Kondisi Timur Tengah Kembali Picu Kecemasan Pasar
Usai meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ketegangan geopolitik global kembali meningkat akibat serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian di pasar global, memicu lonjakan harga minyak dan emas, serta menyebabkan pelemahan pasar saham di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,53%, dan nilai tukar rupiah juga melemah menjadi Rp16.303 per dolar AS.
Matthew Haupt dari Wilson Asset Management menilai bahwa arah pasar sangat ditentukan oleh respons Iran, sedangkan Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas menyoroti risiko terganggunya jalur minyak Selat Hormuz yang dapat menekan pasar lebih lanjut. Di tengah gejolak, sektor energi dan logam mulia justru menunjukkan ketahanan, didukung oleh aksi lindung nilai (hedging) investor seperti yang disampaikan oleh Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas.
Dampak geopolitik ini juga merembet ke fiskal nasional. Menurut peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, asumsi makro dalam APBN 2025 mulai kehilangan relevansi, terutama terkait harga minyak dan nilai tukar. Penurunan harga minyak dapat mengurangi pendapatan negara, namun juga menekan subsidi energi, sehingga dampaknya bisa netral atau positif terhadap defisit. Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban utang dan subsidi, berpotensi menambah defisit lebih dari Rp10 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar, serta menyebut transmisi dampak geopolitik terhadap ekonomi domestik masih bersifat terbatas dan lambat. Pemerintah disarankan untuk menjaga fleksibilitas anggaran guna merespons dinamika global yang cepat berubah.
Sektor Migas Dapat Angin Segar dari Pasar Global
Optimisme baru tengah menguat di sektor industri minyak dan gas (migas) Indonesia, menyusul kemajuan sejumlah proyek strategis nasional yang berpotensi mengangkat kinerja lifting minyak dan gas secara signifikan pada tahun 2025. Proyek-proyek seperti Lapangan Asap, Kido, dan Merah di Blok Kasuri yang dikelola oleh Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. serta proyek Tangguh Ubadari, CCUS, Compression (UCC) milik BP di Papua Barat, menandai kebangkitan produksi gas dalam negeri. Ditargetkan, proyek-proyek tersebut akan menyumbang ratusan juta hingga triliunan kaki kubik gas dalam beberapa tahun ke depan.
Kabar baik juga datang dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil, dengan tambahan lifting minyak sebesar 30.000 barel per hari, yang memungkinkan pencapaian target nasional lifting minyak 605.000 barel per hari. Padahal sebelumnya, pencapaian lifting baru mencapai sekitar 587.084 barel per hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan keyakinannya bahwa dengan tren positif ini, target lifting migas dalam APBN 2025 bisa tercapai. Lebih lanjut, peningkatan produksi gas domestik juga menjadi langkah penting dalam mengantisipasi potensi defisit pasokan gas di masa mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Selama ini, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi, Afrika, dan negara Timur Tengah, serta BBM dari Singapura, India, dan Malaysia, dengan total impor mencapai sekitar 40% kebutuhan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam mengawal proyek migas agar onstream tepat waktu dinilai sangat strategis untuk mengurangi beban impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, cita-cita swasembada energi bukanlah hal mustahil. Upaya kolektif ini mencerminkan langkah nyata untuk menjadikan sektor energi sebagai fondasi kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan.
OJK Ingatkan Bank Swasta soal Tata Kelola Risiko
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada bank-bank swasta untuk berhati-hati dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa meskipun OJK mendukung partisipasi aktif perbankan swasta, penyaluran kredit tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profil risiko yang sehat, mengingat dana yang digunakan berasal dari simpanan masyarakat.
Data OJK menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) untuk KPR subsidi mengalami tren kenaikan pada awal 2025, yakni berada di kisaran 2,78%–2,88%. Untuk menjaga stabilitas perbankan, OJK telah meluncurkan berbagai kebijakan pendukung seperti kelonggaran penilaian kualitas aset, penghapusan larangan kredit pengadaan tanah bagi pengembang, serta pemberlakuan ATMR lebih rendah bagi debitur dan pengembang.
Sejalan dengan meningkatnya kuota rumah subsidi melalui skema FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, bank swasta mulai menunjukkan komitmennya. Salah satunya, CEO Lippo Group James Riady menyatakan bahwa Nobu Bank siap menyalurkan hingga 20.000 unit rumah subsidi, setelah diminta langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Selain Nobu Bank, BCA dan Bank Artha Graha juga telah direncanakan sebagai penyalur FLPP, dengan BCA menandatangani kerja sama untuk pembiayaan 1.000 unit rumah subsidi bersama BP Tapera.
Presiden Komisaris BCA, Jahja Setiaatmadja, menegaskan pentingnya dukungan seluruh pihak, termasuk sektor perbankan, dalam merealisasikan program penyediaan hunian layak yang digagas pemerintah. Secara keseluruhan, kolaborasi antara regulator, pemerintah, dan perbankan diharapkan mampu mewujudkan target pembangunan rumah subsidi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas sektor keuangan.
Kebutuhan Impor Sapi Perah Ditinjau Ulang
Pemerintah Indonesia merevisi rencana impor sapi perah tahun 2025 dari semula 250.000 ekor menjadi 150.000 ekor. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa penyesuaian ini tetap dalam kerangka target nasional mendatangkan 1 juta ekor sapi perah hingga 2029, namun realisasinya harus disesuaikan dengan tantangan di lapangan, termasuk kesiapan lahan dan kemitraan petani. Ia menegaskan perlunya dorongan ekstra untuk merealisasikan target tahun ini.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program percepatan produksi susu dan daging nasional. Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 9.736 ekor sapi perah asal Australia telah tiba di Indonesia. Untuk menunjang program ini, dibutuhkan lahan seluas 1,45 juta hektare serta penguatan kemitraan antara investor dan peternak rakyat demi pemerataan manfaat ekonomi.
Pemerintah juga menetapkan program percepatan produksi susu dan daging sebagai bagian dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029 yang akan dijalankan di 29 lokasi provinsi. Salah satu perusahaan yang mendukung misi ini adalah PT Frisian Flag Indonesia (FrieslandCampina), yang akan mengembangkan teknologi dan membina 30–40 peternakan percontohan berbasis petani rakyat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.
Secara keseluruhan, strategi ini merupakan langkah penting menuju kemandirian pangan hewani, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperkuat industri persusuan nasional secara berkelanjutan.
Investasi Koin Lama, Antara Peluang dan Risiko
Lemahnya Daya Beli Ancam Sektor Retail
Kecurangan Jadi Ancaman Serius Bagi Asuransi Kesehatan
Di Tengah Ketidakpastian, Analisis Manual Kembali Dilirik
Agar Ekosistem Kuat dan Premi Kian Terjangkau
Harga Minyak Melonjak, Emas Diburu
Pilihan Editor
-
Tantangan Perbankan 2022
03 Jan 2022 -
Arah Baru
03 Jan 2022 -
Kejaksaan Selamatkan Triliunan Uang Negara
31 Dec 2021









