BLT BBM Hadapi Hambatan Distribusi
Pemerintah perlu melakukan kalkulasi yang cermat terkait penerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM. Pengalihan subsidi BBM menjadi BLT bertujuan untuk memangkas anggaran subsidi dan mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih murah. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa BLT tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin, tetapi juga kepada kelompok rentan miskin dan aspiring middle class (calon kelas menengah) yang jumlahnya mencapai hampir separuh populasi Indonesia.
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa kelompok-kelompok ini juga sangat bergantung pada subsidi BBM dan berpotensi jatuh miskin jika subsidi dihapus tanpa bantuan yang memadai. Selain itu, langkah ini perlu diperhitungkan dengan hati-hati karena bisa menyebabkan inflasi dan meningkatkan beban operasional UMKM. Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sedang mengkaji dengan teliti dampak ekonomi dari perubahan skema ini dan akan melakukan uji coba untuk mengukur efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan.
Dalam hal besaran BLT, analis Ronny P. Sasmita mengusulkan agar BLT subsidi BBM bisa mencapai minimal Rp180.000 per bulan per kepala keluarga, namun angka ini bisa lebih tinggi tergantung kalkulasi pemerintah mengenai beban ekonomi yang ditanggung masyarakat pasca-kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, penentuan mekanisme dan besaran BLT harus dilakukan dengan hati-hati, agar tepat sasaran dan menjaga keberlanjutan APBN serta stabilitas ekonomi.
1,8 Miliar Barel Minyak Masih Terbengkalai di Hulu Migas
Potensi besar dalam sektor migas Indonesia yang belum dimanfaatkan, dan SKK Migas mengingatkan kontraktor kontrak kerja sama untuk fokus pada pengembangan potensi tersebut. Kepala SKK Migas, Dwi Soejtipto, menyampaikan bahwa terdapat sekitar 1,8 miliar barel minyak yang belum tergarap di dalam negeri, dengan rincian potensi yang meliputi lapangan migas yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan, dan hasil eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. SKK Migas telah memetakan beberapa potensi penting untuk dimanfaatkan, termasuk 301 struktur dengan potensi 1,8 miliar barel minyak dan 13,4 triliun kaki kubik gas, serta potensi peningkatan produksi melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan waterflood.
Selain itu, ada kategori stranded PoD yang mencakup 74 lapangan dengan potensi 153 juta barel minyak dan 5,3 triliun kaki kubik gas yang belum dimanfaatkan, serta 203 lapangan atau sumur idle yang masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Untuk mempercepat produksi, SKK Migas bersama dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) juga diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 110/2024 untuk melakukan inventarisasi wilayah kerja yang belum dimanfaatkan, dengan tujuan meningkatkan produksi migas nasional. Dengan demikian, SKK Migas berupaya mendorong pengoptimalan sumber daya migas yang masih belum tergarap untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.
BBN Airlines Diminta Penuhi Hak Penumpang Rute Jakarta-Balikpapan
Kementerian Perhubungan mengimbau BBN Airlines Indonesia untuk mengembalikan uang tiket secara penuh kepada penumpang yang terpengaruh oleh penutupan rute Jakarta–Balikpapan. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyampaikan bahwa BBN Airlines memutuskan untuk menutup rute tersebut sejak 29 Oktober 2024, dengan alasan rendahnya permintaan pasar yang tercermin pada load factor rata-rata hanya 20%–25%. Keputusan ini dianggap wajar, namun Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya pemenuhan hak penumpang, termasuk pengembalian tiket secara penuh dan memastikan tidak ada penjualan ulang tiket.
Lukman juga menegaskan bahwa maskapai sebaiknya menyesuaikan layanan mereka dengan permintaan pasar dan menjaga kepuasan pelanggan. Meskipun menghentikan rute tersebut, Kementerian berharap BBN Airlines Indonesia tetap dapat memberikan pilihan penerbangan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi pada kemajuan sektor penerbangan di Indonesia. Kementerian Perhubungan juga mendorong maskapai untuk tetap menjaga transparansi dalam komunikasi dengan penumpang dan berupaya meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Danantara: Raksasa Investasi Baru untuk Negara
Minim Katalis Baru, Daya Beli Kian Tertekan
Dana Asing Menguap Rp 8 Miliar
Optimisme Kinerja Saham BUMN
Harga Emas Dongkrak Laba BRMS
GERAKAN SOSIAL Warga Nusantara untuk Larantuka
Tak butuh waktu lama bagi puluhan pemuda yang bergabung dalam SimpaSio Institute, lembaga non pemerintah di Larantuka, untuk datang ke lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Hanya berjarak 52 kilometer dari episentrum bencana, mereka memberikan apa saja yang dipunya. ”Dana hingga tenaga kami bawa ke sana,” kata Ketua SimpaSio Institute Magdalena Oa Eda Tukan, Selasa (5/11). Magdalena berharap dia dan kawan-kawannya bisa ikut meringankan beban mereka yang terdampak bencana. Data BNPB menyebutkan sembilan orang tewas dan satu kritis terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Selain itu, ada 10.295 warga terdampak.
Sebanyak 2.472 orang di antaranya terpaksa mengungsi meninggalkan zona bahaya, 7 km dari puncak gunung. Tak hanya terancam bom batu pijar, pengungsi rawan terdampak banjir lahar hujan yang bisa luruh kapan saja. Anggota SimpaSio Institute yang sudah tiba di lokasi bencana membangun posko selama masa tanggap darurat, sekitar 58 hari setelah erupsi. ”Kami akan ikut ambil bagian dalam distribusi donasi, menyalurkan bantuan, hingga menggelar kegiatan psikologi-sosial untuk anak,” kata Magdalena. Berjarak hampir 2.000 km dari Larantuka, anggota Komunitas Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora) Kalteng ikut sigap merespons bencana Larantuka. Banyak anggota komunitas itu buruh sawit perantauan asal NTT. Kesedihan sesama warga ikut mereka rasakan dari kebun sawit yang panas dan lembab di tanah seberang.
Don (27), buruh sawit di Kotawaringin Timur, bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang untuk korban erupsi Lewotobi Laki-laki. Meski berasal dari Manggarai dan tidak punya keluarga di Larantuka, ia tahu sesame warga NTT harus saling bantu. Don menyebut donasi itu diberikan ke gereja di Kotawaringin Timur dan Palangka Raya untuk kemudian diberikan kepada para penyintas. Di Kalbar, Ketua Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi dan Caritas Keuskupan Ketapang RD Mardianus Indra mengatakan, donasi telah dibuka sejak tanggap darurat erupsi ditetapkan. Batas waktu pengumpulan tidak ditentukan. Bantuan itu nantinya pasti diperlukan, baik saat ini maupun pemulihan pascaerupsi. ”Ini atas nama kemanusiaan. Semua bisa ter- dampak bencana,” katanya. Bencana dan duka bisa kapan saja, demikian pula cinta kasih sesama meresponsnya. (Yoga)
Dana Riset dan Kesejahteraan Dosen Harus Ditingkatkan
Komitmen pemerintah pada kemajuan sains dan teknologi harus dibuktikan dengan meningkatkan dana riset agar bisa menjadikan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. Besaran dana riset yang ideal adalah 1 % dari PDB. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso mengatakan, dana riset yang disiapkan pemerintah selama ini hanya berkisar 0,3 % dari produk PDB atau Rp 30 triliun, lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia sebesar 1,15 % dan Singapura 2,07 %, bahkan China sudah mencapai 2,1 % dan Jepang 3,65 %. Daniel berharap Presiden Prabowo dan Wapres Gibran meningkatkan dana riset hingga 1 %.
Jika pemerintah bisa merealisasikan itu, peneliti dan perguruan tinggi bisa bekerja lebih optimal untuk menghasilkan riset hingga menjadi inovasi yang kompetitif dengan negara lain. ”Kita tidak bisa inovatif tanpa sains. Kita memang bukan tukang. Tetapi, menghasilkan produk yang inovatif itu memiliki komponen atau elemen sains yang tinggi dan kompleks, dan itu harus melalui pendidikan tinggi,” kata Daniel dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (5/11). Daniel menambahkan, pembangunan infrastruktur pengetahuan juga perlu dipercepat agar peneliti bisa bekerja maksimal. Ini termasuk mempercepat perbaikan gizi secara nasional.
Baginya, ada beberapa tantangan di pendidikan tinggi yang akan dihadapi pemerintah, mulai dari faktor politik seperti kebijakan dan anggaran hingga kemitraan internasional. Kemudian, faktor ekonomi yang kerap menghambat riset ialah keterbatasan anggaran, biaya pendidikan tinggi yang kian mahal, hingga kesenjangan keterampilan. Selain dana riset, kemajuan sains dan teknologi juga harus dibarengi dengan kesejahteraan peneliti. Namun, kondisi ini belum terjadi di Indonesia. Banyak gaji dosen di bawah Kemendikbudritek (Sekarang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) yang jauh lebih rendah dibanding dosen dari kementerian/lembaga pemerintah lain, dengan perbedaan Rp 5 juta. (Yoga)









