;

Uang, Antara Kepercayaan dan Keresahan Masyarakat Indonesia

Yoga 31 Oct 2024 Kompas

Setiap tahun tanggal 30 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Uang Nasional, dari peristiwa bersejarah diterbitkannya Oeang Republik Indonesia atau ORI, yang menjadi cikal bakal mata uang rupiah di Indonesia. Di balik acara seremonial itu, sebagian warga selalu dibuat resah oleh uang ketika uang sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu itu kurang atau bahkan tidak ada, sedangkan kebutuhan terus bergulir. Damianus Suryo (26), pekerja swasta di DI Yogyakarta, kerap resah ketika salah satu teman lamanya menghubungi secara tiba-tiba. Sebab, hanya sekali dua kali ia dihubungi oleh temannya saat hendak meminjam sejumlah uang.

”Uang bisa menjadi cerminan karakter seseorang. Rata-rata memang hampir selalu berujung merusak pertemanan, tetapi bisa juga untuk melihat sejauh mana orang itu bisa dipercaya,” kata Damianus, Rabu (30/10). Damianus lebih resah ketika pundi-pundi penghasilannya tidak pasti. Sebagai karyawan tidak tetap, ia kerap waswas sewaktu-waktu kontraknya tidak diperpanjang. Sebab itu, Damianus harus memutar otak mengelola uangnya.

Setiap bulan, ia mampu menyisihkan uang hingga sepertiga penghasilannya untuk ditabung. Selebihnya, gajinya habis untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan, membeli bensin, serta kebutuhan pribadi lain, seperti peralatan mandi. ”Tanpa perlu diperingati sebagai Hari Uang, setiap hari orang pasti ingat untuk terus mencari uang. Apalagi, di zaman yang serba susah, harga-harga pada mahal. Kadang mencarinya setengah mati, tetapi habisnya setengah sadar,” ujarnya. (Yoga)


Pemprov DKI mengantisipasi potensi banjir

Yoga 31 Oct 2024 Kompas

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan antisipasi menjelang musim hujan yang diperkirakan tiba bulan depan. Upaya tersebut mencakup pembenahan saluran drainase di berbagai lokasi, memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir, dan pemetaan area rawan genangan. Plt Kadis Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum pada Rabu (30/10) menyatakan, pihaknya mengoptimalkan pengoperasian dan pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana pengendali banjir sebagai antisipasi menghadapi musim hujan. Hingga Oktober 2024, Pemprov DKI telah memiliki 577 unit pompa stasioner di 202 titik dengan kondisi yang terawat baik. Selain itu, terdapat 557 unit pompa mobile dan 254 unit alat berat yang siap digunakan untuk menghadapi potensi banjir.

Pompa stasioner berfungsi mengalirkan air di wilayah yang tidak bisa dialirkan seca-ra gravitasi, yang disebabkan penurunan muka tanah di sebagian wilayah DKI Jakarta. Sementara, pompa mobile digunakan untuk mempercepat penanganan genangan di jalan raya, permukiman, serta area tanpa pompa stasioner. ”Kami juga memiliki 6.941 petugas yang siap siaga, termasuk operator pompa dan satgas di lapangan,” ujarnya. Pemetaan lokasi rawan banjir juga dilakukan untuk mempercepat penanganan di area yang rentan terdampak. Jaksel tercatat terdapat lokasi rawan banjir terbanyak, yakni 10 kelurahan, disusul Jaktim ada 7 kelurahan, Jakbar 5 kelurahan, dan Jakut 3 kelurahan. Pihak Dinas SDA DKI rutin mengeruk sedimen lumpur di sungai, waduk, dan saluran air. Pembenahan puluhan saluran drainase di Jakarta juga terus dilakukan. (Yoga)


Pemerintah Berniat Memajaki Underground Economy

Yuniati Turjandini 31 Oct 2024 Investor Daily (H)
Peluang Indonesia memajaki aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economi)  guna mengerek penerimaan negara sangat terbuka. Aktivitas ekonomi yang berpotensi dipajaki antara lain transaksi digital, sektor informal yang belum masuk formal, pergerakan barang dan jasa dari luar negeri yang ilegal, dan rokok ilegal. namun demikian, untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah perlu bertindak secara hati-hati dan melengkapi sejumlah perangkat yang mendukung, mulai dari aspek legalitas, kecanggihan digitalisasi, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Ciri khas dari underground ecomomiy adalah ketidaktransparanan dan keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas ilegal adalah China, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut BPS, ekonomi bawah tanah dibagi menjadi tiga hal yakni kegiatan sektor informal dilakukan pelaku ekonomi yang bekerja sendiri tanpa dibantu  orang lain. (Yetede)

BRI Mencetak Laba Bersih Rp 45,36 Triliun

Yuniati Turjandini 31 Oct 2024 Investor Daily (H)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positid di tengah dinamika  ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan. Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan II 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar  Rp45,36 triliun. Hal tersebut disampaikan  Direktur Utama  BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triulan III 2024 di Jakarta (30/10). Dalam paparannya, Sunarso menyampaikan bahwa ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat.

"Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsistensi memperkuat  fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi  seberbagai dinamika pasar," ungkap Sunarso. Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara yoy. Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 diantaranya atau sekitar Rp1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM. Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 triliun. (Yetede)

Cegah Moral Hazard

Yuniati Turjandini 31 Oct 2024 Investor Daily (H)
Kalangan bankir menyambut positif rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan program pemutihan utang petani dan nelayan di perbankan. Terkait itu, mereka menunggu peraturan Presiden (perpres), terutama yang mengatur kepentingan kriteria debitur yang bisa dihapus tagih utangnya, sehingga tidak menimbulkan moral hazard. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Sunarso menyatakan, kebijakan hapus tagih kredit UMKM, utamanya di bank-bank plat merah sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Selama ini, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak berani melakukan hapus tagih kredit karena masih ada aturan yang mengategorikan dalam kerugian negara. "Jadi, intinya bahwa kebijakan hapus tagih, terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara. Nah, sekarang yang paling penting adalah penetapan  tentang kriterianya seperti apa yang  bisa dihapuskan tadi itu, agar tidak menimbulkan moral hazard. Saya kira itu jawabannya," tegas Sunarso. (Yetede)

Gibran jadi Kepala Pemerintahan Sementara Selama Presiden Melakukan Lawatan ke Luar Negeri

Yuniati Turjandini 31 Oct 2024 Investor Daily (H)

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Parbowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru KTT 20 di Brazil pada pekan depan.  Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan  Hasan Nasabi mengatakan, bahwa tidak ada istilah pelaksanaan tugas (plt) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo Subianto  melakukan tugas kunjungan ke luar negeri.

Hasan menjelaskan, bahwa tidak ada intrusmen hulum ketika Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat presiden berada di luar negeri. Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya. "Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu intrusmen-intrusmen hukum," kata Hasan. Seperti Presiden Ke-7 RI Joko Wibowo yang menerbitkan kepres untuk menunjukkan kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto. (Yetede)

Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong

Yuniati Turjandini 31 Oct 2024 Tempo

SETELAH sembilan tahun, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi impor gula kristal yang terjadi pada 2015-2023. Namun, baru Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang menjadi tersangka dan langsung ditahan serta importir gula Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan pada 2015-2016. Saat itu dia mengeluarkan kebijakan impor gula kristal mentah. Kebijakan serupa dijalankan Menteri Perdagangan lain penggantinya, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Selama 2015-2023 ada lima Menteri Perdagangan. Setelah Tom Lembong, kursi menteri ini dijabat Enggartiasto Lukita, politikus Partai NasDem. Ia tercatat mengimpor gula kristal sebanyak 13,97 juta ton pada 2017-2019. Setelah Enggartiasto, Agus Suparmanto dari Partai Kebangkitan Bangsa juga mengimpor gula sebanyak 5,53 juta ton.

Setelah Agus, Menteri Perdagangan pindah kepada Muhammad Lutfi, yang pernah menduduki jabatan ini pada 2014. Lutfi mengimpor gula kristal sebanyak 11,49 juta ton selama dua tahun menjabat dengan volume 2022 paling tinggi dibanding menteri lain. Setelah itu Zulkifli Hasan, politikus Partai Amanat Nasional yang membuat kebijakan impor gula sebanyak 5,06 juta ton. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, membantah tudingan adanya politisasi dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Penyidik sudah menelusuri dugaan korupsi ini sejak Oktober 2023 dan menemukan bukti-bukti yang kuat. “Ketika ditemukan bukti yang cukup, penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Abdul, Selasa, 29 Oktober 2024. Abdul mengklaim selama setahun ini penyidik telah memeriksa 90 saksi. Adapun barang bukti yang telah dikumpulkan, antara lain, adalah catatan-catatan, dokumen, dan keterangan ahli. "Ini (barang bukti) sudah kami dapat semuanya,” katanya. (Yetede)

Survei Pilkada Jakarta, Persaingan Ketat Pilgub

Yuniati Turjandini 31 Oct 2024 Tempo

Satu bulan menjelang hari pencoblosan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta atau pilkada Jakarta, beberapa lembaga survei mengeluarkan temuan terbaru mereka dalam pemilihan gubernur di Ibu Kota. Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur bersaing untuk merebut posisi kursi yang telah ditinggalkan Anies Baswedan-Riza Patria sejak dua tahun lalu itu. Mereka adalah Ridwan Kamil-Suswono yang diusung koalisi gemuk pendukung Prabowo, Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur independen. Terkini, Lembaga Survei Indonesia atau LSI Denny JA mengeluarkan rilis terbaru mereka dalam pilkada DKI Jakarta. Sunarto Ciptoharjono, Direktur LSI Denny JA, mengatakan persaingan antara Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno saat ini sangat ketat. Dalam temuannya, LSI Denny JA mencatat Ridwan Kamil-Suswono meraup elektabilitas 37,4 persen, sedangkan Pramono Anung-Rano Karno di angka 37,1 persen. Adapun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen hanya meraih 4 persen. Dalam survei itu, tercatat masih ada 21,5 persen masyarakat yang belum menentukan pilihannya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Sunarto mengungkap alasan elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang diusung koalisi gemuk di Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus cuma unggul 0,3 persen dari Pramono Anung-Rano Karno yang hanya diusung PDIP dan partai nonparlemen Partai Ummat. Menurut Sunarto, meski diusung koalisi gemuk, mesin politik partai-partai di dalamnya tak bekerja maksimal. Ia mencontohkan PKS yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono, pemilih grassroot-nya justru memilih Pramono Anung-Rano Karno. "PKS yang seharusnya di KIM plus, grass root-nya malah pilih Pramono-Rano. Sementara itu, Gerindra masih solid di Ridwan Kamil. Adapun PDIP juga solid di Pramono Anung," katanya. Sebelumnya, tiga lembaga survei juga telah mengeluarkan sigi terbarunya dalam peta elektoral pilkada Jakarta 2024. (Yetede)

Menakar Baik Buruknya Masuk BRICS

Yuniati Turjandini 31 Oct 2024 Tempo

PRESIDEN Prabowo Subianto mesti ekstra hati-hati sebelum memutuskan bergabung menjadi bagian BRICS, aliansi ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina. Ibarat pisau bermata dua, keanggotaan Indonesia di organisasi kerja sama ekonomi global itu bisa memiliki dampak positif sekaligus negatif. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS saat hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober 2024. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan implementasi politik luar negeri yang bebas-aktif. BRIC didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina pada 2009. Nama BRIC berasal dari huruf depan tiap negara tersebut. Organisasi ini memfokuskan perhatian pada peluang investasi di antara negara-negara anggotanya. Pada 2011, Afrika Selatan ikut bergabung sehingga nama organisasi ini berubah menjadi BRICS. Pada Januari 2024, sejumlah negara, seperti Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab, bergabung menjadi anggota BRICS.

Prabowo yakin keanggotaan Indonesia dalam BRICS bisa memperluas kemitraan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Argumentasi ini di satu sisi masuk akal. Secara keseluruhan, negara-negara anggota BRICS mencakup sekitar 30 persen dari luas daratan dunia dan 43 persen populasi global. Afrika Selatan memiliki ekonomi terbesar di Afrika, sementara Brasil, India, dan Cina termasuk di antara sepuluh negara teratas dunia dalam hal populasi, luas wilayah, serta produk domestik bruto nominal. Negara-negara anggota BRICS sudah lama menjadi tujuan ekspor Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang mengurangi tarif dan hambatan nontarif bagi produk ekspornya. Pun Indonesia dapat mengurangi dampak volatilitas dolar Amerika Serikat dengan memanfaatkan penggunaan mata uang bilateral BRICS dalam perdagangan. Di sisi investasi juga menggiurkan. Negara-negara anggota BRICS berkontribusi sebesar US$ 9,25 miliar atau sekitar 21,2 persen dari total penanaman modal asing di Indonesia. Wajar Presiden Prabowo tergiur memasukkan Indonesia menjadi anggota BRICS dengan harapan bisa meningkatkan pasar ekspor sekaligus menarik investor. (Yetede)

Elektablitas Ridwan Kamil Menurun

Yuniati Turjandini 31 Oct 2024 Tempo

SEBULAN menjelang pemilihan Gubernur Jakwarta, elektabilitas Ridwan Kamil makin tersaliip oleh Pramono Anung. Salah satu survei, misalnya Lingkaran Suveri Indonesia, menunjukkan bahwa unggul di awal kampanye, elektabilitas Ridwan Kamil dan pasangannya, Suswono, mandek sementara Pramono Anung dan Rano Karno mencelat. “Survei itu bukan penentu takdir, hanya pembaca mood hari ini,” katanya kepada wartawan di Jakarta pada Rabu, 30 Oktober 2024. Survei yang dirilis LSI Denny JA pada 30 Oktober 2024 untuk pilkada Jakarta itu mencatatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil- Suswono, sebagai kandidat dengan perolehan elektabilitas tertinggi di antara kandidat lain, yaitu 37,4 persen. Namun keunggulan pasangan berakronim Rido ini disusul ketat oleh pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Pramono-Rano menempel ketat Rido dengan elektabilitas 37 persen.

Hanya selisih 0,3 persen dengan pesaingnya, Ridwan mengatakan, untuk menaikkan elektabilitasnya kembali ia akan bekerja lebih keras dalam kampanye. "Kalau kurang baik, kami kerja keras. Kalau sudah baik, tetap kerja keras,” ujarnya. Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berjalan bersama teman penyandang disabilitas saat kegiatan Jejak Langkah Inklusi Rido Bersama Teman Disabilitas, di kawasan halte Transjakarta Tosari, Jakarta, 13 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra Mantan Gubernur Jawa Barat itu melihat hasil survei itu dengan lebih positif. Ia mengatakan masih sisa pemilih yang belum memutuskan pilihannya. Dari sigi LSI Denny JA, masih ada 21,5 persen yang belum menjawab pilihan mereka di antara tiga calon gubernur yang ada. “Nah, di situ kami akan yakinkan agar mereka mau memilih kami,” katanya. Adapun cara yang akan ia lakukan adalah dengan blusukan, forum town hall, dengan bentuk yang sebetulnya seminar, media sosial, dan lainnya. "Enggak ada perubahan."

Ia masih yakin bakal memenangi pertarungan di Jakarta. Ridwan menduga masih ada warga Jakarta yang menunggu sampai hari-hari menjelang pencoblosan untuk menyimak dan merenungkan pilihan terbaik mereka. “Mudah-mudahan pasangan Rido yang mendapat hati di masyarakat Jakarta." Ridwan maju di pilkada Jakarta setelah diusung Partai Gerindra dan Golkar. Dua partai pentolan Koalisi Indonesia Maju itu ngotot mengusung Ridwan untuk melawan dominasi Anies Baswedan yang saat itu masih merajai survei pilkada Jakarta. Padahal, saat itu, potensi kemenangan Ridwan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat justru lebih besar. Namun Gerindra memilih Dedi Mulyadi dalam palagan politik Bumi Priangan itu. (Yetede)

Pilihan Editor