Seusai dikunjungi Wapres Gibran, Kampung Puntun di Palangka Raya, Kalteng, mencoba berbenah. Dikenal sebagai kampung narkoba, Puntun dirancang jadi kampung wisata. Dalam bahasa setempat, puntun berarti penyimpan barang para penebang kayu. Sejak 1960-an, Puntun pernah menjadi tempat persinggahan pedagang dan penebang kayu Banjarmasin, Kalsel. Di atas hutan rawa gambut, mereka tinggal di rumah lanting khas Banjar yang mengapung di sungai. Tak heran sebagian besar penduduknya adalah perantau Banjarmasin yang masih bekerja dalam bisnis pemotongan kayu.Pulangnya Saleh (37), warga Puntun, dari perantauan tahun 2016, mengubah wajah daerah itu ke titik terendahnya.

Di pinggir Sungai Kahayan, Saleh menjalankan bisnis narkobanya. Butuh 8 tahun untuk menghentikan aksinya. Petugas BNN menangkapnya pada Selasa (10/9). Istana kecil Saleh di atas rumah terapung di Puntun digerebek. Kini, ia ditahan di Nusakambangan. Dua bulan setelah Saleh hengkang dari Puntun, Wapres Gibran datang. Dalam kunjungan pada Senin (4/11) itu, tercetus rencana revitalisasi mengubah wajah Puntun. Dari kampung narkoba menjadi obyek wisata. Haji Juhri, Ketua RW 027 di Kampung Puntun, Jumat (8/11), mengatakan, kehadiran narkoba berdampak buruk. Banyak anak usia SMP dan SMA terbiasa mengonsumsi pil zenith (Carnophen) atau ”pil jin”.

Zenith obat untuk penyakit tulang yang memiliki efek halusinasi saat dikonsumsi. Plt Asisten I Sekda Kota Palangka Raya, Mahdi Suryanto mengatakan, rencana menuntun Puntun menjadi kampong wisata adalah inisiatif Pemkot Palangka Raya dengan BNN Kalteng, untuk mengubah citra dan kesan orang melihat Puntun. ”Lebih dari itu, ini penting untuk generasi berikutnya. Ini bisa jadi wisata air dan berbagai obyek lain,” ujarnya. Tak jauh dari kampung itu terdapat Pelabuhan Rambang yang sudah lebih dulu dijadikan kawasan wisata kuliner. Kadis Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kota Palangka Raya, Lin Hendrayati Idris mengatakan, pihaknya serius mewujudkan keinginan menekan stigma ini. (Yoga)

Anggaran pemerintah daerah berjumlah Rp 141,33 triliun yang dinilai tidak tepat sasaran merupakan masalah klasik yang harus ditangani secara komprehensif. Pemerintah pusat perlu memberlakukan sanksi disinsentif kepada daerah yang anggarannya tidak efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan pengawasan eksternal dari DPRD dan pelibatan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman, Jumat (8/11) menuturkan, ada beberapa permasalahan yang menjadi penyebab anggaran pemda tidak tepat sasaran.

Di level daerah, pemerintah pusat selama ini selalu mendorong tentang uang yang harus mengikuti program (money follow the program). Pemda didorong menetapkan program prioritas atau yang menjadi fokus setiap lima tahun sekali. ”Tujuannya agar seluruh anggaran pemda diarahkan pada program prioritas itu. Namun, dalam praktiknya, pemda menganggap hanya 32 urusan yang wajib diturunkan dalam program dan kegiatan,” kata Herman. 32 urusan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah, diatur UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

Karena pemda hanya berfokus pada 32 urusan wajib itu saja, berapa pun kapasitas fiskal daerah tetap digunakan untuk program tersebut. Kapasitas birokrat, ASN, dan penyelenggara daerah, baik kepala daerah maupun DPRD, juga kurang mumpuni. Kepala daerah kerap tidak punya kapasitas, fokus, dan karakter membawa perubahan sehingga yang dijalankan dari tahun ke tahun sifatnya hanya rutinitas. DPRD juga tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Masalah lain yang ditemukan KPPOD adalah ketidakefektifan anggaran. Namun, secara struktural, respons dari pemerintah pusat juga kurang efektif. (Yoga)