Kementerian BUMN memastikan pembayaran klaim pemegang polis produk saving plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimulai pada akhir Maret 2020. Pembayaran awal akan dikumpulkan dari hasil usaha Jiwasraya.

Jiwasraya akan mengurai kesulitan likuiditas melalui pendirian anak usaha, Jiwasraya Putra. Pembentukan anak usaha akan memanfaatkan kerjasama 4 BUMN yakni BTN, Pegadaian, Telkomsel dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dana yang dibidik mencapai Rp 5 triliun.

Pemerintah tengah menfinalisasi draf RUU Ibu Kota Negara. Pemerintah mengkaji secara mendalam sejumlah hal termasuk bentuk pemerintahan ibu kota yang baru di Kecamatan Sepaku, Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, sistem transportasi di ibu kota negara baru, baik umum maupun pribadi akan menggunakan kendaraan swakemudi (autonomous vehicle).

Pemerintah menargetkan bisa memangkas 373 jenis izin menjadi 176 di sektor hulu migas pada tahun ini. Menurut Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, tak sedikit proyek di sektor hulu migas tertunda karena banyaknya perizinan yang tumpang tindih. Proses izin yang memerlukan waktu hingga 14 hari akan dipangkas menjadi 3 hari. Enam bulan ke depan percepatan perizinan akan disempurkan. 

Janji pemerintah untuk menyelesaikan usulan Rancangan Undang-Undang sapu jagat alias omnimus law dalam 100 hari pertama pemerintahan presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin meleset. Dua RUU ditargetkan selesai lebih cepat dan masuk target 100 hari, yakni RUU Omnibus Law Perpajakan dan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Namun hingga kemarin dua RUU itu belum juga dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Molornya proses pembahasan di internal pemerintah ini jelas menciptakan ketidakpastian baru. Semula, pemerintah menargetkan dua RUU bisa diserahkan ke DPR sebelum akhir 2019. Berikutnya Presiden Joko Widodo menargetkan bisa kelar sebelum 100 hari pertama pemerintahan.Terakhir, Rabu (29/1) kemarin Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman bilang pemerintah akan membawa RUU sebelum akhir Januari 2020, Jumat (31/1) pekan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pembahasan RUU omnibus law khususnya Cipta Lapangan Kerja belum kelar. Dari poin-poin pembahasan yang diterima KONTAN menyebut, salah satu poin perubahan adalah pengupahan. Jika semula pemerintah tak menegaskan dasar penghitungan upah dengan upah minimum, kini pemerintah menegaskan tetap memakai dasar upah minimum seperti yang berlaku. Meski terkesan sangat berhati-hati, nampak juga pemerintah masih ragu-ragu dalam mengambil sikap atas RUU sapu jagat ini. Jika ini benar, ketidakpastian bisa menghilangkan momentum masuknya investasi baru ke Indonesia pada tahun ini.

Menurut Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih, jika proses penyelesaian omnibus law berlarut-larut, bukan mustahil harapan investor akan turun. "Kalau lama penyelesaiannya, ini bisa jadi antiklimaks," ujarnya ke KONTAN, Rabu (29/1). Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memprediksi, pembahasan omnibus law tidak bisa singkat seperti harapan Presiden RI Joko Widodo. Sebab, banyak pasal-pasal yang berpotensi polemik dan perlu pembahasan detail. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Yustinus Prastowo menilai, pemerintah seharusnya bisa membuat kepastian aturan terkait RUU omnibus law kelar agar bisa mendorong investasi. "Harus cepat dibahas dan segera diundangkan demi menjaga momentum investasi yang biasanya tumbuh pasca tahun Pemilu," kata dia penuh harap.

Penggunaan alat pembayaran digital makin masif dan diminati masyarakat. Peluang terbuka agar pembayaran digital bisa menyentuh transaksi di sektor UMKM. Hasil survei Ipsos Indonesia terkait kebiasaan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan alat pembayaran digital menemukan 95% responden menggunakan dompet digital untuk berbagai transaksi keuangan seperti : belanja daring, bayar tagihan listrik, restoran dan hiburan. 

Menurut Soeprapto Tan, Managing Director Ipsos Indonesia, Masyarakat makin terbiasamenggunakan pembayaran digital maupun uang elektronik. Ada 3 motif besar penggunaan pembayaran digital yakni rasa aman dan keuangan lebih terkontrol, memperkaya hidup, serta hal baru dalam menghidupi perkembangan zaman.

Kementerian Perhubungan memastikan penyesuaian tarif dasar angkutan roda dua berbasis aplikasi alias ojek online  hanya untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan zona itu menjadi wilayah operasi terpadat dengan jumlah permintaan terbesar.

Sejak Agustus tahun lalu, pemerintah mengatur ketentuan keselamatan dan pedoman penghitungan harga dasar ojek online melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Aturan itu disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang membagi besaran tarif batas atas dan batas bawah di lebih dari 220 kota. Harga zona Jabodetabek, misalnya, dipatok Rp 2.000-2.500 per kilometer, belum termasuk harga perjalanan empat kilometer pertama sebesar minimal Rp 7.000. Evaluasi tarif diwajibkan setiap tiga bulan sesuai dengan Permenhub 12 Tahun 2019. Namun, kata Budi, perkumpulan pengemudi menuntut kenaikan karena melonjaknya iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat pada tahun ini. Ada juga pertimbangan penyesuaian harga karena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia. Sekretaris Yayasan lembaga Konsumen Indonesia Agus Suyatno menilai rencana itu hanya mewakili keinginan pengemudi dan tak diser tai perbaikan layanan untuk pengguna jasa. Apalagi, kata Agus, belum ada peningkatan aspek keselamatan sejak aturan ojek online diterapkan. YLKI pun menyarankan agar evaluasi harga setiap tiga bulan yang diatur Permenhub 12 Tahun 2019 diperpanjang menjadi enam bulan.

Kementerian Pertanian memperketat impor produk pertanian asal Cina. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan biosecurity terhadap komoditas impor untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menurut Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, pengetatan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan akan dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian. Pengawasan tersebut sebetulnya telah dilaksanakan sejak tahun lalu karena ada ancaman penyakit demam babi Afrika. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan ekspor industri makanan dan minuman saat ini juga belum terganggu akibat penyebaran virus corona di Cina. Menurut dia, bahan pangan yang seharusnya dihindari saat ini adalah impor makanan segar, baik produk hewani maupun nabati yang belum melalui proses industri. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan Cina belum menutup fasilitas logistik seperti pelabuhan dan bandar udara, sehingga belum berdampak pada industri. Menurut dia, apabila sudah ada penutupan akses, akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

Industri pariwisata Indonesia bisa terkena dampak virus korona baru yang merebak di China. Ini karena wisatawan mancanegara asal China merupakan nomor dua terbanyak melancong ke Indonesia setelah Malaysia. 

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan, dampaknya tidak hanya pada kunjungan wisman tetapi juga berpotensi menganggu perdagangan barang. Imbauan agar WNI hati-hati ke China sudah tepat. 

Virus korona jenis baru menambah faktor negatif yang mempengaruhi perekonomian global. Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama China, wajib mewaspadai dampaknya.

Sri Mulyani menyebutkan penyebaran virus korona berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi China yang berpotensi menekan permintaan China terhadap ekspor Indonesia. Hal tersebut juga mematik kekhawatiran investor pasar modal, Investor cemas apabila penyebaran virus itu bakal seperti virus SARS yang mewabah 17 tahun lalu.

PT Krakatau Steel Tbk menyatakan telah menuntaskan restrukturisasi utang untuk menyehatkan kinerja keuangan pada 12 Januari 2020 senilai 2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 31 triliun. Restrukturi yang dimulai 20 Desember 2018 itu melibatkan 10 bank yang antara lain : PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Central Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank dan PT CIMB Niaga Tbk. 

Krakatau steel juga mendorong pemerintah memperbaiki regulasi impor. Tingginya volume impor baja antara lain dipicu banyaknya importir yang memanfaatkan celah untuk menghindari biaya masuk. Selain itu, negara pengekspor melakukan pemotongan pajak ekspor (tax rebate) sehingga harga baja dari luar bisa rendah.