OJK menilai fundamental perbankan nasional saat ini masih solid, utamanya di sisi permodalan yang cukup tebal. Hal ini sejalan dengan hasil stress test yang dilakukan regulator maupun bank secara individu yang menunjukkan kondisi terjaga. Mengacu data OJK, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan per April 2025 berada di level 25,43%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 25,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa permodalan industri perbankan masih cukup tebal untuk mendukung ekspansi dan mengantisipasi dampak dari risiko ketidakpastian global. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, posisi April 2024 CAR industri perbankan berada di level 25,97% dan meningkayt di kahir 2024 menjadi 26,68%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbanakan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tingginya ketidakpastian global yang antara lain disebabkan lambannya laju penurunan suku bunga acuan khusus Fed Fund Rate eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masihh terjadi di beberapa kawasan, memang sedikit banyak telah mempengaruhi ekonomi global maupun domestik. Hingga akhir-akhir ini, salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman atau investasi di sektor yang dinilai aman (safe haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi. (Yetede)

Pemerintah China menolak memberikan izin ekspor atas beberapa magnet tanah langka, yang dibutuhkan para pemasok militer Amerika Serikat (AS) untuk jet tempur dan sitem rudal.  Kondisi ini menyisakan isu keamanan nasional yang belum terselasaikan isu keamanan nasional yang belum terselesaikan dalam negosiasi gencatan senjata perdagangam AS-China di London, Inggris. Dalam negosiasi yang berlangsung minggu lalu di London, para juru runding China mengaitkan  pencabutan kontrol ekspor magnet tanah langka- yang digunakan untuk keperluan militer- dengan pembatasan AS terhadap ekspor chip kecerdasan buatan (AI) China. Hal tersebut menandai perubahan baru negosiasi, yang bergeser ke kontrol ekspor, setelah mengawalinya dengan pembahasan perdagangan opioid, tingkat tarif dan surplus perdagangan China. Sebagai informasi, pemerintah  AS masih memberlakaukan pembatasan ekspor terhadap pembelian chip AI canggih buatan China karena khawatir chip tersebut memiliki kemampuan militer. Selain itu, para pejabat AS juga mengisyaratkan perpanjangan tarif yang sudah ada di China selama 90 hari, pasca tenggat waktu 10 Agustus 2025 yang disepakati di Jenewa. (Yetede)

Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga, seperti pemda maupun investor asing dalam mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sepanjang 500 km, yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Meski proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, namun keuangan pemerintah saat ini sedang itdak memungkinkan. Menurut Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dengan masuknya proyek pembangunan pemerintah pembangunan Giant Sea Wall kedalam PSN, maka megaproyek ini bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Namun, hal itu harus dilihat dari kesanggupan APBN dalam mengguyur pendanaan pada proyek jumbo tersebut. "Seperti yang kita ketahui pembiayaan dari APBN itu sangat terbatas pada saat sekarang. Apalagi ada yang dialihkan untuk Danantara dan MBG. Jadi memang dari APBN hampir tidak mungkin, kalau dipaksakan bisa berbahaya juga," (Yetede)

Dalam satu dekade terakhir pemerintah sudah dua kali melakukan program pengampunan pajak (tax amnesty), tetapi kepatuhan wajib pajak (WP) belum menunjukkan perbaikan signifikan. Oleh karena itu, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mendongkrak kepatuhan  wajib pajak. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan rencana amnesti pajak yang dijalankan dalam waktu dekat berpotensi menimbulkan risiko moral hazard dari wajib pajak. "Memberikan pengampunan berulang kali, justru memberi sinyal buruk bahwa ketidakpatuhan  bisa dinegosiasikan. Ini merusak keadilan sistem perpajakan dan  melemahkan semangat wajib pajak yang selama ini patuh," kata dia kepada Investor Daily. Program amnesti pajak adalah penghapusanm pajak yang seharusnya dibayar dengan mengunkapkan harta dan membayar uang tebusan Hal ini diatur dalam Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2016. Bila pemerintah akan menjalankan program tersebut, ini akan menjadi tax amnesty jilid III setelah dilakukan pada 2016 dan dijalankan dengan nama program pengungkapan  sukarela tahun 2022. (Yetede)

Pemerintah menghapus kuota impor sapi hidup demi memacu produksi susu dan daging. Indonesia saat ini masih defisit susu hingga 79% dan daging sapi 52% dari total kebutuhan masing-masing komoditas tersebut. Produksi daging dan susu yang melimpah diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak lagi memberlakukan batasan atau kuota impor sapi hidup guna menjamin ketersediaan pasokan susu hingga daging serta memperkuat pertahanan pangan nasional. Pengimpor atau importir dapat melaukan pemasukan sapi hidup tanpa batasan untuk berbagai tujuan, mulai dari pengemukakan, pemotongan, hingga produksi susu untuk mendukung susu untuk mendukung industri peternakan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. "Tidak ada lagi batasan kuota impor sapi hidup. Ya, sekarang kita buka lebar. Impor sapi hidup, baik untuk potong, penggemukan, maupun susu, kita bebaskan," jelas Menko Pangan. Menko pangan menjelaskan, kebijakan impor tanpa kuota  itu juga memberikan peluang bagi industri pengolahan susu (IPS) nasional untuk meningkatkan volume produksi dan kualitas pasokan sekaligus memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir. (Yetede)

Tantangan mengentaskan rakyat dari kemiskinan menuju Indonesia Emas 2045 makin berat berdasarkan data acuan orang miskin dari Bank Dunia baru-baru ini. Indonesia berupaya menggapai target kemiskinan ekstrem nol % dan kemiskinan sesuai Inpres No 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Merujuk laporan Bank Dunia edisi April 2025, yang dikutip Kompas.id (10/6/2025), batas pengeluaran penduduk miskin di negara berpenghasilan menengah-atas ditentukan 6,85 USD (setara Rp 40.641) per orang perhari. Dalam laporan edisi Juni 2025, batas itu naik menjadi 8,3 USD (Rp 49.244) per orang per hari. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia, yang merupakan negara berpenghasilan menengah-atas, dengan pengeluaran di bawah Rp 49.244 per hari mencapai 68,2 % dari total populasi yang pada 2024 sebanyak 285,1 juta orang.  

Artinya, berdasarkan standar Bank Dunia, 194,4 juta warga Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka itu jauh berbeda dari data BPS. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 tercatat 24,06 juta orang atau hanya 8,57 % dari total populasi. Pengentasan rakyat dari kemiskinan tak melulu dengan pendekatan ekonomi. Makalah kebijakan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada 2017 menunjukkan tingkat kemiskinan global bisa dikurangi lebih dari setengahnya jika semua orang dewasa menyelesaikan sekolah menengah. Namun, dunia pendidikan menghadapi tingkat putus sekolah yang terus tinggi dibanyak negara. Hal ini mengakibatkan kemungkinan tingkat penyelesaian pendidikan akan tetap jauh di bawah target untuk generasi mendatang. UNESCO menekankan pentingnya mengakui pendidikan sebagai pendorong utama untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk.

Berbagai riset menunjukkan pendidikan berdampak langsung dan tak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pendidikan menyediakan keterampilan yang meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan sekaligus membantu melindungi warga dari kerentanan sosial-ekonomi. Perluasan pendidikan lebih merata bisa mengurangi ketimpangan dan mengangkat warga termiskin dari tangga terbawah. ”Pendidikan bisa memutus mata rantai kemiskinan,” kata Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, Jumat (13/6). Intervensi khusus untuk menjamin anak-anak dari keluarga miskin mengakses layanan pendidikan menjadi komitmen pemerintah. Pendidikan yang membekali pengetahuan dan kecakapan yang diperlukan bisa membuka pilihan pada pekerjaan dan meningkatkan pendapatan yang dibutuhkan, terutama oleh keluarga miskin. (Yoga)

Pemerintah menargetkan pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara tahun ini, naik hingga 400.000 orang. Peluang tersebut terbuka lebar karena banyak negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah sedang mencari pekerja andal dan terampil. Menteri Perlindungan PMI, Abdul Kadir Karding mengatakan, Indonesia memiliki bonus demografi yang besar dengan 4 juta pertambahan angkatan kerja baru setiap tahun. ”Bonus demografinya cukup bagus, tapi kalau tak dicari solusinya, ini akan menjadi masalah baru bagi pemerintah, bagi kita sebagai bangsa. Solusi untuk mengurangi penganggur, kemiskinan, adalah dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperkuat ekonomi keluarga dan ekonomi daerah, yaitu melalui PMI,” ujar Abdul Kadir, dalam acara Pelepasan Pekerja Migran ke Luar Negeri (Program Quick Win: Pekerja Migran Gotong Royong Kadin Indonesia), di Jakarta, Minggu (15/6).

Dalam acara itu, sekitar 5.000 PMI dilepas, ke Jepang, Turki, Serbia, Slowakia, Jerman dan Uni Emirat Arab. Kontrak kerja mereka rata-rata tiga tahun. Jumlah PMI yang dikirim keluar negeri terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Penempatan dan Perlindungan PMI 2024, tercatat 297.434 layanan penempatan (pekerja). Kontribusi devisa mereka Rp 253,3 triliun. Jumlah penempatan PMI naik 0,11 % dibanding pada 2023 yang mencapai 297.108 pekerja. Sementara pada 2022 tercatat sebanyak 200.717 pekerja. Negara di kawasan Asia masih mendominasi tujuan penempatan PMI periode2022-2024. Pada 2024, penempatan PMI terkonsentrasi di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura. Negara dengan penempatan PMI terbesar, yaitu Hong Kong, sebanyak 99.773. Jika target penempatan 400.000 PMI ke luar negeri tercapai, diperkirakan devisa yang akan diperoleh sebesar Rp 439 triliun per tahun. Kontribusi dari PMI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,36 %. (Yoga)

Indonesia menjajaki peluang pengembangan energi terbarukan dengan Singa-pura, melalui kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Strategi ini tidak semata mencari keuntungan ekonomi, tapi juga meningkatkan pembangunan energi terbarukan yang esensial bagi transisi energi. Pemerintah Indonesia dan Singapura baru saja menandatangani memorandum of understanding/MoU terkait pengembangan energi ramah lingkungan, yang dilakukan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Singapura, Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/6). Tiga MoU disepakati, yakni perdagangan listrik energi yang bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) lintas batas dan pembangunan kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepri.

Nilai investasi awal untuk tiga kerjasama itu diperkirakan di atas 10 miliar USD atau Rp 163 triliun (kurs Rp 16.300). ”Saudara-saudara kita di Singapura akan kita kirim energi terbarukan. Karena esensi kekeluargaan, kita membuka diri untuk menerima program dan kerja sama CCS. Di dunia, saat ini, mustahil suatu produk industri bisa bersaing dengan produk lain jika tidak menggunakan energi terbarukan atau prosesnya tidak mendekati industri hijau yang baik,” tutur Bahlil. Kerja sama ini dilatarbelakangi keinginan Singapura untuk mendapat pasokan listrik bersih dari Indonesia, yang akan mendukung industri hijau di kedua negara dan secara signifikan menurunkan emisi karbon. Keinginan ini sebelumnya ditunjukkan lewat penandatanganan MoU yang dilakukan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, dengan Tan See Leng pada 8 September 2023. (Yoga)

Di tengah melemahnya daya beli, tingkat konsumsi sei babi di Kupang, NTT, masih relatif tinggi. Bisnis peternakan hingga olahan kuliner daging babi memberi kontribusi berarti terhadap perekonomian di daerah itu. Dapur pun terus mengepul. Dua hari terakhir, Sabtu hingga Minggu (15/6), jalan menuju dapur Sei Om Bai di Kelurahan Teunbaun ramai dilalui mobil dan sepeda motor warga yang ingin menikmati sei babi, kuliner khas Pulau Timor itu. Dapur sei berada di pinggiran kota dengan kondisi jalan sebagian rusak berat. Di sana pertama kali bisnis sei dimulai 26 tahun silam, lalu menjamur ke Kota Kupang dan merambah ke beberapa kota di Indonesia. ”Karena tempat ini legendaris,” kata Yusak (45), pengunjung yang datang bersama lima anggota keluarga. Ada juga Sesil (35), warga Surabaya, Jatim, yang penasaran makan sei langsung dari dapur di Teunbaun.

Selesai makan, ia membeli beberapa kilogram untuk dibawa pulang ke Surabaya. ”Meski harus lewat jalan rusak, kami tembus ke sini,” katanya. Pemilik dapur Sei Om Bai, Gasper Tiran (55) mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang lesu, jumlah pengunjung tak banyak berubah. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan. Penurunan pengunjung sedikit terlihat dari kalangan ASN yang biasa ke sana ketika jam dinas, efek penghematan anggaran birokrasi pemerintah sejak Januari 2025. Setiap hari, jumlah babi yang dipotong berkisar satu sampai dua ekor. Daging isi dan lemak, rusuk, dan jeroan dipisah lalu diasap menggunakan kayu kosambi. Gasper mempekerjakan lebih dari 30 orang, mulai dari tukang potong hewan, bagian pengasapan, pelayanan makanan, hingga pengemasan sei yang dikirim ke luar daerah. Status mereka karyawan dan tenaga lepas.

”Kami tak pernah memberhentikan mereka. Gaji disesuaikan dengan penghasilan yang didapat,” kata Gasper yang dulunya berjualan daging keliling berjalankaki dari kampung ke kampung. Di pinggiran jalan Kota Kupang juga berdiri banyak warung yang menjajakan aneka kuliner olahan daging babi, di antaranya babi bakar, babi kecap, sup babi, dan lainnya. Warung kaki lima itu selalu ramai didatangi warga untuk makan di tempat atau dibawa pulang. ”Satu malam (omzet) bisa sampai Rp 1 juta,” ujar Beatrix, pedagang olahan daging babi di Jalan WJ Lalamentik, Oepoi, Kupang.Kendati masih ramai didatangi pembeli, Beatrix mengakui, ada penurunan omzet 20 % sejak Januari 2025. Para pelanggan kebanyakan PNS yang terdampak efisiensi anggaran pemerintah. Banyak pedagang kuliner daging babi kelas kaki lima lain terpaksa menutup usaha karena berebut pasar yang sama, yakni para PNS. (Yoga)

Rencana TNI AD merekrut 24.000 prajurit tamtama tahun ini diyakini telah melalui perencanaan matang, termasuk alokasi anggarannya. Segala aspek terkait perekrutan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, telah sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. ”Semua hal, aspek, dalam kebijakan tersebut telah disiapkan pemerintah, dari awal hingga akhir. Saya yakin dampak kebijakan ini akan bermanfaat sangat besar pada kemajuan bangsa,” tutur Dave, Minggu (15/6/2025). Perekrutan itu disebut selaras dengan Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2023, yakni membangun sistem pertahanan yang mandiri dan berbasis kewilayahan. Sebagai implementasi konkret, akan dibentuk BatalyonTeritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Setiap batalyon berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat, dengan empat kompi, yaitu pertanian, peternakan, medis, dan zeni.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Pertahanan, Brigjen Frega Ferdinand Wenas menyebutkan bahwa lang-kah TNI AD yang akan merekrut 24.000 tamtama sudah dihitung secara cermat. ”Sayakurang tahu nominalnya, tapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan juga untuk mendukung kedaulatan negara,” tu-tur Frega. Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, mempertanyakan maksud dan urgensinya. Kebijakan merekrut 24.000 tamtama yang tujuannya untuk membantu sektor pertanian dan peternakan itu menunjukkan kekeliruan prioritas dalam konteks pertahanan nasional. Perekrutan itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dalam skala besar. ”Ketika dikalikan 24.000 personel, total beban anggaran mencapai triliunan rupiah setiap tahun,” katanya. Apalagi, kebijakan ini muncul di tengah kondisi anggaran pertahanan Indonesia yang sedang menghadapi tekanan. (Yoga)