Pemerintah tengah mengkaji skema penyaluran subsidi energi, antara lain, melalui bantuan langsung tunai. Selain itu, beberapa insentif fiskal dengan skema pajak ditanggung pemerintah kembali diusulkan tahun depan guna mendorong daya beli masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Rakortas Kementerian Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11). Rapat dihadiri Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Mendag Budi Santoso, dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, subsidi energi seharusnya dapat diberikan kepada warga negara yang berhak menerima. Namun, berdasar laporan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terdapat potensi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

”20-30 % subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Itu gede. Angkanya lebih kurang Rp 100 triliun,” katanya. Rakortas tersebut merupakan tindak lanjut dari retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jateng, pekan lalu. Hasil rapat yang membahas target-target Presiden di bidang ekonomi akan disampaikan kepada Presiden. Karena itu, Bahlil melanjutkan, pemerintah sedang mengkaji formula penyaluran subsidi energi agar tepat sasaran. Dalam rapat terbatas, kata Bahlil, Presiden telah memintanya memimpin tim khusus yang akan menentukan formulasi penyaluran subsidi. Bahlil menambahkan, salah satu mekanisme penyaluran subsidi energi adalah dengan memberi BLT kepada masyarakat penerima manfaat. Terbuka pula pilihan lain, dengan skema campuran antara BLT dan skema subsidi seperti yang berlaku saat ini. (Yoga)

Pemerintah terus menggencarkan hilirisasi selama 2024-2029. Dari 28 komoditas yang akan diprioritaskan, 6 komoditas di sektor perikanan dan kelautan, yaitu udang, tuna, tongkol, cakalang, rajungan, dan tilapia. Ada pula rumput laut dan potensi dari lahan garam. Wakil Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia Budhy Fantigo, Minggu (3/11) menilai, belum ada peta jalan terkait hilirisasi komoditas strategis perikanan. Selama ini hilirisasi perikanan berjalan alami dan sebagian besar dikelola pada skala industri. Upaya mendorong program hilirisasi perlu keseimbangan aspek hulu-hilir. Penting untuk mengelola perikanan budidaya dan perikanan tangkap agar kompetitif sekaligus mengoptimalkan pengolahan ikan yang ada. ”Utamakan dulu mengembangkan usaha perikanan yang sudah ada agar lebih optimal dan berdaya saing,” katanya.

Hilirisasi komoditas udang saat ini sudah mulai berjalan dalam bentuk produk-produk olahan. Komoditas rajungan umumnya baru diolah setengah jadi dalam bentuk daging rajungan. Komoditas nila sebatas produk irisan daging (fillet) dengan kapasitas 11.000 ton per tahun. Hilirisasi tuna, tongkol, dan cakalang umumnya untuk bahan baku kualitas rendah, yakni untuk diolah menjadi tongkol kaleng dan tuna kaleng. Selama ini tuna kualitas premium lebih banyak diekspor dalam bentuk segar dan utuh karena nilai jual lebih tinggi. Sementara ikan-ikan segar kualitas rendah yang tidak terserap pasar domestik perlu didorong untuk hilirisasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mengemukakan, hilirisasi membutuhkan penguatan di sisi hulu agar terjadi keberlanjutan produksi. Dengan demikian, utilitas pabrik pengolahan di sisi hilir bisa meningkat. (Yoga)

Pemerintah melalui project management office akan melanjutkan kinerja Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional yang sebelumnya dipimpin Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebab, pembahasan dan tim baru yang terbentuk dari awal akan memperlambat pencapaian rencana penurunan harga tiket pesawat. Pembahasan soal harga tiket pesawat masih terus berlangsung. Pada pemerintahan Prabowo, Kementerian BUMN, Kemenpar dan Kemenhub bersepakat membentuk project management office (PMO). Salah satu sasaran kerjanya segera menurunkan harga tiket pesawat.

”Terkait satgas (Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional) itu akan terus berlanjut, terutama terkait mengenai tariff penerbangan domestik. Nah, tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam satgas, yaitu Kemenhub dan Pertamina,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11). Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, PMO dibentuk guna menyelaraskan kebijakan Kemenhub dan Kemenpar.

PMO merupakan tim atau departemen khusus yang berperan mendukung proyek perencanaan, pemantauan, dan pelaporan kemajuan proyek. PMO bertanggung jawab memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran. ”Kami akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi. Adanya PMO bakal menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah keputusan yang bisa memberikan solusi (bagi sektor pariwisata), termasuk mengenai harga tiket pesawat,” kata Erick (Kompas.id, 31/10/2024). (Yoga)

Seiring maraknya tren hidup sehat di kalangan urban, beragam peluang bisnis terbuka. Muncul komunitas dan pusat kebugaran dengan harga terjangkau yang menjawab kebutuhan pegiat olahraga urban. Salah satunya The Gym Pod yang menyediakan fasilitas kontainer gym privat tanpa syarat minimum keanggotaan bagi orang yang butuh privasi dalam berolahraga. Pengunjung cukup membayar Rp 27.000-Rp 30.000 untuk menyewa satu bilik container plus isinya yang bisa dipakai sendiri atau maksimal empat orang. Gym ini sepenuhnya dioperasikan secara digital dan otomatis. Mulai dari pemesanan tempat, pembayaran, hingga pemakaiannya dikendalikan via aplikasi. Lokasi container gym memanfaatkan ruang publik yang tak terpakai, seperti stasiun MRT, gedung gelanggang olahraga, dan lapangan parkir.

Chief Technology Officer The Gym Pod Lucius Andi Putra Asikin, Sabtu (26/10), menuturkan, ide awal berdirinya The Gym Pod dimulai di Singapura, yakni membuka tempat fitness dengan harga terjangkau tanpa syarat minimum keanggotaan hingga berbulan-bulan seperti gym tradisional umumnya. Sejak buka di Jakarta pada Januari 2024, The Gym Pod telah memiliki tiga cabang aktif dan akan membuka tiga cabang lain di Jabodetabek. Tingkat okupansinya 80-90 % per hari dengan pendapatan kotor per bulan Rp 30 juta per cabang, yang akan dibagi bersama pemilik lahan atau ruang publik yang dipakai. Tren hidup sehat juga memunculkan bisnis baru berbasis komunitas, seperti RoccaSpace. Berdiri sejak 2018 di Jakarta dengan banyak komunitas olahraga, RoccaSpace berkembang menjadi ajang promotor olahraga dan telah mempekerjakan lebih dari 70 instruktur olahraga.

Total anggota komunitasnya rata-rata 100.000 orang per kelas. RoccaSpace menyediakan kelas olahraga yang bisa dilakukan beramai-ramai, seperti pound fit, aerobik, zumba, yoga, dan pilates. Aktivitas komunitas ini umumnya juga memanfaatkan ruang-ruang publik yang tersedia di sejumlah kota di Indonesia. Laporan ”The Global Wellness Economy: Indonesia” yang dirilis oleh Global Wellness Institute pada 2023 menunjukkan, pasar ekonomi kebugaran di Indonesia tumbuh pesat beberapa tahun terakhir, khususnya pascapandemi. Perputaran roda ekonomi kebugaran di Indonesia pada 2022 mencapai 36,4 miliar USD, menduduki peringkat ke-19 dunia dari total 218 negara dan ranking ke-7 dari 45 negara di kawasan Asia Pasifik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hidup sehat di kalangan masyarakat, prospek ekonomi kebugaran di Indonesia diperkirakan terus meroket. (Yoga)

Kualitas pakaian buatan lokal tak kalah dengan buatan asing. Namun, dalam hal harga, sejumlah produk impor lebih murah dari harga lokal. Pilih mana? Berikut respons sejumlah warga. “Untuk pakaian, saya pilih produk lokal berkualitas tinggi. Pakaian lokal yang dibuat dengan baik biasanya lebih tahan lama sehingga bisa dipakai dalam jangka panjang, mengurangi kebutuhan untuk sering membeli pakaian baru. Produk lokal memiliki jejak karbon yang lebih kecil dibanding pakaian impor karena tidak memerlukan perjalanan jarak jauh. Banjirnya produk impor, terutama dari China, menjadi tantangan sekaligus peluang. Produk impor sering kali ditawarkan dengan harga murah. Namun, banyak yang tidak bertahan lama sehingga konsumen akhirnya harus membeli lebih sering,” kata Kurniawati Hasjanah (29) pekerja swasta di Jakarta.

”Untuk saya pribadi, dalam memilih pakaian tidak fanatik pada satu merek tertentu. Saya lebih fokus pada model atau desain, corak, bahan, ukuran, dan harga. Kebetulan, akhir-akhir ini ada produk lokal yang saya beli karena desain dan corak yang bagus, di mana kebanyakan coraknya mengambarkan nuansa Indonesia, ukuran yang sesuai, dan harga yang masuk akal. Semoga ke depannya semakin banyak pakaian/produk karya anak bangsa yang diapreasi oleh masyarakat Indonesia dengan kualitas yang dapat bersaing dengan produk luar negeri,” ujar Emanuella Jessirianty (29) wiraswasta di Jakarta.

Sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan merek lokal atau buatan luar negeri dalam membeli produk mode. Namun, memang kebanyakan outfit yang saya beli produk lokal dan dibeli via e-dagang. Alasan utama karena merek lokal lebih memahami kebutuhan tubuh orang Indonesia, terutama yang berukuran besar. Mode merek internasional kebanyakan memiliki ukuran yang lebih kecil. Selain itu, dari sisi harga juga ada beberapa merek lokal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan merek buatan luar negeri dengan kualitas bahan yang sama atau bahkan lebih bagus. Dari sisi desain, banyak merek lokal yang desainnya unik dan khas, bisa dibilang lumayan berharga untuk membelinya,” kata Yani, profesional public relations di Jakarta. (Yoga)

Di tengah upaya pemberantasan judi daring, muncul wacana memajaki judi daring. Pro dan kontra terkait pungutan pajak dari judi daring makin sengit. Terbongkarnya laku culas para pegawai Kemenkomdigi yang membekingi ribuan situs judi daring jadi pertanda kronisnya aktivitas illegal ini. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, Minggu (3/11) berpendapat judi sudah sangat sulit diberantas. Apalagi institusi yang seharusnya memberantas judi daring justru memanfaatkannya sebagai mesin uang. Hal ini terkuak saat Jajaran Direskrimum Polda Metro Jaya menggerebek ruko tiga lantai di Jalan Rose Garden V, Bekasi Selatan, Jabar, Jumat (1/11). Di sana, aparat kepolisian mendapati sebuah kantor satelit, lengkap dengan belasan perangkat komputer yang menjadi tempat para oknum pegawai Kemenkomdigi melindungi ribuan situs judi daring.

Berdasar keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi, saat penggerebekan, Jumat (1/11) seorang tersangka mengaku, dari 5.000 situs judi daring yang tersaring, hanya 4.000 situs yang diajukan ke Kemenkomdigi untuk diblokir. Sementara 1.000 situs lain dibina, maksudnya dijaga agar tak terblokir,” kata tersangka. Bahkan, dari pembinaan, oknum pegawai Kemenkomdigi mendapat upah balas jasa Rp 8,5 juta per situs. Artinya, Rp 8,5 miliar dapat ia peroleh. Agar praktik ilegal terus berjalan, mereka merekrut operator dan pegawai administrasi untuk bekerja di kantor satelit. Menurut Trubus, judi daring sudah mencemari sejumlah institusi pemerintah. Daripada pemerintah terus kecolongan, tak ada salahnya judi daring dijadikan potensi pendapatan negara. ”Malaysia dan Arab Saudi bahkan menjadikan judi sebagai obyek perpajakan. Mengapa Indonesia tak mengambil opsi ini,” katanya.

Komisioner KPAI, Subkluster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan, prihatin atas wacana meresmikan judi daring. Menurut Kawiyan, dengan meresmikan judi daring akan memperkuat persepsi masyarakat bahwa perjudian/judi daring bukanlah sesuatu yang ilegal. Pengenaan pajak akan membuat persepsi masyarakat menganggap judi sebagai sesuatu yang legal. Padahal, secara yuridis judi merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 3 UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang praktik perjudian daring. Wacana itu dapat merusak masyarakat, termasuk anak-anak yang selama ini dilindungi dan dijauhkan dari praktik judi daring. Mereka yang terlibat judi daring, akan berdampak pada keluarga dan anak-anak. (Yoga)