BBN Airlines Diminta Penuhi Hak Penumpang Rute Jakarta-Balikpapan
Kementerian Perhubungan mengimbau BBN Airlines Indonesia untuk mengembalikan uang tiket secara penuh kepada penumpang yang terpengaruh oleh penutupan rute Jakarta–Balikpapan. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyampaikan bahwa BBN Airlines memutuskan untuk menutup rute tersebut sejak 29 Oktober 2024, dengan alasan rendahnya permintaan pasar yang tercermin pada load factor rata-rata hanya 20%–25%. Keputusan ini dianggap wajar, namun Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya pemenuhan hak penumpang, termasuk pengembalian tiket secara penuh dan memastikan tidak ada penjualan ulang tiket.
Lukman juga menegaskan bahwa maskapai sebaiknya menyesuaikan layanan mereka dengan permintaan pasar dan menjaga kepuasan pelanggan. Meskipun menghentikan rute tersebut, Kementerian berharap BBN Airlines Indonesia tetap dapat memberikan pilihan penerbangan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi pada kemajuan sektor penerbangan di Indonesia. Kementerian Perhubungan juga mendorong maskapai untuk tetap menjaga transparansi dalam komunikasi dengan penumpang dan berupaya meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Danantara: Raksasa Investasi Baru untuk Negara
Minim Katalis Baru, Daya Beli Kian Tertekan
Dana Asing Menguap Rp 8 Miliar
Optimisme Kinerja Saham BUMN
Harga Emas Dongkrak Laba BRMS
GERAKAN SOSIAL Warga Nusantara untuk Larantuka
Tak butuh waktu lama bagi puluhan pemuda yang bergabung dalam SimpaSio Institute, lembaga non pemerintah di Larantuka, untuk datang ke lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Hanya berjarak 52 kilometer dari episentrum bencana, mereka memberikan apa saja yang dipunya. ”Dana hingga tenaga kami bawa ke sana,” kata Ketua SimpaSio Institute Magdalena Oa Eda Tukan, Selasa (5/11). Magdalena berharap dia dan kawan-kawannya bisa ikut meringankan beban mereka yang terdampak bencana. Data BNPB menyebutkan sembilan orang tewas dan satu kritis terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Selain itu, ada 10.295 warga terdampak.
Sebanyak 2.472 orang di antaranya terpaksa mengungsi meninggalkan zona bahaya, 7 km dari puncak gunung. Tak hanya terancam bom batu pijar, pengungsi rawan terdampak banjir lahar hujan yang bisa luruh kapan saja. Anggota SimpaSio Institute yang sudah tiba di lokasi bencana membangun posko selama masa tanggap darurat, sekitar 58 hari setelah erupsi. ”Kami akan ikut ambil bagian dalam distribusi donasi, menyalurkan bantuan, hingga menggelar kegiatan psikologi-sosial untuk anak,” kata Magdalena. Berjarak hampir 2.000 km dari Larantuka, anggota Komunitas Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora) Kalteng ikut sigap merespons bencana Larantuka. Banyak anggota komunitas itu buruh sawit perantauan asal NTT. Kesedihan sesama warga ikut mereka rasakan dari kebun sawit yang panas dan lembab di tanah seberang.
Don (27), buruh sawit di Kotawaringin Timur, bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang untuk korban erupsi Lewotobi Laki-laki. Meski berasal dari Manggarai dan tidak punya keluarga di Larantuka, ia tahu sesame warga NTT harus saling bantu. Don menyebut donasi itu diberikan ke gereja di Kotawaringin Timur dan Palangka Raya untuk kemudian diberikan kepada para penyintas. Di Kalbar, Ketua Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi dan Caritas Keuskupan Ketapang RD Mardianus Indra mengatakan, donasi telah dibuka sejak tanggap darurat erupsi ditetapkan. Batas waktu pengumpulan tidak ditentukan. Bantuan itu nantinya pasti diperlukan, baik saat ini maupun pemulihan pascaerupsi. ”Ini atas nama kemanusiaan. Semua bisa ter- dampak bencana,” katanya. Bencana dan duka bisa kapan saja, demikian pula cinta kasih sesama meresponsnya. (Yoga)
Dana Riset dan Kesejahteraan Dosen Harus Ditingkatkan
Komitmen pemerintah pada kemajuan sains dan teknologi harus dibuktikan dengan meningkatkan dana riset agar bisa menjadikan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. Besaran dana riset yang ideal adalah 1 % dari PDB. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso mengatakan, dana riset yang disiapkan pemerintah selama ini hanya berkisar 0,3 % dari produk PDB atau Rp 30 triliun, lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia sebesar 1,15 % dan Singapura 2,07 %, bahkan China sudah mencapai 2,1 % dan Jepang 3,65 %. Daniel berharap Presiden Prabowo dan Wapres Gibran meningkatkan dana riset hingga 1 %.
Jika pemerintah bisa merealisasikan itu, peneliti dan perguruan tinggi bisa bekerja lebih optimal untuk menghasilkan riset hingga menjadi inovasi yang kompetitif dengan negara lain. ”Kita tidak bisa inovatif tanpa sains. Kita memang bukan tukang. Tetapi, menghasilkan produk yang inovatif itu memiliki komponen atau elemen sains yang tinggi dan kompleks, dan itu harus melalui pendidikan tinggi,” kata Daniel dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (5/11). Daniel menambahkan, pembangunan infrastruktur pengetahuan juga perlu dipercepat agar peneliti bisa bekerja maksimal. Ini termasuk mempercepat perbaikan gizi secara nasional.
Baginya, ada beberapa tantangan di pendidikan tinggi yang akan dihadapi pemerintah, mulai dari faktor politik seperti kebijakan dan anggaran hingga kemitraan internasional. Kemudian, faktor ekonomi yang kerap menghambat riset ialah keterbatasan anggaran, biaya pendidikan tinggi yang kian mahal, hingga kesenjangan keterampilan. Selain dana riset, kemajuan sains dan teknologi juga harus dibarengi dengan kesejahteraan peneliti. Namun, kondisi ini belum terjadi di Indonesia. Banyak gaji dosen di bawah Kemendikbudritek (Sekarang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) yang jauh lebih rendah dibanding dosen dari kementerian/lembaga pemerintah lain, dengan perbedaan Rp 5 juta. (Yoga)
Penghapusan Aturan Alokasi Belanja Wajib dalam UU Kesehatan
Anggaran kesehatan tahun 2025 telah dialokasikan sebesar Rp 217,3 triliun atau 6 % dari total APBN. Besaran alokasi anggaran kesehatan ini sebelumnya dikhawatirkan oleh sejumlah pihak setelah penghapusan alokasi belanja wajib atau mandatory spending dalam UU Kesehatan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, di Jakarta, Selasa (5/11) mengatakan, Kemenkes akan mengelola Rp 129,8 triliun dari total anggaran kesehatan yang telah dialokasikan pemerintah. Rinciannya, Rp 105,6 triliun akan dikelola untuk pembiayaan di Kemenkes dan Rp 24,2 triliun akan dialokasikan untuk pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus fisik dan nonfisik. ”Dengan adanya alokasi (anggaran kesehatan) 6 % ini tentunya pemerintah berkomitmen untuk mengelolanya secara efektif dan efisien bagi peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan,” katanya.
Aji menjelaskan, anggaran kesehatan yang telah dialokasikan akan digunakan untuk mendukung program unggulan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain untuk mewujudkan target SDM yang sehat dan produktif, anggaran ini juga diharapkan bisa mendukung agenda transformasi kesehatan. Adapun program unggulan yang menjadi target program hasil terbaik cepat (quick win) mulai 2025 adalah pemeriksaan kesehatan gratis nasional, penurunan kasus tuberkulosis, dan pembangunan RSUD kelas D menjadi kelas C. Selain itu, terdapat program strategis lain dari Kemenkes yang jugajadi prioritas, yaitu percepatan penurunan tengkes (stunting) serta pengendalian penyakit menular, seperti malaria dan HIV/AIDS. (Yoga)
Pelatihan Usaha Kecil untuk Karang Taruna di Semarang
Sejumlah anak muda terlihat sedang mengikuti pelatihan membatik yang digelar oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang di Gedung Monod Huis, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/11/2024). Pelatihan dasar membatik untuk karang taruna ini dilakukan untuk melatih mereka membuka peluang usaha kecil, salah satunya yaitu kerajinan batik untuk tas. (Yoga)









