Surplus Terjadi Karena Kinerja Impor yang Anjlok
SUDAH 53 bulan berturut-turut neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus. Rekor ini berpotensi berlanjut hingga akhir tahun. Namun sejumlah ahli menyoroti kualitas surplus tersebut. Pada periode awal surplus yang terjadi mulai Mei 2020, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal mencatat surplus terjadi karena kinerja impor yang anjlok, lebih dalam dibanding pelemahan ekspor. Surplus yang terjadi di tengah kondisi tersebut, menurut Faisal, tak sehat. Idealnya, surplus ditopang pertumbuhan ekspor. Kondisi ideal ini yang terjadi pada 2021-2022. Saat itu pandemi mendorong kenaikan harga komoditas. Indonesia yang mengandalkan komoditas untuk ekspor ketiban untung. "Surplus kita sehat saat itu karena didorong ekspor yang lebih tinggi dibanding impor," tuturnya, Selasa, 29 Oktober 2024.
Namun harga komoditas mulai melemah menjelang akhir 2022 hingga memasuki 2023. Kinerja ekspor perlahan melambat. Surplus neraca perdagangan masih terjadi karena kontraksi pada impor lebih tajam. Nilai surplus akibatnya perlahan berkurang. Kondisi serupa masih terjadi pada 2024. Faisal memperkirakan, hingga akhir tahun, surplus neraca dagang mungkin terjadi, tapi nilainya berpotensi makin tipis. Tahun ini, sepanjang Januari-September, nilai surplus neraca dagang Indonesia mencapai US$ 21,98 miliar. Nilainya naik tipis, hanya 0,39 persen, dibanding periode yang sama tahun lalu.
Per September, nilai surplus neraca dagang sebesar US$ 3,26 miliar. Pada bulan tersebut, total ekspor mencapai US$ 22,08 miliar, turun 5,80 persen dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan impor sebesar US$ 18,82 miliar atau turun 8,91 persen dibanding bulan sebelumnya. Faisal menyoroti pelemahan impor disebabkan oleh impor bahan baku dan penolong yang anjlok hingga 9,69 persen, barang modal turun 7,15 persen, dan barang konsumsi turun 4,53 persen. Melansir pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 18 Oktober 2024, kinerja ini berkaitan dengan kondisi manufaktur yang sedang melemah. "Penurunan impor seiring dengan indikator Purchasing Managers' Index Indonesia periode September 2024 yang masih berada di zona kontraktif sebesar 49,2," tuturnya. (Yetede)
Prabowo Ingin Indonesia Gabung Blok Ekonomi BRICS
PRESIDEN Prabowo Subianto ingin Indonesia bergabung ke blok ekonomi BRICS. Menurut dia, langkah tersebut dapat menunjukkan Indonesia berada di semua keanggotaan dunia dan tidak condong pada blok tertentu. "Supaya kita baik di semua tempat," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024. BRICS adalah organisasi yang dipelopori lima negara, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, pada 2009. Organisasi ini sering disebut sebagai aliansi negara "non-Barat". Sebab, salah satu visi aliansi ini adalah mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan politik di antara anggotanya untuk menghadapi dominasi negara maju di kancah global. Prabowo yakin keanggotaan Indonesia dalam BRICS bakal memperluas kemitraan secara global. Ia merujuk pada pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sudah bergabung dengan BRICS.
Adapun hingga saat ini sudah ada sepuluh negara yang menjadi anggota BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Data menunjukkan proporsi ekonomi negara BRICS meningkat cukup tajam. Pada 1990, proporsi ekonomi negara BRICS terhadap perekonomian global hanya 15,66 persen. Sedangkan pada 2022, proporsinya naik menjadi 32 persen. Secara akumulasi, populasi penduduk BRICS mencakup 43 persen populasi dunia. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor nonmigas pada September 2024 terbesar adalah ke Cina dengan nilai US$ 5,35 miliar atau sekitar 25,56 persen dari total ekspor nonmigas. Selain itu, negara anggota BRICS lain yang menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah India. Pada Juli 2024, misalnya, nilai ekspor ke India mencapai US$ 1,84 miliar, setelah Cina dengan US$ 4,65 miliar dan Amerika Serikat sebesar US$ 1,97 miliar. (Yetede)
Liku-liku Berat Swasembada Energi
Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bisa swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan. Namun, sejumlah pengamat menilai visi itu akan menghadapi sejumlah tantangan berat. Tantangan pertama, produksi minyak Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) yang dicanangkan pemerintah sebelumnya tak kunjung tercapai. Sebaliknya, produksi minyak malah turun dari 800 ribu bph menjadi 600 bph, sedangkan total kebutuhan sekitar 1,6 juta bph. Artinya, Indonesia harus mengimpor minyak 1 juta bph demi menutup kebutuhan dalam negeri.
Pada titik ini, mencegah penurunan produksi minyak lebih dalam menjadi hal krusial yang perlu dilakukan pemerintah. Sebab, rencana pemerintah menghidupkan lagi sumur-sumur minyak yang idle membutuhkan waktu panjang. Kedua, pengembangan bahan bakar nabati (BBN) membutuhkan investasi besar, kepastian bahan baku (feed stcok), dan lahan sebagai contoh, rencana pemerintah merealisasikan B60 menghadapi tantangan dari ketersediaan lahan. Program ini membutuhkan setidaknya tambahan lahan 10 juta hektare (ha). Kemudian, sawit yang ditanam membutuhkan waktu untuk bisa dipanen, setidaknya lima tahun. Padahal, target B60 ditargetkan dieksekusi dalam waktu dekat. (Yetede)
DPR dan pemerintah Berikan Perlindungan pada Industri Tekstil Lokal
DPR RI berkomitmen memberikan perlindungan pada industri tekstil lokal. Karenanya DPR mengajak pemerintah bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk menyelematkan industri ini dari kepailitan. "Kami di Komisi VII akan segera melakukan RDP (rapat dengar pendapat) dengan menteri perlindungan menyelesaiakan permasalahan," kata Wakil Ketua Lomisi VII DPR Rahayu Saraswati. Menurut Saraswati, DPR selaras dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan perlindungan pada industri lokal. Dia menilai, industri tekstil memang mendapatkan pukulan keras usai pandemi Covid-19. Terbaru, salah satu perusahaan tesktil; raksasa di Indonesia, yakni PT Sri rezeki Iman Tbk atau Sritex, dinyatakan pailit. Saraswati merinci ragam permasalahan di industri tekstil Indoneia. Tidak sedikit perusahaan tekstil yang melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya. "Banyak perusahaan yang mau melakukan PHK, ini tentunya nasib ribuan, puluhan ribu rakyat Indonesia," kata dia. (Yetede)
Mitratel Bersiap Melakukan Ekspansi Anorganik Tahun ini
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel berencana untuk kembali beraksi dengan melakukan ekspansi organik untuk diekspektasikan tuntas pada akhir tahun ini. Direktur investasi sekaligus Sekretaris Perusahaan Mitratel Hendra Purnama mengungkapkan bahwa perseroan bersiap untuk melakukan akuisisi organik untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja. "Akuisisinya itu anorganik," jawab Hendra singkat kepada Investor Daily. Terlebih menurut Hendra sampai kuartal ke III-2024 perseroan belum melakukan aksi korporasi atau akuisisi apa pun, sehingga diharapkan pada tahun ini akuisisi tersebut bisa terlaksana. Kendati begitu, dia enggan untuk menyebut aset anorganik mana yang akan diambil oleh emiten menara grup usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) tersebut. "Nanti, kami akan share jika sudah bisa diumumkan," ujar Hendra. Kabar MTEL mengakuisisi aset anorganik sempat mencuat ketika santer diisukan bakal mencaplok aset serat optik milik emiten Menara Grup Sinar Mas, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBTS). namun aksi ini rupanya batal dan kompetitornya PT Sarana menara Nusantara Tbk (TOWR), yang justru akhirnya mencaplok IBTS. (Yetede)
SuperApps Aplikasi Memudahkan nasabah dari BSI Diluncurkan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tengah menyiapkan aplikasi super (SuperApps) untuk memenuhi semua kebutuhan nasabah. SuperApps tersebut akan diluncurkan pada awal November 2024 yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI). "InsyaAllah pada 9 November kami akan melakukan graund launching. Intinya adalah BSI berdiri tiga tahun lalu, 1 Februari 2025 nanti merayakan milad ke-4 artinya kami memaknai perjalanan ini walaupun usia muda tapi tetap transformasi digital, digitalisasi ini keharusan untuk perbankan," ujar Direktur Utama BSI Hery Gunardi. Hery menyampaikan SuperApps merupakan pengembangan BSI mobile yang diharapkan menjadi sahabat finansial, spiritual, sosial, dan lifestyle.
SuperApps ini akan sangat user frendly, dan memiliki fitur yang jauh lebih menarik yang membuat semua aktivitas keuangan nasabah menjadi lebih mudah. Nantinya, pengajuan pembiayaan yang sifatnya sederhana dapat dengan mudah diakses masyarakat tanpa harus ke cabang. Adapaun, hingga kuartal III-2024, laba bersih BSI mencapai Rp 5.11 triliun meningkat 21,67% dibandingkan posisi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,2 triliun. Pertumbuhan yang sehat berdampak pada profitabilitas, pendapatan argin bagi hasil Rp14,8 triliun tumbuh 11,98% (yoy), fee based income tumbuh tinggi 30,14% (yoy) menjadi Rp3,94 triliun dan menjadikan PPOP Rp 8,52 triliun tumbuh 7,61% (yoy). (Yetede)
Pertumbuhan Mekar Industri Kosmetik Dalam Negeri
Industri kosmetik lokal memiliki prospek yang cerah dengan menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerangkan, berdasarkan data BPOM dan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 1.039 pelaku usaha, dengan 89,2% diantaranya merupakan IKM. Jumlah industri kosmetik yang didominasi oleh IKM ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat inklusif dan potensial bagi banyak pelaku usaha, teruatama para pengusaha lokal," kata dia. Mengacu data Statista.com, angka pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia diprediksi mencapai 4,86% per tahun dalam kurun waktu 2024-2029. Pasar yang bertumbuh ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan pelaku usaha kosmetik di Indonesia. Kemenperin menilai keterlibatan IKM dalam industri kosmetik sangat krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan kreativitas. Apalagi, banyak IKM kosmetik yang jeli memanfaatkan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar atau asli Indonesia. Selain itu, berbagai produk kosmetik yang ditawarkan oleh IKM juga mencerminkan tradisi lokal yang telah dijalankan dan diyakini efetivitasnya secara turun temurun. (Yetede)
Risiko Likuiditas Tinggi di Zona Merah Dana Nasabah
Penurunan dana pihak ketiga (DPK) dari nasabah perorangan menjadi tantangan serius bagi industri perbankan. Data Bank Indonesia mencatat pertumbuhan DPK perorangan melambat secara signifikan, dari 5,4% pada Januari 2024 menjadi hanya 0,6% pada September 2024, yang juga berimplikasi pada penurunan porsi DPK perorangan terhadap total DPK. Sementara itu, DPK dari nasabah korporasi justru meningkat, mencapai 13,5% YoY, yang dapat menambah tekanan biaya bagi bank karena permintaan suku bunga khusus dari nasabah korporasi.
Beberapa pemimpin bank, seperti Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, dan Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, mencatat adanya penurunan pertumbuhan DPK perorangan dan menjelaskan strategi mereka untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui layanan digital. Bank Negara Indonesia (BNI) juga mengadopsi pendekatan serupa, berfokus pada transformasi digital dan memperbaiki struktur DPK.
Dalam menghadapi tantangan ini, para bank berupaya menarik kembali nasabah perorangan dengan memperkenalkan produk simpanan yang lebih menarik dan memanfaatkan platform digital. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas likuiditas dan memitigasi risiko yang muncul dari ketergantungan pada DPK nasabah korporasi. Pengamat perbankan, seperti Trioksa Siahaan, menyoroti bahwa penurunan DPK perorangan mungkin mencerminkan kebutuhan hidup yang mendesak dan pergeseran dana ke instrumen investasi alternatif.
Secara keseluruhan, untuk menjaga kesehatan likuiditas, perbankan perlu berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah individu, serta beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang lebih luas.
Strategi Hindari Gejolak Likuiditas
Penurunan daya beli masyarakat berdampak signifikan pada sektor perbankan, menciptakan tantangan berat bagi stabilitas likuiditas. Data dari Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari nasabah perorangan menurun drastis, dari 2,1% pada Juli 2024 menjadi hanya 0,6% pada September 2024. Hal ini menggambarkan keterbatasan daya simpan masyarakat, yang dipaksa untuk menunda penyimpanan dana karena kebutuhan mendesak.
Direktur Bank Indonesia menekankan bahwa ketergantungan pada DPK dari segmen korporasi, yang masih tumbuh stabil, menimbulkan risiko jangka panjang bagi kesehatan likuiditas bank. Oleh karena itu, perbankan perlu berinovasi untuk menarik kembali nasabah perorangan dengan produk yang lebih menarik dan fleksibel. Para ekonom juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat melalui insentif dan bantuan langsung.
Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi memerlukan kolaborasi antara sektor perbankan dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inklusi keuangan. Bank harus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah ritel, termasuk program tabungan yang edukatif dan penggunaan aplikasi digital untuk menarik generasi muda. Tanpa langkah konkret dari semua pihak, risiko turbulensi ekonomi akan terus menghantui stabilitas keuangan.
Pencabutan Subsidi Molis: Produsen Optimistis Capai Target Penjualan
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), yang dipimpin oleh Ketua Umum Budi Setiyadi, tetap optimis populasi sepeda motor listrik (molis) dapat mencapai 200.000 unit pada akhir 2024, meskipun ada ancaman penghapusan subsidi pembelian kendaraan berbasis baterai. Budi menyampaikan bahwa para agen pemegang merek telah menyiapkan strategi alternatif untuk menghadapi kemungkinan tersebut.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memberikan sinyal bahwa subsidi motor listrik mungkin tidak dilanjutkan pada tahun depan karena anggaran yang terbatas. Budi berharap subsidi dapat terus diberikan, meskipun ada kemungkinan alokasi anggaran dialihkan untuk program lain, seperti Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, AHM (Astra Honda Motor) juga mengembangkan strategi untuk menjual sepeda motor listrik di tengah ketidakpastian kebijakan subsidi, dengan harapan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan manfaat subsidi bagi masyarakat. Mereka baru saja meluncurkan dua model sepeda motor listrik terbaru, mencerminkan upaya untuk tetap bersaing di pasar.