Semakin Sempitnya Rumah Bersubsidi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menindaklanjuti rencana perubahan batas minimal luas tanah dan luas lantai rumah subsidi. Hunian yang lebih kecil dinilai dapat memberi lebih banyak opsi bagi masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal. Jika diterapkan, kebijakan ini hanya akan berlaku di kota-kota metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung. Ketentuan perubahan standar ukuran rumah subsidi tercantum dalam draf Keputusan Menteri PKP No/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan Perumahan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Dalam draf terbaru ini, batas minimal luas tanah rumah subsidi dipangkas dari minimal 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi.
Luas lantai bangunan juga berkurang dari minimal 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Meski demikian, besaran maksimal luas rumah subsidi tidak berubah. Luas tanah maksimum tetap 200 meter persegi dan luas lantai paling besar 36 meter persegi. ”Zamannya sudah berubah. Generasi milenial jugamenginginkan yang lebih simpel, tapi lebih dekat ke (pusat) aktivitas. Itu yang kami coba jawab dari permasalahan ini,” ujar Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati di Jakarta, Kamis (12/6). Bila kedepannya model rumah ini tidak dapat digolongkan sebagai rumah subsidi, Kementerian PKP tetap melanjutkannya sebagai rumah komersial. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, tanahdiperkecil agar masyarakat perkotaan dapat menjangkau rumah bersubsidi. Sebab, rumah subsidi lebih banyak diakses di luar kota besar. (Yoga)
Biaya Hidup Meningkat Upah Menyusut
Tahun ini adalah tahun kelima Gilang yang tinggal di Sleman, DI Yogyakarta menjadi kontributor media yang berbasis di Jakarta. Sebelumnya, selama empat tahun, ia menjadi wartawan media lokal di Yogyakarta. ”Untuk mengakali biaya operasional, saya sering wawancara via telepon. Kalau tidak penting, saya tahan untuk liputan lapangan di luar kota,” ujarnya melalui sambungan panggilan video, Rabu (11/6). Dua tahun terakhir, pendapatannya terus tergerus. Kuota maksimal berita yang bisa ia kirim sebulan dipangkas dari 95 menjadi 70 berita. Sedangkan, tarif kontribusi per berita tayang juga turun dari Rp 46.000 menjadi Rp 37.500. ”Kalau dihitung-hitung, bulan lalu saya hanya dapat Rp 2,6 juta. Padahal, saat awal kerja, bisa tembus Rp 5juta,” ujarnya pelan. Kisah Gilang mencerminkan realitas yang dialami banyak pekerja di sektor informasi dan komunikasi. Pada Februari 2025, BPS mencatat penurunan rata-rata upah di empat sektor utama, yaitu informasi dan komunikasi, real estat, keuangan dan asuransi, serta pendidikan.
Penurunan paling tajam terjadi di sektor informasi dan komunikasi, sebesar 12,78 %, dari Rp 4,74 juta pada Februari 2024 menjadi Rp 4,13 juta pada Februari 2025. Sektor real estat turun terdalam kedua sebesar 6,28 %, dari Rp 4,31 juta menjadi Rp 4,04 juta. Sementara, sektor layanan keuangan dan asuransi turun sebesar 5,37 %, dari Rp 5,15 juta menjadi Rp 4,88 juta. Bahkan, sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan SDM menyusut 1,73 % dari Rp 2,84 juta menjadi Rp 2,79 juta. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, penurunan upah, merupakan gambaran sektor usaha yang tengah lesu. Ketika ekonomi melemah, performa sektor formal pun ikut terdampak. ”Kalau ekonomi secara makro melemah, kinerja sektor formal akan turun. Kalau aktivitas dan keuntungan industri itu menurun, overtime berkurang, bonus mengecil, insentif pun mesti dihitung ulang,” kataBob. (Yoga)
Kerja Sama dengan Swasta untuk Proyek Tanggul Laut
Presiden Prabowo menegaskan, pembangunan tanggul laut sepanjang 500 km dari Banten sampai Gresik di Jatim tidak bisa ditunda lagi. Presiden mengundang pihak swasta dari dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam mega proyek ini. ”Proyek ini sangat vital dan sudah masuk Bappenas sejak 1995, 30 years ago. Sekarang tak ada lagi penundaan, sudah enggak perlu banyak bicara, kita akan lakukan,” ujar Prabowo ketika menutup International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (12/6). Pembangunan tanggul laut sepanjang 500 km itu diperkirakan memerlukan anggaran 80 miliar USD. Lama pembangunan tanggul untuk sekitar Teluk Jakarta saja diperkirakan 8-10 tahun. Jika sampai Jatim, diperkirakan makan waktu 15-20 tahun.
Prioritas tanggul akan dibangun di wilayah Jakarta sampai Semarang. Untuk di sekitar Teluk Jakarta, menurut Presiden, Gubernur Jakarta, Pramono Anung sudah menyatakan mendukung sehingga anggarannya akan urunan. Presiden menambahkan, satu tim sudah diperintahkan untuk roadshow dan dalam waktu dekat, akan dibentuk badan otorita tanggul laut pantura Jawa. ”Kita butuh mitra-mitrayang efisien, modern teknologinya. Saya arahkan bahwa (pembangunan) infrastruktursekarang, peran swasta harus lebih besar,” katanya. Agar sektor swasta tertarik membangun infrastruktur, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. ”Semua proyek dibantu, diamankan supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan,” tambah Prabowo. (Yoga)
Sekoah Rakyat Direncanakan Dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 Titik Lokasi
Akhir 2025, Tanggul Rob Muara Angke Ditargetkan Selesai
Pemprov Daerah Khusus Jakarta tengah membangun tanggul mitigasi rob sepanjang 1,4 km di Muara Angke, Pluit, Jakut. Tanggul itu semula sudah terbangun setinggi 1,1 meter kemudian ditambah 2,5 meter tinggiannya guna meredam ketinggian air laut yang mencapai 1,8 meter. Tanggul dengan ketinggian 3,6 meter tersebut merupakan program pengendalian banjir jangka menengah dan ditargetkan tuntas pada Desember 2025. Alokasi anggarannya Rp 52 miliar. Gubernur Jakarta, Pramono Anung meninjau pembangunan tanggul mitigasi rob tersebut pada Kamis (12/6). Tanggul ini melengkapi program pengendalian banjir jangka panjang, yakni pembangunan tanggul pengaman pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). NCICD juga kerap disebut tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyeknya dikerjakan Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat.
”Tanggulnya dinaikkan (ditambah) 2,5 meter lebih karena sekarang elevasinya (ketinggian air laut) 1,8 meter. Mudah-mudahan selesai Desember,” ujar Pramono. Dinas Sumber Daya Air Jakarta juga akan melanjutkan pembangunan tanggul mitigasi rob sepanjang 1 km pada tahun 2025. Dengan begitu, secara keseluruhan, Muara Angke akan dilindungi tanggul sepanjang 2,4 km. Muara Angke termasuk salah satu kawasan langganan rob di pesisir Jakarta. Pemprov Jakarta mencatat terjadi kenaikan frekuensi rob di Jakut dan Kepulauan Seribu, yang biasanya hanya sekali setahun, kini bisa terjadi setiap bulan. Ketinggian air mencapai 1,3 meter. Pramono mewanti-wanti lurah, camat dan pemerintah kota agar memastikan tak ada okupansi hunian baru setelah penataan, karena eksekusi program pengendalian banjir bukan hal mudah. Apalagi, akan berlanjut dengan pembangunan NCICD. (Yoga)
Pemerintah Harus Kaji Ulang Perhitungan Penduduk Miskin
Pemerintah AS Menegaskan Tidak Akan Mengubah Tarif Atas China
Adira Finance Rilis Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan
Gaji Hakim Naik Hingga 380% untuk Tingkat Junior
Indonesia Segera Miliki FLNG Terbesar
Pilihan Editor
-
Mengembangkan EBT harus Utamakan Komponen Lokal
30 Dec 2021 -
Perkebunan Sawit Rakyat Tumbuh Berkelanjutan
31 Dec 2021 -
Apindo Akan Gugat Pemprov DKI Jakarta
30 Dec 2021









