;

Manufaktur China Kembali Ekspansif Setelah Pasar Domestiknya Lesu

Yuniati Turjandini 01 Nov 2024 Investor Daily (H)

Manufaktur China dilaporkan kembali ekspansif ada Oktober 2024, pertama sejak April. Kabar baik ini jarang terjadi  bagi Negeri Tirai Bambu yang sedang berjuang untuk meningkatkan aktivitas manufaktur. Mengutip laporan National Bureau of Statistics (NBS) atau Biro Statistik Nasional, indeks manajer pembelian atau purchasing manager's index (PMI) China menguat dari 49,8 poin pada Oktober 2024. PMI yang melampaui ambang batas 50 poin merupakan indikasi ekspansi aktivitas manufaktur, sedangkan angka dibawah 50 menunjukkan kontraksi.

Sebagai informasi, China tengah berjuang melawan lesunya konsumsi domestik, krisis properti berkelanjutan dan hutang pemerintah yang menumpuk. Semua itu berpotensi  mengancam target pertumbuhan resmi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut tahun ini. Indikator ekonomi itu dilaporkan sempat  mengalami penurunan selama enam bulan, di mana PMI positif terakhir tercatat pada April, ketika berada di level 50,4 poin. Data Oktober itu pun sekaligus melampaui proyeksi 49,9 poin dari para analis yang disurvei oleh Blooberg. Saat merilis data pada Kamis, NBS mengatakan bahwa iklim bisnis industri manufaktur telah pulih. (Yetede)

Industri Tekstil Masih Kontraksi

Yuniati Turjandini 01 Nov 2024 Investor Daily (H)

Ditengah kondisi tekstil yang masih terpuruk seperti pailitinya PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex), industri tersebut malah menunjukkan kinerja yang positif berdasarkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2024. Juru Bicara Kementerian Perindustrian  (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, subsektor tekstil di IKI berada pada level ekspansif. Hal ini tentu saja kontras dengan kondisi Sritex.  Perihal tersebut, dia mengatakan, para pelaku industri belum melihat pengaruhnya dari pailit Sritex saat pengisian kuesioner IKI Oktober ini. Febri menjelaskan, kinerja industri tekstil memang sempat mengalami kontraksi atau merosot direntang Mei-Agustus 2024 lantaran penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun dalam dua bulan terakhir, kinerja industri telah membaik. "Baru pada September-Oktober ini ekspansi. Di bulan Oktober sedikit naik, lebih tinggi dari kami menilai itu sebagai peningkatan optimisme kawan-kawan industri atas pemerintahan baru," ujar dia. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan menambahkan industri tekstil masih akan eskpansi sampai dengan Desember 2024. Hal ini karena ada momen natal dan tahun baru (Nataru). (Yetede)

Sekitar 10 Juta Kendaraan Pengguna BBM Subsidi Terdata dalam Program MyPertamina

Yuniati Turjandini 01 Nov 2024 Investor Daily (H)

Sebanyak 10 juta kendaraan sudah terdata dalam program  Subsidi Tepat MyPertamina. Data ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan skema  penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Program Subsidi Tepat yang sudah bergulir sejak 2022 itu mampu menekan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi dan memetakan tingkat konsumsi BBM tiap wilayah. Perubahan skema subsidi energi dibahas dalam rapat terbatas pada rabu (30/10/2024). Presiden prabowo memimpin rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Turut hadir direksi BUMN energi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan pendataan dan pendaftaran program Subsidi Tepat melalui platform MyPertamina masih berlangsung. Ia menyebutkan pendaftaran sudah berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat antusias dalam melakukan pendaftaran yang tercermin dari jumlah pendaftar.  Hanya kendaraan yang sesuai persyaratan atau lolos verifikasi yang memeperoleh kode QR. "Pengguna Pertalite terverifikasi 7.157.887 kendaraan dan Solar 3.384.626 kendaraan," kata Heppy. (Yetede)

Barito Renewabless Berhasil Menjalankan Laba Bersih Sebesar US$ 86,05 juta

Yuniati Turjandini 01 Nov 2024 Investor Daily (H)

Emiten milik Taipan Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) berhasil menjalankan laba bersih sebesar US$ 86,05 juta (setara Rp 1,35 triliun) pada Januari-September 2024, naik 1,88% dibanding periode sama tahun lalu. Pertumbuhan laba ini mampu diraih perseroan ditengah adanya  gangguan bisnis geothermal yang menyebabkan penurunan pendapatan. Segmen angin dari hasil akuisisi Sidrap I, mampu menjadi penyokong kinerja bottom line BREN selama sembilan bulan ini. "Terlepas penurunan pendapatan dan EBITDA, kami berhasil mempertahankan laba bersih yang diartibusikan kepada pemilik perusahaan, didukung oleh dampak positif dari akuisisi Sidrap 1, serta peningkatan kepemilikan di Salak-Darajat," kata Direktur Utama Barito Renewables Hendra Soetjipto Tan. Pada awal April 2024, Barito Renewables melalui anak usahanya yakni PT Abrito Renewables melalui anak usahanya yakni PT Barito Wind Energy telah menyelesaikan akuisisi 99,99% saham PT UPC Sidrap Bayu Energy (Sidrap) dari UPC Renewables Asia Pacific Holding Pte Ltd, ACEN Renewables International Plt Ltd, UPC Renewables Asia III Limited, Sidrap (HK) Limited, dan Sunedison Sidrap BV senilai US$ 102,2 juta. Sidrap merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga angin yang pertama dan terbesar di Indonesia dengan kapasitas 75 MW. (Yetede)

Dugaan Ompong Korupsi Gula Tom Lembong

Yuniati Turjandini 01 Nov 2024 Tempo
KEJAKSAAN Agung tampak grasah-grusuh menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Meski berdalih sudah menyelidiki kasus ini sejak tahun lalu dan memeriksa 90 saksi, Kejaksaan terlalu prematur menjebloskan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 itu ke dalam tahanan. Apalagi Kejaksaan belum mengantongi bukti solid yang menyatakan Tom Lembong menikmati duit hasil korupsi dari kebijakan yang ia buat sembilan tahun lalu itu. Wajar publik curiga ada politisasi kasus di balik penahanan Tom. Tak sedikit yang menduga bahwa kasus ini "pesanan" lawan politik Tom. Meski bukan anggota partai politik, Tom adalah Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar—lawan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka—dalam pemilihan presiden 2024. Selain itu, Tom pernah berorasi dalam aksi "darurat demokrasi" menentang upaya revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Agustus lalu. 

Kejaksaan menetapkan Tom sebagai tersangka atas dasar kebijakan yang ia ambil sewaktu masih menjabat menteri. Jaksa menuduh Tom terlibat dalam pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT Angels Products untuk diolah menjadi gula kristal putih pada 2015. Jaksa menganggap izin impor itu dikeluarkan tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi lain.  Penerbitan izin juga tak sesuai dengan ketentuan. Sebab, berdasarkan keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 257 Tahun 2004, hanya badan usaha milik negara yang boleh mengimpor gula kristal mentah. Atas kebijakan tersebut, Tom dianggap merugikan negara sebesar Rp 400 miliar. 

Kesimpulan adanya kerugian negara belum cukup menjadi dasar bagi jaksa menjerat Tom. Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi—yang dipakai Jaksa menjerat Tom—menyebutkan penegak hukum selayaknya memiliki alat bukti sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jaksa semestinya menelusuri ada-tidaknya keuntungan yang diterima Tom secara pribadi. Penetapan tersangka menjadi kuat bila ada aliran uang atau keuntungan yang diperoleh Tom dari penerbitan izin impor gula. Sejauh ini, Kejaksaan belum menemukan bukti tersebut. Kasus ini juga penuh kejanggalan. Pertama, nilai Rp 400 miliar itu bukanlah kerugian riil. Angka tersebut berupa proyeksi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan pelat merah jika impor dilakukan BUMN. Kedua, selain belum menemukan bukti bahwa Tom menikmati aliran dana dari "nilai kerugian negara", Kejaksaan belum bisa menunjukkan niat jahat Tom saat menerbitkan izin impor.  (Yetede)

PAHAM Nasionalisme Hampir Selalu Melekat dalam Wacana Soal Sektor Energi dan Sumber Daya Alam di Indonesia

Yuniati Turjandini 01 Nov 2024 Tempo

PAHAM nasionalisme hampir selalu melekat dalam wacana soal sektor energi dan sumber daya alam di Indonesia. Dalam berbagai peristiwa atau sejarah tentang tata kelola sektor energi dan sumber daya alam, nasionalisme selalu menjadi dasar yang menyertai diskusi-diskusi dalam penyusunan ataupun penentuan sebuah kebijakan. Catatan sejarah membuktikan betapa nasionalisme memberikan pengaruh besar terhadap konstelasi arah serta kebijakan tata kelola energi dan sumber daya alam, baik dalam skala nasional maupun internasional. Meski demikian, semangat nasionalisme sering kali hanya diterjemahkan sepenggal-sepenggal dalam implementasi kebijakan ataupun perhatian publik tentang tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.

Perdebatan atau isu tentang nasionalisme sering kali terbatas pada konteks kepemilikan saham perusahaan penguasa konsesi atau status kepemilikan perusahaan pengelola suatu konsesi sumber daya alam. Misalnya, soal kepemilikan saham PT Freeport Indonesia yang kini mayoritas milik pemerintah. Begitu juga dalam hal pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur oleh PT Pertamina (Persero), dari sebelumnya oleh perusahaan asal Prancis, Total E&P Indonesie. Kedua peralihan kepemilikan ini diartikan sebagai langkah nasionalisasi aset serta wujud nasionalisme sektor energi dan sumber daya alam. Isu nasionalisme juga mencuat dalam perdebatan penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Ketika itu kewenangan Pertamina sebagai perusahaan milik negara dipangkas. Dari sebelumnya berperan sebagai regulator serta pengelola dan pengawas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), kini Pertamina hanya sebagai KKKS. Beberapa pihak mengartikan kebijakan ini tidak nasionalis karena menganaktirikan Pertamina, yang merupakan perusahaan milik negara.

Sementara itu, kebijakan pemberian secara prioritas izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah—yang diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara—justru dianggap nasionalis karena mengedepankan BUMN ketimbang perusahaan swasta. Meskipun kemudian semangat pasal ini tergerus oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Implementasi nasionalisme dalam tata kelola sektor energi dan sumber daya alam sesungguhnya tidaklah komprehensif. Nasionalisme hanya diartikan pada ruang-ruang tersebut. Padahal nasionalisme bukan hanya tentang kebangsaan atau nasionalisasi aset, tapi juga mencakup aspek kemanusiaan. (Yetede)

Bagi Habis Kue Kekuasaan

Yuniati Turjandini 01 Nov 2024 Tempo

PRESIDEN Prabowo Subianto benar-benar membagi habis kue kekuasaan. Setelah membentuk kabinet besar dengan menunjuk para politisi dan pengusaha pendukungnya dalam pemilihan presiden, ia membuat wadah paguyuban bagi mereka yang tak kebagian kekuasaan di pemerintahan. Salah satunya lewat Gerakan Solidaritas Nasional. GSN mirip ProJo, relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, jika ProJo berdiri untuk mendukung Jokowi dalam pemilisah presiden, GSN didirikan setelah ada kepastian Prabowo menjadi presiden. Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya membentuk paguyuban ini. Permintaan itu pun disambut serius oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani. Rosan sudah mendapat jatah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rosan membagikan undangan deklarasi GSN sejak beberapa hari lalu. Tim pendukung Prabowo Subianto selama pemilihan presiden 2024, baik yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran maupun relawan, diundang ke acara tersebut. Dalam undangan disebutkan bahwa deklarasi GSN akan digelar di Indonesia Arena, kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet)—tim relawan Prabowo-Gibran—Silfester Matutina mengatakan sudah mendapat undangan dari Rosan untuk menghadiri deklarasi tersebut sejak pekan lalu. Ia diundang karena menjadi ketua salah satu lembaga pendukung Prabowo dan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Silfester mengatakan GSN sengaja dibentuk untuk menjadi wadah bagi tim pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden. “Organisasi itu dibentuk untuk mendukung dan mendampingi jalannya pemerintahan,” ujarnya, Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, dua hari menjelang deklarasi, Silfester mendapat pemberitahuan lewat telepon dari tim Rosan bahwa deklarasi ditunda. (Yetede)

Pemutihan Utang Petani dan Nelayan

Yuniati Turjandini 01 Nov 2024 Tempo

KABAR pemerintah akan menghapus utang macet petani dan nelayan sampai juga ke Desan Banyuputih Kidul di Kecamatan Randuagung, Lumajang, Jawa Timur. Silo, petani tebu berusia 53 tahun, gembira menyambut kabar itu. Ia masih punya tunggakan di sebuah bank pemerintah. Silo tak mampu mencicil utang karena pandemi Covid-19. "Saya mengambil kredit Rp 175 juta untuk jangka waktu pelunasan tiga tahun," ujar Silo pada Kamis siang, 31 Oktober 2024. Namun, hingga tenggat pelunasan berakhir, dia tidak sanggup melunasi pinjaman tersebut. Silo berharap pemutihan utang bagi petani dan nelayan bisa segera direalisasi. Menurut dia, sebagian besar petani tebu di desanya menjalankan usaha dengan berutang. Dari 100 petani, mungkin hanya lima orang yang tidak berutang. Presiden Prabowo Subianto berniat menghapus kredit macet petani dan nelayan yang tak mampu melunasi utang mereka. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah bakal memutihkan kredit macet hingga 6 juta petani dan nelayan.

Menurut adik Prabowo itu, banyak petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama yang berakar dari krisis moneter pada 1998. Data kredit macet tersebut tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan. Imbasnya, ketika para petani dan nelayan berusaha kembali mengajukan kredit, permintaan mereka langsung ditolak. Sebab, mereka masih tercatat memiliki utang kredit macet. Dengan penghapusan tersebut, Hashim berharap petani dan nelayan yang terhambat kredit macet dapat kembali mengakses pinjaman dari bank. Ia menyatakan regulasi tentang pemutihan utang ini bakal berbentuk peraturan presiden dan segera diteken dalam waktu dekat. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan akan ikut serta dalam kebijakan penghapusan utang para petani yang masuk skema kredit usaha tani pada 1998. Ia menyebutkan total utang yang akan diputihkan sebanyak Rp 8,3 triliun untuk 6 juta petani di Indonesia. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu memperkirakan petani memiliki kredit sekitar Rp 1,3 juta per orang. "Utang tersebut sudah terlampau lama dan memberatkan karena bisa menghalangi mereka untuk mendapat kredit dari bank," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia menilai pemutihan utang akan menjadi salah satu cara pemerintah mengembalikan kepercayaan perbankan kepada petani untuk menyalurkan pinjaman modal. (Yetede)

Bulog Perkuat Swasembada Pangan dengan Kolaborasi Koperasi

Hairul Rizal 01 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Koperasi untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Bulog akan menyerap hasil pangan dari koperasi, termasuk beras, jagung, daging, dan kedelai. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sekaligus menstabilkan harga pangan.

Di sisi lain, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penyerapan beras dari dalam negeri pada tahun 2025, tanpa rencana impor baru, meskipun sepanjang 2024, Indonesia mengimpor 3,23 juta ton beras senilai Rp31,54 triliun. Wahyu berharap keterlibatan koperasi dapat meningkatkan semangat petani lokal untuk berproduksi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya penguatan industri benih untuk mendukung target swasembada pangan pada 2028. Ia menekankan optimalisasi lahan pertanian, seperti fasilitas milik PT Sang Hyang Seri, yang memiliki kapasitas produksi benih sebesar 138.150 ton per tahun dan berpotensi meningkatkan produksi pertanian hingga 20%.

Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho menyatakan bahwa perusahaan telah bermitra dengan 3.000 petani penangkar benih, yang menjadi pilar utama dalam pengembangan benih padi nasional, didukung oleh fasilitas modern seperti breeding center di Sukamandi, Subang.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan memperkuat ekosistem pangan nasional menuju swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.

Daya Tarik Surat Utang RI di Mata Global

Hairul Rizal 01 Nov 2024 Bisnis Indonesia (H)

Indonesia kini menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor global, khususnya dari Amerika Serikat, berkat stabilitas politik dan inflasi yang terkendali. Philip McNicholas, Asia Sovereign Strategist Robeco Group Singapura, menekankan bahwa obligasi Indonesia menawarkan imbal hasil yang stabil dan menguntungkan di tengah ketidakpastian pasar global. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan juga memberikan sinyal kesinambungan kebijakan ekonomi yang lebih aman bagi investor. Meskipun ada tantangan dari penguatan dolar AS dan dinamika pasar global yang berpotensi mempengaruhi yield SUN (Surat Utang Negara), investor tetap melihat potensi keuntungan di Indonesia, terutama dengan yield premium yang lebih tinggi dibandingkan obligasi AS. Namun, pelaku pasar diingatkan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan arah investasi global.



Pilihan Editor