KEJAKSAAN Agung sedang menelusuri peran Zarof Ricar yang coba menyuap hakim agung agar mengabulkan vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan anak mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu meski bukti penganiayaan dan pembunuhan telak. Zarof Ricar, mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, menerima Rp 5 miliar dari pengacara Ronald, Lisa Rachmat. Lisa menjanjikan imbalan untuk Zarof Rp 1 miliar dan sisanya untuk para hakim agung. Namun, karena uang suap itu belum terdistribusi, hakim agung menolak putusan bebas Ronald Tanur dan menghukumnya lima tahun bui.Dari penggeledahan rumah Zarof, tim penyidik kejaksaan menyita uang tunai hampir Rp 1 triliun dan  pecahan rupiah serta berbagai mata uang asing. Uang tersebut diduga imbalan yang dia terima selama menjadi makelar kasus dari 2012 hingga 2022. Sebelum Zarof Ricar, banyak pejabat Mahkamah Agung maupun hakim agung yang terjerat penegak hukum karena menjadi mafia-hukum. Dengan beragam modus, para pejabat dan hakim agung bahu membahu mengakali hukum sesuai pesanan pemberi suap. Siapa saja jaringan Zarof Ricar?. (Yetede)

PENEMUAN artefak logam di situs Gua Harimau, Sumatera Selatan, menjadi bukti kuat bahwa Pulau Sumatera memegang peran penting dalam kebangkitan zaman logam di Nusantara. Artefak-artefak ini diperkirakan berasal dari abad ke-4 Sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi, menjadikannya sebagai artefak logam tertua di Indonesia. Dengan demikian, temuan ini bukan penemuan arkeologi biasa, melainkan simbol perubahan besar dalam kehidupan masyarakat purba. Pada masa ini, teknologi logam mulai dikenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gua Harimau menjadi saksi sejarah yang membawa Indonesia memasuki era logam. Gua Harimau adalah salah satu situs prasejarah di kawasan karst Padang Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penggalian arkeologi yang saya lakukan bersama tim peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang melebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) selama kurang-lebih tujuh tahun sejak 2008 hingga 2015 menunjukkan bahwa gua ini telah dihuni sejak 22 ribu tahun lalu. 

Penelitian kami menemukan artefak batu dan sisa-sisa fauna yang menandai masa Palaeolitik dan Pra-Neolitik. Lalu, ketika zaman beralih ke periode Neolitik dan Palaeometalik, penemuan peninggalan sejarah lain, seperti tembikar, alat-alat tulang, dan sisa-sisa pembakaran, menambah petunjuk aktivitas manusia di sana. Pada lapisan Palaeometalik ditemukan perubahan besar: 12 artefak logam, yang terdiri atas 8 artefak perunggu dan 4 artefak besi. Temuan ini mengindikasikan awal kebangkitan zaman logam di wilayah tersebut. Salah satu temuan yang paling menarik adalah kapak bersoket dari perunggu. Kapak ini ditemukan sebagai bekal kubur dalam beberapa pemakaman di Gua Harimau. Bekal kubur adalah benda-benda yang ditempatkan bersama jenazah, yang dipercaya memiliki makna simbolis atau religius dalam kehidupan setelah kematian—mirip tradisi memberikan barang-barang berharga kepada orang yang dikasih. (Yetede)

KOALISI Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) dan tim Tempo menggelar diskusi panel tentang sengkarut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di ruangan 3.1 lantai 3 gedung Tempo, Jalan Palmerah Barat, Jakarta Barat, pada 19 September 2024. Diskusi ini mengulas kecurangan PPDB tahun ajaran 2024/2025 yang terjadi di sejumlah daerah. Kopaja, gabungan sejumlah lembaga non-pemerintah, sudah lama menelusuri berbagai kecurangan PPDB di banyak daerah. Mereka terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan Koloni 8113. “Kecurangan akan terus terjadi selama skema PPDB tak diperbaiki,” kata Almas Sjafrina, peneliti ICW.

Diskusi dengan Kopaja ini merupakan tahap awal liputan jurnalisme konstruktif untuk mengungkap dan mencari solusi kecurangan penerimaan siswa baru di sekolah.Tiga bulan sebelumnya, terungkap kecurangan PPDB di Kota Depok, Jawa Barat. Sebanyak 51 siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Depok terbukti menggelembungkan nilai rapornya hingga 20 persen agar dapat lolos PPDB jalur prestasi di sekolah menengah atas negeri. Awalnya tim Tempo mendapat informasi kecurangan PPDB di beberapa daerah dari sejumlah narasumber. Namun informasi terserak dan sepotong-sepotong. Mereka juga tak bersedia membeberkan identitas serta sekolah lokasi terjadinya kecurangan. (Yetede)

RENCANA pemerintah memperluas program penghiliran terhadap 26 komoditas di bidang sumber daya non-mineral, terutama sektor kelautan, perikanan, dan kehutanan, bisa menjadi angin segar bagi perekonomian nasional. Namun perlu ada kajian mendalam terhadap risiko pasar dan investasi, perubahan preferensi, serta perkembangan teknologi agar program tersebut tidak meleset. Buruknya program "hilirisasi" di era Joko Widodo yang berdampak buruk bagi perekonomian dan lingkungan dapat menjadi pelajaran. Misalnya dalam program hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik, yang bisa menimbulkan risiko disrupsi teknologi ketika preferensi pasar bergeser ke bahan baku lain, seperti lithium iron phosphate. Imbasnya, permintaan nikel di masa depan akan berkurang sehingga penghiliran di sektor ini perlahan-lahan bakal sia-sia. Jokowi juga jorjoran menggenjot penghiliran berbagai barang tambang lain, tapi hanya menyentuh turunan pertama dan kedua. Padahal investor asing—yang "ditunggangi" pejabat cum pebisnis—telah mendapat pelbagai insentif fiskal. Semua produk hasil setengah penghiliran itu diekspor ke luar negeri. Imbasnya, penghiliran di Indonesia tidak mampu memberi daya ungkit yang signifikan terhadap perekonomian. Justru negara-negara tujuan ekspor produk tersebut yang mendapat keuntungan melimpah. Industrialisasi mereka tumbuh pesat. Sedangkan industri manufaktur di Indonesia justru melempem.

Menurut data Kementerian Keuangan, kontribusi manufaktur terhadap pendapatan pajak terus menurun pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Pada 2017, kontribusi manufaktur terhadap rasio pajak di Indonesia mencapai 32 persen. Angkanya makin merosot pada 2023 yang hanya mencapai 27,4 persen dan terus menunjukkan tren turun. Hingga Juli 2024, kontribusi manufaktur terhadap rasio pajak hanya sebesar 25,3 persen. Berkaca pada kegagalan program penghiliran era Jokowi, rencana memperkuat penghiliran di sektor sumber daya non-mineral ini sejatinya bisa menjadi langkah strategis dalam menggenjot perekonomian. Apalagi industri sektor pertanian, perikanan, dan kelautan biasanya membutuhkan banyak tenaga kerja. Di samping itu, keterampilan yang dibutuhkan industri di sektor ini juga relatif lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan pendidikan menengah ke bawah. Maka peluang penduduk lokal terserap sebagai tenaga kerja di industri tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sektor tambang. Dengan demikian, program penghiliran di bidang sumber daya non-mineral ini bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di perdesaan. (Yetede)

Makin banyak warga Indonesia yang hidup melajang. Sejalan dengan itu, usia warga yang menikah cenderung menua. Ini terlihat dari olahan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2012 hingga 2022, yang juga tecermin pada tren satu tahun terakhir. Pada rentang 2012-2022, proporsi penduduk lajang meningkat 5,4 %. Warga lajang pada tahun 2012 semula ada 40,3 juta jiwa atau 30,1 % dari total 133,7 juta jiwa warga usia 15-49 tahun. Tahun 2022 meningkat menjadi 52,6 juta jiwa atau 35,5 % dari total 148,3 juta jiwa warga di kelompok usia sama. Status lajang lebih banyak ditemukan pada laki-laki daripada perempuan. Tahun 2022, jumlah laki-laki belum menikah 31,8 juta jiwa atau 42,3 % dari total 75,2 juta laki-laki usia 15-49 tahun. Sementara jumlah perempuan lajang 20,7 juta jiwa atau 28,4 % dari total 73,1 juta perempuan pada rentang usia sama.

Tren ini berlanjut pada 2023. Warga lajang naik lagi menjadi 37,2 % atau 55,8 juta orang. Persentase laki-laki lajang naik menjadi 43,9 % dan perempuan lajang juga naik menjadi 30,7 %. Artinya, pada tahun 2012 ada tiga dari 10 warga usia 15-49 tahun yang melajang. Tahun 2023, angkanya naik menjadi empat dari 10 warga melajang di kelompok usia yang sama. Pernikahan masih menjadi hal menakutkan bagi Denny (25), karyawan swasta di Bekasi, Jabar. Ia merasa belum mapan dari sisi ekonomi, membuat hubungan dengan kekasihnya kandas tahun lalu. Saat itu Denny menghadapi dilema. ”Saya harus nikah dulu baru mapan, atau mapan dulu baru nikah,” ujar Denny, pertengahan Oktober 2024. Akhirnya, ia memilih mencari kemapanan dulu. (Yoga)

Retret Kabinet Merah Putih yang digelar di Akmil, Magelang, Jateng, sejak Kamis (24/10) telah tuntas pada Minggu (27/10). Presiden Prabowo Subianto meminta semua anggota kabinetnya segera tancap gas melaksanakan program-program prioritas. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi yang pertama meninggalkan lokasi retret di Akmil. Gibran keluar dari gerbang Akmil sekitar pukul 09.30 WIB. Disusul para menteri Kabinet Merah Putih dan jajaran wamen, kepala-wakil kepala badan, serta utusan khusus presiden. Presiden Prabowo meninggalkan Akmil pukul 10.50 WIB menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine lalu menyapa warga yang menunggunya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, depan Akmil.

Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, retret kali ini menjadi bekal yang baik untuk kabinet selama lima tahun mendatang. Seusai retret, semua jajaran diharapkan dapat melaksanakan program-program prioritas dalam waktu cepat. ”Presiden minta mulai besok (hari ini) kita tancap gas,” ujar Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima menuturkan, rangkaian kegiatan retret telah melatih kedisiplinan, loyalitas, dan militansi. Kegiatan itu menunjukkan kabinet disiapkan secara terstruktur dan sistematis. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Prabowo menginstruksikan agar program-program pemerintah jangka pendek dan menengah harus segera diselesaikan. ”Insya Allah kami langsung kerja cepat,” kata Airlangga. (Yoga)

Kejagung fokus menuntaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi serta dugaan permufakatan jahat yang melibatkan bekas pejabat MA, Zarof Ricar. Terkait penelusuran asal muasal uang tunai Rp 920 miliar yang diduga berasal dari pengurusan berbagai perkara di MA, tergantung dari bukti yang diperoleh penyidik. Kapuspen Hukum Kejagung Harli Siregar (27/10) mengatakan, saat ini penyidik focus pada dua kasus, yakni dugaan korupsi berupa suap atau gratifikasi dan dugaan permufakatan suap atau gratifikasi. Untuk kasus suap atau gratifikasi, saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan pemberkasan perkara.

Terkait temuan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 920 miliar dengan emas 51 kg di rumah Zarof, kata Harli, penyidik akan mengusutnya sebagai kasus permufakatan suap atau gratifikasi. Zarof ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus kasasi Ronald Tannur, terdakwa perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti. Kejagung juga sudah menetapkan tiga hakim PN Surabaya, Jatim, yang mengadili perkara tersebut, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, sebagai tersangka penerima suap, tersangka lain adalah Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tannur. Harli mengatakan, pada Minggu, penyidik menangkap Ronald Tannur di Surabaya kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jatim.

Sebelumnya, dari pengakuan Zarof, uang tunai dan emas yang disita dari rumahnya disebut dikumpulkan tahun 2012 sampai 2022. Uang tersebut berasal dari pengurusan berbagai perkara di MA. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, ICW mendorong agar setiap barang bukti yang didapatkan penyidik di kediaman Zarof didalami lebih lanjut, untuk melihat asal muasal uang dan tujuan uang itu diberikan. Menurut Kurnia, selain tindak pidana suap atau gratifikasi, dari barang bukti itu terdapat indikasi adanya dugaan pencucian uang. Dengan delik gratifikasi, penerimaan yang tidak wajar bisa digolongkan menjadi tindak pidana suap jika tidak bisa dijelaskan asal usulnya. (Yoga)

Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex membutuhkan penyelesaian komprehensif. Pembenahan harus dilakukan agar industri tekstil domestik berjaya lagi. Sritex, Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jateng, dinyatakan pailit berdasar putusan PN Semarang Kelas 1A Khusus, Jateng, Senin (21/10). Keputusan pailit dilakukan PN Semarang setelah mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon yang meminta pembatalan perdamaian yang sebelumnya diputuskan melalui homologasi karena Sritex dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang (Kompas.id, 25/10/2024). Konteks global yang memengaruhi penjualan tekstil dan produk asal tekstil ke luar negeri sejauh ini belum mendapatkan solusi. Situasi geopolitik global menekan permintaan beberapa negara.

Pemerintah dan swasta harus bekerja sama untuk mencari solusi, terutama mencari pasar baru dan pasar dalam negeri harus diperkuat. Kehadiran produk impor dari berbagai negara, secara khusus China, harus ditangani.Kebijakan pemerintahperlu satu visi sehingga produk impor tidak masuk ke dalam negeri secara bebas. Produk domestik sedapat mungkin mendapattempat di dalam negeri dan berkembang. Pada saat yang sama, upaya perdamaian sengketa Sritex dengan salah satu kreditor PT Indo Bharat Rayon kian sulit diwujudkan karena sudah masuk di peradilan niaga. Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga telah dibatalkan karena Sritex dianggap lalai memenuhi kewajiban pembayaran. Sritex kini melakukan kasasi. Kondisi keuangan Sritex memang tidak dalam kondisi sehat.

Beban utang mereka besar dan juga tengah kesulitan melakukan pembayaran. Namun, putusan pailit semakin menyulitkan Sritex melakukan upaya-upaya strategis memulihkan kondisi keuangan. Beban utang jangka panjang di perbankan cukup besar, lebih dari 809 juta USD. Karena itu, bila Sritex harus dipailitkan, dampak masalahnya akan banyak dan makin tidak bisa ditangani. Sritex adalah industri tekstil dan ikonik yang jika ditutup, bakal memengaruhi industri tekstil dan produk tekstil secara umum. Penyelamatan Sritex penting karena menyangkut tenaga kerja dengan jumlah banyak, sekitar 50.000 orang. Yang berdampak pada UKM dan pemasok dengan jumlah besar. (Yoga)

Indonesia resmi menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS, blok kerja sama ekonomi yang diperkuat China dan Rusia. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (24/10). Langkah yang mengawali proses penerimaan Indonesia di dalam BRICS itu menjadi awal kebijakan luar negeri RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam keterangan tertulis, Sugiono menekankan bahwa keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan manifestasi politik luar negeri RI yang bebas aktif. Disampaikan pula harapan Indonesia agar BRICS bisa memperkuat kemitraan negara-negara selatan (Global South).

Menurut Sugiono, prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain penciptaan ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan SDM. Tak sedikit kalangan yang melihat BRICS sebagai bagian dari upaya China dan Rusia membangun blok kerja sama ekonomi yang menandingi kubu Barat. Namun, bagi sebagian besar anggota BRICS, keikutsertaan dalam blok ini bukan soal menandingi Barat atau tidak. Bagi mereka, BRICS merupakan sarana tepat guna memperluas kerja sama multilateral dan meningkatkan kemitraan ekonomi serta perdagangan. BRICS dipandang penuh potensi karena pasar di antara anggotanya menggiurkan.

Sepuluh negara yang aktif di dalamnya mewakili 35,6 % produk domestik bruto (PDB) global (purchasing power parity). Tujuh negara maju dalam G7 mewakili 30,3 % PDB. Dalam jumlah penduduk, BRICS mewakili 45 % populasi dunia, sementara G7 merepresentasikan kurang dari 10 %. Bagi Indonesia, keterbukaan kerja sama dengan pihak mana pun penting demi meningkatkan kinerja ekonomi. Target pertumbuhan 8 % memerlukan kemitraan dengan banyak negara. Besar harapan kita, BRICS sungguh-sungguh membantu Indonesia dan negara berkembang lain untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. (Yoga)

Rencana Presiden Prabowo mengejar pengusaha sawit nakal yang selama ini tak membayar kewajibannya ke negara dinilai sebagai langkah tepat. Namun, strategi itu mesti diiringi penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu. Jika berhasil, ini bisa memberi sinyal baik tentang kepastian hukum yang selama ini kerap menjadi kendala berinvestasi di Indonesia. Isu kebocoran pajak di industri perkebunan sawit bukan barang baru. Sejak beberapa tahun terakhir, KPK dan BPKP kerap menyoroti ketimpangan antara rendahnya penerimaan dari sektor sawit dan semakin luasnya pembukaan lahan sawit. Prabowo menjadikan hasil audit BPKP sebagai rujukan data.

Audit terhadap sekitar 300 perusahaan sawit itu menunjukkan ada potensi kebocoran setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang besar serta tunggakan denda yang belum dibayarkan perusahaan sawit ilegal yang selama ini beroperasi di kawasan hutan. Mengutip kata-kata adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, negara berpotensi meraih setoran penerimaan Rp 189 triliun sampai Rp 200 triliun dari hasil penegakan hukum terhadap pengusaha sawit nakal itu. Tambahan penerimaan itu diyakini bisa didapat dalam waktu singkat, paling lambat tahun depan. Pemerintahan Prabowo sudah memetakan adanya 25 pengusaha sawit yang tidak memiliki NPWP dan 15 pengusaha yang tidak memiliki rekening bank di Indonesia. (Yoga)