;

Investor industri tekstil asing masih tertarik berinvestasi dan membuka pabrik di Indonesia

Yoga 05 Nov 2024 Kompas

Di tengah keterpurukan industri tekstil dalam negeri, investor industri tekstil asing masih tertarik berinvestasi dan membuka pabrik di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, di tengah kemunduran industri tekstil dalam negeri, sektor ini masih menarik di mata investor asing. Ia tidak heran dengan pernyataan pemerintah, akan ada 15 perusahaan tekstil asing yang akan membangun pabrik di Indonesia. ”Ketertarikan pengusaha tekstil asing untuk berinvestasi dan membuka pabrik di Indonesia sudah terjadi sejak awal 2024. Ini sebelum terjadi banjir impor yang membuat tekstil dalam negeri terpuruk mulai pertengahan tahun ini. Jadi, tidak mengherankan,” tutur Redma, Senin (4/11).

Redma menjelaskan, salah satu pihak yang tertarik berinvestasi di Indonesia adalah para pengusaha Taiwan yang tergabung dalam Taiwan Textile Federation (TTF). Mereka pernah datang ke kantor APSyFI untuk berbicara soal iklim usaha sektor tekstil produk tekstil (TPT) di Indonesia. Para investor tekstil dari TTF itu berencana membangun pabrik di industri antara tekstil dan hilir tekstil. Industri antara memproduksi kain dan industri hilir memproduksi pakaian jadi atau garmen. Kehadiran mereka menjadi angina segar di tengah keterpurukan tekstil. Mereka bisa mendongkrak investasi sektor ini dan membuka lapangan kerja yang baru bagi masyarakat. ”Ini kabar yang bagus untuk Indonesia,” ujarnya. Ketertarikan investor Taiwan ke Indonesia lebih didorong kondisi geopolitik dan perdagangan internasional, bukan karena iklim usaha sektor tekstil Indonesia yang kondusif. (Yoga)


Momentum Tingkatkan Iklim Investasi Ekonomi di Indonesia

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Investor Daily (H)

Pemerintah sudah tidak lagi mengandalkan insentif pajak untuk menarik investasi, sering berlakunya pajak minimum global 15% mulai 2025. Pada titik ini, pemerintah harus agresif mengucurkan insentif nonfinansial demi meningkatkan iklim investasi. Insentif itu bisa berupa kemudahan perizinan dan mendapatkan lahan, kepastian regulasi bagi calon investor, serta pembenahan ketentuan perburuhan. Adapun insentif fiskal sebaiknya diberikan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan kecil. Selain itu, agenda pemberantasan korupsi harus dijalankan maksimal demi memberikan kepastian hukum.

Efisiensi ekonomi juga perlu ditingkatkan, karena biaya logistik Indonesia masih yang tertinggi di kawasan. Skor incremental capital out-put ratio (ICOR) Indonesia juga harus dipangkas, lantaran saat ini mencapai 6, jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangga. Ini menandakan ekonomi Indonesia boros modal, namun produktivitasnya rendah. Dengan iklim investasi yang kondusif, sejumlah kalangan menilai, aktivitas penanaman modal di Tanah Air bisa tetap menggeliat di tengah penerapan pajak minimum global. Alasannya, dimata investor, iklim investasi, terutama kepastian hukum dan regulasi lebih fundamental. Adapun insentif pajak dinilai sebagai faktor pertimbangan tambahan. (Yetede)

Pimpinan Pertamina, Simon Aloysius Diminta Tingkatkan Lifting Migas

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Investor Daily (H)
Peningkatan litfting minyak bumi menjadi pekerjaan rumah Simon Aloysius Mantiri yang ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati. Simon menggantikan Nicke yang sudah menjabat sebagai Dirut Pertamina sejak 2018 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11/2024). Keputusan ini tertuang dalam  SK258/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Seperti diketahui tingkat lifting  terus menurun hingga level 600 ribu barel per hari (bph). Sementara konsumsi minyak nasional mencapai 1,6 juta bph. Artinya Indonesia mengimpor 1 juta bph dalam memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Sementara mayoritas lapangan migas nasional dikelola oleh perusahaan energi plat merah yang dipimpin Simon. "Saya berkepentingan sekali sama Pertamina, karena 65% lifting kita itu dikuasai oleh Pertamina, dan secara teknis  Pertamina nantikan koneksinya dengan kementerian ESDM. Baik kita akan melakukan eksplorasi, meningkatkan lifting, sumur-sumur idle," kata Menteri ASDM Bahlil Lahadahlia. (Yetede)

UMKM yang Tengah Terpuruk Diharapkan Mendapatkan Angin Segar dari Perbankan di 2025

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Investor Daily (H)

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tengah terpuruk diharapkan mendapatkan angin segar dari perbankan di 2025, Ini seiring dengan rencana bisnis perbankan (RBB) yang terus menggenjot kredit keadaan sektor tersebut. Berbagai pihak termasuk OJK memberikan dukungan dan mendorong pertumbuhan UMKM, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya, OJK mengimbau kepada semua bank agar lebih agresif  menyalurkan kredit kepada UMKM. "Di tahun mendatang, dukungan pada UMKM tampak dari rencana bisnis yang meningkat setiap tahunnya.

OJK telah mengirim surat kepada seluruh perbankan  pada 18 Oktober 2024 untuk meminta bank  melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dalam penyaluran kredit UMKM, dan dicantumkan  dalam RBB 2025," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Dian mengatakan, OJK sudah menyelesaikan RPOJK tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM yang akan dikonsultasikan dengan DPR pada waktunya, dimana saat ini konsepnya  sedang dalam finalisasi. "Ada banyak hal (dari RPOJK) yang akan sangat membantu dalam konteks kemudahan UMKM terhadap pendanaan bank," ujarnya. (Yetede)

Optimalisasi Hilirisasi Sawit

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Investor Daily

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing industri seperti memaksimalkan nilai tambah produk sawit. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, dengan memproduksi satu ton sawit, secara bersamaan dapat menghasilkan 8,7 ton biomass. "Menurut saya, oil palm is an incredible tree. Karena dia memiliki hal yang luar biasa dan itulah sebabnya kita  mengharapkan dari pada kita  melakukan research, lebih baik kita mengembangkan kawasan ekonomi-kawasan ekonomi," jelas dia. Sahat menjelaskan, Kawasan Ekonomi Khusus sangat penting dan perlu digalakkan.

Indonesia memiliki geografis yang strategis dibandingkan  negara lainnya dan sawit sekarang sangat diminati diseluruh dunia. Bagaimana harga sawit kita itu, kita konversi sampai dengan harga US$ 3.000-US$ 4.000 per ton dari US$ 800 dolar. Untuk mencapai itu banyak persyaratan yang kita perlukan," kata dia. KEK kita gunakan untuk menarik industri atau pelaku usaha untuk berpindah atau berusaha ke dalam negeri. Sahat mengharapkan adanya kestabilan  politik dan regulasi agar investor asing berminat masuk ke Indonesia. "Itu strategi yang akan kita jalankan. Bagaimana kita memberikan fasilitas yang baik bagi mereka sehingga mereka betah berbisnis di Indonesia," jelas dia. (Yetede)

Komitmen Presiden Prabowo Membangun Bandara Bali Utara

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Investor Daily
Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membangun bandara kedua di Pulau Dewata yang beralokasi di kabupaten Buleleng, wilayah utara Bali. Pembangunan Bandara ini untuk memecah kepadatan di selatan Bali tepatnya sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Bali. Dalam kunjungannya ke Bali, Minggu (3/11) kemarin, Presiden Prabowo Subianti tersebut menyatakan siap membangun infrastruktur transportasi udara di wilayah Bali utara demi kesejahteraan masyarakat. Bandara tersebut, kata Prabowo, kan dibangun dengan teknologi yang modern dan canggih, dengan mengadopsi standar teknologi bandara lainnya di negara maju seperti Bandara Internasional Changi di Siangapura dan Bandara Internasional Hong Kong. "Saya berkomitmen, saya ingin membangun north Bali internasional airport kita akan bikin Bali mungkin The New Singapore, The New Hong Kong pusat nanti kawasan ini," kata Prabowo. Meski demikian, bandara yang beralokasi di utara Bali tersebut  harus tetap memperhatikan dan menjaga budaya Bali yang telah terkenal di seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip yang selalu ditekankan oleh Prabowo untuk menjaga adat dan budaya Bali dalam pidato sebelumnya. (Yetede)

Aturan Baru Upah Minimum Setelah Keputusan MK

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Tempo
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024, guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi perihal uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan MK tersebut salah satunya berdampak pada upah minimum provinsi (UMP). Pemerintah menargetkan aturan baru soal UMP rampung dalam dua hari. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah punya waktu hingga 7 November 2024 untuk menyelesaikan aturan tentang UMP melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran. "Kami banyak berbicara tentang upah minimum karena memang menjadi deadline dalam dua hari ke depan. Arahan beliau (Prabowo) sangat jelas dan nanti teman-teman silakan tunggu hasil rumusan kami," kata Yassierli seusai rapat tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo dan para menteri sepakat untuk langsung melaksanakan putusan MK itu. Namun ada urgensi khusus soal UMP karena semua provinsi harus menetapkannya pada 21 November 2024. Supratman menyebutkan indeks hidup layak harus diperhitungkan dalam formula penetapan UMP. Namun ia menyerahkan hitung-hitungan teknisnya kepada Menteri Ketenagakerjaan. "Untuk yang lain-lain, kan ada waktu dua tahun untuk mengeluarkan undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang baru," ucap politikus Gerindra ini mengacu pada 20 pasal lain yang dibatalkan dalam UU Cipta Kerja.

Pada Kamis, 31 Oktober 2024, MK mengabulkan sebagian uji materi atas UU Cipta Kerja. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu dibacakan pada hari yang sama. Gugatan uji materi yang dilayangkan sejumlah serikat buruh ini mengubah beberapa aturan dalam dunia ketenagakerjaan. MK memutuskan mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum. Sebanyak 21 pasal itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh. (Yetede)

Lima Alasan Kenapa Orang Pilih Terbang dengan Pesawat

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Tempo
Banyak orang menganggap bahwa pesawat hanya cocok untuk perjalanan ke luar negeri. Padahal untuk perjalanan domestik moda transportasi ini juga bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan kendaraan lain. BBN Airlines sebagai salah satu maskapai penerbangan domestik yang terpercaya bisa dipilih sebagai moda transportasi untuk perjalanan dalam negeri. Sebab, ada beberapa faktor yang menjadikan pesawat pilihan utama dan berbagai manfaat yang bisa dirasakan jika memilih penerbangan domestik.

Salah satu alasan utama mengapa banyak orang lebih memilih pesawat untuk perjalanan domestik adalah efisiensi waktu. Pesawat memungkinkan Anda mencapai tujuan lebih cepat dibandingkan dengan moda transportasi lain. Rute-rute domestik populer seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bali, atau Jakarta-Medan yang membutuhkan waktu belasan jam dengan mobil atau kereta api bisa ditempuh hanya dalam waktu 1-2 jam dengan pesawat. 

Dengan pilihan penerbangan yang fleksibel Anda bisa mengatur waktu perjalanan secara lebih optimal. Walaupun perjalanan udara melibatkan prosedur keamanan dan pengecekan bagasi yang ketat, maskapai besar seperti BBN Airlines telah berinovasi untuk mempercepat proses tersebut. Dengan kemajuan teknologi dan penerapan check-in online Anda sebagai penumpang bisa menghemat waktu di bandara. Sistem boarding yang lebih efisien juga memungkinkan Anda bisa langsung menuju pesawat dengan proses yang relatif cepat. (Yetede)

Aturan Baru Upah Minimum Setelah Putusan MK

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Tempo
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024, guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi perihal uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan MK tersebut salah satunya berdampak pada upah minimum provinsi (UMP). Pemerintah menargetkan aturan baru soal UMP rampung dalam dua hari. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah punya waktu hingga 7 November 2024 untuk menyelesaikan aturan tentang UMP melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran. "Kami banyak berbicara tentang upah minimum karena memang menjadi deadline dalam dua hari ke depan. Arahan beliau (Prabowo) sangat jelas dan nanti teman-teman silakan tunggu hasil rumusan kami," kata Yassierli seusai rapat tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo dan para menteri sepakat untuk langsung melaksanakan putusan MK itu. Namun ada urgensi khusus soal UMP karena semua provinsi harus menetapkannya pada 21 November 2024. Supratman menyebutkan indeks hidup layak harus diperhitungkan dalam formula penetapan UMP. Namun ia menyerahkan hitung-hitungan teknisnya kepada Menteri Ketenagakerjaan. "Untuk yang lain-lain, kan ada waktu dua tahun untuk mengeluarkan undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang baru," ucap politikus Gerindra ini mengacu pada 20 pasal lain yang dibatalkan dalam UU Cipta Kerja. Pada Kamis, 31 Oktober 2024, MK mengabulkan sebagian uji materi atas UU Cipta Kerja. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu dibacakan pada hari yang sama. Gugatan uji materi yang dilayangkan sejumlah serikat buruh ini mengubah beberapa aturan dalam dunia ketenagakerjaan.

MK memutuskan mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum. Sebanyak 21 pasal itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh. Dengan adanya putusan ini, penghitungan upah minimum harus mengikuti prinsip kebutuhan hidup layak. Pernyataan bahwa setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam Pasal 88 ayat 1 dan Pasal 81 angka 27 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai sebagai penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup layak bagi buruh serta keluarganya. (Yetede)

Menteri Komdigi Meutya Hafid Menonaktifkan 11 Pegawainya yang Melindungi Laman Judol dari Pemblokiran

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Tempo
MENTERI Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menonaktifkan 11 pegawainya yang melindungi laman judi online dari pemblokiran. Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan mereka sebagai tersangka. Meutya tak menyebutkan identitas 11 pegawai tersebut karena masih memverifikasi serta menunggu koordinasi antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi dan Polri. “Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas pegawai yang ditangkap,” kata Meutya kepada Tempo pada Senin, 4 November 2024. Politikus Partai Golkar itu menyatakan telah menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 tentang upaya mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komdigi. Dalam instruksi itu, Meutya meminta semua pegawai Kementerian Komdigi melaksanakan dan menaati pakta integritas tentang pemberantasan perjudian daring. Pakta yang ditandatangani para pegawai Kementerian Komdigi pada Juli 2024 itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 

Dalam instruksi itu, Meutya Hafid juga menegaskan soal larangan pegawai Kementerian Komdigi berkomunikasi serta mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas ataupun muatan judi online. Instruksi ini mulai berlaku per 1 November 2024. Polda Metro Jaya mengungkap aksi culas 11 pegawai Kementerian Komdigi kepada publik pada pekan lalu. Polisi menggeledah sebuah ruko di kawasan Galaxy Grand City, Bekasi, yang menjadi markas para pegawai itu pada Kamis, 31 Oktober 2024. Mereka sebenarnya bertugas memantau dan memblokir laman yang memiliki muatan judi online agar tak dapat diakses masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mereka justru mengawal laman-laman itu dengan imbalan Rp 8,5 juta per laman per bulan. 

Berdasarkan penyidikan polisi, komplotan ini berhubungan langsung dengan pemilik laman yang mereka amankan. Meski demikian, polisi masih belum mengungkap siapa saja pemilik laman tersebut. “Kalau sudah kenal sama mereka (tersangka), mereka tidak memblokir dari data mereka,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi.  Dalam penggeledahan pekan lalu, penyidik membawa dua tersangka. Berdasarkan pantauan Tempo, seorang tersangka mengaku mereka biasa memantau sekitar 5.000 laman judi online dalam satu hari. Dari jumlah itu, mereka biasanya memblokir 4.000 laman, sedangkan seribu laman lainnya diamankan. “Biasanya (diblokir) 4.000, Pak. Seribu sisanya dibina,” ucap salah satu pelaku saat penggeledahan. (Yetede)

Pilihan Editor