Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, guna mengurangi ketergantungan pada impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa langkah ini mencakup pengembangan 301 wilayah kerja migas yang belum memiliki rencana pengembangan (POD) dan optimalisasi 4.500 sumur idle. Upaya ini didukung oleh PT Pertamina dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, lembaga baru yang dibentuk Presiden.

Deputi SKK Migas Benny Lubiantara menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Revisi ini diharapkan mendorong eksplorasi migas yang lebih masif, termasuk pengembangan proyek strategis seperti Lapangan Geng North yang mengandung cadangan migas besar. Benny juga menyoroti urgensi mengatasi hambatan ekonomi dan teknis di sejumlah lapangan migas agar tidak dikembalikan ke negara.

Instruksi ini sejalan dengan visi Prabowo untuk mengantisipasi krisis energi di tengah konflik geopolitik global, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri.

Isu kandungan pestisida berlebihan dalam produk anggur shine muscat menjadi momentum mendorong varietas lokal mengisi kebutuhan dalam negeri. Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia menawarkan 10 varietas anggur yang siap untuk dipatenkan dan disebar kepada ribuan petani Tanah Air. Wamentan, Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10) menyampaikan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan BPOM terkait anggur shine muscat yang beredar di Tanah Air. ”Intinya, kalau memang di situ ada pelanggaran atau ada kandungan (berbahaya)-nya, tentu akan kita kaji dan akan kita larang,” kata Sudaryono kepada wartawan.

Bila ada bukti kandungan berbahaya di anggur shine muscat, impor anggur itu harus dihentikan. Prosedurnya, Kementan akan menerbitkan rekomendasi terkait hal tersebut. Kemendag yang berwenang menerbitkan surat perintah ekspor/impor juga akan menerapkan kebijakan sesuai rekomendasi Kementan. Pada 24 Oktober lalu, Thai Pesticide Alert Network (Thai-PAN) bersama Dewan Konsumen Thailand (TCC) serta BPOM Thailand mengumumkan bahwa mereka mendeteksi adanya residu pestisida tinggi pada 23 dari 24 sampel produk shine muscat yang dilakukan pengujian. Pada salah satu sampel bahkan ditemukan kandungan senyawa kimia berbahaya yang dilarang, berupa chlorpyrifos dan endrin aldehyde.

Kandungan senyawa tersebut, menurut Kepala BPOM, Taruna Ikrar, bisa mengganggu sistem saraf, gangguan pertumbuhan, gangguan autoimun, dan berbahaya bagi pertumbuhan janin. Taruna meminta masyarakat membatasi konsumsi anggur shine muscat selama proses pemeriksaan dan pengujian laboratorium. ”Isu terkait anggur shine muscat terus kami pantau. Ini menjadi momentum untuk semakin berupaya dalam mencapai target pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ini saatnya anggur lokal unjuk gigi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia (Aspi). (Yoga)

Penyidik Kejagung memblokir sejumlah rekening yang diduga terkait dengan Zarof Ricar, tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Selain mendalami asal muasal uang sebesar Rp 920 miliar dan emas 51 kg, penyidik tengah menelusuri berbagai aset yang diduga merupakan hasil gratifikasi. Perihal pemblokiran rekening yang diduga terkait Zarof Ricar itu disampaikan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Jakarta, Kamis (31/10). ”Jumlah (rekening) yang diblokir saya nggak hafal, banyak sekali. Banyaklah yang kami cari,” kata Abdul. Abdul menolak merinci terkait kepemilikan rekening Zarof tersebut atas nama dia sendiri atau menggunakan nama orang lain. Namun, Abdul memastikan bahwa pemblokiran rekening juga dibarengi dengan pemeriksaan terhadap keluarga Zarof.

Zarof Ricar merupakan bekas pejabat MA yang ditangkap pada Kamis (24/10), sehari setelah Kejagung menangkap tiga hakim PN Surabaya, yakni Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul. Ketiga hakim itu diduga menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tannur, terdakwa pembunuh pacarnya, Dini Sera Afrianti, sedangkan Zarof diduga disuap untuk mengupayakan hakim agung di MA agar tetap menyatakan Ronald tidak bersalah dalam putusan kasasi. Penyidik Kejagung menemukan uang yang diduga akan diberikan kepada majelis kasasi Ronald Tannur saat menggeledah rumah Zarof di bilangan Senayan, Jakarta. Bersamaan dengan itu, penyidik juga menemukan uang tunai senilai Rp 920 miliar dalam berbagai pecahan mata uang asing serta emas seberat 51 kg. (Yoga)

Integrasi data kemiskinan jadi prioritas 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran demi mewujudkan bansos yang adil dan tepat sasaran. Warga perlu proaktif terlibat dalam penyusunan data karena data kemiskinan amat dinamis. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) UGM, Hempri Suyatna menilai, ketiadaan data tunggal kesejahteraan sosial, menyulitkan akurasi dari agenda penurunan kemiskinan. Ini tergambar dari penurunan tingkat kemiskinan yang tak mencapai target pemerintah sebelumnya. Tingkat kemiskinan di era Presiden Jokowi menurun dari 11,25 % pada 2014 menjadi 9,03 %   pada 2024, tapi targetnya sebesar 7,5 %. Tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 6,18 % menjadi 0,83 % pada periode sama.

Target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 hampir tercapai, dengan angka mendekati 0 %. ”Manajemen satu data ini amat penting dan urgen. Karena, sering kali bantuan salah sasaran,” kata Hempri, pada Kamis (31/10). Saat ini, pemerintah mengacu pada tiga sumber data berbeda, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kemensos dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas. Data lainnya ialah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari BKKBN dan Kemenko Bidang Perekonomian. Hempri menyarankan, kementerian dan lembaga pemerintah pusat serta daerah harus menyamakan indikator kemiskinan. Setelah itu, baru pemetaan program agenda penurunan kemiskinan yang akan dilakukan tiap instansi merujuk pada satu data tersebut. (Yoga)

Gebrakan pemerintahan Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara guna membiayai program dan kebijakannya adalah memajaki ekonomi bawah tanah. Wakil Menkeu Anggito Abimanyu menyebut aktivitas judi daring yang sudah sedemikian marak, dan gaming online, salah satu target yang akan disasar (Kompas, 28/10/2024). Gagasan memajaki ekonomi bawah tanah (underground economy) bukan hal baru, termasuk saat posisi Menkeu juga dipegang Sri Mulyani Indrawati. Namun, realisasinya nyaris tak ada karena memang tak mudah. Skala yang besar dan dampak negatif sosial ekonomi yang diakibatkannya, termasuk potensi pajak yang hilang, membuat ekonomi bawah tanah tak bisa diabaikan.

Ekonom mengatakan, untuk memungut pajak dari aktivitas ilegal yang selama ini tak tersentuh negara, harus dilakukan penegakan hukum atau melegalkan lebih dulu kegiatan ekonomi bersangkutan. Volume ekonomi bawah tanah di negara maju diperkirakan 15-20 % dari PDB, sementara negara berkembang 30-35 %. Untuk Indonesia, menurut laporan Schneider untuk Bank Dunia, angkanya pada 2003 dan 2013 diperkirakan 19 % dari PDB. PPATK mencatat transaksi keuangan mencurigakan selama 2022 mencapai Rp 183,8 triliun.Tahun 2023, laporan transaksi keuangan mencurigakan naik 43,78 %.

Ini hanya sebagian dari aktivitas underground economy yang tak masuk pencatatan negara dan menghambat Indonesia mencapai potensi optimal penerimaan negaranya, khususnya dari pajak. Rasio pajak yang rendah membuat ekonomi kita sulit berlari kencang, sementara Prabowo menargetkan 8 %/tahun. Ini sulit dicapai jika rasio pajak seperti sekarang, salah satu yang terendah di Asia Tenggara, yaitu 10,4 % dari PDB (2022). Dengan kebutuhan pembiayaan begitu besar dan defisit APBN 2025 diperkirakan Rp 616 triliun, memacu penerimaan negara menjadi krusial. Potensi penerimaan pajak dari ekonomi bawah tanah menjadi salah satu yang dibidik. (Yoga)

Penanganan tengkes (stunting) masih menjadi prioritas program pemerintahan Prabowoto-Gibran tahun 2025-2029. Intervensi yang dilakukan masih merujuk pada aturan sebelumnya, tapi target prevalensi tengkes 2025 direvisi menjadi 18 % dari sebelumnya 14 %. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Jakarta, Kamis (31/10) mengatakan, peran Kementerian KPK/BKKBN dalam penanganan tengkes tetap mengacu pada Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selama peraturan itu belum berubah, Kementerian KPK/BKKBN tetap menjadi ketua pelaksana program percepatan penurunan tengkes. Tengkes adalah gagal tumbuh kembang akibat kurang gizi kronis.

”Selama Perpres itu (Perpres No 72/2021) masih ada, saya akan mengikuti, khususnya tentang TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting). Kita akan berbagi tugas dengan baik karena stunting ini harus dikerjakan secara multisektor. Kita (Kementerian KPK/BKKBN) bertugas mencegah dan menggerakkan,” tuturnya. Wihaji memaparkan, target penurunan tengkes telah diubah dan disesuaikan menjadi 18 %, sesuai Kepmen PPN/Kepala Bappenas tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting integrasi Tahun 2025. “Revisi ini bukan karena apa-apa. Jangan tergesa-gesa menekan (tengkes), tetapi hanya formalitas dan memainkan angka. Kita maunya yang betul-betul kualitatif yang kasatmata dilakukan penanganan sehingga ke depan yang potensi stunting bisa dicegah dan yang masih bisa ditangani hingga sembuh,” ujar Wihaji saat berkunjung ke Kampung KB Pasar Keong, Lebak, Banten, Rabu (30/10). (Yoga)

Pemerintah mengkaji sejumlah opsi kebijakan untuk meredam dampak pelemahan industri, seperti memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 bagi karyawan sektor padat karya seperti saat pandemi. Namun, penerapannya mesti hati-hati agar tidak menghambat penerimaan negara mengingat ruang fiskal negara semakin terbatas. Usul tersebut sudah beberapa kali disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada pemerintah, antara lain Kemenkeu dan Kemenko Bidang Perekonomian. Pemberian insentif PPh 21 bagi sektor padat karya itu diharapkan bisa menjaga roda konsumsi masyarakat agar tak merosot di tengah pelemahan industri padat karya. Belakangan ini, kondisi industri manufaktur padat karya sedang tertekan.

Sejumlah perusahaan melakukan PHK dan merumahkan karyawan. Perusahaan tekstil besar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, bahkan divonis pailit. Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi, Kamis (31/10) mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji usulan tersebut dan beberapa opsi kebijakan lainnya untuk meredam dampak pelemahan industri manufaktur. “Sedang kami bahas. Nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan. Sebagai opsi, apa pun kami dengarkan. Tinggal apa pilihan kebijakan terbaik. Saya rasa kami harus pertimbangkan ini dari berbagai aspek,” katanya seusai rakor mengenai anggaran kementerian/lembaga di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta. (Yoga)

Pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor oleh industri multifinance pada triwulan III-2024 terindikasi melambat akibat tertekannya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Industri pembiayaan optimis kredit kendaraan bermotor kembali menguat tahun depan seiring arah kebijakan pemerintahan baru dan tren pemangkasan suku bunga acuan. Dirut PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (Adira Finance) Dewa Made Susila menyampaikan, perusahaan mencatatkan penurunan pembiayaan baru sebesar 9 % secara tahunan menjadi Rp 27,8 triliun sepanjang Januari-September 2024. Hal ini utamanya disebabkan penurunan segmen otomotif seiring dengan kondisi industri otomotif yang sedang lesu.

”Kami juga tidak bisa mendorong penjualan (pembiayaan baru) karena dari sisi kualitas, kelas menengah bawah sebagai segmen utama kami kondisinya menantang. Ada potensi macet sehingga kami lebih selektif,” katanya dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Adira Finance Triwulan III-2024, di Jakarta, Kamis (31/10). Lesunya pasar otomotif dalam negeri, menurut Made, berdampak terhadap kinerja perusahaan karena porsi pembiayaan otomotif mencapai 80 % dari total pembiayaan. Hingga September 2024, kinerja industri otomotif di Indonesia masih lesu ditandai dengan turunnya penjualan ritel mobil baru sebesar 11,9 % secara tahunan menjadi 657.000 unit, sedangkan penjualan sepeda motor baru meningkat 5 % secara tahunan menjadi 4,7 juta unit. (Yoga)