Para pekerja terlihat sedang mengemas beras premium di Sentra Pengolahan Beras Jakarta, kompleks pergudangan Bulog, Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024). Tempat tersebut memiliki kapasitas pengemasan 6 ton per jam. Pemerintah optimistis dengan cadangan beras minimal 2 juta ton hingga akhir tahun 2024 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. (Yoga)

Ambisi pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun dipertanyakan karena dinilai kurang realistis. Skema gotong royong penyediaan rumah yang dicanangkan pemerintah perlu diimbangi regulasi dan strategi yang jelas. Kebijakan pembiayaan juga perlu diperbarui. Beragam pertanyaan dan keraguan terkait program 3 juta rumah per tahun mengemuka dalam Raker Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (4/11). Dalam rapat itu, anggota Komisi V DPR, Lasarus, mengatakan, masalah kekurangan (backlog) rumah adalah problem menahun. Angka kekurangan rumah tidak berkurang signifikan meski program penyediaan rumah terus digulirkan. Lima tahun terakhir, alokasi anggaran pemerintah untuk pembiayaan perumahan Rp 119 triliun, tapi total penyediaan rumah hanya bisa dicapai 2,17 juta unit.

Pada periode 2024-2029, pemerintah justru kenargetkan penyediaan 3 juta unit rumah tiap tahun. ”Untuk bisa mencapai 3 juta rumah per tahun, setiap hari harus bisa membangun 8.220 unit rumah. Untuk mencapai 3 juta rumah pada tahun 2025 dengan anggaran pemerintah Rp 5 triliun, tentu jauh panggang dari api,” ujar anggota Fraksi PDI-P DPR tersebut. Ia mengilustrasikan, kebutuhan anggaran untuk bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 3 juta unit mencapai Rp 60 triliun, tidak termasuk pembangunan rumah tapak. Sementara, hingga saat ini belum ada dokumen terkait peta jalan pencapaian 3 juta rumah per tahun. Menurut Lasarus, penyediaan lahan merupakan hal mendasar dari proses penyediaan perumahan rakyat. Namun, penyediaan lahan perumahan kerap menuai persoalan hukum. Karena itu, masalah lahan perlu disikapi hati-hati, terutama lahan yang dihibahkan untuk perumahan rakyat. (Yoga)

Kementerian BUMN berencana menggabungkan PT Perkebunan Nusantara Group dengan Perum Perhutani. Penggabungan atau merger dilakukan sebagai bentuk rasionalisasi untuk mendukung program swasembada pangan yang jadi prioritas Presiden Prabowo. Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam raker Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (4/11). ”Jika PTPN merger dengan Perhutani, luas lahan yang dikelola 2,2 juta hektar. Kami bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan,” ujarnya. Saat ini, target swasembada pangan memiliki masalah kurangnya lahan. ”Hal ini yang sedang kita coba remapping. Apalagi, beberapa industri memang sudah mulai kalah bersaing. Rasionalisasi ini yang kami coba lakukan,” kata Erick. Akhir tahun lalu, Holding Perkebunan Nusantara atau PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) meresmikan pembentukan subholding PalmCo yang bergerak di sektor hilirisasi produk sawit dan SupportingCo yang bergerak mengoptimalisasi aset perkebunan milik PTPN Group.

Sub-holding PalmCo dibentuk melalui penggabungan anak usaha PTPN Group, yakni PTPN V, VI, dan XIII, ke dalam PTPN IV sebagai entitas yang bertahan (surviving entity). Adapun sub-holding SupportingCo dibentuk melalui peng- gabungan anak usaha PTPN Group, yakni PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV, ke dalam PTPN I. PalmCo digadang-gadang bisa menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan lahan seluas 700.000 hektar serta menghasilkan 3,3 juta ton minyak sawit mentah (CPO), 1,8 juta ton minyak goreng, dan 433.000 ton biodiesel setiap tahun. Sementara SupportingCo akan menjadi perusahaan pengelola aset perkebunan yang mencakup kegiatan pemanfaatan aset perkebunan melalui optimalisasi dan divestasi aset, pengelolaan tanaman perkebunan, diversifikasi usaha lainnya, serta green business yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. (Yoga)

Kementerian BUMN mengubah susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) pada Senin (4/11). Simon Aloysius Mantiri, yang sebelumnya Komisaris Utama, menjadi Dirut menggantikan Nicke Widyawati. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menjadi Komisaris Utama Pertamina. Pergantian dihasilkan melalui RUPS dengan SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan (Persero) PT Pertamina. Diputuskan Wamen BUMN, Dony Oskaria sebagai Wakil Komut dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN, termasuk Pertamina, adalah kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham, diwakili Menteri BUMN.

”Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang  ada,” kata Fadjar melalui siaran pers, Senin (4/11). Fadjar menambahkan, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa mendatang. Kepemimpinan sebelumnya menjadi landasan untuk mencapai kemajuan perusahaan serta mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Tim Prabowo-Gibran Pada Pilpres 2024, Simon Aloysius menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Berdasar Keputusan Menkumham No M.HH-23.AH.11.01TAHUN 2020 tentang Pengesahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Simon Aloysius tercatat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Simon diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina pada Juni 2024. (Yoga)

Pemerintah memutuskan hanya akan mengatur ulang penyaluran subsidi BBM dan listrik dalam rangka reformasi subsidi energi dengan formula yang digodok sepekan ke depan. Sementara penyaluran elpiji bersubsidi masih akan menerapkan program yang sedang berjalan. Pada Senin (4/11) di Kementerian ESDM, Jakarta, dilakukan rakor perdana subsidi tepat sasaran. Rapat belum menghasilkan keputusan menyeluruh. ”Yang jelas, kami sudah memutuskan, untuk elpiji, kami akan mengusulkan ke Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Masih berlaku seperti yang sekarang karena terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga,” ujar Bahlil.

Sejak awal tahun, pemerintah dan Pertamina menjalankan pengaturan elpiji bersubsidi atau elpiji 3 kg menjadi tepat sasaran. Warga yang hendak membeli elpiji 3 kg di pangkalan harus memiliki NIK yang terdata. Namun, sejauh ini belum ada pembatasan. Apabila belum terdaftar, warga bisamendaftarkan NIK/KTP-nya. Terkait reformasi subsidi pada BBM dan listrik, pemerintah masih mengkaji formula yang tepat untuk diimplementasikan. Dari sejumlah opsi yang ada, Bahlil menuturkan, setidaknya sudah mengerucut ke model BLT. Akan tetapi, rekomendasi yang hendak disampaikan kepada Presiden Prabowo   akan disusun dengan hati-hati. (Yoga)

Mesin utama perekonomian Indonesia, seperti konsumsi rumah tangga dan industri manufaktur, melambat signifikan sepanjang triwulan III-2024, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2024 diperkirakan di bawah 5 %. Target pertumbuhan ekonomi 5,2 % sepanjang 2024 sulit dicapai. Kinerja industri manufaktur mengalami perlambatan empat bulan berturut-turut, sejak Juli dan berlanjut hingga Oktober 2024. Pada Oktober, Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) Manufaktur Indonesia pada level 49,2 alias kontraksi. Posisi itu sama dengan level September 2024 (49,2), tetapi lebih rendah dari Juli (49,3) dan di atas Agustus (48,9).

Perlambatan disebabkan turunnya permintaan yang memicu penurunan produksi industri pengolahan. Sepanjang triwulan III-2024, pelemahan juga diperkirakan terjadi pada konsumsi rumah tangga selaku mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Indikasi itu terlihat dari deflasi yang terjadi hingga lima bulan berturut-turut sejak Mei sampai September 2024. Juli-September 2024, konsumsi diperkirakan melemah karena absennya faktor musiman, seperti hari raya keagamaan, yang bisa mendongkrak permintaan seperti pada triwulan I dan II.

Di tengah melemahnya motor-motor utama perekonomian itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, ekonomi pada triwulan III-2024 berpotensi tumbuh di bawah 5 %, melambat dibanding triwulan II-2024 (5,05 %) dan triwulan I-2024 (5,11 %). Pelemahan ekonomi pada triwulan III-2024 dinilai akan memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024. Target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah tahun ini 5,2 persen. Kondisi mesin-mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lemah akan mempersulit target itu dicapai. (Yoga)

Di tengah keterpurukan industri tekstil dalam negeri, investor industri tekstil asing masih tertarik berinvestasi dan membuka pabrik di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, di tengah kemunduran industri tekstil dalam negeri, sektor ini masih menarik di mata investor asing. Ia tidak heran dengan pernyataan pemerintah, akan ada 15 perusahaan tekstil asing yang akan membangun pabrik di Indonesia. ”Ketertarikan pengusaha tekstil asing untuk berinvestasi dan membuka pabrik di Indonesia sudah terjadi sejak awal 2024. Ini sebelum terjadi banjir impor yang membuat tekstil dalam negeri terpuruk mulai pertengahan tahun ini. Jadi, tidak mengherankan,” tutur Redma, Senin (4/11).

Redma menjelaskan, salah satu pihak yang tertarik berinvestasi di Indonesia adalah para pengusaha Taiwan yang tergabung dalam Taiwan Textile Federation (TTF). Mereka pernah datang ke kantor APSyFI untuk berbicara soal iklim usaha sektor tekstil produk tekstil (TPT) di Indonesia. Para investor tekstil dari TTF itu berencana membangun pabrik di industri antara tekstil dan hilir tekstil. Industri antara memproduksi kain dan industri hilir memproduksi pakaian jadi atau garmen. Kehadiran mereka menjadi angina segar di tengah keterpurukan tekstil. Mereka bisa mendongkrak investasi sektor ini dan membuka lapangan kerja yang baru bagi masyarakat. ”Ini kabar yang bagus untuk Indonesia,” ujarnya. Ketertarikan investor Taiwan ke Indonesia lebih didorong kondisi geopolitik dan perdagangan internasional, bukan karena iklim usaha sektor tekstil Indonesia yang kondusif. (Yoga)

Pemerintah sudah tidak lagi mengandalkan insentif pajak untuk menarik investasi, sering berlakunya pajak minimum global 15% mulai 2025. Pada titik ini, pemerintah harus agresif mengucurkan insentif nonfinansial demi meningkatkan iklim investasi. Insentif itu bisa berupa kemudahan perizinan dan mendapatkan lahan, kepastian regulasi bagi calon investor, serta pembenahan ketentuan perburuhan. Adapun insentif fiskal sebaiknya diberikan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan kecil. Selain itu, agenda pemberantasan korupsi harus dijalankan maksimal demi memberikan kepastian hukum.

Efisiensi ekonomi juga perlu ditingkatkan, karena biaya logistik Indonesia masih yang tertinggi di kawasan. Skor incremental capital out-put ratio (ICOR) Indonesia juga harus dipangkas, lantaran saat ini mencapai 6, jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangga. Ini menandakan ekonomi Indonesia boros modal, namun produktivitasnya rendah. Dengan iklim investasi yang kondusif, sejumlah kalangan menilai, aktivitas penanaman modal di Tanah Air bisa tetap menggeliat di tengah penerapan pajak minimum global. Alasannya, dimata investor, iklim investasi, terutama kepastian hukum dan regulasi lebih fundamental. Adapun insentif pajak dinilai sebagai faktor pertimbangan tambahan. (Yetede)

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tengah terpuruk diharapkan mendapatkan angin segar dari perbankan di 2025, Ini seiring dengan rencana bisnis perbankan (RBB) yang terus menggenjot kredit keadaan sektor tersebut. Berbagai pihak termasuk OJK memberikan dukungan dan mendorong pertumbuhan UMKM, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya, OJK mengimbau kepada semua bank agar lebih agresif  menyalurkan kredit kepada UMKM. "Di tahun mendatang, dukungan pada UMKM tampak dari rencana bisnis yang meningkat setiap tahunnya.

OJK telah mengirim surat kepada seluruh perbankan  pada 18 Oktober 2024 untuk meminta bank  melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dalam penyaluran kredit UMKM, dan dicantumkan  dalam RBB 2025," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Dian mengatakan, OJK sudah menyelesaikan RPOJK tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM yang akan dikonsultasikan dengan DPR pada waktunya, dimana saat ini konsepnya  sedang dalam finalisasi. "Ada banyak hal (dari RPOJK) yang akan sangat membantu dalam konteks kemudahan UMKM terhadap pendanaan bank," ujarnya. (Yetede)