Israel melancarkan serangan ke Iran, Jumat (13/6). Iran pun membalas serangan Israel. Dunia terjerumus dalam perang baru yang memperburuk ketidakpastian perekonomian global. Seusai serangan itu, harga minyak dunia sontak melejit. Bursa Asia langsung melemah dan harga emas meningkat. Mengacu data Market Insider, harga minyak dunia melesat di atas 8 % pada Jumat pagi. Pada Kamis, pergerakan harga sempat melandai dan ditutup di rentang 69 USD per barel. Harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) tercatat naik 10,17 % pada level 75,84 USD per barel menjelang Jumat tengah hari WIB. Sementara harga minyak dunia jenis Brent naik 9,51 % pada level 77,03 USD per barel.

JP Morgan memperkirakan, jika ada eskalasi tensi, harga minyak dunia bisa melonjak hingga 120 USD per barel. Dengan harga minyak yang meningkat, ada potensi kenaikan inflasi konsumen (CPI) di AS, yang berdampak terhadap kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve. Serangan militer Israel ke Iran mendorong kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah sebagai pusat produksi minyak dunia. ”Serangan Israel terhadap Iran merupakan salah satu dari 10 risiko global teratas, tapi pasar Asia diperkirakan pulih dengan cepat karena paparan terhadap konflik tersebut relatif terbatas dan hubungan yang semakin erat dengan Arab Saudi dan UEA yang tidak terpengaruh,” kata Xu Tiachen dari The Economist Intelligence. (Yoga)

Indikator pengukuran garis kemiskinan di Indonesia perlu diperbaiki sehingga bisa menunjukkan hasil yang lebih riil, agar pemerintah bisa merumuskan dan menerapkan kebijakan sosial ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebut, pada 2024, sebanyak 60,3 % atau 171,8 juta jiwa penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Sedang, BPS per September 2024 mencatat tingkat kemiskinan hanya 8,57 % atau 24,06 juta jiwa. Peneliti Pusat Riset Kependudukan di BRIN, Yanu Endar Prasetyo, mengatakan, perbedaan data ini wajar. Sebab, tiap negara diberi kebebasan menentukan metode pengukuran garis kemiskinannya sesuai karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial tiap negara.

”Namun, sebagai negara yang sudah masuk kategori upper middle income (berpendapatan menengah atas), selayaknya kita menaikkan tingkat pendapatan dan standar kualitas hidup seluruh warga agar setara dengan negara lain dalam kategori itu,” kata Yanu, Jumat (13/6). BPS mengukur garis kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (cost ofbasic needs/CBN) sebesar Rp 595.243 per kapita per bulan, berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan sehingga memperoleh angka 24,06 juta jiwa penduduk miskin. Menurut Yanu, indicator CBN itu harus dihitung ulang karena tak sesuai lagi dengan kondisi riil masyarakat Indonesia. (Yoga)

Dalam dua tahun terakhir, import bill atau tagihan impor pangan global kian membengkak. Kedepan, tagihan yang mencerminkan biaya impor itu bakal semakin bengkak akibat tarif tambahan dasar dan resiprokal yang digulirkan Presiden AS, Donald Trump. Pada 12 Juni 2025, Organisasi Pangan dan Pertanian(FAO) merilis ”Food Out-look” edisi Juni 2025 di Roma, Italia, yang memuat perkembangan, tinjauan dan prospek berbagai komoditas pangan dunia berikut isu khusus penyertanya, diantaranya tagihan pembayaran impor pangan dunia. FAO menyebut tagihan impor pangan global melonjak ke rekor tertinggi baru dalam sejarah perdagangan pangan dunia, mencapai 2,1 triliun USD pada 2024, melonjak 71,4 miliar USD atau 3,6 % dari tahun 2023, terutama didorong kenaikan biaya impor sebesar 29,3 % untuk kopi, teh, kakao dan rempah-rempah; 8,1 % untuk buah-buahan dan sayuran; serta 5,6 % untuk daging. Sejumlah faktor memengaruhi kenaikan harga berbagai komoditas pangan yang memicu lonjakan tagihan impor.

Pada 2023-2024, panas ekstrem, hujan ekstrem dan banjir menjadi penyebab utamanya. Penyebab lainnya adalah gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik, seperti di Terusan Suez dan Laut Hitam, serta penurunan sumber air Terusan Panama. Kenaikan harga komoditas juga dipicu kenaikan tarif impor serta pembatasan ekspor dan impor. Kepala Ekonom FAO Maximo Torero berkata, pada 2025, ketegangan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan menurunkan volume impor pangan dan mendongkrak harga pangan dunia, yang membuat tagihan impor pangan dunia kian melambung. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan tambahan tarif atau bea masuk dasar sebesar 10 % untuk semua barang dari sejumlah negara dan mengenakan tarif resiprokral pada sejumlah negara yang menjadi penyebab defisit neraca dagang AS. Pada 6 Juni 2025, Indeks Harga Beras Dunia pada Mei 2025 sebesar 106,3. Walau lebih rendah 22,6 % secara tahunan, indeks itu naik 1,4 % secara bulanan. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) akan fokus meningkatkan produksi gas yang bisa diolah menjadi elpiji untuk mengurangi impor elpiji yang signifikan. Dari total kebutuhan elpiji dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun, 80 % diimpor sebab produksi dalam negeri tak mencukupi. Pengembangan dimetil eter sebagai pengganti elpiji akan dilanjutkan. ”Masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan produksi elpiji nasional dari 1,6 juta ton per tahun menjadi 2,6 juta ton per tahun. Kami berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menaikkan potensi produksi tersebut sehingga porsi impor elpiji bisa berkurang,” ujar Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6).

Selain mengoptimalkan potensi yang ada, pihaknya akan mendorong pengembangan dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Infrastruktur jaringan gas rumah tangga juga perlu dioptimalkan untuk utilisasi gas alam yang berfungsi layaknya elpiji. ”Dari target 200.000 jaringan gas rumah tangga, realisasinya baru 60.000 jaringan. Masih jadi PR kami ke depan. Dengan dukungan pemerintah, kami terus meningkatkan infrastruktur gas ini agar semakin maksimal,” katanya. Pertamina juga akan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) global dan domestik dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. (Yoga)

Perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau IEU CEPA telah memasuki tahap akhir. Lebih dari 90 % substansi perjanjian telah disepakati. Capaian pentingnya adalah masuknya kelapa sawit dalam skema perdagangan. Sebelumnya komoditas ini sempat dikecualikan. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, rancangan dokumen perjanjian finalI EU-CEPA ditargetkan rampung September 2025. Dokumen itu nantinya ditanda-tangani Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa. ”Saat ini perundingan substansi sudah masuk tahap akhir. Hampir seluruh isi perjanjian telah disepakati,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/6). Setelah penandatanganan, IEU CEPA akan memasuki fase ratifikasi oleh Indonesia dan 27 negara anggota Uni Eropa, mencakup penerjemahan dokumen dalam 27 bahasa resmi Uni Eropa dan diperkirakan memakan waktu setahun.

Pengakuan kelapa sawit sebagai komoditas sah dalam perjanjian menjadi capaian penting. Dalam perjanjian IEU-CEPA, produk sawit dibagi dalam dua kategori, yakni pangan dan bahan bakar. ”Selama ini kita mendapat hambatan terbesar terkait dengan fuel (bahan bakar). Namun, Indonesia sudah mengembangkan B 40 dan akan ditingkatkan menjadi B 50, sehingga untuk fuel kita sudah bisa menyerap di dalam negeri,” ujarnya. Airlangga memastikan, Indonesia berhasil mendorong dimasukkannya bab khusus tentang trade and sustainability, termasuk mitigasi dampak regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang jadi hambatan ekspor sawit nasional. Dengan berlakunya perjanjian ini, pemerintah memproyeksikan kenaikan ekspor hingga 50 % dalam tiga tahun. Produk padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi, yang saat ini dikenai tarif impor 8-12 %, akan mendapat fasilitas bebas bea masuk. Perjanjian ini membuka akseske pasar Uni Eropa yang mencakup sekitar 450 juta konsumen. (Yoga)

Pembangunan tanggul laut (giant seawall) sepanjang pantai utara Pulau Jawa sepanjang 500 km segera dimulai, dengan biaya Rp 1.280 triliun. Presiden Prabowo mengungkap rencana itu saat menutup International Conference on Infrastructure di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (12/6) sore. ”Saya akan mulai. Saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan. Tapi, kita harus mulai,” ujarnya. Proyek giant sea wall itu, sudah dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak tahun1995. Menurut rencana, pembangunan tanggul raksasa yang terbentang mulai dari Banten hingga Gresik, Jatim, memerlukan waktu 15-20 tahun. Secara keseluruhan, proyek tersebut bernilai 80 miliar USD atau Rp 1.280 triliun dengan asumsi nilai tukar 1 USD sebesar Rp16.000. Namun, untuk tanggul di sekitar Teluk Jakarta saja, biayanya 8 miliar USD atau Rp 128 triliun.

Pembangunan berkisar 8-10 tahun, karena itu, Presiden menyebut alokasi yang diperlukan sekitar 1 miliar USD per tahun. Presiden telah bertemu Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan mendapat dukungan untuk pembangunan giant seawall. Biaya 1 miliar USD pertahun itu akan ditanggung pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta. Presiden telah memerintahkan satu tim untuk roadshow guna menjajaki pembangunan itu dan akan dibentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Persiapan pembangunan giant sea wall ini telah dimulai dengan rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (10/6). Seskab, Teddy Indra Wijaya, menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya pemerintah melindungi kawasan pesisir yang rawan terdampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. (Yoga)

KejaksaanTinggi Jabar menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung. Salah satu tersangka yang ditahan kejaksaan adalah Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Eddy Marwoto. Keempat tersangka itu adalah Eddy Marwoto, Yossi Irianto (mantan Sekda Kota Bandung), Dodi Ridwansyah (mantan Kadispora Kota Bandung) dan Deni Nurhadiana Hadiman (mantan Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung). Eddy, Dodi dan Deni telah ditahan pada Kamis (12/6) pukul 20.00 WIB. Yossi telah menjalani penahanan dalam kasus dugaan korupsi lain sebelumnya. Dia merupakan tersangka penyalahgunaan anggaran aset pemda, yakni Kebun Binatang Bandung, dengan kerugian negara Rp 25 miliar tahun 2017-2020.

”Tiga tersangka selain Yossi menjalani penahanan di Rutan Kelas I Bandung,” kata Asisten Pidsus Kejati Jabar, Dwi Agus Arfianto, Jumat (13/6). Kasus ini berkaitan dengan dana hibah Rp 6,5miliar yang disalurkan Pemkot Bandung ke Kwarcab Pramuka Kota Bandung pada tahun anggaran 2017, 2018 dan 2020. Empat tersangka tersebut diduga melakukan penyalahgunaan dana hibah dengan laporan pertanggungjawaban fiktif dan pengeluaran biaya yang tak sesuai ketentuan. Penyalahgunaan tersebut dilakukan atas kesepakatan tersangka Yossi dan Dodi serta disetujui oleh Eddy. Tersangka Deni dan Eddy juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak sesuai peruntukan. Akibat tindakan tersebut, terjadi kerugian keuangan negara Rp 1,3 miliar atau 20 % dari total dana hibah yang diberikan. (Yoga)

Pernyataan Presiden Prabowo bahwa gaji hakim akan dinaikkan hingga 280 % adalah angin segar bagi dunia peradilan Tanah Air. Pernyataan yang disampaikan saat mengukuhkan 1.451 hakim pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6), ini akan membuat gaji hakim melonjak. Saat ini, mengacu PP No 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah MA, gaji pokok hakim dengan masa kerja 0-1 tahun pada golongan IIIA adalah Rp 2.785.700. Sementara tunjangan hakim terendah Rp 19.600.000. PP No 44 Tahun 2024 itu disahkan Presiden ke-7 RI, Jokowi menjelang akhir masa jabatannya, pada 18 Oktober 2024. Kenaikan gaji hakim diharapkan akan menjauhkan hakim dari masalah korupsi karena mereka tak lagi disibukkan dengan problem kesejahteraan.

Bebasnya lembaga peradilan dari korupsi adalah langkah sangat penting bagi terciptanya lembaga peradilan yang semakin bersih dan berwibawa. Kinerja lembaga peradilan menjadi salah satu fondasi utama tegaknya demokrasi dan terciptanya kesejahteraan warga. Penegakan hukum yang imparsial, impersonal, dan tidak tendensius akan menjamin hak-hak politik warga, kebebasan sipil dan akuntabilitas publik. Pada ujungnya, hal itu akan menegaskan tegaknya demokrasi dan kesejahteraan semuawarga. Membebaskan hakim dari persoalan kesejahteraan, dengan menaikkan gajinya, dapat menjauhkan hakim dari korupsi. Namun, hal itu perlu diikuti langkah lain untuk menjaga hakim dari korupsi karena keserakahan. Sejumlah usulan sudah banyak dilakukan terkait hal ini, seperti perbaikan sistem pengawasan, transparansi dan administrasi putusan di lembaga peradilan. (Yoga)