Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbkatau Sritex mengakui, putusan pailit menyebabkan salah satu sektor usaha perusahaan itu kekurangan bahan baku. Imbasnya, sebagian pegawai diliburkan sementara. Manajemen berupaya melakukan kasasi demi mencabut status pailit yang dikenakan pada perusahaan tersebut. Putusan pailit Sritex dikeluarkan PN Kelas 1A Semarang pada 21 Oktober 2024. Putusan itu berawal dari gugatan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan PT Indo Bharat Rayon, selaku kreditor dari empat perusahaan grup Sritex. Empat perusahaan tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Keempat perusahaan itu digugat karena dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang. Konsekuensi dari putusan pailit itu ialah hilangnya hak pengelolaan dari perusahaan untuk menguasai dan mengurus hartanya. Setelah itu, kewenangan pengelolaan jatuh ke tangan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. ”Sekarang ini masa transisi kepailitan dari pemilik sebelumnya (Sritex) ke kurator. Dalam masa transisi ini, tentu banyak guncangan juga. Ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan, yang tidak memungkinkan kami bekerja secara normal,” kata Dirut Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Iwan yang akrab disapa Wawan menyampaikan hal itu dalam sambutan saat menerima kunjungan dari Komisi VII DPR, Kamis (7/11) di kantor Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Jateng.

Menurut Wawan, manajemen kurator terlalu mengulur-ulur waktu dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak bisa memberikan kepastian bagi jalannya usaha. Pekerjaan kurator, kata dia, seolah terlalu berpusat pada urusan likuidasi. Padahal, ia menganggap, perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Dalam dua tahun terakhir, Net profit margin Sritex membaik dari -127 % pada 2021 menjadi -19 % pada 2024. Kondisi serupa juga terjadi pada EBITDA Margin yang membaik dari -118 % pada 2021 menjadi -4,5 %. Wawan juga menyatakan, Sritex tidak pernah terlambat membayar gaji karyawan ataupun tagihan listrik perusahaan. (Yoga)

Penyidikan kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi terus bergulir dengan penyitaan puluhan barang bukti dan uang tunai mencapai Rp 73 miliar. Polda Metro Jaya mengajukan pemblokiran 47 rekening milik 15 tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penyidikan kasus judi daring yang melibatkan belasan oknum pegawai Kemenkomdigi berlanjut pada penyitaan berbagai barang bukti. Dari 15 tersangka, 11 orang pegawai Kemenkomdigi, yang dulu bernama Kemenkominfo. Empat lainnya adalah warga sipil. Barang bukti itu berupa 34 telepon genggam, 23 laptop, 20 lukisan, 16 mobil,16 monitor, 11 jam tangan mewah, 4 tablet, 4 unit bangunan, 2 senjata api, 1 sepeda motor, 215,5 gram logam mulia, dan uang tunai mencapai Rp 73.723.488.957.

Barang bukti uang tunai terdiri dari Rp 35.792.110.000, 2.955.779 dollar Singapura (Rp 35.043.272.457), dan 183.500 USD (Rp 2.888.106.500). ”Selain itu, penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisasi rekening website judi online untuk dilakukan pemblokiran,” kata Ade, Kamis (7/11) malam. Penyidik tentunya akan terus memeriksa secara intensif untuk menangkap pelaku dan menyita barang bukti lainnya. ”Sekali lagi, Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Kemenkomdigi, bandar, dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan menerapkan pidana perjudian ataupun TPPU,” ujarnya. (Yoga)

Upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan otorisasi kewenangan untuk mengorkestrasi seluruh potensi sektor pertanian secara komprehensif. Strategi ini memudahkan pemerintah memonitor dan mengevaluasi upaya mencapai swasembada pangan. Pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 139,4 triliun dalam APBN 2025 yang tersebar di sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, sampai pemda. Orkestrasi kewenangan oleh Menko Bidang Pangan yang solutif dan segera dieksekusi di lapangan akan mengakselerasi upaya-upaya bersama mencapai swasembada pangan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kementan, Jakarta, Rabu (6/11) mengatakan, Indonesia memiliki semua modal untuk swasembada pangan.

”Itu perlu otorisasi kewenangan koordinasi kesatuan untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya. Zulkifli berbicara di depan sedikitnya 1.500 kepala desa dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementan. Kades sebagai ujung tombak pemerintah turut berperan penting menyukseskan pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan. Menurut Menko Pangan, pemerintah pusat, TNI, Polri, Kejagung, pemda, BUMN, korporasi swasta, badan riset, hingga petani berada dalam satu tim yang berkomitmen sama mewujudkan swasembada pangan nasional. Zulkifli juga akan memangkas rantai birokrasi yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi ke petani yang berhak. (Yoga)

Presiden Prabowo menerima kunjungan resmi kenegaraan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11). Selain membahas kerja sama bilateral, kedua pemimpin sepakat bahwa Indonesia dan Singapura punya pandangan sama terkait situasi global. Prabowo menegaskan, Singapura adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. ”Kita memiliki kerja sama yang baik secara bilateral dan dalam kerangka ASEAN. Kita juga memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak isu, khususnya untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Saya berharap kunjungan ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kerja sama yang lebih baik lagi di saat yang akan datang,” kata Prabowo.

PM Wong juga menyebut Indonesia dan Singapura memiliki banyak perspektif strategis yang sama tentang situasi dunia. ”Kita berdua ingin menjadi sahabat bagi semua orang. Kita berdua ingin menjadi tetangga yang baik. Kita berdua ingin dapat memiliki hubungan dekat dengan AS dan China,” ujarnya. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional. Mereka punya pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks. Dalam wawancara khusus kepada Kompas, Wong mengatakan, saat ini beragam rambu dan norma lama sedang terkikis.

Namun, pada saat yang sama, tatanan baru belum ada. Menurut dia, ada negara yang melakukan kekerasan, tetapi tidak ada konsekuensi atas tindakan tersebut. ”Sebab, tidak ada yang mengatakan berhenti. Dan, bahkan jika seseorang mengatakan berhenti, siapa yang akan menegakkannya,” kata Wong Hubungan regional menjadi lebih penting dan itulah mengapa ASEAN juga menjadi lebih penting,” ucap Wong. Wong melihat relasi baik RI-Singapura menjadi bekal berharga untuk menjawab tantangan regional dan global. Indonesia di bawah Presiden Prabowo merupakan mitra yang dapat diandalkan. (Yoga)

Presiden Prabowo meminta semua jajarannya bekerja sama memberantas judi daring. Dalam ”perang” terhadap judi daring ini, Presiden juga meminta tidak boleh ada yang menjadi ”beking”. Presiden, menurut Menkomdigi, MeutyaHafid, sudah berulang kali menyampaikan pesan tegas secara langsung.Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/11) di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden kembali menegaskan bahwa semua harus memerangi judi daring (judi online). Presiden Prabowo juga meminta Polri, Jaksa Agung, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, dan kementerian/lembaga lain untuk bekerja sama memerangi judi daring. ”Tidak boleh ada ’beking-bekingan’. Ini bahasa beliau (Presiden Prabowo) tidak boleh ada yang membeking, yang membantu, atau apa pun itu,” tutur Meutya seusai sidang kabinet.

Presiden, lanjut Meutya, memberikan perhatian besar pada pemberantasan judi daring karena sebagian besar korbannya adalah masyarakat tak mampu. Oleh karena itu, pemberantasan judi daring secara tuntas akan melindungi masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah. Tak hanya itu, apabila judi daring bisa diberantas, daya beli masyarakat akan bisa diperbaiki dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung juga akan ikut naik. Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 %. ”Jadi, tidak boleh lagi ada kongkalikong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau. ’Bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online’,” ucap Meutya. (Yoga)

Pemerintah Inggris berkomitmen mendukung akses vaksin yang adil secara global di masa depan. Inggris bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa vaksin yang diproduksi menjangkau kelompok rentan dan membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Dubes Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey dalam keterangannya kepada Kompas, Rabu (6/11). Pernyataan itu sekaligus mengklarifikasi pemberitaan Kompas, 3 November 2024. ”Kami bekerja sama dengan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa vaksin kami, yang dikembangkan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjangkau mereka yang palingmembutuhkan,” katanya. Tahun 2021, kata Jermey, Pemerintah Inggris menyumbang 1 juta dosis vaksin ke Indonesia. Inggris juga mendonasikan peralatan pendukung berupa oksigen senilai 1 juta pound sterling.

Pada Juli 2021, Inggris juga menggelontorkan dana 548 juta pound sterling atau Rp 10,5 triliun kepada pelantar kerja sama penyedia vaksin global, Covax. Angka itu, menurut Jermey, menjadikan Inggris sebagai donor bilateral keempat terbesar Covax. Lewat Covax, disediakan vaksin bagi 92 negara berkembang. Hingga Juni 2022, Inggris menyediakan lebih dari 80 juta dosis untuk Covax. Jermey mengatakan, Pemerintah Inggris juga memberikan dukungan pengembangan vaksin mandiri untuk Indonesia, lewat Pusat Program Vaksin InggrisAsia Pasifik yang dipimpin peneliti dari Universitas Sheffield. ”Upaya ini mencerminkan komitmen kami terhadap kesehatan global dan menunjukkan tanggung jawab Inggris dalam perang melawan Covid-19,” katanya. (Yoga)

Foto udara memperlihatkan pemandangan kawasan perumahan di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/11/2024). Dalam waktu 5 tahun terakhir, alokasi anggaran pemerintah untuk pembiayaan perumahan mencapai Rp 119 triliun. Namun, total realisasi penyediaan rumah hanya bisa mencakup 2,17 juta unit. Sedangkan target penyediaan perumahan tahun 2025 adalah 3 juta unit. (Yoga)

Menaker, Yassierli mengatakan, peraturan menteri terkait pengupahan masih dalam proses pembahasan. Selain itu, masih ada pula produk hukum yang harus diharmonisasi. Namun, dia memberi sinyal upah minimum pekerja atau UMP 2025 bakal naik. ”Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja dengan memperhatikan dunia usaha,” kata Yassierli kepada awak media usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11). Yassierli menuturkan, ihwal pengupahan ini sudah dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit bersama unsur serikat pekerja dan pengusaha.

”Ini, kan, masalah waktu, ya, jadi kita masih bahas. Kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar-benar bisa memberikan, bahasa saya, membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,” ucap Yassierli. Sementara, sejumlah ketentuan dalam upah minimum provinsi dan kabupaten/kota bakal berubah imbas putusan MK. Penentuan upah minimum tidak lagi terdapat batas atas dan batas bawah. Selain itu, PP No 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan juga tidak berlaku sehingga tidak harus disepakati pada November 2024.

Hal itu terungkap usai pertemuan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menaker Yassierli, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Komisi III Habiburrahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Mereka membahas tindak lanjut putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Dalam kesepakatan itu, buruh, pemerintah, dan DPR mengkaji serta membahas secara komprehensif penentuan indeks upah agar tidak merugikan pengusaha maupun pekerja. Dasco optimistis kesepakatan akan terbentuk dalam waktu dekat. Meski demikian dia menambahkan, realisasi UU Ketenagakerjaan yang terpisah dari UU Ciptaker membutuhkan waktu karena bukan hal yang mudah. Begitu pula merumuskan ketentuan upah minimum pekerja. (Yoga)

Pelaku UMKM mengharapkan kebijakan hapus tagih kredit dapat menyasar pelaku usaha yang kesulitan mengangsur, terutama segmen mikro. Di sisi lain, perbankan menunggu salinan peraturan pemerintah agar kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Presiden Prabowo telah menandatangani PP No 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, Selasa (5/11). Penghapusan piutang UMKM dilakukan terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya, seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Secara khusus, penghapusan piutang UMKM itu ditujukan bagi Bank BUMN dengan catatan telah dihapusbukukan karena dalam rentang 10 tahun tidak memiliki kemampuan membayar.

Kebijakan ini akan menyasar sekitar 1 juta debitor dengan ketentuan piutang bagi badan usaha maksimal Rp 500 juta dan perseorangan maksimal Rp 300 juta. Total piutang yang akan dihapustagihkan diperkirakan mencapai Rp 10 triliun. Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia Hermawati Setyorini mengatakan, para pelaku UMKM menyambut baik kebijakan itu. Namun, program baru itu dikhawatirkan hanya akan dimanfaatkan segelintir pelaku usaha. ”Dengan jumlahnya yang terbatas, peluang untuk memanfaatkan kebijakan itu justru bukan kepada pelaku usaha mikro, melainkan pengusaha kecil dan menengah,” kata Hermawati.

Menurut Hermawati, kelonggaran berupa fasilitas hapus tagih dibutuhkan oleh para pelaku usaha segmen mikro. Sebab, mereka sedang terseok-seok karena turunnya daya beli masyarakat dan naiknya ongkos produksi sehingga sulit membayar cicilan. Merujuk data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, outstanding kredit UMKM oleh perbankan umum nasional per Agustus 2024 mencapai Rp 1.478 triliun, terdiri atas segmen mikro Rp 667,57 triliun, segmen kecil Rp 475,89 triliun, dan segmen menengah Rp 335,22 triliun. Rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) segmen mikro sebesar 3,25 %, segmen kecil 4,39 % dan segmen menengah 5,18 %. (Yoga)

Para peternak akan menjadi kelompok yang paling terpukul apabila UD Pramono di Desa Singosari, Kabupaten Boyolali, Jateng, tutup. Terlebih lagi, jumlah mitra peternak tempat pengepulan susu itu lebih dari 1.000 orang. Wacana penutupan itu terkait dengan masalah tunggakan pajak senilai ratusan juta rupiah yang dihadapi unit usaha rakyat tersebut. Kabar penutupan tempat pengepulan susu itu mencuat setelah rekening milik usaha dagang itu diblokir Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta pada 4 Oktober 2024. Pemilik usaha, Pramono (67) dinilai memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 670 juta dari tahun 2018. Namun, ia merasa permasalahan itu telah diselesaikan pada tahun tersebut dengan setoran uang Rp 200 juta.

”Kalau sampai benar tutup, kami peternak ini yang paling merasakan dampaknya. Susu perah yang kami hasilkan mau disetorkan ke mana? Tidak mudah mencari tempat penampungan baru,” kata Suyatno (63), peternak sapi perah di Desa Singosari, Boyolali, Rabu (6/11). Suyatno waswas sejak rencana penutupan UD Pramono mengemuka. Baginya, setoran susu perah sudah dijadikan penghasilan tambahan selain pekerjaan utamanya sebagai petani. Memang, setorannya tidak terlalu banyak, hanya 5 liter per hari. Namun, jumlah itu tetap berarti baginya yang hidup pas-pasan. Terlebih, UD Pramono termasuk tempat pengepulan susu yang memberikan harga tinggi untuk setiap liter susu yang disetor. Saat ini, harganya menyentuh Rp 7.600 per liter. Tempat pengepulan lain rata-rata hanya memberi harga Rp 7.000 per liter. (Yoga)