Indonesia menjajaki peluang pengembangan energi terbarukan dengan Singa-pura, melalui kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Strategi ini tidak semata mencari keuntungan ekonomi, tapi juga meningkatkan pembangunan energi terbarukan yang esensial bagi transisi energi. Pemerintah Indonesia dan Singapura baru saja menandatangani memorandum of understanding/MoU terkait pengembangan energi ramah lingkungan, yang dilakukan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Singapura, Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/6). Tiga MoU disepakati, yakni perdagangan listrik energi yang bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) lintas batas dan pembangunan kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepri.

Nilai investasi awal untuk tiga kerjasama itu diperkirakan di atas 10 miliar USD atau Rp 163 triliun (kurs Rp 16.300). ”Saudara-saudara kita di Singapura akan kita kirim energi terbarukan. Karena esensi kekeluargaan, kita membuka diri untuk menerima program dan kerja sama CCS. Di dunia, saat ini, mustahil suatu produk industri bisa bersaing dengan produk lain jika tidak menggunakan energi terbarukan atau prosesnya tidak mendekati industri hijau yang baik,” tutur Bahlil. Kerja sama ini dilatarbelakangi keinginan Singapura untuk mendapat pasokan listrik bersih dari Indonesia, yang akan mendukung industri hijau di kedua negara dan secara signifikan menurunkan emisi karbon. Keinginan ini sebelumnya ditunjukkan lewat penandatanganan MoU yang dilakukan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, dengan Tan See Leng pada 8 September 2023. (Yoga)

Di tengah melemahnya daya beli, tingkat konsumsi sei babi di Kupang, NTT, masih relatif tinggi. Bisnis peternakan hingga olahan kuliner daging babi memberi kontribusi berarti terhadap perekonomian di daerah itu. Dapur pun terus mengepul. Dua hari terakhir, Sabtu hingga Minggu (15/6), jalan menuju dapur Sei Om Bai di Kelurahan Teunbaun ramai dilalui mobil dan sepeda motor warga yang ingin menikmati sei babi, kuliner khas Pulau Timor itu. Dapur sei berada di pinggiran kota dengan kondisi jalan sebagian rusak berat. Di sana pertama kali bisnis sei dimulai 26 tahun silam, lalu menjamur ke Kota Kupang dan merambah ke beberapa kota di Indonesia. ”Karena tempat ini legendaris,” kata Yusak (45), pengunjung yang datang bersama lima anggota keluarga. Ada juga Sesil (35), warga Surabaya, Jatim, yang penasaran makan sei langsung dari dapur di Teunbaun.

Selesai makan, ia membeli beberapa kilogram untuk dibawa pulang ke Surabaya. ”Meski harus lewat jalan rusak, kami tembus ke sini,” katanya. Pemilik dapur Sei Om Bai, Gasper Tiran (55) mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang lesu, jumlah pengunjung tak banyak berubah. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan. Penurunan pengunjung sedikit terlihat dari kalangan ASN yang biasa ke sana ketika jam dinas, efek penghematan anggaran birokrasi pemerintah sejak Januari 2025. Setiap hari, jumlah babi yang dipotong berkisar satu sampai dua ekor. Daging isi dan lemak, rusuk, dan jeroan dipisah lalu diasap menggunakan kayu kosambi. Gasper mempekerjakan lebih dari 30 orang, mulai dari tukang potong hewan, bagian pengasapan, pelayanan makanan, hingga pengemasan sei yang dikirim ke luar daerah. Status mereka karyawan dan tenaga lepas.

”Kami tak pernah memberhentikan mereka. Gaji disesuaikan dengan penghasilan yang didapat,” kata Gasper yang dulunya berjualan daging keliling berjalankaki dari kampung ke kampung. Di pinggiran jalan Kota Kupang juga berdiri banyak warung yang menjajakan aneka kuliner olahan daging babi, di antaranya babi bakar, babi kecap, sup babi, dan lainnya. Warung kaki lima itu selalu ramai didatangi warga untuk makan di tempat atau dibawa pulang. ”Satu malam (omzet) bisa sampai Rp 1 juta,” ujar Beatrix, pedagang olahan daging babi di Jalan WJ Lalamentik, Oepoi, Kupang.Kendati masih ramai didatangi pembeli, Beatrix mengakui, ada penurunan omzet 20 % sejak Januari 2025. Para pelanggan kebanyakan PNS yang terdampak efisiensi anggaran pemerintah. Banyak pedagang kuliner daging babi kelas kaki lima lain terpaksa menutup usaha karena berebut pasar yang sama, yakni para PNS. (Yoga)

Rencana TNI AD merekrut 24.000 prajurit tamtama tahun ini diyakini telah melalui perencanaan matang, termasuk alokasi anggarannya. Segala aspek terkait perekrutan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, telah sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. ”Semua hal, aspek, dalam kebijakan tersebut telah disiapkan pemerintah, dari awal hingga akhir. Saya yakin dampak kebijakan ini akan bermanfaat sangat besar pada kemajuan bangsa,” tutur Dave, Minggu (15/6/2025). Perekrutan itu disebut selaras dengan Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2023, yakni membangun sistem pertahanan yang mandiri dan berbasis kewilayahan. Sebagai implementasi konkret, akan dibentuk BatalyonTeritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Setiap batalyon berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat, dengan empat kompi, yaitu pertanian, peternakan, medis, dan zeni.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Pertahanan, Brigjen Frega Ferdinand Wenas menyebutkan bahwa lang-kah TNI AD yang akan merekrut 24.000 tamtama sudah dihitung secara cermat. ”Sayakurang tahu nominalnya, tapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan juga untuk mendukung kedaulatan negara,” tu-tur Frega. Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, mempertanyakan maksud dan urgensinya. Kebijakan merekrut 24.000 tamtama yang tujuannya untuk membantu sektor pertanian dan peternakan itu menunjukkan kekeliruan prioritas dalam konteks pertahanan nasional. Perekrutan itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dalam skala besar. ”Ketika dikalikan 24.000 personel, total beban anggaran mencapai triliunan rupiah setiap tahun,” katanya. Apalagi, kebijakan ini muncul di tengah kondisi anggaran pertahanan Indonesia yang sedang menghadapi tekanan. (Yoga)

Iran-Israel fokus menyerang infrastruktur ekonomi masing-masing. Rudal-rudal Iran dilaporkan menyasar sejumlah infrastruktur energi Israel di Haifa danTamra. Analis menyebut serangan itu pembalasan Iran karena militer Israel mengincar infrastruktur energi Iran. Depo Shahran dekat ibu kota Iran, Teheran, membara pada Minggu (15/6). Depo itu tulang punggung utama pasokan energi Teheran dan kota sekitarnya. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan Iran memutuskan menghentikan sebagian produksi energinya di Ladang South Pars. Ladang gas terbesar Iran ini berada di Provinsi Bushehr, yang juga diserang Israel. Konflik terbuka Iran-Israel menyebabkan kekhawatiran terhadap perekonomian global. Harga minyak naik 9 % pada perdagangan Jumat (13/6) dan berpotensi terus meroket. Potensi guncangan ini kembali muncul setelah militer Iran menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dari dan keluar Teluk Persia.

”Arab Saudi, Kuwait, Irak dan Iran sepenuhnya terkunci dalam satu jalur kecil untuk ekspor,” kata Rabobank dalam catatannya. Iran memproduksi 3,3 juta barel per hari minyak dan produk lain. Hingga 2,2 juta barel produk migas Iran diekspor setiap hari. Produksi Iran menyumbang 20 % dari 19 juta barel minyak, kondensat dan bahan bakar yang dikirim ke pasar internasional melalui Selat Hormuz, setara 20 % total konsumsi dunia. Penutupan Selat Hormuz akan mendorong harga minyak lebih tinggi, berkisar 90-100 USD per barel. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) kenaikan harga minyak 10 % akan meningkatkan inflasi 0,4 %. Dampak serangan Israel ke Iran telah dirasakan Mesir, yang terpaksa menghentikan operasionalisasi pabrik pupuk karena menurunnya pasokan gas alam dari Israel. Bahkan, pembangkit listrik dibatasi pasokan gasnya. Pembangkit diminta memakai minyak saja. (Yoga)

Dalam lima bulan pertama tahun 2025, pasar modal Indonesia mencatat pertumbuhan positif dari sisi jumlah investor. Hingga Mei, terdapat tambahan 1,7 juta investor baru, memperbesar peluang tercapainya target 2 juta SID pada akhir tahun. Namun, peningkatan kuantitas ini belum dibarengi kualitas aktivitas pasar, tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) yang baru mencapai Rp12,90 triliun, masih tertinggal dari target Rp13,5 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan jajarannya, bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), tengah menyiapkan sejumlah strategi seperti penerapan liquidity provider, pembukaan kode broker dan domisili secara terbatas, serta penundaan pelaksanaan short selling. Strategi ini bertujuan menjaga ritme pasar di tengah tekanan global dan sikap wait-and-see investor domestik.

Kendati demikian, pelaku pasar menyampaikan kritik terhadap berbagai masalah struktural: rendahnya likuiditas mayoritas saham, minimnya peran investor institusi lokal, serta kurang transparannya alasan suspensi dan pencabutan suspensi saham. Selain itu, program literasi yang digalakkan belum cukup efektif mendorong investor muda untuk bertransaksi secara aktif.

Untuk memastikan pasar modal berkembang secara sehat dan berkelanjutan, kebijakan tidak boleh bersifat simbolik. Dibutuhkan regulasi yang inklusif, akses investasi yang mudah, serta peningkatan kualitas emiten. Jika tidak, seperti diingatkan oleh sejumlah analis pasar, target RNTH akan tetap menjadi sekadar ambisi di atas kertas, bukan cerminan pasar yang kuat dan produktif.

Pasar modal Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif dari sisi jumlah investor, dengan total mencapai 16 juta investor hingga Mei 2025, termasuk 7 juta investor saham, mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti bahwa peningkatan kuantitas belum diimbangi oleh kualitas pasar, terutama dalam hal likuiditas dan transparansi.

Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) masih berada di bawah target, yakni Rp12,9 triliun dari target Rp13,5 triliun. Sekitar 70% saham di BEI memiliki volume transaksi rendah dan spread harga yang lebar, membuat efisiensi pasar terhambat.

Langkah strategis sedang dipersiapkan, antara lain melalui penerapan skema liquidity provider oleh 13 sekuritas pada kuartal III/2025 untuk mendorong likuiditas, serta rencana pelaksanaan short selling yang ditunda hingga September 2025 guna menjaga stabilitas. Transparansi juga ditingkatkan lewat pembukaan kode broker dan domisili di akhir sesi perdagangan.

Namun, pelaku pasar masih menyuarakan kritik terhadap kebijakan full call auction (FCA) dan ketidakjelasan suspensi saham, yang dinilai merugikan investor kecil. Di sisi lain, literasi keuangan yang baru mencapai 66,46% menjadi tantangan, karena masih banyak masyarakat yang masuk pasar tanpa pemahaman risiko yang memadai.

Tokoh-tokoh penting seperti otoritas BEI dan OJK juga mendukung kenaikan porsi saham publik (free float) dari 7,5% ke 15–20% untuk menciptakan perdagangan yang lebih sehat dan tidak terkonsentrasi. Partisipasi investor institusi domestik seperti dana pensiun dan koperasi juga perlu ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan pada investor ritel dan menjaga stabilitas jangka panjang.

Keseluruhan strategi ini akan efektif jika disertai kolaborasi seluruh pihak: BEI dan OJK sebagai regulator, sekuritas sebagai fasilitator, investor sebagai pelaku cerdas, serta pemerintah sebagai pembentuk ekosistem. Pasar modal bukan hanya sarana investasi, tapi juga cermin kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Dengan pondasi kuat berupa likuiditas, transparansi, dan literasi, pasar modal Indonesia diyakini akan berkembang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya bersama Singapura untuk mempercepat pengembangan energi bersih melalui proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Proyek ini merupakan bagian dari kesepakatan besar terkait ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kerja sama ini didasari semangat win-win solution, di mana Indonesia akan mengekspor listrik EBT, sementara Singapura turut membangun kawasan industri berkelanjutan di wilayah Indonesia. Nilai investasi gabungan diperkirakan melebihi US$10 miliar, yang akan digunakan untuk produksi panel surya, teknologi CCS, serta pembangunan kawasan industri hijau.

Sebagai bentuk implementasi awal, kedua negara membentuk Sustainable Industrial Zone (SIZ) Task Force, dengan Kementerian ESDM sebagai co-chair dari pihak Indonesia. Proyek ini diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, tambahan devisa hingga US$6 miliar per tahun, serta peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sementara itu, Menteri Energi, Sains, dan Teknologi Singapura, Tan See Leng, menyampaikan bahwa kerja sama lintas batas ini juga mencakup perdagangan listrik, logistik, serta kepercayaan data lintas negara. Ia menegaskan bahwa proyek CCS ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai hub CCS pertama di Asia Tenggara, dengan potensi penyimpanan karbon hingga 133 gigaton CO?, jauh melebihi kapasitas Singapura.

Di sisi sektor swasta, proyek ini akan digerakkan oleh beberapa perusahaan besar seperti TotalEnergies & RGE, Shell Vena Energy, Adaro Solar, dan Keppel Energy. Ekspor listrik EBT diperkirakan mencapai 3,4 GW, yang akan didukung oleh pembangunan 18,7 GW kapasitas panel surya dan 35,7 GWh kapasitas baterai.

Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan arah strategis Indonesia dan Singapura dalam menciptakan transformasi energi regional, memperkuat ketahanan energi, menciptakan ekosistem hijau, serta menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam energi rendah karbon di Asia Tenggara.

Polemik pemindahan kepemilikan empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara tengah memasuki tahap akhir penyelesaian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan secara langsung mengambil alih keputusan terkait persoalan ini dan menjanjikan penyelesaian dalam pekan ini.

Polemik ini mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke dalam wilayah administrasi Sumatra Utara, padahal pulau-pulau tersebut juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Aceh. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat Aceh yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengusikan terhadap wilayah mereka.

Ketegangan meningkat karena dialog antar pemerintah daerah tidak mampu meredakan konflik. Pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumut Bobby Nasution pun berlangsung singkat dan tidak menghasilkan kesepakatan yang menurunkan eskalasi.

Dengan keterlibatan langsung Presiden, diharapkan solusi adil dan konstitusional dapat dicapai guna meredam ketegangan antar daerah, sekaligus memperkuat keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.