;

Ekonomi terpukul akibat Perang Iran-Israel

Yoga 16 Jun 2025 Kompas (H)

Iran-Israel fokus menyerang infrastruktur ekonomi masing-masing. Rudal-rudal Iran dilaporkan menyasar sejumlah infrastruktur energi Israel di Haifa danTamra. Analis menyebut serangan itu pembalasan Iran karena militer Israel mengincar infrastruktur energi Iran. Depo Shahran dekat ibu kota Iran, Teheran, membara pada Minggu (15/6). Depo itu tulang punggung utama pasokan energi Teheran dan kota sekitarnya. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan Iran memutuskan menghentikan sebagian produksi energinya di Ladang South Pars. Ladang gas terbesar Iran ini berada di Provinsi Bushehr, yang juga diserang Israel. Konflik terbuka Iran-Israel menyebabkan kekhawatiran terhadap perekonomian global. Harga minyak naik 9 % pada perdagangan Jumat (13/6) dan berpotensi terus meroket. Potensi guncangan ini kembali muncul setelah militer Iran menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dari dan keluar Teluk Persia.

”Arab Saudi, Kuwait, Irak dan Iran sepenuhnya terkunci dalam satu jalur kecil untuk ekspor,” kata Rabobank dalam catatannya. Iran memproduksi 3,3 juta barel per hari minyak dan produk lain. Hingga 2,2 juta barel produk migas Iran diekspor setiap hari. Produksi Iran menyumbang 20 % dari 19 juta barel minyak, kondensat dan bahan bakar yang dikirim ke pasar internasional melalui Selat Hormuz, setara 20 % total konsumsi dunia. Penutupan Selat Hormuz akan mendorong harga minyak lebih tinggi, berkisar 90-100 USD per barel. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) kenaikan harga minyak 10 % akan meningkatkan inflasi 0,4 %. Dampak serangan Israel ke Iran telah dirasakan Mesir, yang terpaksa menghentikan operasionalisasi pabrik pupuk karena menurunnya pasokan gas alam dari Israel. Bahkan, pembangkit listrik dibatasi pasokan gasnya. Pembangkit diminta memakai minyak saja. (Yoga)


Strategi Baru Dorong Aktivitas Perdagangan Saham

Hairul Rizal 16 Jun 2025 Bisnis Indonesia (H)

Dalam lima bulan pertama tahun 2025, pasar modal Indonesia mencatat pertumbuhan positif dari sisi jumlah investor. Hingga Mei, terdapat tambahan 1,7 juta investor baru, memperbesar peluang tercapainya target 2 juta SID pada akhir tahun. Namun, peningkatan kuantitas ini belum dibarengi kualitas aktivitas pasar, tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) yang baru mencapai Rp12,90 triliun, masih tertinggal dari target Rp13,5 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan jajarannya, bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), tengah menyiapkan sejumlah strategi seperti penerapan liquidity provider, pembukaan kode broker dan domisili secara terbatas, serta penundaan pelaksanaan short selling. Strategi ini bertujuan menjaga ritme pasar di tengah tekanan global dan sikap wait-and-see investor domestik.

Kendati demikian, pelaku pasar menyampaikan kritik terhadap berbagai masalah struktural: rendahnya likuiditas mayoritas saham, minimnya peran investor institusi lokal, serta kurang transparannya alasan suspensi dan pencabutan suspensi saham. Selain itu, program literasi yang digalakkan belum cukup efektif mendorong investor muda untuk bertransaksi secara aktif.

Untuk memastikan pasar modal berkembang secara sehat dan berkelanjutan, kebijakan tidak boleh bersifat simbolik. Dibutuhkan regulasi yang inklusif, akses investasi yang mudah, serta peningkatan kualitas emiten. Jika tidak, seperti diingatkan oleh sejumlah analis pasar, target RNTH akan tetap menjadi sekadar ambisi di atas kertas, bukan cerminan pasar yang kuat dan produktif.


Langkah RI Tingkatkan Transparansi dan Likuiditas Pasar

Hairul Rizal 16 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Pasar modal Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif dari sisi jumlah investor, dengan total mencapai 16 juta investor hingga Mei 2025, termasuk 7 juta investor saham, mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti bahwa peningkatan kuantitas belum diimbangi oleh kualitas pasar, terutama dalam hal likuiditas dan transparansi.

Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) masih berada di bawah target, yakni Rp12,9 triliun dari target Rp13,5 triliun. Sekitar 70% saham di BEI memiliki volume transaksi rendah dan spread harga yang lebar, membuat efisiensi pasar terhambat.

Langkah strategis sedang dipersiapkan, antara lain melalui penerapan skema liquidity provider oleh 13 sekuritas pada kuartal III/2025 untuk mendorong likuiditas, serta rencana pelaksanaan short selling yang ditunda hingga September 2025 guna menjaga stabilitas. Transparansi juga ditingkatkan lewat pembukaan kode broker dan domisili di akhir sesi perdagangan.

Namun, pelaku pasar masih menyuarakan kritik terhadap kebijakan full call auction (FCA) dan ketidakjelasan suspensi saham, yang dinilai merugikan investor kecil. Di sisi lain, literasi keuangan yang baru mencapai 66,46% menjadi tantangan, karena masih banyak masyarakat yang masuk pasar tanpa pemahaman risiko yang memadai.

Tokoh-tokoh penting seperti otoritas BEI dan OJK juga mendukung kenaikan porsi saham publik (free float) dari 7,5% ke 15–20% untuk menciptakan perdagangan yang lebih sehat dan tidak terkonsentrasi. Partisipasi investor institusi domestik seperti dana pensiun dan koperasi juga perlu ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan pada investor ritel dan menjaga stabilitas jangka panjang.

Keseluruhan strategi ini akan efektif jika disertai kolaborasi seluruh pihak: BEI dan OJK sebagai regulator, sekuritas sebagai fasilitator, investor sebagai pelaku cerdas, serta pemerintah sebagai pembentuk ekosistem. Pasar modal bukan hanya sarana investasi, tapi juga cermin kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Dengan pondasi kuat berupa likuiditas, transparansi, dan literasi, pasar modal Indonesia diyakini akan berkembang lebih berkualitas dan berkelanjutan.


Ekspor Listrik Ramah Lingkungan Beri Efek Ganda

Hairul Rizal 16 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya bersama Singapura untuk mempercepat pengembangan energi bersih melalui proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Proyek ini merupakan bagian dari kesepakatan besar terkait ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kerja sama ini didasari semangat win-win solution, di mana Indonesia akan mengekspor listrik EBT, sementara Singapura turut membangun kawasan industri berkelanjutan di wilayah Indonesia. Nilai investasi gabungan diperkirakan melebihi US$10 miliar, yang akan digunakan untuk produksi panel surya, teknologi CCS, serta pembangunan kawasan industri hijau.

Sebagai bentuk implementasi awal, kedua negara membentuk Sustainable Industrial Zone (SIZ) Task Force, dengan Kementerian ESDM sebagai co-chair dari pihak Indonesia. Proyek ini diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, tambahan devisa hingga US$6 miliar per tahun, serta peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sementara itu, Menteri Energi, Sains, dan Teknologi Singapura, Tan See Leng, menyampaikan bahwa kerja sama lintas batas ini juga mencakup perdagangan listrik, logistik, serta kepercayaan data lintas negara. Ia menegaskan bahwa proyek CCS ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai hub CCS pertama di Asia Tenggara, dengan potensi penyimpanan karbon hingga 133 gigaton CO?, jauh melebihi kapasitas Singapura.

Di sisi sektor swasta, proyek ini akan digerakkan oleh beberapa perusahaan besar seperti TotalEnergies & RGE, Shell Vena Energy, Adaro Solar, dan Keppel Energy. Ekspor listrik EBT diperkirakan mencapai 3,4 GW, yang akan didukung oleh pembangunan 18,7 GW kapasitas panel surya dan 35,7 GWh kapasitas baterai.

Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan arah strategis Indonesia dan Singapura dalam menciptakan transformasi energi regional, memperkuat ketahanan energi, menciptakan ekosistem hijau, serta menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam energi rendah karbon di Asia Tenggara.


Presiden Turun Tangan Redam Konflik Berkepanjangan

Hairul Rizal 16 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Polemik pemindahan kepemilikan empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara tengah memasuki tahap akhir penyelesaian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan secara langsung mengambil alih keputusan terkait persoalan ini dan menjanjikan penyelesaian dalam pekan ini.

Polemik ini mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke dalam wilayah administrasi Sumatra Utara, padahal pulau-pulau tersebut juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Aceh. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat Aceh yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengusikan terhadap wilayah mereka.

Ketegangan meningkat karena dialog antar pemerintah daerah tidak mampu meredakan konflik. Pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumut Bobby Nasution pun berlangsung singkat dan tidak menghasilkan kesepakatan yang menurunkan eskalasi.

Dengan keterlibatan langsung Presiden, diharapkan solusi adil dan konstitusional dapat dicapai guna meredam ketegangan antar daerah, sekaligus memperkuat keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Danantara Panen Besar dari Dividen BUMN

Hairul Rizal 16 Jun 2025 Kontan (H)
Menjelang akhir kuartal II-2025, mayoritas emiten BUMN di Bursa Efek Indonesia telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024, dengan salah satu agenda utamanya adalah pembagian dividen. Dari 27 emiten BUMN, sebanyak 19 perusahaan menyetujui pembagian laba sebagai dividen.

Yang membedakan tahun ini adalah, dividen tidak lagi langsung disetorkan ke Kementerian BUMN, melainkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga sovereign wealth fund yang baru dibentuk pada Februari 2025. Danantara kini menjadi pemegang konsolidasi BUMN dan berwenang mengelola dana investasi negara, termasuk dari dividen BUMN.

Total dividen dari emiten BUMN yang masuk ke Danantara diperkirakan mencapai Rp 81,09 triliun, belum termasuk dari BUMN non-Tbk seperti PLN dan Pertamina. Ini menjadi kontribusi besar terhadap target pendapatan negara dari kekayaan dipisahkan dalam APBN 2025, yakni sebesar Rp 90 triliun, naik dari Rp 86 triliun tahun sebelumnya.

Untuk memenuhi target ini, emiten BUMN seperti Bank Mandiri (BMRI) dan Telkom Indonesia (TLKM) menaikkan dividend payout ratio mereka masing-masing ke 85% dan 89%. Namun, pengamat pasar modal Budi Frensidy dari Universitas Indonesia mengingatkan adanya risiko bahwa pembagian dividen besar ini dapat mengorbankan dana ekspansi perusahaan (capex), seperti terjadi pada ANTM yang dua tahun berturut-turut membagikan 100% laba bersihnya sebagai dividen.

Senada, Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas menyebutkan bahwa meski ekspansi bisa tertahan, namun aliran investasi dari Danantara diharapkan mampu menstimulasi ekonomi nasional dan membantu emiten BUMN yang sedang membutuhkan dana seperti Garuda Indonesia (GIAA).

Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menambahkan bahwa keberhasilan Danantara akan bergantung pada kapasitas pengelolaan dan pengaruh politik, namun dia optimistis emiten sudah mempersiapkan rencana bisnisnya dengan matang di tengah transisi sistem pengelolaan dividen ini.

Pembagian dividen besar kepada Danantara menandai pergeseran strategi pengelolaan kekayaan negara, yang bisa menjadi peluang bagi investasi jangka panjang, namun tetap menyisakan tantangan bagi likuiditas dan ekspansi emiten BUMN dalam jangka pendek.

Batas Kemiskinan Global Naik, Jumlah Miskin Ikut Melejit

Hairul Rizal 16 Jun 2025 Kontan
Laporan terbaru World Bank mengenai kemiskinan di Indonesia memicu perdebatan publik karena menunjukkan lonjakan angka kemiskinan jika menggunakan garis kemiskinan internasional yang baru. Misalnya, berdasarkan kategori upper middle income, angka kemiskinan Indonesia melonjak dari 60,3% menjadi 68,3%, dan dari 15,6% menjadi 19,9% pada kategori lower middle income. Namun, World Bank menegaskan bahwa peningkatan ini bukan karena kemiskinan sebenarnya bertambah, melainkan karena ambang batas kemiskinan global telah dinaikkan seiring perubahan metode PPP (purchasing power parity) dari 2017 ke 2021.

Meski begitu, World Bank tetap menyarankan agar Indonesia menggunakan data resmi BPS untuk kebijakan sosial karena lebih sesuai dengan konteks domestik. Saat ini, garis kemiskinan nasional versi BPS adalah Rp 595.242 per kapita per bulan. Dengan rata-rata 4,71 anggota keluarga, total pengeluaran minimum untuk keluarga miskin adalah sekitar Rp 2,8 juta per bulan.

Namun, Agung Pardini, peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), menilai standar nasional tersebut sudah tidak relevan karena tidak pernah direvisi sejak krisis 1998. Menurut simulasi IDEAS, jika menggunakan garis kemiskinan Rp 632.000 per kapita, maka jumlah orang miskin bisa mencapai 40 juta jiwa (14,35%). Bahkan, Agung menyarankan agar garis kemiskinan ekstrem dinaikkan menjadi Rp 758.000 per kapita, atau Rp 3,5 juta per rumah tangga.

Agung menekankan bahwa menaikkan garis kemiskinan akan berdampak signifikan pada anggaran negara, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat prioritas penyaluran bantuan agar tepat sasaran, terutama kepada kelompok paling miskin dan paling rentan.

Perdebatan ini mencerminkan pentingnya menyesuaikan standar kemiskinan nasional dengan realitas ekonomi, agar kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan inklusif.

Regulasi Rumah Sakit Perlu Reformasi

Hairul Rizal 16 Jun 2025 Kontan
Emiten rumah sakit tengah menghadapi sejumlah tantangan jangka pendek yang dapat menekan margin dan operasional, namun prospek jangka panjang tetap positif didukung oleh ekspansi, digitalisasi, dan kebijakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi.

Salah satu tantangan utama adalah penundaan implementasi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) oleh Kementerian Kesehatan hingga Desember 2025, karena baru 57% rumah sakit nasional yang siap secara fasilitas. Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Provina Visindo, menyebut penundaan ini memberi waktu adaptasi, namun juga menunda efisiensi dan insentif di sektor kesehatan.

Tantangan lainnya adalah SEOJK 7/2025 yang menetapkan co-payment minimal 10% bagi pasien asuransi swasta, yang dikhawatirkan akan menurunkan volume pasien dan berdampak pada margin rumah sakit yang fokus pada pasien asuransi. Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas menambahkan bahwa hal ini mendorong perusahaan asuransi untuk lebih selektif dalam menyetujui tindakan medis, sekaligus menekankan pentingnya reputasi dan efisiensi biaya rumah sakit.

Penerapan tarif layanan berbasis Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG) juga dinilai berisiko memangkas gross margin hingga 30%, terutama bagi rumah sakit dengan dominasi pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, sistem ini diyakini akan membawa efisiensi dalam jangka panjang.

Dalam pandangan jangka panjang, Oktavianus menilai arah kebijakan pemerintah fokus pada standardisasi dan efisiensi, sambil membuka peluang kolaborasi dengan swasta melalui skema coordination of benefit (COB) untuk mendukung keberlanjutan JKN.

Ismail Fakhri Suweleh dari BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan saham MIKA karena margin tinggi dan valuasi menarik, HEAL yang tetap solid meski dominan JKN, serta SILO yang unggul di pasar premium namun punya risiko dari strategi akuisisi berbasis utang.

Sektor rumah sakit tetap prospektif di jangka panjang, terutama bagi emiten yang fokus pada pasien non-JKN, kelas premium, dan digitalisasi layanan, seperti MIKA, HEAL, dan SILO, yang mendapat rekomendasi buy dari analis Kiwoom Sekuritas.

Suku Bunga Digital Masih Jadi Beban Kreditur

Hairul Rizal 16 Jun 2025 Kontan
Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.

Sebagai contoh, Bank Amar Indonesia (AMAR) menetapkan SBDK hingga 24,04% per April 2025, dengan biaya overhead tinggi mencapai 16,21%. Menurut David Wirawan, SVP Finance Amar Bank, bunga tinggi ini disebabkan oleh profil risiko tinggi nasabah UMKM dan individu yang belum terlayani perbankan konvensional. Ia menegaskan bahwa penetapan bunga tidak serta-merta mengikuti BI rate, melainkan memperhitungkan risk-based pricing dan daya serap pasar.

Krom Bank (BBSI) juga menaikkan SBDK dari 8,13% menjadi 9,45%, dengan alasan peningkatan margin keuntungan. Direktur Utama Anton Hermawan menyatakan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara selektif berdasarkan profil risiko, agar kualitas portofolio tetap terjaga.

Sementara itu, Allo Bank Indonesia (BBHI) bahkan mematok SBDK hingga 26,75% untuk kredit konsumsi non-KPR. Menurut Indra Utoyo, Direktur Umum Allo Bank, skema bunga yang tinggi merupakan bentuk kompensasi atas risiko gagal bayar, terutama pada produk kredit tanpa agunan. Ia juga menambahkan bahwa bunga bukan satu-satunya pertimbangan nasabah dalam mengajukan pinjaman—faktor seperti kemudahan proses, fleksibilitas tenor, dan limit kredit juga berperan penting.

Meskipun suku bunga acuan menurun, tingkat suku bunga kredit bank digital masih tinggi karena risiko nasabah, tingginya biaya overhead, dan strategi bisnis yang berbasis kehati-hatian. Para tokoh seperti David Wirawan, Anton Hermawan, dan Indra Utoyo sepakat bahwa pendekatan bunga harus mempertimbangkan risiko individual debitur, bukan hanya kondisi makro seperti BI rate.

Ketidakpastian Baru Akibat Serangan Israel ke Iran

Yoga 14 Jun 2025 Kompas (H)

Israel melancarkan serangan ke Iran, Jumat (13/6). Iran pun membalas serangan Israel. Dunia terjerumus dalam perang baru yang memperburuk ketidakpastian perekonomian global. Seusai serangan itu, harga minyak dunia sontak melejit. Bursa Asia langsung melemah dan harga emas meningkat. Mengacu data Market Insider, harga minyak dunia melesat di atas 8 % pada Jumat pagi. Pada Kamis, pergerakan harga sempat melandai dan ditutup di rentang 69 USD per barel. Harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) tercatat naik 10,17 % pada level 75,84 USD per barel menjelang Jumat tengah hari WIB. Sementara harga minyak dunia jenis Brent naik 9,51 % pada level 77,03 USD per barel.

JP Morgan memperkirakan, jika ada eskalasi tensi, harga minyak dunia bisa melonjak hingga 120 USD per barel. Dengan harga minyak yang meningkat, ada potensi kenaikan inflasi konsumen (CPI) di AS, yang berdampak terhadap kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve. Serangan militer Israel ke Iran mendorong kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah sebagai pusat produksi minyak dunia. ”Serangan Israel terhadap Iran merupakan salah satu dari 10 risiko global teratas, tapi pasar Asia diperkirakan pulih dengan cepat karena paparan terhadap konflik tersebut relatif terbatas dan hubungan yang semakin erat dengan Arab Saudi dan UEA yang tidak terpengaruh,” kata Xu Tiachen dari The Economist Intelligence. (Yoga)