Investor industri tekstil asing masih tertarik berinvestasi dan membuka pabrik di Indonesia
Di tengah keterpurukan industri tekstil dalam negeri, investor industri tekstil asing masih tertarik berinvestasi dan membuka pabrik di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, di tengah kemunduran industri tekstil dalam negeri, sektor ini masih menarik di mata investor asing. Ia tidak heran dengan pernyataan pemerintah, akan ada 15 perusahaan tekstil asing yang akan membangun pabrik di Indonesia. ”Ketertarikan pengusaha tekstil asing untuk berinvestasi dan membuka pabrik di Indonesia sudah terjadi sejak awal 2024. Ini sebelum terjadi banjir impor yang membuat tekstil dalam negeri terpuruk mulai pertengahan tahun ini. Jadi, tidak mengherankan,” tutur Redma, Senin (4/11).
Redma menjelaskan, salah satu pihak yang tertarik berinvestasi di Indonesia adalah para pengusaha Taiwan yang tergabung dalam Taiwan Textile Federation (TTF). Mereka pernah datang ke kantor APSyFI untuk berbicara soal iklim usaha sektor tekstil produk tekstil (TPT) di Indonesia. Para investor tekstil dari TTF itu berencana membangun pabrik di industri antara tekstil dan hilir tekstil. Industri antara memproduksi kain dan industri hilir memproduksi pakaian jadi atau garmen. Kehadiran mereka menjadi angina segar di tengah keterpurukan tekstil. Mereka bisa mendongkrak investasi sektor ini dan membuka lapangan kerja yang baru bagi masyarakat. ”Ini kabar yang bagus untuk Indonesia,” ujarnya. Ketertarikan investor Taiwan ke Indonesia lebih didorong kondisi geopolitik dan perdagangan internasional, bukan karena iklim usaha sektor tekstil Indonesia yang kondusif. (Yoga)
Momentum Tingkatkan Iklim Investasi Ekonomi di Indonesia
Pemerintah sudah tidak lagi mengandalkan insentif pajak untuk menarik investasi, sering berlakunya pajak minimum global 15% mulai 2025. Pada titik ini, pemerintah harus agresif mengucurkan insentif nonfinansial demi meningkatkan iklim investasi. Insentif itu bisa berupa kemudahan perizinan dan mendapatkan lahan, kepastian regulasi bagi calon investor, serta pembenahan ketentuan perburuhan. Adapun insentif fiskal sebaiknya diberikan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan kecil. Selain itu, agenda pemberantasan korupsi harus dijalankan maksimal demi memberikan kepastian hukum.
Efisiensi ekonomi juga perlu ditingkatkan, karena biaya logistik Indonesia masih yang tertinggi di kawasan. Skor incremental capital out-put ratio (ICOR) Indonesia juga harus dipangkas, lantaran saat ini mencapai 6, jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangga. Ini menandakan ekonomi Indonesia boros modal, namun produktivitasnya rendah. Dengan iklim investasi yang kondusif, sejumlah kalangan menilai, aktivitas penanaman modal di Tanah Air bisa tetap menggeliat di tengah penerapan pajak minimum global. Alasannya, dimata investor, iklim investasi, terutama kepastian hukum dan regulasi lebih fundamental. Adapun insentif pajak dinilai sebagai faktor pertimbangan tambahan. (Yetede)
Pimpinan Pertamina, Simon Aloysius Diminta Tingkatkan Lifting Migas
UMKM yang Tengah Terpuruk Diharapkan Mendapatkan Angin Segar dari Perbankan di 2025
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tengah terpuruk diharapkan mendapatkan angin segar dari perbankan di 2025, Ini seiring dengan rencana bisnis perbankan (RBB) yang terus menggenjot kredit keadaan sektor tersebut. Berbagai pihak termasuk OJK memberikan dukungan dan mendorong pertumbuhan UMKM, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya, OJK mengimbau kepada semua bank agar lebih agresif menyalurkan kredit kepada UMKM. "Di tahun mendatang, dukungan pada UMKM tampak dari rencana bisnis yang meningkat setiap tahunnya.
OJK telah mengirim surat kepada seluruh perbankan pada 18 Oktober 2024 untuk meminta bank melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dalam penyaluran kredit UMKM, dan dicantumkan dalam RBB 2025," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Dian mengatakan, OJK sudah menyelesaikan RPOJK tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM yang akan dikonsultasikan dengan DPR pada waktunya, dimana saat ini konsepnya sedang dalam finalisasi. "Ada banyak hal (dari RPOJK) yang akan sangat membantu dalam konteks kemudahan UMKM terhadap pendanaan bank," ujarnya. (Yetede)
Optimalisasi Hilirisasi Sawit
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing industri seperti memaksimalkan nilai tambah produk sawit. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, dengan memproduksi satu ton sawit, secara bersamaan dapat menghasilkan 8,7 ton biomass. "Menurut saya, oil palm is an incredible tree. Karena dia memiliki hal yang luar biasa dan itulah sebabnya kita mengharapkan dari pada kita melakukan research, lebih baik kita mengembangkan kawasan ekonomi-kawasan ekonomi," jelas dia. Sahat menjelaskan, Kawasan Ekonomi Khusus sangat penting dan perlu digalakkan.
Indonesia memiliki geografis yang strategis dibandingkan negara lainnya dan sawit sekarang sangat diminati diseluruh dunia. Bagaimana harga sawit kita itu, kita konversi sampai dengan harga US$ 3.000-US$ 4.000 per ton dari US$ 800 dolar. Untuk mencapai itu banyak persyaratan yang kita perlukan," kata dia. KEK kita gunakan untuk menarik industri atau pelaku usaha untuk berpindah atau berusaha ke dalam negeri. Sahat mengharapkan adanya kestabilan politik dan regulasi agar investor asing berminat masuk ke Indonesia. "Itu strategi yang akan kita jalankan. Bagaimana kita memberikan fasilitas yang baik bagi mereka sehingga mereka betah berbisnis di Indonesia," jelas dia. (Yetede)









