Seusai dikunjungi Wapres Gibran, Kampung Puntun di Palangka Raya, Kalteng, mencoba berbenah. Dikenal sebagai kampung narkoba, Puntun dirancang jadi kampung wisata. Dalam bahasa setempat, puntun berarti penyimpan barang para penebang kayu. Sejak 1960-an, Puntun pernah menjadi tempat persinggahan pedagang dan penebang kayu Banjarmasin, Kalsel. Di atas hutan rawa gambut, mereka tinggal di rumah lanting khas Banjar yang mengapung di sungai. Tak heran sebagian besar penduduknya adalah perantau Banjarmasin yang masih bekerja dalam bisnis pemotongan kayu.Pulangnya Saleh (37), warga Puntun, dari perantauan tahun 2016, mengubah wajah daerah itu ke titik terendahnya.

Di pinggir Sungai Kahayan, Saleh menjalankan bisnis narkobanya. Butuh 8 tahun untuk menghentikan aksinya. Petugas BNN menangkapnya pada Selasa (10/9). Istana kecil Saleh di atas rumah terapung di Puntun digerebek. Kini, ia ditahan di Nusakambangan. Dua bulan setelah Saleh hengkang dari Puntun, Wapres Gibran datang. Dalam kunjungan pada Senin (4/11) itu, tercetus rencana revitalisasi mengubah wajah Puntun. Dari kampung narkoba menjadi obyek wisata. Haji Juhri, Ketua RW 027 di Kampung Puntun, Jumat (8/11), mengatakan, kehadiran narkoba berdampak buruk. Banyak anak usia SMP dan SMA terbiasa mengonsumsi pil zenith (Carnophen) atau ”pil jin”.

Zenith obat untuk penyakit tulang yang memiliki efek halusinasi saat dikonsumsi. Plt Asisten I Sekda Kota Palangka Raya, Mahdi Suryanto mengatakan, rencana menuntun Puntun menjadi kampong wisata adalah inisiatif Pemkot Palangka Raya dengan BNN Kalteng, untuk mengubah citra dan kesan orang melihat Puntun. ”Lebih dari itu, ini penting untuk generasi berikutnya. Ini bisa jadi wisata air dan berbagai obyek lain,” ujarnya. Tak jauh dari kampung itu terdapat Pelabuhan Rambang yang sudah lebih dulu dijadikan kawasan wisata kuliner. Kadis Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kota Palangka Raya, Lin Hendrayati Idris mengatakan, pihaknya serius mewujudkan keinginan menekan stigma ini. (Yoga)

Anggaran pemerintah daerah berjumlah Rp 141,33 triliun yang dinilai tidak tepat sasaran merupakan masalah klasik yang harus ditangani secara komprehensif. Pemerintah pusat perlu memberlakukan sanksi disinsentif kepada daerah yang anggarannya tidak efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan pengawasan eksternal dari DPRD dan pelibatan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman, Jumat (8/11) menuturkan, ada beberapa permasalahan yang menjadi penyebab anggaran pemda tidak tepat sasaran.

Di level daerah, pemerintah pusat selama ini selalu mendorong tentang uang yang harus mengikuti program (money follow the program). Pemda didorong menetapkan program prioritas atau yang menjadi fokus setiap lima tahun sekali. ”Tujuannya agar seluruh anggaran pemda diarahkan pada program prioritas itu. Namun, dalam praktiknya, pemda menganggap hanya 32 urusan yang wajib diturunkan dalam program dan kegiatan,” kata Herman. 32 urusan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah, diatur UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

Karena pemda hanya berfokus pada 32 urusan wajib itu saja, berapa pun kapasitas fiskal daerah tetap digunakan untuk program tersebut. Kapasitas birokrat, ASN, dan penyelenggara daerah, baik kepala daerah maupun DPRD, juga kurang mumpuni. Kepala daerah kerap tidak punya kapasitas, fokus, dan karakter membawa perubahan sehingga yang dijalankan dari tahun ke tahun sifatnya hanya rutinitas. DPRD juga tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Masalah lain yang ditemukan KPPOD adalah ketidakefektifan anggaran. Namun, secara struktural, respons dari pemerintah pusat juga kurang efektif. (Yoga)

Kejagung menjerat Dirjen Perkeretaapian pada Kemenhub periode 2016-2017, Prasetyo Boeditjahjono, dengan dua perkara dugaan korupsi yang berbeda. Kejagung akan mendalami dua kasus ini sehingga tidak tertutup kemungkinan perkara ini sampai ke Menhub yang menjabat saat dugaan korupsi ini terjadi. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, Prasetyo diduga korupsi dalam pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023. Selain itu, ia juga diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana kereta ringan (LRT) Sumsel di Palembang. Harli menjelaskan, pendakwaan atas dua perkara Prasetyo akan dilakukan secara terpisah.

”Urusan di Sumsel beda, urusan di sini (Kejagung) beda karena kasusnya beda.Memang, ada hubunganya. Bisa dilakukan penggabungan perkara. Tapi kita lihat waktunya. Sementara di sana kerugiannya lebih besar lagi. Tapi saya kira terpisah kalau melihat hasil pemeriksaan sampai sekarang,” ujar Harli di Jakarta, Jumat (8/11). Harli mengungkapkan, perbuatan Prasetyo menyebabkan pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa tak berfungsi sehingga merugikan keuangan negara Rp 1,157 triliun. Sementara, kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT Sumsel di Palembang ditangani Kejati Sumsel. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel, Umaryadi, Selasa (5/11) mengatakan, Prasetyo diketahui menerima setoran berkali-kali melalui rekeningnya dengan total Rp 18 miliar. (Yoga)

Lanskap arus informasi telah bergeser ke platform digital. Cara masyarakat mengakses informasi pun kian beragam, termasuk melalui media sosial. Karena itu, televisi dan radio dituntut untuk meningkatkan mutu siarannya di era banjir informasi. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah mengutarakan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung RRI, Jakarta, Jumat (8/11). Dalam situasi banjir informasi, peran lembaga penyiaran seperti televisi dan radio sangat dibutuhkan. Konten siaran bermutu dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk memverifikasi informasi yang berseliweran. Terkait hal itu, Penghargaan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2024 diberikan sebagai apresiasi pada lembaga penyiaran yang menyajikan konten-konten berkualitas berupa pemberitaan, hiburan, dan lain-lain.

Penghargaan ini terdiri dari 28 kategori, antara lain program unjuk bincang atau talkshow televisi, program unjuk bincang radio, program peduli perempuan televisi, program peduli perempuan radio, televisi komunitas terbaik, radio komunitas terbaik, dan apresiasi KPI daerah. ”Kami berharap yang mendapatkan penghargaan bisa menjaga dan meningkatkan kualitas konten siarannya. Selain itu, hal tersebut jadi motivasi bagi lembaga penyiaran yang tahun ini belum mendapat penghargaan,” ujarnya. Televisi dan radio diharapkan tidak sekadar mengedepankan aspek viralitas dalam memproduksi berita. ”Verifikasi menjadi sangat penting. Saat ini, masyarakat menganggap apa yang ditayangkan televisi dan disiarkan radio sebagai verifikator. Jadi, lembaga penyiaran masih menjadi ruang bagi masyarakat untuk menerima informasi yang akurat,” jelasnya. (Yoga)

Ketergantungan Indonesia terhadap produk kesehatan impor mesti ditekan demi mewujudkan ketahanan nasional di sektor kesehatan. Untuk itu, pemerintah mendorong agar tingkat kandungan dalam negeri pada produk kesehatan mencapai 50 %. Menkes Budi Gunadi Sadikin saat membuka acara Health Innovation Festival atau HAi Fest di Jakarta, Jumat (8/11) mengatakan, pembangunan industri kesehatan, industri farmasi, dan alat kesehatan terus didorong di dalam negeri. Hal itu dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pada sistem kesehatan di Indonesia.

”Saat pandemi terjadi lockdown (penutupan wilayah) sehingga pasokan alat kesehatan dan obat-obatan jadi amat terbatas. Kondisi itu membuat pemerintah bertekad membangun sistem kesehatan Indonesia yang resilien, aman, dan bertahan kalau ada pandemi lagi,” tuturnya. Pemerintah mendorong pihak-pihak meningkatkan investasi pada sektor kesehatan di Indonesia. Diperkirakan nilai belanja kesehatan pada masyarakat Indonesia meningkat 2,5 kali lipat pada 5-15 tahun mendatang. Dengan kondisi demografi Indonesia lebih banyak penduduk usia tua, belanja kesehatan di masyarakat akan meningkat.

Pemerintah menyiapkan cara mempercepat terwujudnya ketahanan sistem kesehatan dalam negeri. Perizinan produksi alat kesehatan dan produk farmasi dipermudah. Selain itu, kerja sama terbuka industri dalam negeri dan asing untuk memproduksi produk kesehatan di Indonesia. ”Pemerintah pasti akan membeli barang yang diproduksi di dalam negeri tersebut. Jaminan itu dilakukan dengan mengoptimalkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) pada produk kesehatan yang masuk di e-catalog,” ujarnya. (Yoga)

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah. Kementerian BUMN siap bekerja sama dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dalam rangka meningkatkan efisiensi. ”Tentu ada yang harus terus kita perbaiki. Program bersih-bersih BUMN sudah berjalan. Di awal, kita tahu banyak kasus yang waktu itu, ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Sekarang sama, di proyek kedua, program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11). Menurut Erick, peran BUMN tak cukup hanya melaksanakan program-program ekomi pemerintah.

Sebagaimana disampaikan Presiden RI, program-program tersebut harus dilaksanakan secara efisien dengan meminimalkan kebocoran anggaran, yang selama ini ditengarai mencapai 30 %. Artinya, BUMN harus terus berbenah agar dapat berjalan seefisien mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah efisiensi ditempuh Kementerian BUMN, salah satunya memangkas jumlah perusahaan inti BUMN, dari sebelumnya berjumlah 114 perseroan menjadi 47 perseroan. Dari 47 BUMN yang ada, 40 perusahaan kini tergolong dalam kondisi sehat, sedangkan 7 masih butuh perbaikan.

Tujuh BUMN yang punya kondisi keuangan merah adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Selain itu, ada pula Jiwasraya, Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Perum Percetakan Negara publik Indonesia (PNRI). Penyebab utama sejumlah BUMN merugi dalam jangka waktu lama adalah beban penugasan pemerintah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal setiap perusahaan. Sebab itu, perbaikan tata kelola ke depan bukan pada BUMN, melainkan tata kelola penugasan pemerintah untuk BUMN (Kompas.id, 7/11/2024). (Yoga)

Pelaku industri berorientasi ekspor menilai terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS akan menurunkan kinerja ekspor China ke AS. Indonesia dinilai bisa memanfaatkan peluang pasar dan investasi dari kebijakan proteksionisme yang bakal diterapkan Trump. Potensi penerapan pajak tinggi untuk produk minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah, yang diimpor dari China ke AS, misalnya, membuka potensi pasar ekspor baru bagi negara-negara produsen minyak goreng, termasuk Indonesia. Analis Komoditas Lunak Global Bloomberg, Alvin Tai, menilai, Trump akan memenuhi janji kampanyenya, menaikkan tarif impor produk China hingga 60 %.

Peningkatan tarif juga diterapkan untuk produk minyak jelantah (used cooking oil) asal China yang selama ini pungutan impornya ada di kisaran 15,5 %. ”Saya pikir akan ada kelanjutan dari peningkatan tarif impor, termasuk untuk produk minyak jelantah dari China yang jumlahnya 60 % dari seluruh minyak jelantah impor di AS,” ujar Alvin di sela-sela acara International Palm Oil Conference (IPOC) 2024 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11). Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, menyebut, apa pun kebijakan Trump terkait proteksionisme nantinya tetap akan menguntungkan Indonesia.

”Volume ekspor minyak jelantah China ke AS sangatlah besar. Indonesia harus bisa mengambil keuntungan (dari kebijakan tarif AS),” ujar Joko. Berdasar hasil studi Traction Energy Asia, potensi ketersediaan minyak jelantah di Indonesia mencapai 1 juta kiloliter per tahun. Dari potensi tersebut, 75 % berasal dari industri pengolahan makanan, 25 % berasal dari hotel, restoran, dan kafe. Dilansir dari Reuters, tahun lalu AS mengimpor minyak jelantah hingga 1,36 juta metrik ton (1,53 juta kiloliter) untuk memenuhi kebutuhan produksi biodiesel di negara tersebut. (Yoga)

Masyarakat yang hendak menggunakan kereta api pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat memesan tiket perjalanan. Sejauh ini, kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat, khususnya generasi muda. Mulai Jumat (8/11) masyarakat dapat memesan untuk keberangkatan Senin, 23 Desember 2024. Pada Sabtu (9/11), konsumen dapat mulai memesan untuk keberangkatan Selasa, 24 Desember 2024, dan seterusnya.

”KAI juga menawarkan berbagai program, salah satunya tarif reduksi dengan kriteria tertentu. Diskon tarif reduksi ini dapat dimanfaatkan pelanggan, baik hari biasa maupun selama libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Vice President of Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Anne Purba secara tertulis, Jumat. Ia berharap masyarakat memesan tiket jauh hari untuk berlibur, terutama untuk tanggal keberangkatan favorit, agar tak kehabisan tiket. ”Kami mengimbau para pelanggan agar teliti memastikan tanggal keberangkatan, rute perjalanan, dan data diri di-input dengan benar saat melakukan pemesanan,” kata Anne.

Berkaca pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, KAI mengoperasikan 474 lokomotif dan 1.738 gerbong kereta serta 99 kereta rel diesel. Jumlah penumpang KA mencapai 14 juta atau 13 % dari total penumpang seluruh moda transportasi massal. Tanggal favorit Pada akhir tahun lalu,tanggal favorit keberangkatan arus mudik Natal terjadi pada 23 Desember 2023. Sebaliknya, penjualan tertinggi arus balik terjadi pada 26 Desember 2023, tepat sehari setelah perayaan Natal. Data KAI menunjukkan mayoritas pengguna KA adalah generasi milenial dengan persentase 40,02 % dan generasi Z sebesar 23,66 %. Posisinya diikuti generasi X sebesar 21,18 % dan generasi baby boomer sebanyak 10,79 %. (Yoga)