;

Ketergantungan terhadap produk kesehatan impor harus ditekan

Yoga 09 Nov 2024 Kompas

Ketergantungan Indonesia terhadap produk kesehatan impor mesti ditekan demi mewujudkan ketahanan nasional di sektor kesehatan. Untuk itu, pemerintah mendorong agar tingkat kandungan dalam negeri pada produk kesehatan mencapai 50 %. Menkes Budi Gunadi Sadikin saat membuka acara Health Innovation Festival atau HAi Fest di Jakarta, Jumat (8/11) mengatakan, pembangunan industri kesehatan, industri farmasi, dan alat kesehatan terus didorong di dalam negeri. Hal itu dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pada sistem kesehatan di Indonesia.

”Saat pandemi terjadi lockdown (penutupan wilayah) sehingga pasokan alat kesehatan dan obat-obatan jadi amat terbatas. Kondisi itu membuat pemerintah bertekad membangun sistem kesehatan Indonesia yang resilien, aman, dan bertahan kalau ada pandemi lagi,” tuturnya. Pemerintah mendorong pihak-pihak meningkatkan investasi pada sektor kesehatan di Indonesia. Diperkirakan nilai belanja kesehatan pada masyarakat Indonesia meningkat 2,5 kali lipat pada 5-15 tahun mendatang. Dengan kondisi demografi Indonesia lebih banyak penduduk usia tua, belanja kesehatan di masyarakat akan meningkat.

Pemerintah menyiapkan cara mempercepat terwujudnya ketahanan sistem kesehatan dalam negeri. Perizinan produksi alat kesehatan dan produk farmasi dipermudah. Selain itu, kerja sama terbuka industri dalam negeri dan asing untuk memproduksi produk kesehatan di Indonesia. ”Pemerintah pasti akan membeli barang yang diproduksi di dalam negeri tersebut. Jaminan itu dilakukan dengan mengoptimalkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) pada produk kesehatan yang masuk di e-catalog,” ujarnya. (Yoga)


Menteri BUMN menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola BUMN

Yoga 09 Nov 2024 Kompas

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah. Kementerian BUMN siap bekerja sama dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dalam rangka meningkatkan efisiensi. ”Tentu ada yang harus terus kita perbaiki. Program bersih-bersih BUMN sudah berjalan. Di awal, kita tahu banyak kasus yang waktu itu, ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Sekarang sama, di proyek kedua, program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11). Menurut Erick, peran BUMN tak cukup hanya melaksanakan program-program ekomi pemerintah.

Sebagaimana disampaikan Presiden RI, program-program tersebut harus dilaksanakan secara efisien dengan meminimalkan kebocoran anggaran, yang selama ini ditengarai mencapai 30 %. Artinya, BUMN harus terus berbenah agar dapat berjalan seefisien mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah efisiensi ditempuh Kementerian BUMN, salah satunya memangkas jumlah perusahaan inti BUMN, dari sebelumnya berjumlah 114 perseroan menjadi 47 perseroan. Dari 47 BUMN yang ada, 40 perusahaan kini tergolong dalam kondisi sehat, sedangkan 7 masih butuh perbaikan.

Tujuh BUMN yang punya kondisi keuangan merah adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Selain itu, ada pula Jiwasraya, Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Perum Percetakan Negara publik Indonesia (PNRI). Penyebab utama sejumlah BUMN merugi dalam jangka waktu lama adalah beban penugasan pemerintah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal setiap perusahaan. Sebab itu, perbaikan tata kelola ke depan bukan pada BUMN, melainkan tata kelola penugasan pemerintah untuk BUMN (Kompas.id, 7/11/2024). (Yoga)


Peluang pasar dan investasi dari kebijakan proteksionisme yang bakal diterapkan Trump

Yoga 09 Nov 2024 Kompas

Pelaku industri berorientasi ekspor menilai terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS akan menurunkan kinerja ekspor China ke AS. Indonesia dinilai bisa memanfaatkan peluang pasar dan investasi dari kebijakan proteksionisme yang bakal diterapkan Trump. Potensi penerapan pajak tinggi untuk produk minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah, yang diimpor dari China ke AS, misalnya, membuka potensi pasar ekspor baru bagi negara-negara produsen minyak goreng, termasuk Indonesia. Analis Komoditas Lunak Global Bloomberg, Alvin Tai, menilai, Trump akan memenuhi janji kampanyenya, menaikkan tarif impor produk China hingga 60 %.

Peningkatan tarif juga diterapkan untuk produk minyak jelantah (used cooking oil) asal China yang selama ini pungutan impornya ada di kisaran 15,5 %. ”Saya pikir akan ada kelanjutan dari peningkatan tarif impor, termasuk untuk produk minyak jelantah dari China yang jumlahnya 60 % dari seluruh minyak jelantah impor di AS,” ujar Alvin di sela-sela acara International Palm Oil Conference (IPOC) 2024 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11). Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, menyebut, apa pun kebijakan Trump terkait proteksionisme nantinya tetap akan menguntungkan Indonesia.

”Volume ekspor minyak jelantah China ke AS sangatlah besar. Indonesia harus bisa mengambil keuntungan (dari kebijakan tarif AS),” ujar Joko. Berdasar hasil studi Traction Energy Asia, potensi ketersediaan minyak jelantah di Indonesia mencapai 1 juta kiloliter per tahun. Dari potensi tersebut, 75 % berasal dari industri pengolahan makanan, 25 % berasal dari hotel, restoran, dan kafe. Dilansir dari Reuters, tahun lalu AS mengimpor minyak jelantah hingga 1,36 juta metrik ton (1,53 juta kiloliter) untuk memenuhi kebutuhan produksi biodiesel di negara tersebut. (Yoga)


Mulai Jumat, KAI Buka Pemesanan Tiket Natal dan Tahun Baru

Yoga 09 Nov 2024 Kompas

Masyarakat yang hendak menggunakan kereta api pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat memesan tiket perjalanan. Sejauh ini, kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat, khususnya generasi muda. Mulai Jumat (8/11) masyarakat dapat memesan untuk keberangkatan Senin, 23 Desember 2024. Pada Sabtu (9/11), konsumen dapat mulai memesan untuk keberangkatan Selasa, 24 Desember 2024, dan seterusnya.

”KAI juga menawarkan berbagai program, salah satunya tarif reduksi dengan kriteria tertentu. Diskon tarif reduksi ini dapat dimanfaatkan pelanggan, baik hari biasa maupun selama libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Vice President of Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Anne Purba secara tertulis, Jumat. Ia berharap masyarakat memesan tiket jauh hari untuk berlibur, terutama untuk tanggal keberangkatan favorit, agar tak kehabisan tiket. ”Kami mengimbau para pelanggan agar teliti memastikan tanggal keberangkatan, rute perjalanan, dan data diri di-input dengan benar saat melakukan pemesanan,” kata Anne.

Berkaca pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, KAI mengoperasikan 474 lokomotif dan 1.738 gerbong kereta serta 99 kereta rel diesel. Jumlah penumpang KA mencapai 14 juta atau 13 % dari total penumpang seluruh moda transportasi massal. Tanggal favorit Pada akhir tahun lalu,tanggal favorit keberangkatan arus mudik Natal terjadi pada 23 Desember 2023. Sebaliknya, penjualan tertinggi arus balik terjadi pada 26 Desember 2023, tepat sehari setelah perayaan Natal. Data KAI menunjukkan mayoritas pengguna KA adalah generasi milenial dengan persentase 40,02 % dan generasi Z sebesar 23,66 %. Posisinya diikuti generasi X sebesar 21,18 % dan generasi baby boomer sebanyak 10,79 %. (Yoga)


Perempuan buruh perkebunan sawit dihadapkan pada beban kerja fisik berat dan lingkungan kerja kurang aman

Yoga 09 Nov 2024 Kompas

Federasi Serikat Buruh Kebun Sawit (FSBKS) Kalbar mencatat, banyak perempuan buruh di perkebunan sawit tidak punya status yang jelas dalam konteks ketenagakerjaan. Hal itu membuat mereka tak mendapat hak-hak sebagai pekerja. ”Kebanyakan (buruh) perempuan itu bekerja sebagai pekerja harian lepas. Mereka juga tidak diberikan kontrak kerja oleh pihak perusahaan,” ujar Ketua FSBKS Kalbar, Yublina Yuliana Oematan, Jumat (8/11). Hal itu ia sampaikan dalam diskusi daring bertajuk ”Keadilan Gender untuk Industri Sawit Berkelanjutan’’ yang diselenggarakan Sawit Watch. Sawit Watch adalah organisasi nonpemerintah yang fokus pada dampak negatif sistem perkebunan besar sawit.

Yublina mengatakan, beberapa perempuan buruh di perkebunan sawit ada yang diberi kontrak kerja. Namun, mereka tak mendapat salinan perjanjian kerja. Artinya, perempuan buruh tak bisa mengecek isi perjanjian kerja tersebut. Dari pendataan FSBKS Kalbar, banyak perempuan buruh punya beban kerja fisik berat. Dari proses pemupukan, sejumlah perempuan mesti mengangkut pupuk dari gudang ke truk. Proses itu berlanjut sampai pengeceran pupuk di lapangan. ’’Target kerja berkisar 600 kg-700 kg per orang. Jika target itu belum selesai hari ini karena cuaca, misalnya, diselesaikan keesokan hari dengan ditambah target kerja harian 600 kg lagi,” kata Yublina.

Selain contoh tersebut, beberapa perempuan buruh di perkebunan sawit punya jam kerja jelas. Misalnya, dalam sehari diberi waktu kerja 7 jam. Namun, Yublina mengatakan, saat target kerja selesai sebelum waktu kerja habis, perempuan buruh tak bisa langsung pulang. Beberapa perusahaan mengatur mereka mesti ada di lapangan hingga jam kerja selesai. Dari sisi fasilitas kerja, FSBKS Kalbar mencatat sejumlah perempuan buruh tak mendapat alat pelindung diri (APD). Sekalipun ada, tak sesuai dengan lingkungan kerja sehingga membuat buruh perempuan kepanasan. Beberapa perempuan buruh akhirnya membeli APD secara mandiri. Kondisi tersebut membuat perempuan buruh rentan terpapar bahan kimia pupuk saat bekerja.

Di saat bersamaan, tak ada fasilitas pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja. Sekalipun ada, ujar Yublina, hasil pengecekannya kerap kali tidak diberikan. Akibatnya, pekerja tak benar-benar tahu kondisi kesehatannya. Saat perempuan buruh punya keluhan sakit, sejumlah perusahaan tak menyediakan fasilitas klinik dan ambulans. Kalaupun ada dua fasilitas itu, biasanya tidak ada dokter yang berjaga. Ketersediaan obat pun minim. ’’Ketika sakit, kami harus pergi berobat sendiri,” kata Yublina. Kondisi itu ditambah dengan banyaknya perempuan buruh di perkebunan sawit yang tidak mendapat cuti haid dan cuti hamil. Dengan beban kerja berat itu, membuat mereka punya masalah kesehatan serius. (Yoga)


Mengunakan Produk dan Layanan Jasa Keuangan Berbasis Digital dengan Bijak

Yoga 09 Nov 2024 Kompas

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh ke berbagai sektor, tak terkecuali sektor jasa keuangan. Kemudahan bertransaksi tanpa dibatasi ruang dan waktu,ada dalam genggaman. Kita dapat membuka rekening atau mengakses layanan perbankan lainnya dengan mudah dari gawai yang dimiliki. Kehadiran aplikasi super (super apps) yang dimiliki perbankan bahkan memungkinkan untuk mengakses produk dan layanan dari sektor jasa keuangan lainnya, seperti pembelian produk reksa dana. Perubahan pola perilaku masyarakat ketika mengakses produk dan layanan jasa keuangan sejak pandemi Covid-19 mendorong industri jasa keuangan terus berinovasi.

Untuk memperluas akses keuangan masyarakat, kolaborasi dengan sektor riil pun dilakukan. Pembelian asuransi mikro, pengajuan pembiayaan dan kemudahan berinvestasi dapat dilakukan melalui toko daring. Namun kemudahan ini dihadapkan dengan berbagai tantangan yang masih menjadi PR bersama, seperti keamanan data pribadi dan berbagai kejahatan di sektor jasa keuangan. Tips yang dapat dilakukan agar dapat memaksimalkan manfaat produk dan layanan jasa keuangan berbasis digital dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan konsumen, yaitu: 1. Jaga keamanan data pribadi yang dimiliki. Jangan membagikan username dan kata sandi akun produk atau layanan jasa keuangan yang dimiliki karena rawan disalahgunakan.

2. Ketika mengakses produk dan layanan jasa keuangan melalui gawai yang Anda miliki, pastikan untuk menggunakan jaringan internet pribadi dan bukan internet berbagi (Wi-Fi). Penggunaan jaringan internet pribadi memperkecil kemungkinan penjahat untuk mengakses data. 3. Jangan panik ketika menerima pemberitahuan dari pihak tertentu tentang gangguan atau akses mencurigakan pada produk dan layanan keuangan yang dimiliki. Misalnya, panggilan telepon dari oknum yang mengatakan adanya pendebitan dana di akun perbankan dalam jumlah tertentu. Jangan panic, Pertama, cek akun perbankan. Kedua, bertanya hanya kepada petugas resmi perbankan.

Tanyakan langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ketiga, jangan takut dan enggan melaporkan kepada pihak berwajib untuk memberi efek jera kepada oknum dimaksud. 4. Pahami produk dan layanan jasa keuangan, Pastikan membaca dengan saksama semua ketentuan tentang produk dan layanan keuangan dimaksud, baik manfaat, risiko, maupun biaya. Dengan demikian, produk dan layanan keuangan yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan, profil risiko, kemampuan bayar, dan tujuan keuangan yang dimiliki. 5. Gunakan layanan yang sudah berizin OJK. 6. Pantau portofolio secara berkala (Yoga)


Jiplak-menjiplak Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi

Yuniati Turjandini 09 Nov 2024 Tempo
JIPLAK -menjiplak karya ilmiah di perguruan tinggi terus terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Kabar terbaru, buku karya sejarawan dan penulis Inggris yang mengkhususkan diri pada sejarah Indonesia, Peter Carey, diduga dijiplak tim penulis sejarah dari Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM pun membentuk tim ad hoc untuk menyelisik kasus tersebut. Dugaan plagiarisme bukan hanya terjadi pada buku Peter Carey. Praktik plagiarisme bak virus yang terus bermutasi karena kampus ditengarai tidak menangani kejahatan akademik ini secara serius. Percepatan dan pengangkatan guru besar di luar aturan juga menambah sengkarut plagiarisme. Kenapa Plagiarisme Karya Ilmiah Terus Terjadi di Perguruan Tinggi Sengkarut Dugaan Plagiarisme Karya Peter Carey oleh Sejarawan UGM Sanksi plagiarisme sudah diatur dengan tegas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pencopotan gelar dan ancaman pidana penjara 2 tahun bagi pelaku plagiarisme. Sejumlah pakar menyarankan kampus membenahi integritas akademik dengan menegakkan sanksi agar memberikan efek jera. Selain itu, kampus harus menerapkan kebijakan publikasi yang lebih berfokus pada kualitas ketimbang kuantitas. (Yetede)

Wakil Ketua Komisi Alexander Marwata Coba Melawan Tuduhan Pelanggaran

Yuniati Turjandini 09 Nov 2024 Tempo
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengajukan uji materiil Pasal 36 huruf (a) dan Pasal 37 Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi soal larangan pimpinan dan pegawai lembaga KPK bertemu dengan pihak beperkara. Alex coba terlepas dari perkara etik pertemuannya dengan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, yang tengah ditelusuri Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Eko kini berstatus terpidana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Gugatan itu dilayangkan Alex pada 4 November 2024, empat hari setelah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Ade Safri Simanjuntak menyatakan akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kasus pelanggaran etik Alex Marwata layak naik ke tahap penyidikan. Alex menyatakan menggugat kedua pasal itu karena perbedaan tafsir antara aparat hukum dan pembuat undang-undang terhadap kedua pasal tersebut.

Perbedaan tafsir itu, menurut dia, membuat pasal tersebut rentan digunakan untuk mengkriminalkan pimpinan maupun pegawai KPK. “Rumusan pasal itu tidak jelas, sekalipun dalam penjelasan Undang-Undang KPK dinyatakan cukup jelas. Di mana ketidakjelasannya atau setidaknya menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan perumus undang-undang,” kata Alex, Kamis, 7 November 2024. Alex menilai ada ketidakjelasan soal siapa yang dimaksudkan dalam frasa “pihak lain” dalam Pasal 36. Menurut dia, frasa itu seharusnya bermakna pihak yang ada hubungannya dengan tersangka, seperti rekan kerja atau keluarga orang yang tengah beperkara. Sementara selama ini, menurut dia, frasa pihak lain itu dimaknai secara luas sehingga tak jelas batasannya.

Dia juga menilai tak ada batasan kata “perkara” dalam pasal tersebut. “Apakah laporan masyarakat yang bahkan belum penyelidikan juga dianggap perkara? Jangankan menyebutkan tersangkanya, peristiwa pidana korupsinya pun belum jelas,” ucap Alex. Menurut Alex ada ketidakjelasan soal frasa “dengan alasan apa pun” dalam pasal tersebut. Menurut dia, frasa itu tak mengecualikan pertemuan dalam rangka melaksanakan tugas dan dalam kondisi tidak mengetahui status orang yang ditemui. “Kalau tanpa pengecualian, berarti bertemu di kondangan pun bermasalah. Sekalipun tidak ada hal penting yang dibahas," tuturnya. (Yetede)

Sirene Peringatan Kembalinya Trumpisme

Yuniati Turjandini 09 Nov 2024 Tempo
KEMENANGAN  Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat membunyikan sirene peringatan kembalinya Trumpisme. Gaya kepemimpinan Trump yang menggelorakan nasionalisme sempit dan proteksionisme serta dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi itu bakal mencekam dunia dalam empat tahun ke depan. Indonesia pun harus bersiap. Meski belum resmi, Trump dipastikan kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Pengusaha sekaligus politikus Partai Republik ini terpilih sebagai presiden ke-47 setelah mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat. Pemungutan suara pada Rabu waktu setempat, 6 November 2024, menunjukkan Trump memperoleh 295 suara elektoral dan 72.572.358 suara populer. Dia mengungguli Harris yang mendapatkan 226 suara elektoral dan 67.848.491 suara populer.

Kemenangan Trump memicu kekhawatiran kembali mewabahnya Trumpisme. Selama empat tahun memerintah Amerika pada 2016-2020, Trump menerabas etika dan nilai-nilai demokrasi, mengabaikan pelindungan hak asasi manusia, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ia menyebarkan tuduhan palsu serta mengecap pengkritik pemerintah sebagai musuh rakyat Amerika. Trump meninggalkan sejumlah komitmen global dan inisiatif multilateral, seperti Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim. Trump bahkan menyebut perubahan iklim sebagai hoaks besar. Ia mengecam energi hijau dan mobil listrik serta berjanji membatalkan kebijakan lingkungan dan skema hijau yang didukung Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Pelestarian lingkungan bukan isu penting bagi Trump. Terpilihnya Trump membuat target Kesepakatan Paris makin sulit tercapai.  

Di sektor ekonomi, proteksionisme yang diterapkan Trump meletupkan perang dagang dengan Cina. Kebijakan yang sama bukan tak mungkin diterapkan dalam empat tahun mendatang. Selama kampanye, Trump berjanji meningkatkan tarif bea masuk hingga 60 persen untuk produk-produk asal Cina dan 20 persen untuk produk impor dari negara-negara lain. Alasannya: melindungi produk Amerika. Jika Trump menerapkan tarif bea masuk 60 persen pada produk-produk Cina, Indonesia bakal ikut gigit jari. Tak bisa masuk Amerika Serikat, produk-produk Cina akan makin membanjiri pasar dalam negeri. Akibatnya, pasar produk dalam negeri kian tergerus. Kita tahu, produk Cina lebih murah dari barang-barang buatan dalam negeri. (Yetede)

Ambisi Iklim Pemerintahan Prabowo dalam COP29 Azerbaijan Kelanjutan atau Gebrakan Baru

Yuniati Turjandini 09 Nov 2024 Tempo
DUNIA akan menggelar konferensi iklim (COP 29) di Baku, Azerbaijan, pada 11-12 November 2024. Ini sekaligus menjadi konferensi negara peserta pertama bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menunjukkan seberapa ambisius aksi iklim Indonesia kali ini di kancah internasional. Pertanyaan kemudian muncul: apakah pemerintahan baru ini hanya melanjutkan komitmen iklim Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo? Adakah gebrakan baru yang lebih ambisius untuk mengejar target penurunan emisi dan adaptasi sesuai dengan kesepakatan konferensi? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu melihat lagi keputusan COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, tahun lalu, dan kerangka aksi Presidensi COP 29. Salah satu poin penting dari COP 28 adalah perjanjian yang mensinyalkan “beginning of the end” atau awal dari babak akhir era bahan bakar fosil. Kesepakatan ini mengisyaratkan negara-negara di seluruh dunia wajib mengakhiri ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sebagai sumber energi.  

Ini penting agar negara-negara dapat memangkas emisi karbon sebesar 43 persen pada 2030 dibanding jumlah emisi pada 2019 sebagai patokan. Namun, alih-alih berkurang, emisi Indonesia kemungkinan besar akan terus meningkat karena penggunaan batu bara yang masih dominan pada pembangkit listrik. Menurut data Dewan Energi Nasional, bauran energi nasional 2023 masih didominasi oleh batu bara, yaitu sebesar 40,46 persen; diikuti oleh minyak bumi (30,18 persen); gas bumi (16,28 persen); dan energi baru terbarukan (13,09 persen). Batu bara juga masih mendominasi pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik, yaitu sebesar 67 persen Menuju COP 29, Presidensi Azerbaijan menyiapkan tiga kerangka aksi yang perlu diperhatikan oleh negara-negara anggota. Pertama, prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi, yakni mencegah pemanasan bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius pada 2030 dengan mengurangi emisi secara mendalam, cepat, dan berkelanjutan. (Yetede)


Pilihan Editor