Sembilan orang tewas akibat sebuah pohon besar tumbang di lokasi wisata Situs Bulu Matanre, Kabupaten Soppeng, Sulsel, Minggu (3/11) siang. Peristiwa pohon tumbang ini terjadi di tengah hujan deras dan petir. Berdasar laporan Kapolres Soppeng AKBP Muhammad Jusuf kepada Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 Wita. ”Kejadian tersebut bermula saat pengunjung  Situs Bulu Matanre beristirahat di pondok pengunjung saat hujan deras turun. Tiba-tiba pohon yang ada di dekat pondok roboh dan menimpa pondok tersebut,” kata Jusuf dalam laporannya.

Akibatnya, pengunjung yang ada di dalam dan sekitar pondok tertimpa pohon sehingga mengakibatkan sejumlah korban meninggal dan luka-luka. Hingga Minggu sore, tercatat sembilan orang meninggal dan delapan orang lainnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo membenarkan adanya peristiwa ini. Dia mengemukakan, para korban merupakan pengunjung yang datang ke Situs Bulu Matanre untuk berziarah. ”Korban adalah keluarga yang datang ke situs tersebut untuk ziarah. Mereka membawa sesajian ke sekitar pohon dengan maksud membayar hajatan.

Hujan deras yang turun disertai petir menyebabkan pohon tumbang dan menimpa korban,” kata Amson. Berdasarkan data BPBD Sulsel, sembilan korban tewas ialah Wa Menneng Sewo (60), Karyati Sewo (55), Agus, St Rabiah Sewo (50), Karyati, Rosmini (37), Marnuni Lisu Lawo (34), Nuraeni, dan Asse (40). Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah pondok di Bulu Matanre yang rusak parah karena tertimpa pohon. Pohon yang tumbang tersebut berukuran cukup besar dan tinggi. Pondok yang tertimpa itu merupakan bangunan beratap seng dengan dinding seng dan balok sebagai penyangga. Dalam video itu, juga tampak sejumlah korban yang tergeletak di sekitar pondok. (Yoga)

Bandar judi daring tak mungkin hanya dilindungi oleh pegawai Kemenkomdigi. Negara harus lebih serius memberantas judi daring. Polda Metro Jaya pada akhir pekan lalu menetapkan 14 tersangka yang diduga melindungi bandar judi daring. Sebanyak 11 orang di antaranya merupakan pegawai Kemenkomdigi.  Penangkapan pegawai Kemenkomdigi berarti membenarkan dugaan bahwa selama ini, banyak pihak yang seharusnya ikut memberantas judi daring, tetapi karena menerima aliran uang haramnya, malah menjadi pihak yang melindungi kejahatan tersebut. Penangkapan pegawai Kemenkomdigi seharusnya dapat membuka kotak pandora, siapa saja pihak yang semestinya memiliki otoritas untuk ikut memberantas judi daring, tetapi malah menjadi beking aktivitas tersebut.

Melihat bagaimana ekosistem judi daring bekerja, kemungkinan bandar judi daring tak hanya menyuap pegawai Kemenkomdigi untuk melindungi operasi mereka. Untuk dapat beroperasi, bandar judi daring setidaknya membutuhkan keamanan jaringan internet, kemudahan pembayaran deposit dan transaksi keuangan, serta perlindungan keamanan operasi mereka. Sebab, sampai hari ini, judi di Indonesia masih merupakan tindak pidana. Dengan ekosistem judi daring yang seperti itu, kita sebenarnya dengan mudah mengetahui siapa saja pihak yang mungkin bisa menjadi beking atau pelindung di balik aktivitas judi daring yang menyasar orang Indonesia. Bila serius, negara dapat dengan mudah memberantas judi daring.

Dengan semua sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki, pemerintah dan aparatnya sebenarnya tahu siapa saja bandar judi daring dan para penguasa industri ini. Penangkapan pegawai Kemenkomdigi hanya contoh kecil bagaimana pemerintah sebenarnya dapat dengan mudah membongkar jaringan perjudian daring. Namun, perlu diingat bahwa bandar judi daring dan jaringan mereka tak hanya satu. Sampai hari ini, aktivitas judi daring masih dengan mudah dimainkan di Indonesia. Banyak situs judi daring yang menargetkan konsumen asal Indonesia sebagai pemain masih leluasa beroperasi. Negara jangan sampai kalah dengan bandar judi daring. (Yoga)

Anggur Shine Muscat menghebohkan ASEAN karena temuan residu pestisida di Thailand. Kasus itu menyadarkan kita tentang urgensi produksi buah lokal. Harian Kompas (Kompas.id) mengutip Bangkok Post, 25 Oktober 2024, memberitakan temuan residu pestisida pada anggur Shine Muscat di Thailand. Temuan dilaporkan Jejaring Kewaspadaan Pestisida Thailand dan Dewan Konsumen Thailand, dua organisasi nonpemerintah peduli bahaya pestisida. Mereka menemukan, sembilan dari 24 sampel yang diperiksa berasal dari China, sisanya tidak teridentifikasi asalnya. Hasil uji menunjukkan, 23 dari 24 sampel anggur mengandung residu pestisida melebihi ambang batas yang diizinkan di Thailand.

Rinciannya, satu sampel mengandung chlorpyrifos, insektisida yang dilarang di Thailand. Sebanyak 22 sampel lain mengandung 14 residu kimia berbahaya melebihi ambang batas aman dan 50 residu pestisida lain. Dari 50 residu pestisida lain yang ditemukan itu, 22 jenis pestisida belum diatur di Thailand, seperti triasulfuron, cyflumetofen, tetraconazole, dan fludioxonil. BPOM Thailand juga mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan telah memeriksa 246 ton anggur Shine Muscat impor. Namun, seperti disampaikan Direktur Pemeriksaan Makanan dan Obat-obatan BPOM Thailand Wattanasak Sornrung, hanya empat sampel yang diambil yang memiliki residu pestisida melebihi ambang batas aman.

Selain itu, semua anggur dari China yang masuk dengan kereta api juga dinyatakan aman. Kemenkes Malaysia, seperti dikutip The Star, 28 Oktober 2024, mengumumkan, anggur Shine Muscat yang ada di negaranya tidak mengandung residu kimia melebihi kadar yang diizinkan. Melalui Program Kualitas dan Keamanan Pangan, Kemenkes Malaysia memeriksa 234 sampel anggur dan ditemukan empat sampel tidak memenuhi standar, tetapi itu bukan anggur Shine Muscat. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Dalam siaran pers Barantin, 31 Oktober 2024, hasil pengawasan anggur impor menunjukkan residu pestisida yang ada masih di bawah ambang batas aman. Pemerintah, seperti dikemukakan Wamentan Sudaryono, masih menunggu hasil pemeriksaan BPOM Indonesia. Tiga pelajaran dari kasus anggur Shine Muscat, Pertama, standar ambang batas aman residu pestisida mesti mengikuti standar internasional. Kedua, kasus ini seharusnya menyadarkan pemerintah untuk menjaga keamanan pangan rakyat kita. Ketiga, produksi buah lokal yang sangat kaya ragamnya di Tanah Air perlu ditingkatkan untuk membatasi impor buah sehingga kesejahteraan petani buah meningkat. (Yoga)

Pemerintah melalui Kemenkes akan meluncurkan program penapisan atau skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang bisa diakses setiap hari ulang tahun. Program ini menurut rencana mulai dijalankan pada 2025. Diharapkan, lewat program ini, upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit di masyarakat bisa semakin baik. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program skrining kesehatan gratis bisa diakses oleh seluruh penduduk pada hari ulang tahunnya mulai tahun 2025. Program ini dijalankan untuk memperkuat upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit sesuai kategori usia. ”Skrining ini adalah hadiah ulang tahun dari negara kepada masyarakat. (Skrining) ini dilakukan setiap hari ulang tahun untuk memastikan kesehatan bisa terpantau secara dini,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (2/11). Program skrining gratis ini berbeda dengan program skrining kesehatan dalam JKN.

Pada program JKN, skrining kesehatan dilakukan dengan fokus pada 14 jenis penyakit, yaitu diabetes melitus, hipertensi, stroke, jantung, kanker serviks, kanker payudara, tuberkulosis (TBC), anemia, kanker paru, kanker usus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), talasemia, hipotiroid kongenital, dan hepatitis. Sementara skrining ulang tahun dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sesuai golongan usia. Tujuan pemberian skrining ulang tahun ini lebih untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini serta meminimalkan risiko kematian dan kecacatan akibat penyakit pada masyarakat. Budi menjelaskan, skrining ulang tahun akan dikategorikan dalam empat golongan usia, yakni skrining usia balita, usia remaja, dewasa, dan warga lanjut usia. Pada skrining balita akan fokus pada deteksi dini penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital.

Penyakit ini bisa diobati jika teridentifikasi sejak dini. Pada skrining remaja usia di bawah 18 tahun akan dilakukan dengan pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Skrining ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang sering muncul pada usia anak hingga remaja. Pada usia dewasa difokuskan pada deteksi dini kanker, termasuk kanker payudara dan serviks, penyebab utama kematian perempuan di Indonesia. Selain itu, pemeriksaan akan dilakukan untuk mendeteksi adanya kanker prostat pada laki-laki. Skrining pada lansia akan dilakukan melalui deteksi dini alzheimer, osteoporosis, serta kesehatan umum lainnya yang terkait dengan penuaan. Pemeriksaan atau skrining akan dilakukan di puskesmas dan sekolah-sekolah sesuai kategori usia yang relevan. (Yoga)

Pemerintah tengah mengkaji skema penyaluran subsidi energi, antara lain, melalui bantuan langsung tunai. Selain itu, beberapa insentif fiskal dengan skema pajak ditanggung pemerintah kembali diusulkan tahun depan guna mendorong daya beli masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Rakortas Kementerian Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11). Rapat dihadiri Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Mendag Budi Santoso, dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, subsidi energi seharusnya dapat diberikan kepada warga negara yang berhak menerima. Namun, berdasar laporan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terdapat potensi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

”20-30 % subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Itu gede. Angkanya lebih kurang Rp 100 triliun,” katanya. Rakortas tersebut merupakan tindak lanjut dari retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jateng, pekan lalu. Hasil rapat yang membahas target-target Presiden di bidang ekonomi akan disampaikan kepada Presiden. Karena itu, Bahlil melanjutkan, pemerintah sedang mengkaji formula penyaluran subsidi energi agar tepat sasaran. Dalam rapat terbatas, kata Bahlil, Presiden telah memintanya memimpin tim khusus yang akan menentukan formulasi penyaluran subsidi. Bahlil menambahkan, salah satu mekanisme penyaluran subsidi energi adalah dengan memberi BLT kepada masyarakat penerima manfaat. Terbuka pula pilihan lain, dengan skema campuran antara BLT dan skema subsidi seperti yang berlaku saat ini. (Yoga)

Pemerintah terus menggencarkan hilirisasi selama 2024-2029. Dari 28 komoditas yang akan diprioritaskan, 6 komoditas di sektor perikanan dan kelautan, yaitu udang, tuna, tongkol, cakalang, rajungan, dan tilapia. Ada pula rumput laut dan potensi dari lahan garam. Wakil Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia Budhy Fantigo, Minggu (3/11) menilai, belum ada peta jalan terkait hilirisasi komoditas strategis perikanan. Selama ini hilirisasi perikanan berjalan alami dan sebagian besar dikelola pada skala industri. Upaya mendorong program hilirisasi perlu keseimbangan aspek hulu-hilir. Penting untuk mengelola perikanan budidaya dan perikanan tangkap agar kompetitif sekaligus mengoptimalkan pengolahan ikan yang ada. ”Utamakan dulu mengembangkan usaha perikanan yang sudah ada agar lebih optimal dan berdaya saing,” katanya.

Hilirisasi komoditas udang saat ini sudah mulai berjalan dalam bentuk produk-produk olahan. Komoditas rajungan umumnya baru diolah setengah jadi dalam bentuk daging rajungan. Komoditas nila sebatas produk irisan daging (fillet) dengan kapasitas 11.000 ton per tahun. Hilirisasi tuna, tongkol, dan cakalang umumnya untuk bahan baku kualitas rendah, yakni untuk diolah menjadi tongkol kaleng dan tuna kaleng. Selama ini tuna kualitas premium lebih banyak diekspor dalam bentuk segar dan utuh karena nilai jual lebih tinggi. Sementara ikan-ikan segar kualitas rendah yang tidak terserap pasar domestik perlu didorong untuk hilirisasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mengemukakan, hilirisasi membutuhkan penguatan di sisi hulu agar terjadi keberlanjutan produksi. Dengan demikian, utilitas pabrik pengolahan di sisi hilir bisa meningkat. (Yoga)

Pemerintah melalui project management office akan melanjutkan kinerja Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional yang sebelumnya dipimpin Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebab, pembahasan dan tim baru yang terbentuk dari awal akan memperlambat pencapaian rencana penurunan harga tiket pesawat. Pembahasan soal harga tiket pesawat masih terus berlangsung. Pada pemerintahan Prabowo, Kementerian BUMN, Kemenpar dan Kemenhub bersepakat membentuk project management office (PMO). Salah satu sasaran kerjanya segera menurunkan harga tiket pesawat.

”Terkait satgas (Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional) itu akan terus berlanjut, terutama terkait mengenai tariff penerbangan domestik. Nah, tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam satgas, yaitu Kemenhub dan Pertamina,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11). Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, PMO dibentuk guna menyelaraskan kebijakan Kemenhub dan Kemenpar.

PMO merupakan tim atau departemen khusus yang berperan mendukung proyek perencanaan, pemantauan, dan pelaporan kemajuan proyek. PMO bertanggung jawab memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran. ”Kami akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi. Adanya PMO bakal menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah keputusan yang bisa memberikan solusi (bagi sektor pariwisata), termasuk mengenai harga tiket pesawat,” kata Erick (Kompas.id, 31/10/2024). (Yoga)

Seiring maraknya tren hidup sehat di kalangan urban, beragam peluang bisnis terbuka. Muncul komunitas dan pusat kebugaran dengan harga terjangkau yang menjawab kebutuhan pegiat olahraga urban. Salah satunya The Gym Pod yang menyediakan fasilitas kontainer gym privat tanpa syarat minimum keanggotaan bagi orang yang butuh privasi dalam berolahraga. Pengunjung cukup membayar Rp 27.000-Rp 30.000 untuk menyewa satu bilik container plus isinya yang bisa dipakai sendiri atau maksimal empat orang. Gym ini sepenuhnya dioperasikan secara digital dan otomatis. Mulai dari pemesanan tempat, pembayaran, hingga pemakaiannya dikendalikan via aplikasi. Lokasi container gym memanfaatkan ruang publik yang tak terpakai, seperti stasiun MRT, gedung gelanggang olahraga, dan lapangan parkir.

Chief Technology Officer The Gym Pod Lucius Andi Putra Asikin, Sabtu (26/10), menuturkan, ide awal berdirinya The Gym Pod dimulai di Singapura, yakni membuka tempat fitness dengan harga terjangkau tanpa syarat minimum keanggotaan hingga berbulan-bulan seperti gym tradisional umumnya. Sejak buka di Jakarta pada Januari 2024, The Gym Pod telah memiliki tiga cabang aktif dan akan membuka tiga cabang lain di Jabodetabek. Tingkat okupansinya 80-90 % per hari dengan pendapatan kotor per bulan Rp 30 juta per cabang, yang akan dibagi bersama pemilik lahan atau ruang publik yang dipakai. Tren hidup sehat juga memunculkan bisnis baru berbasis komunitas, seperti RoccaSpace. Berdiri sejak 2018 di Jakarta dengan banyak komunitas olahraga, RoccaSpace berkembang menjadi ajang promotor olahraga dan telah mempekerjakan lebih dari 70 instruktur olahraga.

Total anggota komunitasnya rata-rata 100.000 orang per kelas. RoccaSpace menyediakan kelas olahraga yang bisa dilakukan beramai-ramai, seperti pound fit, aerobik, zumba, yoga, dan pilates. Aktivitas komunitas ini umumnya juga memanfaatkan ruang-ruang publik yang tersedia di sejumlah kota di Indonesia. Laporan ”The Global Wellness Economy: Indonesia” yang dirilis oleh Global Wellness Institute pada 2023 menunjukkan, pasar ekonomi kebugaran di Indonesia tumbuh pesat beberapa tahun terakhir, khususnya pascapandemi. Perputaran roda ekonomi kebugaran di Indonesia pada 2022 mencapai 36,4 miliar USD, menduduki peringkat ke-19 dunia dari total 218 negara dan ranking ke-7 dari 45 negara di kawasan Asia Pasifik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hidup sehat di kalangan masyarakat, prospek ekonomi kebugaran di Indonesia diperkirakan terus meroket. (Yoga)

Kualitas pakaian buatan lokal tak kalah dengan buatan asing. Namun, dalam hal harga, sejumlah produk impor lebih murah dari harga lokal. Pilih mana? Berikut respons sejumlah warga. “Untuk pakaian, saya pilih produk lokal berkualitas tinggi. Pakaian lokal yang dibuat dengan baik biasanya lebih tahan lama sehingga bisa dipakai dalam jangka panjang, mengurangi kebutuhan untuk sering membeli pakaian baru. Produk lokal memiliki jejak karbon yang lebih kecil dibanding pakaian impor karena tidak memerlukan perjalanan jarak jauh. Banjirnya produk impor, terutama dari China, menjadi tantangan sekaligus peluang. Produk impor sering kali ditawarkan dengan harga murah. Namun, banyak yang tidak bertahan lama sehingga konsumen akhirnya harus membeli lebih sering,” kata Kurniawati Hasjanah (29) pekerja swasta di Jakarta.

”Untuk saya pribadi, dalam memilih pakaian tidak fanatik pada satu merek tertentu. Saya lebih fokus pada model atau desain, corak, bahan, ukuran, dan harga. Kebetulan, akhir-akhir ini ada produk lokal yang saya beli karena desain dan corak yang bagus, di mana kebanyakan coraknya mengambarkan nuansa Indonesia, ukuran yang sesuai, dan harga yang masuk akal. Semoga ke depannya semakin banyak pakaian/produk karya anak bangsa yang diapreasi oleh masyarakat Indonesia dengan kualitas yang dapat bersaing dengan produk luar negeri,” ujar Emanuella Jessirianty (29) wiraswasta di Jakarta.

Sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan merek lokal atau buatan luar negeri dalam membeli produk mode. Namun, memang kebanyakan outfit yang saya beli produk lokal dan dibeli via e-dagang. Alasan utama karena merek lokal lebih memahami kebutuhan tubuh orang Indonesia, terutama yang berukuran besar. Mode merek internasional kebanyakan memiliki ukuran yang lebih kecil. Selain itu, dari sisi harga juga ada beberapa merek lokal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan merek buatan luar negeri dengan kualitas bahan yang sama atau bahkan lebih bagus. Dari sisi desain, banyak merek lokal yang desainnya unik dan khas, bisa dibilang lumayan berharga untuk membelinya,” kata Yani, profesional public relations di Jakarta. (Yoga)

Di tengah upaya pemberantasan judi daring, muncul wacana memajaki judi daring. Pro dan kontra terkait pungutan pajak dari judi daring makin sengit. Terbongkarnya laku culas para pegawai Kemenkomdigi yang membekingi ribuan situs judi daring jadi pertanda kronisnya aktivitas illegal ini. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, Minggu (3/11) berpendapat judi sudah sangat sulit diberantas. Apalagi institusi yang seharusnya memberantas judi daring justru memanfaatkannya sebagai mesin uang. Hal ini terkuak saat Jajaran Direskrimum Polda Metro Jaya menggerebek ruko tiga lantai di Jalan Rose Garden V, Bekasi Selatan, Jabar, Jumat (1/11). Di sana, aparat kepolisian mendapati sebuah kantor satelit, lengkap dengan belasan perangkat komputer yang menjadi tempat para oknum pegawai Kemenkomdigi melindungi ribuan situs judi daring.

Berdasar keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi, saat penggerebekan, Jumat (1/11) seorang tersangka mengaku, dari 5.000 situs judi daring yang tersaring, hanya 4.000 situs yang diajukan ke Kemenkomdigi untuk diblokir. Sementara 1.000 situs lain dibina, maksudnya dijaga agar tak terblokir,” kata tersangka. Bahkan, dari pembinaan, oknum pegawai Kemenkomdigi mendapat upah balas jasa Rp 8,5 juta per situs. Artinya, Rp 8,5 miliar dapat ia peroleh. Agar praktik ilegal terus berjalan, mereka merekrut operator dan pegawai administrasi untuk bekerja di kantor satelit. Menurut Trubus, judi daring sudah mencemari sejumlah institusi pemerintah. Daripada pemerintah terus kecolongan, tak ada salahnya judi daring dijadikan potensi pendapatan negara. ”Malaysia dan Arab Saudi bahkan menjadikan judi sebagai obyek perpajakan. Mengapa Indonesia tak mengambil opsi ini,” katanya.

Komisioner KPAI, Subkluster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan, prihatin atas wacana meresmikan judi daring. Menurut Kawiyan, dengan meresmikan judi daring akan memperkuat persepsi masyarakat bahwa perjudian/judi daring bukanlah sesuatu yang ilegal. Pengenaan pajak akan membuat persepsi masyarakat menganggap judi sebagai sesuatu yang legal. Padahal, secara yuridis judi merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 3 UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang praktik perjudian daring. Wacana itu dapat merusak masyarakat, termasuk anak-anak yang selama ini dilindungi dan dijauhkan dari praktik judi daring. Mereka yang terlibat judi daring, akan berdampak pada keluarga dan anak-anak. (Yoga)