posisi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,2 triliun. Pertumbuhan yang sehat berdampak pada profitabilitas, pendapatan argin bagi hasil Rp14,8 triliun tumbuh 11,98% (yoy), fee based income tumbuh tinggi 30,14% (yoy) menjadi Rp3,94 triliun dan menjadikan PPOP Rp 8,52 triliun tumbuh 7,61% (yoy). (Yetede)
Pertumbuhan Mekar Industri Kosmetik Dalam Negeri
Industri kosmetik lokal memiliki prospek yang cerah dengan menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerangkan, berdasarkan data BPOM dan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 1.039 pelaku usaha, dengan 89,2% diantaranya merupakan IKM. Jumlah industri kosmetik yang didominasi oleh IKM ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat inklusif dan potensial bagi banyak pelaku usaha, teruatama para pengusaha lokal," kata dia. Mengacu data Statista.com, angka pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia diprediksi mencapai 4,86% per tahun dalam kurun waktu 2024-2029. Pasar yang bertumbuh ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan pelaku usaha kosmetik di Indonesia. Kemenperin menilai keterlibatan IKM dalam industri kosmetik sangat krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan kreativitas. Apalagi, banyak IKM kosmetik yang jeli memanfaatkan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar atau asli Indonesia. Selain itu, berbagai produk kosmetik yang ditawarkan oleh IKM juga mencerminkan tradisi lokal yang telah dijalankan dan diyakini efetivitasnya secara turun temurun. (Yetede)
Risiko Likuiditas Tinggi di Zona Merah Dana Nasabah
Penurunan dana pihak ketiga (DPK) dari nasabah perorangan menjadi tantangan serius bagi industri perbankan. Data Bank Indonesia mencatat pertumbuhan DPK perorangan melambat secara signifikan, dari 5,4% pada Januari 2024 menjadi hanya 0,6% pada September 2024, yang juga berimplikasi pada penurunan porsi DPK perorangan terhadap total DPK. Sementara itu, DPK dari nasabah korporasi justru meningkat, mencapai 13,5% YoY, yang dapat menambah tekanan biaya bagi bank karena permintaan suku bunga khusus dari nasabah korporasi.
Beberapa pemimpin bank, seperti Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, dan Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, mencatat adanya penurunan pertumbuhan DPK perorangan dan menjelaskan strategi mereka untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui layanan digital. Bank Negara Indonesia (BNI) juga mengadopsi pendekatan serupa, berfokus pada transformasi digital dan memperbaiki struktur DPK.
Dalam menghadapi tantangan ini, para bank berupaya menarik kembali nasabah perorangan dengan memperkenalkan produk simpanan yang lebih menarik dan memanfaatkan platform digital. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas likuiditas dan memitigasi risiko yang muncul dari ketergantungan pada DPK nasabah korporasi. Pengamat perbankan, seperti Trioksa Siahaan, menyoroti bahwa penurunan DPK perorangan mungkin mencerminkan kebutuhan hidup yang mendesak dan pergeseran dana ke instrumen investasi alternatif.
Secara keseluruhan, untuk menjaga kesehatan likuiditas, perbankan perlu berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah individu, serta beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang lebih luas.
Strategi Hindari Gejolak Likuiditas
Penurunan daya beli masyarakat berdampak signifikan pada sektor perbankan, menciptakan tantangan berat bagi stabilitas likuiditas. Data dari Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari nasabah perorangan menurun drastis, dari 2,1% pada Juli 2024 menjadi hanya 0,6% pada September 2024. Hal ini menggambarkan keterbatasan daya simpan masyarakat, yang dipaksa untuk menunda penyimpanan dana karena kebutuhan mendesak.
Direktur Bank Indonesia menekankan bahwa ketergantungan pada DPK dari segmen korporasi, yang masih tumbuh stabil, menimbulkan risiko jangka panjang bagi kesehatan likuiditas bank. Oleh karena itu, perbankan perlu berinovasi untuk menarik kembali nasabah perorangan dengan produk yang lebih menarik dan fleksibel. Para ekonom juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat melalui insentif dan bantuan langsung.
Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi memerlukan kolaborasi antara sektor perbankan dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inklusi keuangan. Bank harus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah ritel, termasuk program tabungan yang edukatif dan penggunaan aplikasi digital untuk menarik generasi muda. Tanpa langkah konkret dari semua pihak, risiko turbulensi ekonomi akan terus menghantui stabilitas keuangan.
Pencabutan Subsidi Molis: Produsen Optimistis Capai Target Penjualan
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), yang dipimpin oleh Ketua Umum Budi Setiyadi, tetap optimis populasi sepeda motor listrik (molis) dapat mencapai 200.000 unit pada akhir 2024, meskipun ada ancaman penghapusan subsidi pembelian kendaraan berbasis baterai. Budi menyampaikan bahwa para agen pemegang merek telah menyiapkan strategi alternatif untuk menghadapi kemungkinan tersebut.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memberikan sinyal bahwa subsidi motor listrik mungkin tidak dilanjutkan pada tahun depan karena anggaran yang terbatas. Budi berharap subsidi dapat terus diberikan, meskipun ada kemungkinan alokasi anggaran dialihkan untuk program lain, seperti Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, AHM (Astra Honda Motor) juga mengembangkan strategi untuk menjual sepeda motor listrik di tengah ketidakpastian kebijakan subsidi, dengan harapan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan manfaat subsidi bagi masyarakat. Mereka baru saja meluncurkan dua model sepeda motor listrik terbaru, mencerminkan upaya untuk tetap bersaing di pasar.
Kolaborasi GMFI dan AirAsia Group dalam Perawatan Pesawat
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI), yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group, akan segera merealisasikan pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dengan AirAsia Group untuk meningkatkan pendapatan di tahun 2025. Direktur Utama GMFI, Andi Fahrurrozi, menyatakan bahwa fokus utama pada tahun 2025 adalah perbaikan ekuitas serta peningkatan pendapatan melalui inisiatif bisnis komersial dan nonkomersial.
Joint venture ini, yang telah ditandatangani dengan AirAsia, akan berfokus pada penyediaan layanan di Lending Gearshop dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan GMFI, terutama di luar bisnis airframe yang selama ini menjadi andalan. Selain itu, GMFI juga akan menangani proyek dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan, serta merencanakan penambahan kapasitas dan kapabilitas hanggar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dengan berbagai langkah strategis ini, GMFI berupaya untuk memperluas kapasitas layanan dan menangkap peluang dari pelanggan internasional.
Kasus Impor Gula: Tom Lembong Resmi Jadi Tersangka
Kejaksaan Agung telah menetapkan Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan RI periode 2015–2016, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersebut, juga mencakup Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial DS sebagai tersangka.
Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Kejagung dan Kejari Jaksel untuk keperluan penyidikan. Penetapan tersangka ini merupakan kelanjutan dari penggeledahan yang dilakukan di kantor Kementerian Perdagangan dan PT PPI, di mana ditemukan sejumlah bukti terkait penerbitan persetujuan impor gula yang tidak sesuai. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan stok gula nasional, yang mengarah pada pihak-pihak yang tidak berwenang.
