Kejar Investasi Hingga Rp 1.900 Triliun
Pemerintah menargetkan investasi pada 2025 mencapai US$ 120 miliar atau sekitar Rp 1.900 triliun, naik 15,2% dibanding proyek akhir 2024 sebesar Rp1.650 triliun. Target ini dinilai cukup moderat mengingat realisasi pertumbuhan investasi tahun 2023 pun mencapai 7,5% serta tahun ini yang diproyeksikan bisa tumbuh 16,4%. Namun sejumlah tantangan dalam menggenjot investasi tahun depan juga cukup besar. Tercatat sepanjang Triwulan III Tahun 2024, seperti dikutip situs resmi BKPM, realisasi investasi sebesar Rp431,48 triliun atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan sektor hilirisasi, menyumbang Rp91,51% triliun atau 21,2% dari total realisasi triwulan tersebut.
Angka realisasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan 26,15% dari total target investasi tahun 2024, namun juga menjadi wadah bagi penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 650.172 orang. Sementara, sepanjang Januari-September 2024 realisasi investasi senilai Rp1.261,43 triliun. Adapun realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan III naik 11,62% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 178,20 triliun menjadi Rp 198,83 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing naik 18,55%, dari kontribusi PMA mencapai 53,92% dari total investasi. Lima besar negara PMA adalah Siangapura (US$ 5,50 miliar), Hong Kong (US$ 2,24 miliar), Bangkok (US$ 1,86 miliar), Malaysia (US$0,99 miliar), dan Amerika Serikat (US$0,84 miliar).
Pemerintah Perpanjang Insentif Pembebasan PPh Badan atau Tax Holiday
Pemerintah memperpanjang insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday dalam jangka waktu tertentu hingga Desember 2025 baik industri pionir yang menanam modal di Indonesia. Akan tetapi, penerima tax holiday bakal tetap membayar PPh, seiring berlakunya penerapan pajak minimum global (global minimum tax) sebesar 15% tahun depan. Saat ini, tarif PPh badan normal mencapai 22%. Artinya, penerima tax holiday mendapatkan diskon 7% PPh, sehingga hanya perlu membayar 15%. Namun, sejumlah kalangan menilai tax holiday menjadi kurang menarik lantaran ada pajak minimum global.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, tax holiday menjadi salah satu faktor penting untuk memacu investasi tumbuh di Indonesia. Insentif tersebut memberikan kontribusi hingga 25% terhadap realisasi investasi. Perpanjangan tax holiday dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan pajak Penghasilan Badan. "Perpanjangan dari tax holiday itu sudah disetujui oleh kementerian Keuangan (Kemenkeu), karena insentif ini berperan penting. Proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk, kurang lebih di atas 25%," ucap Rosan. (Yetede)
Mendag Bantah Dampak Permendag 8/2024 Bangkrutkan Sritex
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menerangkan, Peraturan Menteri Berdatangan (Permendag) 8 Tahun 2024 justru melindung industri tekstil. Hal ini disampaikan Budi untuk membatah tudingan yang mengatakan permedag tersebut menjadi salah satu penyebab PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) pailit. Ia menerangkan, di dalam Permedag 8 disebutkan bahwa syarat impor tekstil dalam industri dan produk tekstil (TPT) adalah harus berdasarkan pertimbangan teknis dari perindustrian. "Jadi di Permendag nomor 8 tahun 2024, dan Permedag sebelumnya itukan kalau impor TPT.
TPT kan harus ada pertimbangan teknis. Yang pertama ini biar clear ya, ada pertimbangan teknis," jelas Mendag. Kemudian, lanjut Budi, impor pakaian jadi itukan juga diatur kekuatannya melalui Perdirjen Daglu nomor 7 tahun 2024. "Dan untuk TPT itukan juga dikenakan bea masuk pengaman perdagangan, per meter sekian ribu itu ya," jelas dia. Mendag menambahkan bahwa impor pakaian jadi itu juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. "Jadi ini biar sama ya, karena peraturannya di Permendag 8 seperti itu. Jadi hanya miskomunikasi saja dengan Kemenperin seperti itu," kata dia. (Yetede)
Maskapai Terbebani dengan Isu Penurunan Tiket
Upaya pemerintah memangkas harga tiket melalui Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket menjadi buah simalakama industri penerbangan. Maskapai beralasan penurunan harga tiket akan menjadi beban di tengah biaya operasioanl yang terus naik. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Satiaputra mengatakan jika pemerintah kukuh memutuskan untuk menurunkan harga tiket, maka dampak maskapai penerbangan harus mengemban kerugian. Untuk itu, ia berharap penurunan harga tiket harus disertai dengan memperhatikan komponen harga tiket itu sendiri. "Kita fine saja dengan kondisi sekarang, justru kalau harga tiket turun, tanpa disertai turunnya atau hilangnya komponen tarif tiket pesawat kita merugi.
Untuk itu pihaknya terbuka dan siap berdiskusi dengan pemerintah mengenai tarif harga tiket pesawat yang saat ini masih menjadi momok dalam penerbangan komersial Tanah Air. "Tidak hanya itu. Kita diskusikan juga soal tarif penerbangan yang diatur pemerintah yakni tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah," ungkapnya. Irfan menegaskan, kondisi sulit dunia penerbangan saat ini disiasati dengan memanfaatkan sektor ancillary yang masih diminati banyak penumpang baik dalam dan luar negeri. Produk bundling ancillary adalah produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan penumpang dalam bentuk paket dan harga lebih hemat. (Yetede)
Industri Motor Listrik di Persimpangan
Ketidakpastian mengenai keberlanjutan subsidi pembelian sepeda motor listrik pada 2025 yang menjadi perhatian utama baik produsen maupun konsumen. Meskipun program subsidi terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan motor listrik dan merangsang produksi dalam negeri, ketidakjelasan masa depan subsidi menimbulkan kekhawatiran, terutama setelah rapat koordinasi kementerian di bawah Kemenko Perekonomian yang tidak membahas secara tegas kebijakan subsidi motor listrik.
Para pelaku industri berharap agar pemerintah memberikan kepastian mengenai kelanjutan subsidi ini untuk menghindari pasar yang stagnan dengan kondisi "wait and see". Dunia usaha sendiri tidak mengandalkan subsidi untuk mendorong penjualan, namun tetap berharap agar kebijakan yang jelas dan berkelanjutan bisa menjaga momentum positif yang telah tercipta. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan keputusan yang pasti agar pasar motor listrik dapat terus berkembang tanpa ketidakpastian yang menghambat potensi pertumbuhannya.
Bank Mandiri Dorong Ekonomi dengan Kredit Triliunan
Kontribusi signifikan Bank Mandiri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tercermin dari pencapaian penyaluran kredit yang meningkat pesat pada kuartal III/2024. Kredit yang disalurkan mencapai Rp1.590 triliun, tumbuh 20,8% (YoY), dengan kualitas aset yang semakin membaik, ditandai dengan penurunan rasio kredit bermasalah menjadi 0,97%. Pertumbuhan kredit tertinggi didorong oleh segmen korporasi, yang mencatatkan kenaikan 29,4%, serta segmen mikro dan usaha kecil menengah (SME) yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7%.
Bank Mandiri juga menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp32,2 triliun, yang menjangkau lebih dari 293.000 pelaku UMKM. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan bahwa pencapaian ini memperkuat peran Bank Mandiri sebagai agen perubahan dalam mendukung sektor riil dan perekonomian Indonesia. Ke depan, Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, telekomunikasi, energi, serta industri makanan dan minuman. Dengan strategi ini, Bank Mandiri optimis dapat mencapai target pertumbuhan kredit di kisaran 16%-18% pada akhir 2024.
Selain itu, laba bersih Bank Mandiri tercatat mencapai Rp42 triliun, tumbuh 7,56% (YoY), dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 14,9% menjadi Rp1.667,5 triliun. Capaian-capaian ini menunjukkan peran Bank Mandiri yang semakin vital dalam mendukung ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang berkelanjutan dan berfokus pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Mengelola Tantangan Fiskal Warisan Lama
Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengelola fiskal negara setelah pemerintahan Jokowi berakhir. Pemerintahan baru harus menangani 'beban fiskal' yang ditinggalkan, termasuk defisit anggaran yang melebar dan ketergantungan pada utang. Penerimaan negara, yang sebagian besar berasal dari pajak, menunjukkan ketimpangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang kaya namun kontribusinya terhadap penerimaan negara masih kecil. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan belanja negara agar lebih produktif dan berkualitas. Kebijakan fiskal diharapkan mampu mengurangi kemiskinan ekstrem, meningkatkan investasi, dan menciptakan pemerataan. Untuk itu, diperlukan peningkatan pendapatan dari sumber non-pajak, pengelolaan belanja yang lebih efisien, dan pengawasan ketat terhadap dana sosial dan sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
Subsidi Motor Listrik dalam Ketidakpastian
Subsidi untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua telah habis pada tahun ini, fenomena ini justru mencerminkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan. Hal ini memberi angin segar bagi produsen motor listrik nasional, karena menunjukkan bahwa produk mereka diterima dengan antusias oleh pasar. Namun, ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di tahun depan mengkhawatirkan beberapa produsen, karena dapat mengurangi daya tarik konsumen akibat harga yang lebih tinggi.
Beberapa produsen, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy Tbk. dan PT Electra Mobilitas Indonesia, menyatakan kesiapan untuk beradaptasi dengan berkurangnya dukungan subsidi. Mereka meyakini bahwa meskipun subsidi pemerintah sangat membantu dalam memperkenalkan motor listrik ke masyarakat, pertumbuhan jangka panjang industri ini akan bergantung pada keseimbangan antara inovasi industri dan dukungan negara. Selain itu, produsen juga berfokus pada pengembangan produk dan penawaran yang menarik, termasuk dengan menggandeng lembaga pembiayaan untuk memudahkan konsumen.
Di sisi lain, perusahaan seperti PT Smoot Motor Indonesia dan PT Electrum juga menghadapi tantangan serupa dengan habisnya kuota subsidi. Mereka berusaha untuk tetap mengembangkan strategi penjualan tanpa bergantung sepenuhnya pada subsidi, seperti memberikan diskon atau potongan harga pada momen tertentu. Namun, mereka juga berharap agar pemerintah tetap memberikan subsidi dengan syarat yang lebih ketat, seperti peningkatan komponen dalam negeri (TKDN), untuk mendukung perkembangan industri motor listrik yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait berkurangnya subsidi, produsen motor listrik tetap optimis bahwa inovasi, peningkatan kualitas produk, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan akan menjaga momentum pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia.
Strategi Inovatif untuk Meningkatkan Penjualan
Meskipun program subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia telah membantu meningkatkan adopsi motor listrik di masyarakat, ketergantungan pada subsidi masih menjadi tantangan besar bagi produsen. Pada tahun 2024, habisnya kuota subsidi untuk motor listrik menandakan adanya minat yang besar dari konsumen terhadap kendaraan yang ramah lingkungan, namun ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di masa depan dapat mengurangi antusiasme konsumen karena harga jual yang lebih mahal tanpa dukungan subsidi.
Para produsen motor listrik, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy dan PT Electra Mobilitas Indonesia (ALVA), mengakui pentingnya subsidi dalam memperkenalkan produk ke pasar. Meskipun demikian, mereka juga percaya bahwa keberlanjutan industri motor listrik memerlukan inovasi dan kualitas produk yang tinggi serta kerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk tetap mempertahankan gairah pasar. Purbaja juga meyakini bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik bagi efisiensi dan keberlanjutan lingkungan, permintaan motor listrik akan tetap berkembang meskipun tanpa subsidi pemerintah.
Produsen lain seperti Kevin Phang dari Smoot Motor Indonesia dan Wilson Wirawan dari PT Ninetology Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan subsidi dengan syarat ketat, seperti peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), agar produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Meskipun beberapa perusahaan, seperti Electrum, menghadapi kendala kuota subsidi yang terbatas, mereka terus fokus pada inovasi dan pengembangan produk untuk menarik konsumen tanpa mengandalkan subsidi.
Di sisi lain, Okie Octavia Kurniawan dari Volta menekankan bahwa penentuan jumlah unit yang mendapat subsidi harus berdasarkan kajian mendalam, mempertimbangkan target adopsi kendaraan listrik nasional, anggaran pemerintah, kapasitas pasar, dan strategi pengembangan industri otomotif.
Secara keseluruhan, meskipun subsidi telah memberikan dorongan awal yang signifikan bagi pasar motor listrik di Indonesia, keberlanjutan industri ini memerlukan perbaikan dalam kebijakan, inovasi produk, dan peningkatan kualitas untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah.
