Ekspansi Bisnis UMKM pada Kuartal III-2024 Menyusut yang Disebabkan Daya Beli Masyarakat Menurun
Ekspansi bisnis UMKM pada kuartal III-2024 menyusut yang disebabkan daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, perlu memperkuat daya beli untuk mendorong ekspansi UMKM. Hal tersebut tercantum dalam Indeks Bisnis UMKM kuartal III-2024 yang dipublikasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) pada Senin (4/11/2024). Ekspansi bisnis UMKM melambat tercermin dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II-2024 sebelumnya yakni 109,9. Direktur Bisnis Mikro BSI Supari mengungkapkan bahwa pada kuartal II-2024 Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 di atas 100, yang berarti ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut.
Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), ditambah libur sekolah. Kemudian, adanya peningkatan panen komoditas perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta makin meningkat jelang akhir tahun, serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas politik menjelang pilkada. Namun, apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada kuartal III-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari i09,9 menjadi 102,6. "Penurunan ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat," imbuh Supari. (Yetede)
Menkeu Lantik Agus Haryanto Sebagai Sekjen Depkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Rabu (2/2), melantik Agus Haryanto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Haryanto menggantikan pejabat lama Widjanarko, yang menempati posisi barunya sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian. Menkeu juga melantik Agus Muhammad, Inspektur Jenderal Depkeu yang baru. Dalam pelantikan yang dilgelar di ruang Graha Shawala Gedung Departemen Keuangan di Jakarta, Boediono menegaskan Indonesia tengah dilanda krisis kepercayaan. Salah satu elemen yang bisa menjadi solusi adalah keselarasan kata dengan perbuatan. Dan kesatuan antara kenyataan dengan harapan. “Kalau masih terdapat kesenjangan antara kata dan perbuatan, kenyataan dan harapan, masyarakat akan terus skeptis,” tambahnya. Karena itu Boediono berpesan agar kedua pejabat itu bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. “Do your best for our country,” tegasnya.
Boediono juga menegaskan bahw dirinya tidak mau menyampaikan sebuah harapan yang terlalu tinggi. “Nanti kalau tidak sesuai dengan kenyataan malah tidak baik jadinya,” imbuhnya. Agus Haryanto merupakan salah satu pejabat karir di lingkungan Departemen Keuangan. Laki-laki kelahiran Solo tahun 1951 ini memulai karirnya sebagai Kepala Sub Direktorat di Dirjen Anggaran tahun 1991. Sebelum diangkat menjadi Sekjen, penyandang gelar Doktor di bidang ekonomi, lulusan Universitas Colorado AS, ini adalah Inspektur Jenderal Depkeu yang sekarag dijabat oleh Agus Muhammad. Kepada Widjanarko, Menkeu mengucapkan terima kasih. Menurut dia, Sebagai Sekjen Depkeu, Widjanarko telah berhasil menangani kasus Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dengan PLN. “Berkat langkah itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik,” ungkap menkeu. (Yetede)
Menkeu Lantik Agus Haryanto Sebagai Sekjen Depkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Rabu (2/2), melantik Agus Haryanto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Haryanto menggantikan pejabat lama Widjanarko, yang menempati posisi barunya sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian. Menkeu juga melantik Agus Muhammad, Inspektur Jenderal Depkeu yang baru. Dalam pelantikan yang dilgelar di ruang Graha Shawala Gedung Departemen Keuangan di Jakarta, Boediono menegaskan Indonesia tengah dilanda krisis kepercayaan. Salah satu elemen yang bisa menjadi solusi adalah keselarasan kata dengan perbuatan. Dan kesatuan antara kenyataan dengan harapan.
“Kalau masih terdapat kesenjangan antara kata dan perbuatan, keyataan dan harapan, masyarakat akan terus skeptis,” tambahnya. Karena itu Boediono berpesan agar kedua pejabat itu bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. “Do your best for our country,” tegasnya. Boediono juga menegaskan bahw dirinya tidak mau menyampaikan sebuah harapan yang terlalu tinggi. “Nanti kalau tidak sesuai dengan kenyataan malah tidak baik jadinya,” imbuhnya. Agus Haryanto merupakan salah satu pejabat karir di lingkungan Departemen Keuangan.
Laki-laki kelahiran Solo tahun 1951 ini memulai karirnya sebagai Kepala Sub Direktorat di Dirjen Anggaran tahun 1991. Sebelum diangkat menjadi Sekjen, penyandang gelar Doktor di bidang ekonomi, lulusan Universitas Colorado AS, ini adalah Inspektur Jenderal Depkeu yang sekarag dijabat oleh Agus Muhammad. Kepada Widjanarko, Menkeu mengucapkan terima kasih. Menurut dia, Sebagai Sekjen Depkeu, Widjanarko telah berhasil menangani kasus Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dengan PLN. “Berkat langkah itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik,” ungkap menkeu. (Yetede)
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat Meresmikan Toilet Umum dengan Konsep Smart Toilet di Dua Halte Transjakarta
Kandidat Pro Thaksin Percaya Pemilu Thailand Adil
Cawe-cawe Terakhir Jokowi Menjelang Pensiun
Kerja Ekstra Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya dihadapkan pada tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun-tahun awal pemerintahannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 hanya mencapai 4,95% YoY, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya dan melambat dibandingkan dengan dua kuartal sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh perlambatan konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor perumahan, transportasi, dan restoran.
Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekitar 5% pada akhir tahun 2024, dengan harapan adanya dorongan dari konsumsi rumah tangga dan investasi langsung. Pemerintah juga berencana untuk mengimplementasikan kebijakan dan insentif di sektor padat karya guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Airlangga juga menekankan pentingnya sektor swasembada pangan dan energi sebagai pendorong utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang.
Selain itu, optimisme juga datang dari sektor bisnis, dengan Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang memprediksi akselerasi ekonomi pada kuartal IV/2024 dan awal 2025 berkat perayaan hari-hari besar nasional yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, beberapa ekonom, seperti Piter Abdullah Redjalam dan Hosianna Evalita Situmorang, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini kemungkinan akan tetap berada di kisaran 4,95% hingga 5%, kecuali ada kebijakan stimulus yang lebih besar untuk mendongkrak permintaan domestik.
Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang dihadapi, pemerintah tetap berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kebijakan yang mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga menyadari perlunya lebih banyak stimulus untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan.
Kekhawatiran Pasar Terhadap Pemilu AS
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 2,46% sepanjang pekan lalu, dipengaruhi oleh keluarnya dana asing yang cukup besar dari pasar saham Indonesia. Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa pemodal asing mencatatkan jual bersih senilai Rp2,65 triliun antara 28 Oktober hingga 1 November 2024, yang turut memperburuk aliran dana keluar yang telah mencapai Rp12,58 triliun sepanjang bulan Oktober. Meskipun demikian, IHSG masih menunjukkan ketahanan atau resiliensi, meskipun pergerakannya fluktuatif.
Tantangan selanjutnya datang dari ketidakpastian politik global, khususnya terkait dengan Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat yang semakin mendekati hasil akhirnya. Pasar cenderung merespons negatif terhadap ketidakpastian ini, terutama jika hasil pemilu memunculkan ketegangan atau kemenangan tipis antara kandidat Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Situasi politik yang tidak stabil dapat meningkatkan volatilitas pasar saham global, termasuk di Indonesia.
Perekonomian Indonesia, meskipun dipengaruhi oleh dinamika global, harus tetap fokus pada penguatan fundamental ekonomi domestik agar dapat meningkatkan resiliensi pasar modal di dalam negeri. Meskipun ada risiko yang terkait dengan kebijakan ekonomi yang berbeda antara kedua calon presiden AS, stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang pro-pasar menjadi faktor yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memantau perkembangan ini dan memperkuat daya tahan ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian global.
BLT BBM Hadapi Hambatan Distribusi
Pemerintah perlu melakukan kalkulasi yang cermat terkait penerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM. Pengalihan subsidi BBM menjadi BLT bertujuan untuk memangkas anggaran subsidi dan mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih murah. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa BLT tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin, tetapi juga kepada kelompok rentan miskin dan aspiring middle class (calon kelas menengah) yang jumlahnya mencapai hampir separuh populasi Indonesia.
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa kelompok-kelompok ini juga sangat bergantung pada subsidi BBM dan berpotensi jatuh miskin jika subsidi dihapus tanpa bantuan yang memadai. Selain itu, langkah ini perlu diperhitungkan dengan hati-hati karena bisa menyebabkan inflasi dan meningkatkan beban operasional UMKM. Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sedang mengkaji dengan teliti dampak ekonomi dari perubahan skema ini dan akan melakukan uji coba untuk mengukur efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan.
Dalam hal besaran BLT, analis Ronny P. Sasmita mengusulkan agar BLT subsidi BBM bisa mencapai minimal Rp180.000 per bulan per kepala keluarga, namun angka ini bisa lebih tinggi tergantung kalkulasi pemerintah mengenai beban ekonomi yang ditanggung masyarakat pasca-kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, penentuan mekanisme dan besaran BLT harus dilakukan dengan hati-hati, agar tepat sasaran dan menjaga keberlanjutan APBN serta stabilitas ekonomi.
1,8 Miliar Barel Minyak Masih Terbengkalai di Hulu Migas
Potensi besar dalam sektor migas Indonesia yang belum dimanfaatkan, dan SKK Migas mengingatkan kontraktor kontrak kerja sama untuk fokus pada pengembangan potensi tersebut. Kepala SKK Migas, Dwi Soejtipto, menyampaikan bahwa terdapat sekitar 1,8 miliar barel minyak yang belum tergarap di dalam negeri, dengan rincian potensi yang meliputi lapangan migas yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan, dan hasil eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. SKK Migas telah memetakan beberapa potensi penting untuk dimanfaatkan, termasuk 301 struktur dengan potensi 1,8 miliar barel minyak dan 13,4 triliun kaki kubik gas, serta potensi peningkatan produksi melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan waterflood.
Selain itu, ada kategori stranded PoD yang mencakup 74 lapangan dengan potensi 153 juta barel minyak dan 5,3 triliun kaki kubik gas yang belum dimanfaatkan, serta 203 lapangan atau sumur idle yang masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Untuk mempercepat produksi, SKK Migas bersama dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) juga diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 110/2024 untuk melakukan inventarisasi wilayah kerja yang belum dimanfaatkan, dengan tujuan meningkatkan produksi migas nasional. Dengan demikian, SKK Migas berupaya mendorong pengoptimalan sumber daya migas yang masih belum tergarap untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.









