Butuh Desain Besar untuk Merumuskan Kebijakan Beasiswa LPDP
Pemerintah akan mengkaji ulang aturan penerimaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Opsi penerima beasiswa itu tak lagi wajib pulang ke Tanah Air mengemuka. Namun, hal ini dinilai menunjukkan belum ada desain besar kebijakan tersebut, termasuk kesiapan memfasilitasi lulusan program tersebut. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan, kemampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan sesuai keahlian penerima beasiswa LPDP terbatas. Karena itu, ada opsi bagi penerima beasiswa yang tidak ada ikatan dinas untuk mengembangkan karier di luar negeri lebih dulu.
Syaratnya antara lain mendapat izin dan memastikan tetap berkontribusi untuk Indonesia. Adapun penerima beasiswa LPDP yang memiliki ikatan dinas wajib kembali ke Tanah Air begitu selesai kuliah. ”Ini keputusan bersama,” ujarnya, Kamis (7/11) di Jakarta. Beasiswa LPDP menghasilkan lebih dari 24.000 lulusan magister dan doktor dari perguruan tinggi luar dan dalam negeri, sejalan visi Indonesia Emas 2045. Satryo menuturkan, tantangan yang dihadapi perguruan tinggi adalah kurangnya perhatian pada pengembangan talenta sains dan teknologi atau STEM. (Yoga)
Sentimen Negatif IHSG atas Kemenangan Trump
Kemenangan Partai Republik di AS dalam Pilpres 2024 menjadi sentiment negatif pasar keuangan di dalam negeri. IHSG terjerembap karena persepsi pasar akan kebijakan calon presiden yang unggul dalam penghitungan tak resmi, Donald Trump, yang dapat merugikan Indonesia nanti. Trump telah mengklaim kemenangannya atas Capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris, pada Pilpres, Selasa (5/11). Kabar itu membuat pasar keuangan Indonesia bergejolak hingga Kamis (7/11). IHSG dibuka di posisi 7.383 setelah pada Rabu (6/11) rontok 1,4 % dalam satu hari perdagangan, kemudian melanjutkan penurunan, dan ditutup di 7.243,86. Posisi ini membuat pertumbuhan IHSG sejak awal 2024 nyaris 0 %. Mengutip situs RTI Business, koreksi sehari lalu dipicu larinya modal asing dengan nilai jual bersih Rp 1,15 triliun.
Eastspring Investments Indonesia, perusahaan manager investasi, menganalisis, pasar finansial Indonesia tidak luput dari sentimen negatif terpilihnya Trump, yang dinilai berpotensi menyebabkan kenaikan imbal hasil surat utang AS atau US Treasury dan nilai mata uang USD. Di tengah sentimen ini, pasar saham berjangka AS telah menguat, demikian dengan imbal hasil US Treasury melonjak 16 basis poin menjadi 4,41 % dan indeks USD naik lebih dari 2 % atau mengalami kenaikan harian tertinggi sejak Maret 2020. Kemenangan Trump dinilai berpotensi menyebabkan kenaikan imbal hasil US Treasury dan USD lebih lanjut akibat beberapa pendekatan kebijakan yang diantisipasi, seperti pemangkasan pajak, peningkatan belanja pemerintah, serta tarif dan kebijakan perdagangan.
Namun, menurut Eastspring, perekonomian Indonesia yang berorientasi pada konsumsi domestik akan lebih terlindungi dari dampak negatif tersebut. Tameng lainnya adalah rasio ekspor terhadap PDB Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia. Membaiknya stabilitas eksternal selama beberapa tahun terakhir, yang terlihat dari penurunan defisit transaksi berjalan, peningkatan cadangan devisa, dan terkendalinya tingkat utang, membuat Indonesia lebih siap menghadapi potensi guncangan pasar global. ”Dalam jangka panjang, fundamental akan menjadi pendorong utama kinerja pasar finansial. Kami yakin bahwa outlook perekonomian Indonesia akan tetap positif,” ujar tim analis Eastspring. (Yoga)
Aset kripto melonjak akibat Kemenangan Trump
Harga berbagai aset kripto melonjak begitu sejumlah laporan memperkirakan Donald Trump bakal memenangi Pilpres AS pada Selasa atau Rabu (6/11) waktu Indonesia. Bitcoin mencapai puncaknya dengan nilai lebih dari 75.000 dollar AS atau naik 7 %. Ethereum naik 8 % dan Dogecoin yang merupakan ”anak emas” Elon Musk naik 25-30 %. Para pendukung aset kripto bersorak sorai begitu Trump mulai mengungguli Kamala Harris. Total kapitalisasi pasar semua aset kripto meningkat 11 % menjadi 2,5 triliun dollar AS dengan volume perdagangan kripto melonjak 77 % menjadi 138,48 miliar USD dalam 24 jam terakhir. Trump dianggap bakal mendukung pengembangan asset kripto, sementara Harris dari Demokrat dicitrakan menghambat pengembangan aset digital tersebut.
Harris lebih tepat disebut korban dari kebijakan Presiden Joe Biden yang dianggap sangat hati-hati dan menyerang mereka yang selama ini berada di dalam pengembangan aset kripto. Para pelaku industri kripto menyambut baik kemenangan Trump dengan harapan bahwa ia akan mampu mendorong perubahan legislatif dan peraturan yang telah lama mereka lobi. Laporan Associated Press menyebutkan, Trump telah berjanji bahwa jika terpilih, dirinya memecat Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Gary Gensler yang selama ini disebut telah memimpin langkah-langkah keras Pemerintah AS terhadap industri kripto. ”Malam ini para pemilih kripto telah berbicara dengan tegas, lintas partai dan pemilihan umum di seluruh negeri. Orang Amerika sangat peduli dengan kripto dan menginginkan aturan yang jelas untuk aset digital. Kami berharap dapat bekerja sama dengan kongres baru untuk mewujudkannya,” kata CEO Coinbase Brian Armstrong di akun X-nya. (Yoga)
KPPU mencecar Google LCC dengan 130 pertanyaan terkait dugaan monopoli
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mencecar Google LCCdengan130 pertanyaan dalam sidang pemeriksaan terkait dugaan monopoli penerapan Google PlayBilling System pada toko aplikasi Google Play Store. Sidang berlangsung Kamis (7/11) pada pukul 09.00 hingga 16.35 WIB di Jakarta. Sidang pemeriksaan dipimpin Majelis Investigator yang diketuai Hilman Pujana dengan dua anggota majelis, yaitu Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha. Tim investigator yang hadir adalah Richardo Frans Adiatma, Melita Kristin, Wisnu Nugroho, dan Lamhot D Sagala. Pihak manajemen Google LLC didampingi tim kuasa hukum mereka, yakni firma pengacara Assegaf Hamzah & Partners dan Ginting & Reksodiputro yang berafiliasi dengan A&O Shearman.
Pertanyaan itu dijawab oleh Vice President Google Play Eng Google LLC Paul Feng. Fokus pertanyaan Richardo berkaitan dengan Google Play Store dan hubungannya dengan Google Play Billing System serta seberapa besar pendapatan yang Google terima dari bisnis Google Play Store.Pertanyaan Melita lebih banyak berkutat pada pasal-pasal di UU No 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar Google LLC dalam menjalankan Google Play Store dan Google Pay Billing. Pasal-pasal yang dimaksud ialah pasal 17 (terkait monopoli), pasal 19 (penguasaan pasar), dan pasal 25 (posisi dominan). Sementara Wisnu fokus pada ada-tidaknya ruang negosiasi perjanjian antara pengembang dan Google.
Sedang Lamhot focus pada bagaimana produk Google hadir di gawai. Paul tidak menjabarkan secara rinci berapa pendapatan Google. Pertanyaan apakah pendapatan Google Play Store dari sumber service fee naik dalam lima tahun terakhir dan berapa peningkatannya dalam lima tahun terakhir, hanya dijawab Paul, dirinya yakin memang terjadi peningkatan pendapatan dari service fee dalam lima tahun terakhir, tetapi grafik kenaikan tidak selalu bergerak ke atas. Salah satu pertanyaan Wisnu yang tidak bisa dijawab Paul adalah apakah dalam perjanjian distributor aplikasi di Google Play Store ada perjanjian pembatasan. Maka, jajaran Majelis Investigasi memerintahkan investigator untuk meminta jawaban tertulis dari pihak Google LLC atas pertanyaan-pertanyaan seputar perjanjian. Apalagi, pihak terlapor yang diwakili oleh Paul kurang menguasai seputar isu perjanjian. (Yoga)
Nelayan dan petani kecil mempertanyakan sasaran kebijakan penghapusan piutang macet UMKM
Meski menyambut baik, nelayan dan petani kecil mempertanyakan sasaran kebijakan penghapusan piutang macet UMKM, karena ba nyak dari mereka yang susah mengakses kredit. Melalui PP No 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM, pemerintah menghapuskan hak tagih di bank-bank BUMN atas kredit-kredit macet para pelaku UMKM. Kredit tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya, seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Di samping itu, hapus tagih tersebut berlaku bagi debitor yang dinilai tidak memiliki kemampuan membayar dan terhitung macet dalam rentang 10 tahun terakhir. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah perseorangan yang memiliki utang maksimal senilai Rp 300 juta dan badan usaha maksimal senilai Rp 500 juta.
Pemerintah memperkirakan total kredit macet yang akan dihapustagihkan mencapai Rp 10 triliun. Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (7/11) menyampaikan, para nelayan yang tergabung dalam serikat menyambut baik diterbitkannya PP No 47/2024. Sebagai kelompok rentan dan membutuhkan bantuan, kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban nelayan kecil yang terjerat utang sehingga dapat kembali memperoleh pembiayaan dari perbankan.”Tentu ini menjadi PR bersama. Setelah PP ditandatangani, bagaimana mengawalnya,” kata Budi. Berkaca dari kebijakan pemerintah terkait penyaluran pembiayaan dalam kredit usaha rakyat (KUR), misalnya, tidak banyak kalangan nelayan kecil yang memperoleh fasilitas tersebut. Sebaliknya, program bantuan seperti itu justru cenderung lebih banyak dinikmati oleh kalangan nelayan menengah dan besar. (Yoga)
Antam siap memperjualbelikan emas yang diolah PT Freeport Indonesia
PT Aneka Tambang Tbk atau Antam siap memperjualbelikan emas yang diolah PT Freeport Indonesia. Kerja sama ini menyudahi impor ingot emas atau emas batangan oleh Antam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mendukung hilirisasi emas yang dikerjakan Freeport. Kedua perusahaan meresmikan kerja sama tersebut dalam acara penandatanganan perjanjian jual beli emas di Jakarta, Kamis (7/11). Acara ini disaksikan oleh holding perusahaan tambang BUMN, PT Mineral Industri Indonesia Persero (Mind Id), Kementerian ESDM, serta Kementerian BUMN. Dirut Antam Nicolas D Kanter dalam sambutannya menyampaikan, Freeport akan menyediakan 30 ton emas batangan setiap tahun. Nilai jual beli yang direncanakan untuk lima tahun ke depan senilai 12,5 miliar USD atau Rp 200 triliun bergantung pada harga emas.
”Ini adalah wujud nyata program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang merupakan 17 program prioritas pemerintah,” kata Nicolas. Kerja sama ini, membantu Antam mengurangi dependensi kepada importasi. Antam sebagai perusahaan pelat merah akan menghemat ratusan triliun rupiah yang bisa disimpan sebagai devisa negara. Antam sendiri memiliki lahan tambang sumber emas. Namun, cadangan tambang emas mereka di Jabar dan Banten pada tahun 2021 tinggal menyimpan 1,02 juta dry metric ton (dmt) cadangan bijih emas, setara 6,31 ton logam emas. Sementara sumber daya mineral emas konsolidasian Antam pada tahun 2021 tercatat sebesar 6,75 juta dmt atau setara 32,25 ton logam emas. Dari jumlah tersebut, emas yang terjual dari produksi tabang milik Antam jauh lebih kecil dan terus menipis. Tahun 2023, volume produksi mereka hanya 1,21 ton. Sementara pada tahun yang sama, Antam mampu menjual 26,13 ton emas. Bahkan, pada 2024, kata Nicolas, ada kebutuhan emas sebanyak 37-38 ton. (Yoga)
PT Sritex Liburkan Sebagian Pegawai akibat Kekurangan Bahan Baku
Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbkatau Sritex mengakui, putusan pailit menyebabkan salah satu sektor usaha perusahaan itu kekurangan bahan baku. Imbasnya, sebagian pegawai diliburkan sementara. Manajemen berupaya melakukan kasasi demi mencabut status pailit yang dikenakan pada perusahaan tersebut. Putusan pailit Sritex dikeluarkan PN Kelas 1A Semarang pada 21 Oktober 2024. Putusan itu berawal dari gugatan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan PT Indo Bharat Rayon, selaku kreditor dari empat perusahaan grup Sritex. Empat perusahaan tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.
Keempat perusahaan itu digugat karena dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang. Konsekuensi dari putusan pailit itu ialah hilangnya hak pengelolaan dari perusahaan untuk menguasai dan mengurus hartanya. Setelah itu, kewenangan pengelolaan jatuh ke tangan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. ”Sekarang ini masa transisi kepailitan dari pemilik sebelumnya (Sritex) ke kurator. Dalam masa transisi ini, tentu banyak guncangan juga. Ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan, yang tidak memungkinkan kami bekerja secara normal,” kata Dirut Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Iwan yang akrab disapa Wawan menyampaikan hal itu dalam sambutan saat menerima kunjungan dari Komisi VII DPR, Kamis (7/11) di kantor Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Jateng.
Menurut Wawan, manajemen kurator terlalu mengulur-ulur waktu dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak bisa memberikan kepastian bagi jalannya usaha. Pekerjaan kurator, kata dia, seolah terlalu berpusat pada urusan likuidasi. Padahal, ia menganggap, perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Dalam dua tahun terakhir, Net profit margin Sritex membaik dari -127 % pada 2021 menjadi -19 % pada 2024. Kondisi serupa juga terjadi pada EBITDA Margin yang membaik dari -118 % pada 2021 menjadi -4,5 %. Wawan juga menyatakan, Sritex tidak pernah terlambat membayar gaji karyawan ataupun tagihan listrik perusahaan. (Yoga)
Polisi Sita Rp 73 Miliar dalam Kasus Kemenkomdigi
Penyidikan kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi terus bergulir dengan penyitaan puluhan barang bukti dan uang tunai mencapai Rp 73 miliar. Polda Metro Jaya mengajukan pemblokiran 47 rekening milik 15 tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penyidikan kasus judi daring yang melibatkan belasan oknum pegawai Kemenkomdigi berlanjut pada penyitaan berbagai barang bukti. Dari 15 tersangka, 11 orang pegawai Kemenkomdigi, yang dulu bernama Kemenkominfo. Empat lainnya adalah warga sipil. Barang bukti itu berupa 34 telepon genggam, 23 laptop, 20 lukisan, 16 mobil,16 monitor, 11 jam tangan mewah, 4 tablet, 4 unit bangunan, 2 senjata api, 1 sepeda motor, 215,5 gram logam mulia, dan uang tunai mencapai Rp 73.723.488.957.
Barang bukti uang tunai terdiri dari Rp 35.792.110.000, 2.955.779 dollar Singapura (Rp 35.043.272.457), dan 183.500 USD (Rp 2.888.106.500). ”Selain itu, penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisasi rekening website judi online untuk dilakukan pemblokiran,” kata Ade, Kamis (7/11) malam. Penyidik tentunya akan terus memeriksa secara intensif untuk menangkap pelaku dan menyita barang bukti lainnya. ”Sekali lagi, Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Kemenkomdigi, bandar, dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan menerapkan pidana perjudian ataupun TPPU,” ujarnya. (Yoga)
Percepat Swasembada dengan Otorisasi Swasembada
Upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan otorisasi kewenangan untuk mengorkestrasi seluruh potensi sektor pertanian secara komprehensif. Strategi ini memudahkan pemerintah memonitor dan mengevaluasi upaya mencapai swasembada pangan. Pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 139,4 triliun dalam APBN 2025 yang tersebar di sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, sampai pemda. Orkestrasi kewenangan oleh Menko Bidang Pangan yang solutif dan segera dieksekusi di lapangan akan mengakselerasi upaya-upaya bersama mencapai swasembada pangan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kementan, Jakarta, Rabu (6/11) mengatakan, Indonesia memiliki semua modal untuk swasembada pangan.
”Itu perlu otorisasi kewenangan koordinasi kesatuan untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya. Zulkifli berbicara di depan sedikitnya 1.500 kepala desa dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementan. Kades sebagai ujung tombak pemerintah turut berperan penting menyukseskan pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan. Menurut Menko Pangan, pemerintah pusat, TNI, Polri, Kejagung, pemda, BUMN, korporasi swasta, badan riset, hingga petani berada dalam satu tim yang berkomitmen sama mewujudkan swasembada pangan nasional. Zulkifli juga akan memangkas rantai birokrasi yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi ke petani yang berhak. (Yoga)
Menyelaraskan Pandangan antara RI-Singapura
Presiden Prabowo menerima kunjungan resmi kenegaraan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11). Selain membahas kerja sama bilateral, kedua pemimpin sepakat bahwa Indonesia dan Singapura punya pandangan sama terkait situasi global. Prabowo menegaskan, Singapura adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. ”Kita memiliki kerja sama yang baik secara bilateral dan dalam kerangka ASEAN. Kita juga memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak isu, khususnya untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Saya berharap kunjungan ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kerja sama yang lebih baik lagi di saat yang akan datang,” kata Prabowo.
PM Wong juga menyebut Indonesia dan Singapura memiliki banyak perspektif strategis yang sama tentang situasi dunia. ”Kita berdua ingin menjadi sahabat bagi semua orang. Kita berdua ingin menjadi tetangga yang baik. Kita berdua ingin dapat memiliki hubungan dekat dengan AS dan China,” ujarnya. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional. Mereka punya pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks. Dalam wawancara khusus kepada Kompas, Wong mengatakan, saat ini beragam rambu dan norma lama sedang terkikis.
Namun, pada saat yang sama, tatanan baru belum ada. Menurut dia, ada negara yang melakukan kekerasan, tetapi tidak ada konsekuensi atas tindakan tersebut. ”Sebab, tidak ada yang mengatakan berhenti. Dan, bahkan jika seseorang mengatakan berhenti, siapa yang akan menegakkannya,” kata Wong Hubungan regional menjadi lebih penting dan itulah mengapa ASEAN juga menjadi lebih penting,” ucap Wong. Wong melihat relasi baik RI-Singapura menjadi bekal berharga untuk menjawab tantangan regional dan global. Indonesia di bawah Presiden Prabowo merupakan mitra yang dapat diandalkan. (Yoga)









