Bagi Habis Kue Kekuasaan
PRESIDEN Prabowo Subianto benar-benar membagi habis kue kekuasaan. Setelah membentuk kabinet besar dengan menunjuk para politisi dan pengusaha pendukungnya dalam pemilihan presiden, ia membuat wadah paguyuban bagi mereka yang tak kebagian kekuasaan di pemerintahan. Salah satunya lewat Gerakan Solidaritas Nasional. GSN mirip ProJo, relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, jika ProJo berdiri untuk mendukung Jokowi dalam pemilisah presiden, GSN didirikan setelah ada kepastian Prabowo menjadi presiden. Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya membentuk paguyuban ini. Permintaan itu pun disambut serius oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani. Rosan sudah mendapat jatah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Rosan membagikan undangan deklarasi GSN sejak beberapa hari lalu. Tim pendukung Prabowo Subianto selama pemilihan presiden 2024, baik yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran maupun relawan, diundang ke acara tersebut. Dalam undangan disebutkan bahwa deklarasi GSN akan digelar di Indonesia Arena, kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet)—tim relawan Prabowo-Gibran—Silfester Matutina mengatakan sudah mendapat undangan dari Rosan untuk menghadiri deklarasi tersebut sejak pekan lalu. Ia diundang karena menjadi ketua salah satu lembaga pendukung Prabowo dan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Silfester mengatakan GSN sengaja dibentuk untuk menjadi wadah bagi tim pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden. “Organisasi itu dibentuk untuk mendukung dan mendampingi jalannya pemerintahan,” ujarnya, Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, dua hari menjelang deklarasi, Silfester mendapat pemberitahuan lewat telepon dari tim Rosan bahwa deklarasi ditunda. (Yetede)
Pemutihan Utang Petani dan Nelayan
KABAR pemerintah akan menghapus utang macet petani dan nelayan sampai juga ke Desan Banyuputih Kidul di Kecamatan Randuagung, Lumajang, Jawa Timur. Silo, petani tebu berusia 53 tahun, gembira menyambut kabar itu. Ia masih punya tunggakan di sebuah bank pemerintah. Silo tak mampu mencicil utang karena pandemi Covid-19. "Saya mengambil kredit Rp 175 juta untuk jangka waktu pelunasan tiga tahun," ujar Silo pada Kamis siang, 31 Oktober 2024. Namun, hingga tenggat pelunasan berakhir, dia tidak sanggup melunasi pinjaman tersebut. Silo berharap pemutihan utang bagi petani dan nelayan bisa segera direalisasi. Menurut dia, sebagian besar petani tebu di desanya menjalankan usaha dengan berutang. Dari 100 petani, mungkin hanya lima orang yang tidak berutang. Presiden Prabowo Subianto berniat menghapus kredit macet petani dan nelayan yang tak mampu melunasi utang mereka. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah bakal memutihkan kredit macet hingga 6 juta petani dan nelayan.
Menurut adik Prabowo itu, banyak petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama yang berakar dari krisis moneter pada 1998. Data kredit macet tersebut tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan. Imbasnya, ketika para petani dan nelayan berusaha kembali mengajukan kredit, permintaan mereka langsung ditolak. Sebab, mereka masih tercatat memiliki utang kredit macet. Dengan penghapusan tersebut, Hashim berharap petani dan nelayan yang terhambat kredit macet dapat kembali mengakses pinjaman dari bank. Ia menyatakan regulasi tentang pemutihan utang ini bakal berbentuk peraturan presiden dan segera diteken dalam waktu dekat. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan akan ikut serta dalam kebijakan penghapusan utang para petani yang masuk skema kredit usaha tani pada 1998. Ia menyebutkan total utang yang akan diputihkan sebanyak Rp 8,3 triliun untuk 6 juta petani di Indonesia. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu memperkirakan petani memiliki kredit sekitar Rp 1,3 juta per orang. "Utang tersebut sudah terlampau lama dan memberatkan karena bisa menghalangi mereka untuk mendapat kredit dari bank," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia menilai pemutihan utang akan menjadi salah satu cara pemerintah mengembalikan kepercayaan perbankan kepada petani untuk menyalurkan pinjaman modal. (Yetede)
Bulog Perkuat Swasembada Pangan dengan Kolaborasi Koperasi
Pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Koperasi untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Bulog akan menyerap hasil pangan dari koperasi, termasuk beras, jagung, daging, dan kedelai. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sekaligus menstabilkan harga pangan.
Di sisi lain, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penyerapan beras dari dalam negeri pada tahun 2025, tanpa rencana impor baru, meskipun sepanjang 2024, Indonesia mengimpor 3,23 juta ton beras senilai Rp31,54 triliun. Wahyu berharap keterlibatan koperasi dapat meningkatkan semangat petani lokal untuk berproduksi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya penguatan industri benih untuk mendukung target swasembada pangan pada 2028. Ia menekankan optimalisasi lahan pertanian, seperti fasilitas milik PT Sang Hyang Seri, yang memiliki kapasitas produksi benih sebesar 138.150 ton per tahun dan berpotensi meningkatkan produksi pertanian hingga 20%.
Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho menyatakan bahwa perusahaan telah bermitra dengan 3.000 petani penangkar benih, yang menjadi pilar utama dalam pengembangan benih padi nasional, didukung oleh fasilitas modern seperti breeding center di Sukamandi, Subang.
Kerja sama lintas sektor ini diharapkan memperkuat ekosistem pangan nasional menuju swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.
Daya Tarik Surat Utang RI di Mata Global
Indonesia kini menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor global, khususnya dari Amerika Serikat, berkat stabilitas politik dan inflasi yang terkendali. Philip McNicholas, Asia Sovereign Strategist Robeco Group Singapura, menekankan bahwa obligasi Indonesia menawarkan imbal hasil yang stabil dan menguntungkan di tengah ketidakpastian pasar global. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan juga memberikan sinyal kesinambungan kebijakan ekonomi yang lebih aman bagi investor. Meskipun ada tantangan dari penguatan dolar AS dan dinamika pasar global yang berpotensi mempengaruhi yield SUN (Surat Utang Negara), investor tetap melihat potensi keuntungan di Indonesia, terutama dengan yield premium yang lebih tinggi dibandingkan obligasi AS. Namun, pelaku pasar diingatkan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan arah investasi global.
Bank Besar Menghadapi Prospek Cerah
Kinerja perbankan Indonesia, khususnya empat bank terbesar anggota Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV—Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI—menunjukkan perkembangan positif pada kuartal III 2024. Meskipun ada tantangan dalam pertumbuhan laba akibat tingginya biaya dana (cost of fund), keempat bank ini berhasil meningkatkan kualitas penyaluran kredit yang terlihat dari penurunan rasio nonperforming loan (NPL).
Bank Mandiri, dipimpin oleh Direktur Utama Darmawan Junaidi, mencatat pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) tertinggi. BRI, di bawah kepemimpinan Sunarso, tetap menjadi bank dengan laba terbesar berkat pengelolaan yang baik dan fokus pada hilirisasi. BCA mencatat pertumbuhan laba tertinggi di antara bank besar, didorong oleh strategi penyaluran kredit yang beragam. Sementara itu, BNI, dengan Direktur Keuangan Novita Widya, menjaga rasio margin bunga bersih (NIM) yang sehat berkat pengelolaan likuiditas yang efisien.
Secara keseluruhan, penurunan BI Rate diharapkan dapat meringankan beban dana bagi bank-bank ini, memberikan potensi pertumbuhan yang lebih baik untuk menutup tahun 2024. Namun, para analis juga mengingatkan bahwa tantangan dari suku bunga global yang tinggi masih harus dihadapi, sehingga penting bagi bank untuk mengoptimalkan pendapatan non-bunga dan melakukan digitalisasi untuk efisiensi operasional.
Serius Wujudkan Target Swasembada Pangan
Pentingnya swasembada pangan bagi Indonesia, yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan target pencapaian swasembada pada tahun 2028-2029, langkah-langkah konkret seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian diusulkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan produktivitas pangan domestik.
Swasembada pangan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan ekonomi, stabilitas sosial, dan politik. Ancaman perubahan iklim dan tantangan infrastruktur menjadi hambatan dalam mencapai target ini, sehingga diperlukan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Artikel ini juga mencatat bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara seperti China, India, Brasil, Thailand, dan Vietnam yang telah berhasil dalam swasembada pangan. Dengan tekad kuat dari pemerintah dan dukungan kebijakan yang tepat, harapan untuk mencapai swasembada pangan dapat terwujud demi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kerja Sama BRICS: Menghitung Dampak bagi Indonesia
Debat hangat di Indonesia mengenai keinginan bergabung dengan organisasi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) sementara juga memproses aksesi ke OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Tokoh-tokoh seperti Ahmad Khoirul Umam dari Paramadina Public Policy Institute dan ekonom Wijayanto Samirin mengingatkan bahwa bergabung dengan BRICS dapat menimbulkan ketegangan dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Namun, mereka juga menekankan potensi keuntungan ekonomi dan dukungan pendanaan infrastruktur yang bisa diperoleh dari BRICS.
BRICS menawarkan alternatif bagi negara berkembang dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pendanaan, sementara OECD memberikan jaringan stabil untuk perdagangan dan investasi dengan standar yang ketat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proses aksesi ke OECD tetap berjalan meskipun Indonesia mempertimbangkan keanggotaan BRICS, menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen pada diplomasi nonblok dan keseimbangan antara kedua aliansi ini.
Dengan tantangan dan peluang yang ada, keputusan Indonesia untuk memilih atau menyeimbangkan antara BRICS dan OECD menjadi sangat strategis dan harus mempertimbangkan hubungan diplomatik serta kepentingan ekonomi jangka panjang.
Tambang Mineral: Suntikan Investasi dari Bear Right Capital
Perkembangan terkini Asiamet Resources Limited terkait proyek tambang tembaga Beruang Kanan. Dalam pengumuman terbaru, CEO Darryn McClelland mengungkapkan bahwa perusahaan berhasil mengumpulkan dana sebesar US$3,55 juta, termasuk private placement dari DOID senilai US$3 juta. Dengan dukungan pemegang saham dan manajemen, Asiamet berada dalam posisi yang kuat untuk menyelesaikan optimalisasi proyek dan mempersiapkan pembiayaan lebih lanjut.
Rencana Asiamet untuk menyelesaikan optimalisasi pada kuartal IV 2024 dan memulai diskusi pembiayaan utang pada kuartal I 2025 menunjukkan langkah strategis perusahaan untuk memenuhi target produksi tembaga pertama pada tahun 2027. Peningkatan permintaan tembaga, terutama untuk industri energi terbarukan, membuat proyek ini sangat relevan.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menekankan pentingnya tambang baru dalam mendukung hilirisasi dan penciptaan nilai tambah, terutama dalam produksi kabel listrik. Namun, tantangan terkait pembangunan smelter dan kebutuhan energi rendah karbon perlu diperhatikan. Yayan Satyakti dari Unpad menambahkan bahwa penerapan praktik pertambangan yang baik dan kolaborasi dalam penggunaan smelter juga krusial untuk keberlanjutan dan keselamatan operasional.
Secara keseluruhan, keberadaan tambang baru di Indonesia tidak hanya berpotensi meningkatkan cadangan mineral, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, asalkan diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja dan penerapan praktik pertambangan yang berkelanjutan.
Program Jangka Pendek: Kemenhub Akan Pangkas Ratusan Aplikasi Transportasi
Langkah proaktif pemerintah dalam menyederhanakan aplikasi layanan transportasi di Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya merampingkan ratusan aplikasi yang ada menjadi lebih sederhana, sehingga memudahkan pengguna dan menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien.
Agus juga mengungkapkan perhatian pemerintah terhadap penurunan biaya logistik, yang merupakan tantangan bagi pembangunan di Indonesia. Dengan mengurangi beban transportasi, diharapkan keuntungan ekonomi dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Fokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah di seluruh Indonesia juga menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.
Menanggapi isu harga tiket pesawat, Menhub Dudy Purwagandhi menyatakan target penurunan harga sebelum Natal dan Tahun Baru 2025, dan saat ini Kemenhub sedang menunggu koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait hasil Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.
Secara keseluruhan, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan transportasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
