Program revitalisasi sekolah akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pengelola sekolah. Pemerintah pusat hanya mengirim bantuan dana untuk modal memperbaiki sekolah. Mendikdasmen, Abdul Mu’ti mengatakan, program revitalisasi sekolah bukan sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan sekolah, melainkan juga instrumen fundamental untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung pertumbuhan karakter, kompetensi dan kreativitas peserta didik. Pengelola sekolah penerima bantuan harus bertanggung jawab atas dana revitalisasi yang diberi dan wajib melibatkan masyarakat sekita, agar revitalisasi sekolah juga berdampak luas. ”Mekanisme ini diharapkan mendorong efisiensi, transparansi, serta meningkatkan pemberdayaan lokal melalui serapan tenaga kerja dan penggunaan bahan bangunan lokal,” kata Mu’ti Selasa (17/6). Beberapa satuan pendidikan yang berhasil menyelesaikan revitalisasi lebih awal akan diusulkan untuk diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Kemendikdasmen mencatat ada 174.000 sekolah dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang di dalamnya total ada 980.000 ruang kelas rusak sedang hingga berat. Selain itu, 219.000 sekolah belum memiliki prasarana sesuai standar nasional pendidikan. Untuk memperbaiki semua itu, dianggarkan Rp 492 triliun. Program revitalisasi tahun ini menargetkan 10.440 satuan pendidikan, meliputi jenjang PAUD, SD,SMP, SMA/SMK, SKB/PKBM dan SLB di seluruh Indonesia, dengan anggaran Rp 17,15 triliun yang dibagi 78 % untuk sekolah negeri dan 22 % untuk sekolah swasta. Verifikasi dan validasi data sekolah calon penerima bantuan dilakukan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP). Sebanyak 9.404 sekolah telah teridentifikasi sebagai calon penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, 8.406 sekolah telah memenuhi syarat administrasidan teknis untuk menandatangani perjanjian kerja sama tahap pertama. (Yoga)

Kian menyusutnya lapangan kerja formal membuat banyak korban PHK dan angkatan kerja baru terjun ke pekerjaan gig yang menjebak mereka dalam perangkap kemiskinan baru. Riset LPEM-UI, mengungkap fenomena migrasi para pekerja yang terdepak dari pekerjaan formal di sektor manufaktur dan jasa di perkotaan ke pekerjaan di platform digital, seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan Tiktok Shop. Menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten, dan pengecer daring jadi pilihan populer. Ekonomi gig menjadi jaring penyelamat di tengah menyempitnya pasar kerja, dengan menyediakan lapangan kerja baru. Masalahnya, pekerjaan gig yang semula hanya dianggap sebagai batu loncatan atau buffer zone sementara, ternyata kemudian justru menjadi profesi utama karena peluang kerja yang lebih baik di sektor formal tak kunjung tersedia. Akibatnya, mereka sulit keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang.

Pekerja gig terperangkap dalam praktik perbudakan modern dibalik frasa kemitraan dari platform. Upah rendah, jam kerja panjang, tak ada perlindungan seperti pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Kehadiran pemain baru sebagai pesaing, baik dari sisi platform maupun pekerja, juga kian menekan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja gig ini. Nilai ekonomi gig Indonesia, diperkirakan Center For Digital Society, mencapai 100 miliar USD pada 2025. Saat ini belum sampai 3 % dari total angkatan kerja kita bekerja penuh waktu di sektor ekonomi gig. Namun, perlambatan ekonomi tahun ini dan tahun depan bukan tak mungkin berpotensi memicu gelombang PHK baru, yang membuat sektor informal seperti gig semakin sesak dan ledakan kemiskinan baru di depan mata. Gambaran suram ini menjadi bukti perekonomian kita belum mampu menyediakan hak paling dasar dari warganegara: lapangan kerja dan penghidupan yang layak. (Yoga)

BPI Danantara bersama Indonesia Investment Authority atau INA menandatangani nota kesepahaman dengan PT Chandra Asri Pacific Tbk untuk pengembangan pabrik chlor alkali ethylene dichloride. Investasi gabungan senilai 800 juta USD (Rp 13,02 triliun) ke sektor petrokimia ini diharapkan bisa menekan ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku. Chandra Asri tengah membangun pabrik chlor alkali ethylene dichloride (CA-EDC) di Cilegon, Banten, yang ditargetkan berproduksi pada 2027 dengan kapasitas produksi tahunan 400.000 ton soda kaustik dan 500.000 ton etilen diklorida (EDC). Soda kaustik digunakan dalam pemurnian alumina dan nikel, komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. EDC adalah bahan kimia perantara dalam pembuatan polivinil klorida (PVC) untuk produk plastik, seperti pipa pada sektor konstruksi. Pabrik CA-EDC ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 %.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, proyek ini diharapkan memperkuat kemandirian industri nasional dan ketahanan sektor manufaktur secara menyeluruh, sejalan dengan visi pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi nasional. ”Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk memperkuat fondasi industri Indonesia melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan impor terhadap bahan baku utama yang krusial bagi industri nasional,” ujar Pandu, Selasa (17/6). Investasi Rp 13,02 triliun dialokasikan untuk dua fase pengembangan pabrik CA-EDC yang dikelola anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), yakni PT Chandra Asri Alkali. Pada fase pertama, pabrikakan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun (setara 827.000 ton bentuk cair) dan 500.000 ton EDC. (Yoga)

Kementerian UMKM menyatakan, pengemudi layanan transportasi daring sebaiknya dikategorikan sebagai pelaku UMKM, bukan pekerja dan karyawan tetap perusahaan aplikator, agar memudahkan mereka memperoleh insentif dari negara, seperti pajak dan bansos. Pernyataan itu disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman saat konferensi pers program Rekrutmen Mitra Digital, Selasa (17/6) sore, di Gedung Smesco, Jakarta. Kementerian UMKM memperkirakan 5 juta orang bekerja sebagai pengemudi layanan transportasi daring di semua platform. Sekitar 30-40 % di antaranya tergolong pengemudi yang aktif. Sisanya, diduga menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. ”Sebagian pengemudi layanan transportasi daring adalah lulusan SMA atau SMK. Seluruh pengemudi tak bisa dikategorikan sebagai karyawan tetap. Tingkat penyerapannya mungkin hanya maksimal 40 %,” ujarnya.

Menurut Maman, menjadi pengemudi layanan transportasi daring bukanlah tujuan akhir, melainkan ”batuloncatan” menuju kehidupan ekonomi yang lebih baik. Status kemitraan memberi ruang fleksibel bagi sebagian pengemudi yang ingin menambah penghasilan tanpa kehilangan pekerjaan utama. Mengategorikan pengemudi sebagai pelaku UMKM dapat menghindarkan potensi masalah sosial yang bisa timbul jika mereka diwajibkan menjadi karyawan tetap dan ternyata tak semuanya bisa diserap oleh aplikator. Tugas pemerintah, adalah merancang format insentif yang mendorong peningkatan pendapatan mitra seiring waktu sembari tetap membuka dialog dengan para aplikator untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan berkelanjutan.

Apabila diperlakukan dan dikategorikan sebagai pelaku UMKM, pengemudi layanan transportasi daring berhak memperoleh insentif dan aneka banso. Contohnya, BBM subsidi, elpiji subsidi, kredit usaha rakyat, insentif pajak UMKM dan pelatihan SDM. Dari sisi Grab, Neneng Goenadi yang hadir dalam konferensi pers, Selasa, juga memiliki sikap senada. Menjadi karyawan tetap biasanya bekerja dalam durasi waktu yang terstruktur. Tidak semua pengemudi senang bekerja dalam model kerja seperti itu.”Grab hadir untuk menjadi bantalan sosial. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kami hadir sebagai alternatif (pekerjaan),” ucapnya. (Yoga)

Hingga Mei 2025, penerimaan pajak nasional masih berada di zona kontraksi dengan penurunan sebesar 10,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi sebesar Rp683,3 triliun baru mencakup 31,2% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun, menciptakan celah besar bagi pembiayaan belanja negara. Penurunan ini terutama dipicu oleh besarnya restitusi pajak dan gangguan teknis dalam implementasi sistem Coretax, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa penurunan bersifat sementara karena adanya kewajiban pengembalian pajak (restitusi) yang jatuh tempo. Sementara itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa perbaikan pada sistem Coretax telah menunjukkan kemajuan, terutama pada proses registrasi dan pembayaran. Ia juga menyampaikan komitmen DJP untuk memperluas basis pajak melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan optimalisasi sektor-sektor strategis, termasuk pemajakan transaksi digital dan harmonisasi kebijakan internasional.

Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis, optimistis penerimaan pajak bisa pulih di paruh kedua tahun ini, seperti pola tahun sebelumnya. Namun, ia mengingatkan bahwa DJP perlu fokus pada ekstensifikasi untuk menjamin keadilan pajak. Sebaliknya, Ajib Hamdani dari Apindo memperkirakan potensi shortfall sebesar Rp130 triliun, atau realisasi hanya sekitar 94% dari target, jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah luar biasa.

Dengan tantangan ini, keberhasilan perbaikan sistem Coretax, penguatan regulasi, serta komunikasi yang efektif kepada publik menjadi kunci untuk memperbaiki kepercayaan dan mengamankan penerimaan negara menjelang akhir 2025.

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan rasio pajak melalui reformasi sistem Coretax, penerimaan pajak hingga Mei 2025 justru mengalami kontraksi sebesar 10,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan realisasi baru mencapai 31,2% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala teknis pada implementasi awal Coretax dan lonjakan restitusi akibat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21. Meskipun mulai ada pemulihan pada Maret hingga Mei, hal itu belum cukup menutupi kontraksi di awal tahun.

Presiden Prabowo Subianto turut memengaruhi dinamika penerimaan pajak dengan kebijakan pembatasan kenaikan PPN hanya pada barang mewah, yang mengurangi potensi penerimaan negara. Di sisi lain, tantangan berat kini berada di pundak Bimo Wijayanto, yang baru dilantik sebagai Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo. Keberhasilan perbaikan Coretax yang ditargetkan selesai pada Juli 2025 akan menjadi penentu arah reformasi perpajakan ke depan.

Jika Coretax dapat diperbaiki dengan cepat, didukung edukasi publik, transparansi, dan pelatihan yang menyeluruh, sistem ini berpeluang menjadi revolusi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun tanpa dukungan strategi komunikasi dan implementasi yang solid, reformasi ini berisiko kehilangan kepercayaan publik.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menggenjot program swasembada daging dan susu sapi nasional dengan menargetkan impor 100.000 hingga 150.000 ekor sapi hidup sepanjang 2025. Hingga pertengahan Juni, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 20.000 ekor sapi hidup berhasil didatangkan ke Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan protein hewani di dalam negeri.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggelar "karpet merah" bagi investor, baik dari dalam negeri maupun asing, guna mendorong investasi dalam sektor peternakan. Sudaryono menegaskan bahwa dukungan dan motivasi kepada para investor sangat penting agar rencana besar ini dapat terealisasi. Hingga akhir Mei 2025, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat bahwa sebanyak 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmen untuk mendatangkan hampir 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan.

Selain aspek impor, pemerintah juga menyiapkan kebijakan jangka panjang, termasuk penyediaan lahan seluas 1,45 juta hektare untuk pengembangan peternakan skala besar serta model kemitraan antara investor dan peternak rakyat agar manfaat ekonomi bisa dirasakan secara merata. Dengan dukungan regulasi tambahan, sektor persusuan diharapkan bisa tumbuh secara berkelanjutan dan mandiri dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah memantau dampak eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel terhadap perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik di kawasan produsen minyak itu berpotensi memicu lonjakan harga energi global yang dapat mengganggu stabilitas fiskal. ”Kami terus memantau pergerakan harga minyak, seperti yang disampaikan Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto),” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi di Jakarta, Senin (16/6). Dalam acara Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA yang digelar di Jakarta, Jumat pekan lalu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mencermati dampak transmisi konflik Iran-Israel terhadap perekonomian domestik. Tapi, ia menilai dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka pendek belum signifikan.

Tapi, konflik itu bisa memengaruhi sentimen pasar, terutama kekhawatiran ketersediaan pasokan minyak global. Dikutip dari Trading Economics, harga minyak dunia, Senin (16/6) hampir menyentuh harga 75 USD per barel, tertinggi dalam enam bulan terakhir, naik 7 % pada penutupan perdagangan, Jumat (13/6). Asumsi dasar makroekonomi APBN 2025 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price) sebesar 82 USD per barel. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran, Achmad Nur Hidayat mengatakan, jika kon-flik Iran-Israel berlanjut, tidak tertutup kemungkinan, harga minyak dunia melonjak melampaui 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak, akan menambah beban subsidi energi dalam APBN, memperlebar defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan, serta mendorong inflasi. ”Pemerintah menghadapi pilihan sulit, menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi energi yang menggerogoti anggaran pembangunan,” ujarnya. (Yoga)

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terkait polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut, yang diharapkan bersifat final dan bisa diterima semua pihak. Sejumlah anggota DPR mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menangani persoalan yang dinilai sensitif tersebut. Polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut muncul setelah Kemendagri menerbitkan keputusan No 300.2.2.-2138 pada April 2025, yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang masuk wilayah Sumut. Keputusan didasarkan pada kajian teknis yang dilakukan sejak 2008. Pemerintah Aceh memprotes keputusan tersebut karena menganggap keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Warga Aceh ikut bereaksi karena menganggap keputusan tersebut mencederai keistimewaan Aceh dan semangat perdamaian yang dibangun melalui Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Narasi kehilangan wilayah juga memicu kekecewaan warga.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di kantornya di Jakarta, Senin (16/6), mengatakan, persoalan tersebut mestinya tak sulit untuk diselesaikan karena perdebatan batas wilayah itu terjadi antara sesama anak bangsa, bukan persoalan kedaulatan yang melibatkan negara lain. ”Presiden akan mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi ataupun proses historis, proses administrasi, yang sudah dijalankan selama ini,” tutur Hasan. Keputusan Presiden, nantinya harus bisa diterima semua pihak. Sebab, keputusan akan dibakukan melalui peraturan yang mengikat mengenai batas wilayah. Presiden Prabowo saat ini tengah mengadakan rangkaian kunjungan kenegaraan. Pada Minggu (15/6), Presiden bertolak menuju Singapura. Menurut rencana, pada 18-20 Juni 2025, Presiden akan melanjutkan kunjungan kenegaraan dan mengikuti forum ekonomi di Rusia. (Yoga)