;

Demokrasi kalah penting dari periuk nasi

Yoga 11 Nov 2024 Kompas

Ada banyak analisis soal penyebab kemenangan besar Republikan. Salah satunya, Trump dan Republikan menangkap aspirasi pemilih. Padahal, merujuk data Komisi Pemilihan Federal (FEC) AS, Kamala Harris dan Demokrat menghabiskan belanja kampanye jauh lebih besar dibandingkan Trump dan Republikan. Capres, calon anggota DPR, dan calon senator Demokrat menghabiskan 3,53 miliar USD. Republikan 1,8 miliar USD. Demokrat juga unggul soal pengumpulan dana kampanye, total 3,93 miliar USD. Republikan cuma 2,07 milyar USD. Faktanya, Trump unggul di lebih dari separuh negara bagian AS. Dari 538 suara dewan elektoral, hanya 226 diraih Harris.

Suara mayoritas, baik pilihan langsung (popular vote) maupun suara elektoral (electoral vote), dikuasai Trump. Pilihan isu kampanye berkontribusi pada kemenangan Trump. Ia membahas inflasi. Ia berulang berbicara soal periuk nasi. Trump juga membahas soal penegakan hukum dan penindakan terhadap imigran ilegal. Bagi ibu-ibu, merujuk pada data sebaran pemilih Harris-Trump, isu itu lebih penting dari masalah demokrasi atau aborsi. Warga sudah memberi suara, mayoritas mendukung Trump. Pemilih di North Carolina sampai Florida marah besar soal bantuan dampak badai.

Hanya 344 juta USD dikucurkan untuk korban Badai Helene. Sementara untuk bantuan militer Ukraina dan Israel sudah habis puluhan miliar dollar AS. Banyak warga bertanya, kenapa uang sebanyak itu tidak dipakai saja untuk mengurus berbagai masalah domestik? Penganggur banyak, harga aneka kebutuhan melonjak. Demokrat dan Harris gagal menjawab pertanyaan dan kegelisahan itu. Demokrat dan Harris malah membahas hal-hal yang, menurut jajak pendapat ataupun hasil pemilu, tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari warga. Penurunan inflasi dan periuk nasi terisi. Itu yang diinginkan warga. Bukan ceramah demokrasi. (Yoga)


Hasil Investasi Setoran Awal Biaya Haji Boleh untuk Biayai Jemaah Lain

Yoga 11 Nov 2024 Kompas

Mudzakarah Perhajian Indonesia memutuskan hasil investasi setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) calon jemaah haji boleh digunakan untuk membiayai jemaah haji lain. Selain itu, hewan dam bisa disembelih di luar Tanah Suci di Arab Saudi atau hingga di Indonesia. Keputusan ini disepakati dalam Mudzakarah Perhajian Indonesia 2024 yang diikuti sejumlah ahli fikih dari beberapa organisasi masyarakat, akademisi, praktisi haji, serta para Kakanwil Kemenag dan Kabid pada kanwil Kemenag provinsi. Keputusan dibacakan Aris Ni’matullah dari Pesantren Buntet Cirebon. Tiga isu utama yang dibahas adalah hukum menggunakan nilai manfaat hasil investasi dana setoran awal (biaya penyelenggaraan ibadah haji) untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain, skema tanazul (meninggalkan) mabit di tenda Mina, serta hukum menyembelih dan mendistribusikan hewan dam di luar tanah haram.

”Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain adalah mubah (diizinkan),” kata Aris dalam keterangan pers yang disampaikan di Bandung, Jabar,  Sabtu (9/11). Menurut Aris, penentuan persentase besaran pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH itu harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahat-an. Hal ini berlaku bagi jemaah haji masa tunggu ataupun jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan. Persentase pemanfaatan harus memastikan keberlanjutan dana haji dalam jangka panjang. Hal ini demi menjamin keamanan hak-hak jemaah haji daftar tunggu dan keringanan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. ”Pemerintah (Badan Pengelola Keuangan Haji/BPKH) berwenang mengelola secara penuh dana setoran awal BPIH dengan mempertimbangkan prinsip syariah, skala prioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur,” ujarnya. (Yoga)


Gelombang relokasi industri dari China pasca kemenangan Trump

Yoga 11 Nov 2024 Kompas

Gelombang relokasi industri dari China berpotensi kembali terjadi pascakemenangan Trump. Indonesia harus bergerak cepat jika tak ingin gigit jari, seperti 2019. Para pengamat mengingatkan,Vietnam, serta kedekatannya dengan China dan ekosistem industrinya yang sudah matang, berpotensi menjadi pesaing utama Indonesia sebagai negara tujuan relokasi (Kompas, 9/11/2024). Dari pengalaman selama ini, potensi besar dari sisi skala pasar, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bukan jaminan untuk bisa menarik investasi. Di sejumlah survei, seperti Ceoworld (2024) dan USNews & World Report (2020), Indonesia menyalip negara-negara lain di ASEAN dalam peringkat negara terbaik untuk investasi serta bisnis. Namun, untuk iklim investasi, seperti tecermin dalam Indeks Kemudahan Berusaha Bank Dunia (2020), Indonesia tertinggal dalam kompetisi di ASEAN.

Itu sebabnya kita sering kecolongan dari negara lain. Dari 33 perusahaan yang relokasi dari China di puncak perang dagang AS-China tahun 2020, tak ada satu pun yang ke Indonesia. Sebagian besar ke Vietnam. Raksasa teknologi, seperti Samsung, Google, Microsoft, dan Apple, semua memilih mengalihkan sebagian investasinya dari China ke Vietnam, bukan Indonesia. Setelah pengalaman pahit itu, kita memang berbenah. Pembangunan infrastruktur masif yang menekan biaya logistik, meningkatkan interkonektivitas, dan mendukung industri kian dikebut, termasuk jalan tol, pelabuhan, serta konektivitas kereta api dan kawasan industri. Kerumitan dalam pendirian bisnis, terutama dalam kaitan perizinan dan ketenagakerjaan, juga diatasi lewat pengesahan UU Cipta Kerja.

Efeknya, Indonesia jadi tujuan utama penanaman modal asing di ASEAN pada 2023. Namun, negara-negara pesaing juga tak kalah serius dan agresif berbenah. Regulasi, perpajakan, ketenagakerjaan, dan lahan masih dikeluhkan investor di Indonesia. Sebanyak 15 investorTaiwan yang ingin masuk juga mengajukan syarat, termasuk kemudahan, seperti mereka dapatkan di China dan Vietnam. Melesatnya negara-negara pesaing beberapa tahun terakhir menunjukkan kita kian kehilangan daya saing, terutama di manufaktur, dengan kegagalan kita membalikkan tren deindustrialisasi. Capaian Vietnam yang menyalip ekspor Indonesia pada 2015 dan kini menjadi eksportir terbesar ASEAN serta pusat manufaktur penting barang elektronik, tekstil, dan barang konsumsi global harus menjadi alarm bagi kita. Semua kelebihan Vietnam itu cermin bagi kita untuk melihat dari mana kita harus mulai berbenah. (Yoga)


Harga Sejumlah Komoditas Pangan Dunia Naik Lagi

Yoga 11 Nov 2024 Kompas

Harga sejumlah komoditas pangan dunia naik lagi. Namun, hal ini kurang menguntungkan Indonesia yang merupakan pengekspor minyak sawit terbesar dunia. Kenaikan harga pangan dunia itu justru merugikan Indonesia yang juga pengimpor sejumlah bahan baku pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat rata-rata indeks harga pangan dunia pada Oktober 2024 sebesar 127,4. Angka indikator harga berbagai komoditas pangan pokok dunia itu naik 2 % secara bulanan. ”Kenaikan harga minyak nabati dan gula yang cukup signifikan menjadi pendorong utama terkereknya rerata indeks harga pangan,” sebut FAO dalam laporan terbarunya yang dirilis di Roma, Italia, Jumat (8/11) waktu setempat.

Indeks harga minyak nabati pada Oktober 2024 sebesar 152,7. Indeks ini melonjak 7,3 % secara bulanan dan mencapai level tertinggi dalam dua bulan terakhir, lantaran kenaikan harga CPO, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Harga CPO internasional meningkat selama lima bulan berturut-turut sejak Juni 2024. Kenaikan harga komoditas itu dipicu kekhawatiran pasar atas penurunan produksi musiman di negara-negara produsen utama di Asia Tenggara. Demikian juga dengan minyak bunga matahari, lobak, dan kedelai, harganya juga terus meningkat akibat kekhawatiran terhadap penurunan produksi. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai, dalam kondisi normal, kondisi itu akan menguntungkan Indonesia.

Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan semakin kompetitifnya harga berbagai minyak nabati dunia, kondisi itu justru kurang menguntungkan Indonesia. ”Pasar masih relatif lesu. Sejumlah negara, seperti India dan China, juga memiliki alternatif impor minyak nabati selain CPO. Keduanya bahkan telah memiliki cadangan beberapa jenis minyak nabati yang cukup besar,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono, Minggu (10/11). Pada saat harga CPO naik, nilai dan volume ekspor Indonesia justru turun. Pada September 2024, BPS menyebutkan, nilai ekspor CPO dan produk turunannya 1,38 miliar USD, turun 21,64 % secara bulanan dan 24,75 % secara tahunan. Adapun volume ekspor 1,49 juta ton, turun signifikan dari September 2023 dan Agustus 2024 yang masing-masing 2,15 juta ton dan 1,97 juta ton. (Yoga)


Tantangan isu keuangan dan Industri Penerbangan yang tak Sehat bagi Garuda

Yoga 11 Nov 2024 Kompas

Selain tantangan isu keuangan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga menghadapi industri penerbangan yang tidak sehat, seperti maskapai pada umumnya. Kemampuan bernegosiasi serta menghadapi masalah internal dan eksternal merupakan modal memimpin perusahaan maskapai kelas atas ini. Garuda Indonesia akan mengadakan RUPS luar biasa pada Jumat (15/11). Perusahaan itu akan mengganti para direksi dan komisaris sebagai pengurus. Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra juga disebut akan diganti. Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie berpendapat, persoalan utama yang harus dihadapi para pemimpin baru Garuda Indonesia adalah pengembangan kapasitas di tengah sempitnya ruang gerak keuangan, terutama rute domestik. Rencana pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat karena minimnya jumlah armada dinilai tidak pas.

”Ini sangat tidak tepat karena dengan jumlah pesawat yang ada saja, maskapai kesulitan secara konsisten mencapai load factor (keterisian penumpang) 70 % ke atas. Ini tentunya berdampak pada sisi internal,” kata Alvin, Minggu (10/11). Imbasnya, lanjut Alvin, maskapai dituntut mengurangi atau mengefisiensikan biaya dan mencari kantong-kantong pendapatan tambahan. Seperti yang dilakukan Garuda Indonesia baru-baru ini dengan memilih kursi berbayar ketika check in. Hal serupa juga dilakukan Citilink, anak usaha Garuda Indonesia, yang tidak menggratiskan lagi muatan bagasi 20 kg-nya mulai bulan depan. Secara terpisah, pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menambahkan, dirut baru Garuda Indonesia akan dihadapkan pada persoalan tingginya biaya penerbangan serta pertentangan antara kepentingan bisnis dan tugas negara. Hal itu berkaitan dengan pihak eksternal atau pihak-pihak di luar perseroan. (Yoga)


Penandatanganan Kerja Sama Pengusaha RI-China Rp 157,6 Triliun

Yoga 11 Nov 2024 Kompas

Penguatan kerja sama RI-China setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden China, Xi Jinping diikuti penandatanganan kerja sama perdagangan antarpengusaha kedua negara dengan nilai investasi 10,07 miliar USD atau Rp 157,64 triliun. Kerja sama dipastikan tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Di tengah rivalitas China dengan AS, Indonesia berkomitmen untuk tidak berpihak kepada semua kekuatan di dunia. Memasuki hari ketiga kunjungan kenegaraan perdananya setelah dilantik, Prabowo menghadiri forum bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing, China, Minggu (10/11). Forum yang mempertemukan pengusaha dari Kadin Indonesia dan para pengusaha China itu dihadiri pengusaha Indonesia, Tomy Winata dan Garibaldi Thohir.

Di hadapan Prabowo, para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama, serta pemajuan sains dan teknologi. Kerja sama tersebut, kata Garibaldi Thohir, yang menjabat Ketua Kadin Komite Tiongkok, bernilai investasi 10,07 miliar USD. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, Indonesia memandang China bukan hanya sebagai negara adikuasa, melainkan juga berperadaban besar. Indonesia pun ingin menjadi bagian dari kebangkitan China sebagai kekuatan besar dunia, salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan para pengusaha. (Yoga)


Harapan Pekerja setelah MK mengabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja

Yoga 11 Nov 2024 Kompas

Seperti Apa Harapan Pekerja Setelah Putusan MK, dimana pada Kamis (31/10) MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ada harapan mengenai perbaikan kesejahteraan buruh, kesempatan kerja, dan hak-hak lainnya yang selama ini dikebiri. Berikut respons mereka; “Sebelum UU Cipta Kerja direvisi, saya khawatir terkena PHK. Sebab, beberapa pekerja baru kehilangan pekerjaan pada masa percobaan yang belum tuntas. Saya khawatir hak kami sebagai pekerja tak diberi secara penuh oleh perusahaan. Saya harap keputusan MK memberi harapan kepada para pekerja kontrak untuk mendapatkan jaminan yang layak di masa kerja. Semoga setelah ada putusan MK mengenai UU Cipta Kerja ini nasib kami sebagai pekerja kontrak lebih beruntung. Regulasi yang baru bisa menjadi pedoman bagi pemberi kerja untuk memikirkan karyawan, bukan sekadar sebagai pekerja, melainkan juga sebagai manusia. Kami juga punya hak setelah kewajiban kami tunaikan,” ujar Lourentia Kinkin (28), karyawan swasta di Jakarta

“Beberapa keterbatasan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah tiada kepastian kerja, timbulnya perbedaan tunjangan, dan kesempatan pelatihan yang lebih minim. Perlu menanti beberapa tahun untuk bisa memperoleh kesetaraan atas ketiga hal tersebut. Dengan putusan MK, ada harapan kesempatan kerja yang lebih baik bagi para pekerja. Semoga pemerintah dan DPR bisa menghormati dan menjalankan amanat MK tersebut. Pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya semoga juga melibatkan kelompok pekerja, yang merupakan aktor utama, agar regulasi bisa memanusiakan pekerja dan berkeadilan, tidak hanya berpihak kepada pemilik modal,” kata Imamatul Silfia (26), karyawan di Jakarta (Yoga)


Aliran Minyak Ilegal dari Hutan Harapan diselidiki Polda Jambi

Yoga 11 Nov 2024 Kompas

Ditreskrimsus Polda Jambi menyelidiki aliran minyak bumi yang ditambang ilegal dari kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan di perbatasan Jambi dan Sumsel. ”Kami lakukan penyidikan untuk mengungkap aktor yang memodali dan menampung minyak ilegal ini,” ujar Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Reza Khomeini, Minggu (10/11). Tim Ditreskrimsus Polda Jambi bersama tim Perlindungan Hutan Harapan mendatangi lokasi tambang dan jalur pengangkutannya pada Sabtu (9/11). Operasi itu tindak lanjut atas pemberitaan harian Kompas/Kompas.id yang berjudul ”Penjarahan Minyak Bumi Kian Parah Merambah Hutan Harapan”. Tim mendapati tambang ilegal minyak bumi berada di wilayah Sumsel, di Desa Sako Suban, Musi Banyuasin, yang berjarak 5 km dari batas wilayah Jambi.

Di lokasi tambang, aparat menyetop aktivitas liar itu dengan merobohkan tiang-tiang bor minyak agar tidak dapat lagi dioperasikan para pekerja tambang. Total ada sekitar 20 sumur dirusak. Sebagian pekerja tambang tampak cuek menonton dari kejauhan aparat yang tengah melakukan tindakan itu. Bahkan, sejumlah pekerja dengan leluasa hilir mudik melintasi aparat kepolisian dengan kendaraan roda dua. Setelah merobohkan tiang-tiang bor di salah satu lokasi, aparat lalu menuju jalur penampungan sementara minyak bumi yang masuk wilayah Jambi. Setibanya di sana, tampak seorang pelansir tengah memuat hasil minyak ke dalam bak penampungan.

Di lokasi itu terdapat 25 bak berkapasitas 1.000 liter dan sebuah bak besar berkapasitas 5.000 liter. Pekerja lansir tampak cepat-cepat meninggalkan lokasi sewaktu mengetahui aparat datang. Di tempat tersebut aparat sempat meminta keterangan pekerja di pos penampungan minyak. Pekerja bernama Bayu itu menyebut tempat penampungan minyak tersebut milik warga Sungai Bahar, Muaro Jambi. Warga menampung dan membeli seluruh hasil minyak bumi curian dari petambang yang datang. ”Kemarin 320 jeriken minyak yang masuk,” ujarnya. Petambang mendapatkan Rp 120.000 per jeriken isi 40 liter. Bayu menambahkan, jika hasil tambang cukup banyak, minyak yang dimuat bisa mencapai 500 jeriken. Dari tempat penampungan itu, aliran uang pembelian minyak bumi ilegal itu hingga Rp 50 juta per hari. (Yoga)


Penerbangan di Labuan Bajo Lumpuh akibat Erupsi Gunung Lewatobi Laki-laki

Yoga 11 Nov 2024 Kompas

Dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki menyebabkan penerbangan dari dan ke semua bandar udara di Pulau Flores, NTT, untuk sementara dihentikan. PT Pelni, perusahaan pelayaran pemerintah, membantu evakuasi wisatawan yang batal terbang. KM Egon yang sedianya berlayar dari Pelabuhan Waingapu, Pulau Sumba, NTT, menuju Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok, NTB, dideviasikan ke Labuan Bajo pada Minggu (10/11) sore. Para wisatawan itu sedianya menggunakan pesawat udara dari Waingapu ke Labuan Bajo. Bandara Labuan Bajo yang terletak di bagian barat Pulau Flores ikut terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang terletak di bagian timur Flores.

Semburan abu vulkanik gunung mengarah ke barat dan mencapai Labuan Bajo yang berbahaya bagi penerbangan. Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan, untuk membantu wisatawan, pihaknya menyesuaikan rute kapal. ”Segera kami berkoordinasi dengan Kemenhub untuk izin penyesuaian rute,” katanya. KM Egon tiba di Labuan Bajo pada Minggu pukul 16.00 Wita dan diberangkatkan pukul 19.00 Wita. Dari Labuan Bajo, KM Egon akan berlayar menuju Pelabuhan Lembar dan dijadwalkan tiba pada Senin (11/11) sekitar pukul 18.00 waktu setempat. KM Egon bertipe ro-ro dengan kapasitas angkut 500 orang dan 85 kendaraan roda empat.

Adapun rute reguler KM Egon adalah Surabaya-Batulicin-Parepare-Bontang-Parepare-Batulicin-Surabaya-Lembar-Waingapu pergi pulang. ”Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada calon penumpang yang terganggu akibat penyesuaian rute ini dikarenakan adanya kondisi darurat,” kata Evan. Dampak erupsi menyebabkan penerbangan dari dan menuju Pulau Flores ditutup sementara. Di Flores terdapat enam bandara komersial, yakni Larantuka, Maumere, Ende, Bajawa, Ruteng, dan Labuan Bajo. Setiap hari sedianya ada aktivitas penerbangan di sana. (Yoga)


Persiapan Lahan untuk Perumahan Baru

Hairul Rizal 11 Nov 2024 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah Prabowo-Gibran yang baru dilantik telah langsung memulai program ambisius "3 juta rumah per tahun" dengan langkah yang cepat dan didukung oleh dunia usaha serta investor asing. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang menjadi hambatan besar dalam mewujudkan program tersebut. Pemerintah berusaha mengoptimalkan aset sitaan, baik yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) maupun non-BMN, untuk mengatasi masalah ini. Namun, terdapat permasalahan lebih lanjut terkait skema peralihan lahan dan benturan antara lahan hunian dan lahan pertanian yang masih belum terselesaikan. Dalam hal ini, konsistensi dan komitmen pemerintah dalam merealisasikan program populis ini akan diuji, mengingat pentingnya menyelesaikan kendala lahan agar program tersebut tidak terhambat.



Pilihan Editor