Sejauh ini belum ada kesepakatan global tentang norma dan standar pajak atas pengahsilan dari transaksi ekonomi digital. Namun sejumlah kalangan berpendapat, pemerintah bisa memungut PPN dari perusahaan teknologi digital lintas negara. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto berpendapat PPN bisa dipungut terutama karena karakteristiknya yaitu mengikuti lokasi barang dan jasa yang dikonsumsi konsumen.

Akan tetapi pengenaan pajak atas transaksi barang atau jasa yang dilakukan perusahaan teknologi digital menghadapi tantangan, terutama soal data. Data jumlah pelaku usaha yang berjualan di platform media sosial berikut transaksinya yang sampai sekarang belum ada. Contoh lain terkait keberadaan sistem gerbang pembayaran nasional (GPN). Namun belum semua penyedia platform e-dagang dan perusahaan raksasa teknologi digital terhubung dengan GPN.

Terkait pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa secara daring, Pemerintah Singapura telah menerapkanya dengan menetapkan batasan nilai penjualan yang wajib kena pajak. Tantangan utama penerapan kebijakan ini terletak pada pengawasan di pintu masuk barang untuk transaksi lintas negara. Memahami model bisnis pelaku ekonomi digital menjadi kunci pengenaan pajak. Kegagalan memahami dapat menyebabkan sengketa saat pemungutan pajak.

Permintaan gudang modern meningkat sejalan dengan pertumbuhan perdagangan eletronik di Indonesia. Sampai dengan tahun 2021, pergudangan modern yang akan dibangun di wilayah Jabodetabek diperkirakan seluas 890.000 meter persegi. Dari tambahan tersebut 40% berupa investasi dari perusahaan Australia. Selain itu 30% lainnya dibangun PT Mega Manunggal Property Tbk yang bekerjasama dengan Goverment of Singapore Investment Corporation Pte Ltd.

Pemerintah akan memperlebar target defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 dari 1,84% menjadi 1,93%. Pasalnya, pendapatan negara hingga akhir tahun ini diproyeksikan hanya 93,8% dari target sebesar Rp2.165,1 triliun. Defisit APBN hingga semester I/2019 mencapai Rp135,8 triliun atau 0,84% dari produk domestik bruto (PDB).Pemerintah beralasan defisit ini menandakan pengalokasian anggaran secara produktif untuk infrastruktur. Selain itu, defisit APBN 2019 masih lebih baik dibandingkan dengan APBN 2016 dan APBN 2017. Pertumbuhan pendapatan negara juga menunjukan perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Melemahnya pertumbuhan pajak sepanjang semester pertama 2019 menjadi salah satu konsentrasi dalam paparan Menkeu di depan Banggar DPR. Problem melesetnya target penerimaan pajak mesti ditempatkan sebagai fokus utama, terutama untuk capaiannya pada semester kedua tahun ini. Jika melihat realisasi penerimaan pajak, penerimaan memang tumbuh secara tahunan, tetapi pertumbuhannya melambat. Pertumbuhan yang melambat itu tentu berlawanan dengan semangat pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak. Performa tersebut paling tidak menunjukkan bahwa wacana reformasi pajak belum sepenuhnya dieksekusi. Pemerintah akan fokus pada empat aspek reformasi pajak, yaitu aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi informasi berbasis data, dan aspek proses bisnis dan regulasi perpajakan.

Pasapemilu, ekonomi kian sulit. Saat bersamaan gonjang ganjing ekonomi global kian menekan ekonomi dalam negeri. Kelesuan ekonomi bisa berdampak ke mana-mana. Penerimaan pajak megerut dan defisit anggaran bisa membengkak. Pengamat pajak DDTC mengingatkan pemerintah agar mewaspadai risiko shortfall pajak yang lebih besar dari perkiraan. Sementara, ekonom Indef menyarankan pemerintah segera menginjak rem belanja negara lebih dalam.

Visi-misi Presiden Joko Widodo lima tahun mendatang adalah mengundang investasi secara besar-besaran. Hambatan birokarasi juga akan dihilangkan. Berdasarkan hasil evaluasi paket kebijakan ekonomi, permasalahan izin menjadi sorotan, khususnya Online Single Submission (OSS). Menurut Darmin, ada dua masalah pokok yang membuat pelaksanaan OSS belum optimal. Pertama, mengenai kementerian dan lembaga yang belum membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kedua, permasalahan di tingkat pemda, yaitu pelaksanaan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP).

Sebanyak 80% perusahaan sawit di Indonesia dinilai bermasalah. Terdapat tiga pokok masalah besar, yakni soal luas lahan, lingkungan, dan program plasma. Tak ingin masalah ini terus terjadi, Luhut mengusulkan sanksi berupa denda bagi perusahaan sawit bermasalah. Masalah luas lahan dan lingkungan perusahaan sawit memang sering jadi topik hangat. Tidak transparannya luas lahan perusahaan sawit, terutama soal HGU yang dimiliki membuat perusahaan sawit kerap berkonflik dengan masyarakat setempat. Sementara itu, soal lingkungan perusahaan sawit kerap disorot karena masih ada langkah deforestasi dan kebakaran lahan yang menimpa areal konsesi perusahaan sawit.

Ditjen Pajak mencari cara agar bisa menggali potensi pajak dari ekonomi digital. Ditjen Pajak mulai menyiapkan perangkat dan regulasi untuk mengejar pajak ekonomi digital. Dirjen Pajak mengakui ada tantangan besar dalam menarik pajak digital, yakni regulasi adil, kompetitif, memberi kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak, dan sistem yang baik. Selain itu, perbedaan model ekonomi digital dan konvensional juga menjadi tantangan tersendiri. Menkeu sempat merilis aturan pajak digital melalui PMK 210/2018, namun dibatalkan sebelum berlaku. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute menyatakan, Indonesia bisa meniru negara yang sudah menerapkan pajak digital, seperti India dan Perancis. Sementara itu, Ketua Bidang Pajak, Infrastruktur & Cyber Security Asosiasi E-Commmerce Indonesia (idEA) menyatakan pelaku e-commerce siap membantu pemerintah dalam pajak digital. Namun dia berharap, pemerintah bersikap adil dan fair terhadap setiap sektor di ranah ekonomi digital.

Lini bisnis Amazon di bidang teknologi komputasi awan, Amazon web service berkomitmen investasi jangka panjang di Indonesia. Komitmen itu diwujudkan dalam pengembangan pusat data dan program vokasional keahlian dibidang teknologi digital. Country Leader PT Amazon Web Services Indonesia (AWS) Gunawan Susanto menyampaikan terkait komitmen investasi pengembangan pusat data di Indonesia akan ada sekitar 3(tiga) pusat data. Segmen pasar yang disasar mulai dari perusahaan rintisan sampai dengan korporasi besar. Pihaknya juga mneyebutkan Traveloka, Halodoc, Grab dan Warung Pintar sebagai pelanggan layanan komputasi awan AWS. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Indoensia hingga saat ini belum terdampak oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara signifikan. Selain karena kondisi fundamental dalam negeri cukup baik dan stabil, ini lantaran Indonesia tidak masuk dalam rantai pasokan (supply chain) perdagangan global.