PAHAM nasionalisme hampir selalu melekat dalam wacana soal sektor energi dan sumber daya alam di Indonesia. Dalam berbagai peristiwa atau sejarah tentang tata kelola sektor energi dan sumber daya alam, nasionalisme selalu menjadi dasar yang menyertai diskusi-diskusi dalam penyusunan ataupun penentuan sebuah kebijakan. Catatan sejarah membuktikan betapa nasionalisme memberikan pengaruh besar terhadap konstelasi arah serta kebijakan tata kelola energi dan sumber daya alam, baik dalam skala nasional maupun internasional. Meski demikian, semangat nasionalisme sering kali hanya diterjemahkan sepenggal-sepenggal dalam implementasi kebijakan ataupun perhatian publik tentang tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.

Perdebatan atau isu tentang nasionalisme sering kali terbatas pada konteks kepemilikan saham perusahaan penguasa konsesi atau status kepemilikan perusahaan pengelola suatu konsesi sumber daya alam. Misalnya, soal kepemilikan saham PT Freeport Indonesia yang kini mayoritas milik pemerintah. Begitu juga dalam hal pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur oleh PT Pertamina (Persero), dari sebelumnya oleh perusahaan asal Prancis, Total E&P Indonesie. Kedua peralihan kepemilikan ini diartikan sebagai langkah nasionalisasi aset serta wujud nasionalisme sektor energi dan sumber daya alam. Isu nasionalisme juga mencuat dalam perdebatan penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Ketika itu kewenangan Pertamina sebagai perusahaan milik negara dipangkas. Dari sebelumnya berperan sebagai regulator serta pengelola dan pengawas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), kini Pertamina hanya sebagai KKKS. Beberapa pihak mengartikan kebijakan ini tidak nasionalis karena menganaktirikan Pertamina, yang merupakan perusahaan milik negara.

Sementara itu, kebijakan pemberian secara prioritas izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah—yang diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara—justru dianggap nasionalis karena mengedepankan BUMN ketimbang perusahaan swasta. Meskipun kemudian semangat pasal ini tergerus oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Implementasi nasionalisme dalam tata kelola sektor energi dan sumber daya alam sesungguhnya tidaklah komprehensif. Nasionalisme hanya diartikan pada ruang-ruang tersebut. Padahal nasionalisme bukan hanya tentang kebangsaan atau nasionalisasi aset, tapi juga mencakup aspek kemanusiaan. (Yetede)

PRESIDEN Prabowo Subianto benar-benar membagi habis kue kekuasaan. Setelah membentuk kabinet besar dengan menunjuk para politisi dan pengusaha pendukungnya dalam pemilihan presiden, ia membuat wadah paguyuban bagi mereka yang tak kebagian kekuasaan di pemerintahan. Salah satunya lewat Gerakan Solidaritas Nasional. GSN mirip ProJo, relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, jika ProJo berdiri untuk mendukung Jokowi dalam pemilisah presiden, GSN didirikan setelah ada kepastian Prabowo menjadi presiden. Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya membentuk paguyuban ini. Permintaan itu pun disambut serius oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani. Rosan sudah mendapat jatah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rosan membagikan undangan deklarasi GSN sejak beberapa hari lalu. Tim pendukung Prabowo Subianto selama pemilihan presiden 2024, baik yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran maupun relawan, diundang ke acara tersebut. Dalam undangan disebutkan bahwa deklarasi GSN akan digelar di Indonesia Arena, kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet)—tim relawan Prabowo-Gibran—Silfester Matutina mengatakan sudah mendapat undangan dari Rosan untuk menghadiri deklarasi tersebut sejak pekan lalu. Ia diundang karena menjadi ketua salah satu lembaga pendukung Prabowo dan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Silfester mengatakan GSN sengaja dibentuk untuk menjadi wadah bagi tim pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden. “Organisasi itu dibentuk untuk mendukung dan mendampingi jalannya pemerintahan,” ujarnya, Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, dua hari menjelang deklarasi, Silfester mendapat pemberitahuan lewat telepon dari tim Rosan bahwa deklarasi ditunda. (Yetede)

KABAR pemerintah akan menghapus utang macet petani dan nelayan sampai juga ke Desan Banyuputih Kidul di Kecamatan Randuagung, Lumajang, Jawa Timur. Silo, petani tebu berusia 53 tahun, gembira menyambut kabar itu. Ia masih punya tunggakan di sebuah bank pemerintah. Silo tak mampu mencicil utang karena pandemi Covid-19. "Saya mengambil kredit Rp 175 juta untuk jangka waktu pelunasan tiga tahun," ujar Silo pada Kamis siang, 31 Oktober 2024. Namun, hingga tenggat pelunasan berakhir, dia tidak sanggup melunasi pinjaman tersebut. Silo berharap pemutihan utang bagi petani dan nelayan bisa segera direalisasi. Menurut dia, sebagian besar petani tebu di desanya menjalankan usaha dengan berutang. Dari 100 petani, mungkin hanya lima orang yang tidak berutang. Presiden Prabowo Subianto berniat menghapus kredit macet petani dan nelayan yang tak mampu melunasi utang mereka. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah bakal memutihkan kredit macet hingga 6 juta petani dan nelayan.

Menurut adik Prabowo itu, banyak petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama yang berakar dari krisis moneter pada 1998. Data kredit macet tersebut tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan. Imbasnya, ketika para petani dan nelayan berusaha kembali mengajukan kredit, permintaan mereka langsung ditolak. Sebab, mereka masih tercatat memiliki utang kredit macet. Dengan penghapusan tersebut, Hashim berharap petani dan nelayan yang terhambat kredit macet dapat kembali mengakses pinjaman dari bank. Ia menyatakan regulasi tentang pemutihan utang ini bakal berbentuk peraturan presiden dan segera diteken dalam waktu dekat. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan akan ikut serta dalam kebijakan penghapusan utang para petani yang masuk skema kredit usaha tani pada 1998. Ia menyebutkan total utang yang akan diputihkan sebanyak Rp 8,3 triliun untuk 6 juta petani di Indonesia. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu memperkirakan petani memiliki kredit sekitar Rp 1,3 juta per orang. "Utang tersebut sudah terlampau lama dan memberatkan karena bisa menghalangi mereka untuk mendapat kredit dari bank," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia menilai pemutihan utang akan menjadi salah satu cara pemerintah mengembalikan kepercayaan perbankan kepada petani untuk menyalurkan pinjaman modal. (Yetede)

Pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Koperasi untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Bulog akan menyerap hasil pangan dari koperasi, termasuk beras, jagung, daging, dan kedelai. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sekaligus menstabilkan harga pangan.

Di sisi lain, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penyerapan beras dari dalam negeri pada tahun 2025, tanpa rencana impor baru, meskipun sepanjang 2024, Indonesia mengimpor 3,23 juta ton beras senilai Rp31,54 triliun. Wahyu berharap keterlibatan koperasi dapat meningkatkan semangat petani lokal untuk berproduksi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya penguatan industri benih untuk mendukung target swasembada pangan pada 2028. Ia menekankan optimalisasi lahan pertanian, seperti fasilitas milik PT Sang Hyang Seri, yang memiliki kapasitas produksi benih sebesar 138.150 ton per tahun dan berpotensi meningkatkan produksi pertanian hingga 20%.

Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho menyatakan bahwa perusahaan telah bermitra dengan 3.000 petani penangkar benih, yang menjadi pilar utama dalam pengembangan benih padi nasional, didukung oleh fasilitas modern seperti breeding center di Sukamandi, Subang.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan memperkuat ekosistem pangan nasional menuju swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.

Pentingnya swasembada pangan bagi Indonesia, yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan target pencapaian swasembada pada tahun 2028-2029, langkah-langkah konkret seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian diusulkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan produktivitas pangan domestik.

Swasembada pangan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan ekonomi, stabilitas sosial, dan politik. Ancaman perubahan iklim dan tantangan infrastruktur menjadi hambatan dalam mencapai target ini, sehingga diperlukan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Artikel ini juga mencatat bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara seperti China, India, Brasil, Thailand, dan Vietnam yang telah berhasil dalam swasembada pangan. Dengan tekad kuat dari pemerintah dan dukungan kebijakan yang tepat, harapan untuk mencapai swasembada pangan dapat terwujud demi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.